Ditemukan 7074 data
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SRI WAHYUNIATI, SH, M.Si
142 — 66
DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sejak 26 Januari 2018,berdasarkan Surat keputusan Bupati Jember Nomor lupa (menyusul)Adapun Tugas adalah melaksanakan sebagaian tugas dinas dibidang pelayananpendaftaran penduduk serta tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas Fungsinyaadalah sebagai berikut :Penyusunan rencana kerja bidang pelayanan Dafduk.Penyiapan bahan dan kajian dalam rangkan kebijaksanaan Dafduk.Pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, Bimtek , advokasi, superfisi dan konsultasipada Dafduk skala
238 — 79
Yang perlu diperhatikan adalahbahwa karena perbedaan skala (luas cakupan wilayah yang berpengaruh padatingkat kewenangan) diperlukan beberapa penyesuaian dalam halhal tertentu,termasuk diantaranya penerapan pembagian kewenangan diantara para pejabatpengelola keuangan daerah dibandingkan dengan pejabat pengelola keuanganNegara.
149 — 169
kegiatanBidang Pemberdayaan masyarakat diatur dalam Pasal 8 PeraturanMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Penetapan PrioritasPenggunaan Dana Desa Tahun 2016 yang berbunyi prioritas penggunaanpenggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaanmasyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuanmeningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembanganwirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala
1.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
2.SUSTINE PRIDAWATI, SH
3.BANGUN DWI SUGIARTONO, SH.,MH
4.M. ZAINUR ROCHMAN, SH.,MH
5.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
6.STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH
7.TIGOR UNTUNG MARJUKI, S.H.
8.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
9.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
WIDODO, SE Bin CIPTO
153 — 104
ketiga/perusahaan (CV), akibatnya banyak kontrakkontrak fiktif;Menimbang, bahwa oleh karena terdapat beberapa penggunaan danayang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau pekerjaan fiktif yang sebelumnyapekerjaan tersebut memang pernah dikerjakan atau dalam pelaksanaanpekerjaan sebagian item pekerjaan yang riil dilaksanakan dan sebagian itemHalaman 266 dari 283 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN Plkfiktif pada tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, sehingga telahmengakibatkan kerugian negara dalam skala
79 — 180
juta rupiah),pertanggungjawaban mesti dilampiri dengan buktibukti ; Bahwa untuk proyek Sutet di Timbulharjo masuk dalam RKAP tahun2005 yang diusulkan pada tahun 2004 akhir ;Bahwa untuk Jawa, Bali dan NusaTenggara, judulnya untuk per mata anggaran, dalam RAKP untuk yang Timbulharjo besarnya berapa saksilupa dan untuk setiap daerah anggarannya berapa tidak tahu ; Bahwa harga ganti rugi tanaman setiap daerah tidak tahu karena yangtahu yang membuat anggaran dan yang harus dibayar adalah denganmelihat skala
ADHI PUTRA GRAHA, SH
Terdakwa:
WAHYUDIN YANTU alias KA YUDI
164 — 50
melakukan sosialisasi secara maksimal kepada terdakwa danmasyarakat penerima serta tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinyasehingga Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya kurang memahamimengenai dampak dari perbuatannya dan juga terdakwa saat melakukanperbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Majelis Hakimberpendapat perbuatan terdakwa memiliki aspek dampak rendah karenaperbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala
TABRANI, S.H.
Terdakwa:
H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.HI. ALIAS ABU HAMZAH ALIAS HAMZAH ALIAS PAK ABU ALIAS ANCA BIN SAPARENG MAMBA
1151 — 1200
Abu Tour dan juga adayang dibayar tunai.Faktur yang telah lunas distempel lunas, sedang yang belum lunas tidakdistempel.Bahwa Abu Tour memberi paket murah karena membeli dalam skala besar.Bahwa ketika ada maklumat diwajibkan untuk menambah bayaran sebesarRp1 5.000.000.Saksi sebagai membership telah mengalami kerugian sebesar Rp.12.810.070.000.Bahwa dari 400 jemaah yang belum berangkat sudah membayar lunas.Saksi.112Bahwa untuk membayar uang jemaah saksi menstranfer kerekening AbuTour.Bahwa jemaah
116 — 598
. : 88/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdntentang skala prioritas untuk kebutuhan alat kesehatan, hasil rapat diusulkankepada Direktur untuk diusulkan dalam anggaran APBN. Bahwa ada dilakukan rapat pembahasan setiap bulan. Bahwa Drs. M. Yasin Sidabutar selaku Wakil Direktur Umum dan Dr. Harianiselaku Kepala Bidang Penunjang Medis tidak ada memberitahukan kepadasaksi baik secara lisan maupun secara tertulis tentang adanya DanaDekonsentrasi Tugas Pembantuan sebesar Rp. 5 miliar.
83 — 26
engsel pintu, item pekerjaan pemasangan jelusikayu kelas Il, item pekerjaan ikatan angin, item pekerjaan gording, itempekerjaan plat strip, item pekerjaan plat strip dan item pekerjaan kaki kusenjendela;Bahwa karena lokasinya banyak maka saksi dan tim disebar untuk melakukanpemeriksaan terhadap semua rumah;Bahwa saat membandingkan gambar dan kenyataan dilapangan ditemukanadanya perbedaan antara tinggi tiang nok pada gambar dan yang telahdikerjakan yaitu menurut barisan gording sebanyak 13 batang dan skala
89 — 26
Narkotika.Bahwa komisi dengan mitra kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaludiskusi mengenai pendidikan, dalam proses pembahasan dengan mitradiawali dengan nota pengantar KUA PPAS dari Gubernur yang didalamnyatelah terdapat Pagu Indikatif, nota pengantar disampaikan di paripurnaDPRD, DPRD kemudian menyusun jadwal pembahasan internal knususKUA PPAS, kemudian dilakukan pembahasan antara Badan Anggarandengan TAPD, membahas berapa kirakira uang yang akan digunakan,dilakukan perubahan plafon sesuai skala
126 — 77
kelebihan sisa targetnya yaitu:Realisasi pendapatan () Realisasi Belanja = SisaPNBPRp.29.722.596.000 () Rp.20.876.052.030 = Rp. 8.855.390.030,artinya bahwa di tahun anggaran 2009 ada asumsi sisa PNBP sebesarRp. 8.855.390.030.Dari sisa PNBP tersebut kemudian berdasarkan hasil diskusidengan pimpinan universitas dan Tim Sistem PerencanaanPenyusunan Program dan Penganggaran (SP4) saksi susunrencana penggunaannya dengan metode yaitu:Berdasarkan asumsi kelebihan target PNBP 2009 sebesarRp.8.855.390.000Dibuat skala
376 — 406 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asli Yakin, M.Si. selakuCamat Murung Pudak, beserta 1 lembar skala dengan rincianbiaya sempadan IMB sebesar Rp595.000, biaya pemeriksaansebesar Rp29.800 dan biaya pengawasan sebesar Rp29.800;3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung PudakNomor 645/177/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentangPemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n.HAMIDAH, yang ditandatangani oleh Drs.
267 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASLI YAKIN, M.Si.. selaku CamatMurung Pudak, beserta 1 lembar skala dengan rincian biayasempadan IMB sebesar Rp595.000, biaya pemeriksaan sebesarRp29.800 dan biaya pengawasan sebesar Rp29.800;Hal. 87 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid. Sus/20183 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor:645/177/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang PemberianIzin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HAMIDAH,yang ditandatangani oleh Drs.
ASLI YAKIN, M.Si. selaku CamatMurung Pudak, beserta 1 lembar skala dengan rincian biayasempadan IMB sebesar Rp595.000, biaya pemeriksaan sebesarRp29.800 dan biaya pengawasan sebesar Rp29.800;3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor:645/177/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang PemberianIzin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HAMIDAH,yang ditandatangani oleh Drs.
280 — 368
Asli 1 (satu) lembar gambar tangan denah tanah2. copy 1 (satu) lembar pemdaftaran pertama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 475 Kelurahan Keputeran.3. copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 : 500.4. copy 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 NOP : 35.78.080.001.008-0003.0.5. asli 1 (satu) eksemplar Form Survey Lapangan Tnah Kosong/Tanah Bangunn Asset Jalan Darmo 51 tanggal 9 April 2015.7) Asli 1 (satu) eksemplar rekapitulasi kontrak
PODO JOYO MASYUR Sertifikat tanda bukti hak gunabangunan nomor 475 tahun 1985.Dokumen survey yang isinya antara lain :1) Asli 1 (Satu) lembar gambar tangan denah tanah2) copy 1 (satu) lembar pemdaftaran pertama Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 475 Kelurahan Keputeran.3) copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 : 500.4) copy 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumidan bangunan tahun 2014 NOP : 35.78.080.001.0080003.0.5) asli 1 (satu) eksemplar Form Survey Lapangan
Asli 1 (Satu) lembar gambar tangan denah tanah2. copy 1 (satu) lembar pemdaftaran pertama Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 475 Kelurahan Keputeran.3. copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1: 500.4. copy 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutangpajak bumi dan bangunan tahun 2014 NOP35.78.080.001.0080003.0.5. asli 1 (Satu) eksemplar Form Survey Lapangan TnahKosong/Tanah Bangunn Asset Jalan Darmo 51 tanggal 9April 2015.Asli 1 (satu) eksemplar rekapitulasi kontrak pekerjaan periodeJanuariDesember
264 — 898
.- copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 : 500.- copy 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 NOP : 35.78.080.001.008-0003.0.- asli 1 (satu) eksemplar Form Survey Lapangan Tanah Kosong/Tanah Bangun Asset Jalan Darmo 51 tanggal 9 April 2015.7. Asli 1 (satu) eksemplar rekapitulasi kontrak pekerjaan periode januari desember 2014 KJPP Toha- Okky- Heru & Rekan Cabang Surabaya Nomor : 1111/ KM.1/2009.
Dokumen survey yang isinya antara lain :1) Asli 1 (satu) lembar gambar tangan denah tanah2) copy 1 (satu) lembar pemdaftaran pertama Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 475 Kelurahan Keputeran.3) copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 : 500.4) copy 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi danbangunan tahun 2014 NOP : 35.78.080.001.0080003.0.5) asli 1 (Satu) eksemplar Form Survey Lapangan Tanah Kosong/Tanah BangunAsset Jalan Darmo 51 tanggal 9 April 2015.7.
Dokumen survey yang isinya antara lain: Asli 1 (satu) lembar gambar tangan denah tanah copy 1 (satu) lembar pemdaftaran pertama Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 475 Kelurahan Keputeran. copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 : 500. copy 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumidan bangunan tahun 2014 NOP : 35.78.080.001.0080003.0. asli 1 (satu) eksemplar Form Survey Lapangan Tanah Kosong/TanahBangun Asset Jalan Darmo 51 tanggal 9 April 2015.7.
76 — 94
anggaranTunjangan KhususOperasional Fraksi, Biaya Perawatan dan Pengobatan, sertaPembelian BBM dan Pelumas pada tahun 2003 dan PosPos Tunjangan KhususPengganti,PPh, Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal, Biaya PenunjangOperasional Fraksi dan Biaya Penunjang Investigasi pada tahun 2004 tersebut telah merugikan Negara; Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan hasil perhitungan kerugianNegara menurut BPKRI dengan BPKP Perwakilan DIY dapat saja terjadi, karenaaudit yang dilakukan oleh BPKRI meliputi skala
Ali fikri
Terdakwa:
DEKI ARYANTO
152 — 45
TAPD mempersiapkan penyusunananggaran pemerintan yang dimulai dengan :a) Rapat Koordinasi Pembangunan tingkat Kecamatan, pada bulanFebruari, mengakomodir usulanusulan pembangunan dariDesa dan Kecamatan yang dihadiri Kepala Desa, Camat,SKPD, Anggota DPRD, dan TAPD;b) Rapat Kordinasi tingkat Kabupaten, pada bulan April,membahas penetapan skala prioritas pembangunan tingkatKabupaten sekaligus usulan kegiatan tingkat Provinsi dan Pusatyang dihadiri oleh Camat, SKPD, Anggota DPRD, TAPD, danBappeda Provinsi
150 — 41
tugas saksi selaku Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medis adalahmelakukan perencanaan akan kebutuhan user dengan mekanisme : Direkturmembuat surat edaran ditujukan kepada seluruh KA SMF untuk mengusulkanalat yang dibutuhkan, kemudian KA SMF menjelaskan nama alat kesehatanyang dibutuhkan atas surat tersebut Direktur membuat Disposisi kepada WakilDirekturBidang Pelayanan Medis (saksi sendiri) dan diteruskan kepada KepalaBidang Penunjang Medis untuk dievaluasi, dan melakukan rapat pembahasantentang skala
AJI SUSANTO, SH, MH
Terdakwa:
MUKHLIS Bin SANROPINGI
96 — 37
APBDesditetapkan pada awal tahun anggaran;Bahwa mekanisme penyusunan APBDes adalah Awalmulanya dilaksanakanMusyawarah tiap Dusun mengenai pembangunan yang akan dilaksakan diDusun masing masing kemudian hasil musyawarah Dusun disampaikan keMusyawarah rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) yang dihadiri olehanggota BPD, tokoh masyarakat, perangkat desa serta unsur unsur lembagadesa terkait selanjutnya dibuat skala prioritas untuk pembangunan yang masukdalam penyusunan APBDes setelah itu disusun rencana
87 — 50
Rekomendasi ditentukan dengan skala prioritas : e Diberikan untuk masyarakat miskin yang memenuhi syarat;e Masyarakat lainya yang layak diberikan pinjaman sesuai dengan potensiusaha, Nilai Pinjaman, Potensi Penyerapan tenaga kerja, lokasi usaha,Karakter calon pemanfaat dan Utang dengan pihak luar; D.Musyawarah Desa/Kelurahan Il untuk menetap daftar ranking penerimamanfaat kegiatan dana usaha desa/kelurahan dan jumlah dana untuk setiapkegiatan yang akan di danai, di tuangkan dalam berita acara musyawarahDesa