Ditemukan 7156 data
PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG
Tergugat:
1.YAYASAN MASYHADUL QURAN
2.NOTARIS SUPARNO, S.H., M.Kn.
3.Sdr. HENRY SIREGAR
4.Sdr. SOMADIKARYA
5.Sdr. HAJUDIN
Turut Tergugat:
1.Sdr. MARTIN MENTENG selaku KEPALA DESA GUNUNG GEULIS
2.Sdr. RUSDI selaku KETUA RW lima
3.Sdr. JAJULI selaku KETUA RT dua
4.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN Kabupaten Bogor
Intervensi:
Badan Intelejen Negara
89 — 60
sebagaimanadimaksud dalam gugatan intervensi adalah bukan merupakan tanahobyek sengketa dalam perkara asal, terlebih lagi bahwasebagaimana didalilkan sendiri oleh penggugat Intervensi bahwatanah tersebut selama ini telah dikuasai oleh Penggugat Intervensi,maka menjadi jelas dan terang benderang dengan digabungkan luastanah + 173.493 M? yang tidak jelas asal usul dan alas haknyatersebut ke dalam luasan tanah yang selama ini dikuasai olehPenggugat Intervensi yakni tanah seluas + 46.507 M?
65 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Kelas A Padang halaman 140 sampai dengan halaman 143 ) ;Bahwa hal yang demikian tidaklah menjadi bahan pertimbanganoleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi Padang yang mengadili dan memutus perkara ini;Bahwa sebagai Judex Facti dan Judex Juris Pengadilan Tinggidiwajibkan memberikan penilaian dan pertimbangan yang geargumeenterd atas dalildalil dari pihak yang bersangkutan, maka jelaslahsecara terang benderang
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
FIRDAUS DARWIN, ST
145 — 90
permendagrinomor 17 tahun 2007 dinyatakan dicabut dan tidak berkekuatan,kesimpulannya bahwa 2 (dua) permendagri sebagai remis crime dalamperistiwa ini tidak bersesuaian dengan hukum yang sejatinya; Bahwa Sebenarnya kita tahu bersama hanya kewenangan MajelisHakim yang bisa menilai bahwa surat dakwaan cacat hukum atau tidak,sebagai ahli hanya memberikan pandangan tentang kapan tidakterpenuhinya pasal 143 ayat (2) huruf b, dalam hukum pidana itu kitamengenal prinsip bahwa jika peraturan itu Sudah terang benderang
Pembanding/Tergugat : Wong Ngar Diwakili Oleh : Prima CH Sudarsono SH MH
Terbanding/Penggugat : Huseng Chandra
144 — 63
Bahwa sebelum Pelawan / Tergugat menjawab / membantah /menyanggah / menanggapi seluruh dalil Gugatan Terlawan/Penggugat,maka dalam rangka membuat terang benderang mengenalpermasalahan yang sebenarnya terjadi dalam PT. Bika Jaya Food,sehingga tercapainya kebenaran, kepastian hukum dan keadilan yangmerupakan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri, maka terlebihdahulu Pelawan/Tergugat akan menguraikan FAKTAFAKTA YANGSEBENARNYA TERJADI DALAM PT.
355 — 180
Freeport Indonesia) secara terang benderang melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat telahbertentangan dengan Prinsip Kepatuhan yang dijunjung Tinggi oleh PT.Halaman 84 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.SusPHI/2019/PN.JapFreeport Indonesia, dimana Tergugat bukan saja tidak melakukankepatuhan terhadap Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan khususnya Pasal 164 ayat (3), yang mana Reorganisasididasarkan bagi para Tergugat yang berstatus dibebas dari kewajibanbekerja
1.Hj. Siti Ratna Robiah
2.Hj. Herdiana
3.Herlinda
4.Herfina
5.Fathona
Tergugat:
1.Hendrik Halim
2.Tirta Juwana Darmaji alias Alex Tirta
3.Soenarjono
4.Sutanto Tan
5.Zainal Mazam
6.Afen Siswoyo
7.Saminah Salim
8.Kepala Kelurahan Sunter Jaya
9.Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
625 — 2382
Tentang dalil butir No. 61 dan 62Bahwa Tergugat V Rekonpensi/Tergugat V Konpensi sangat keberatan danmenolak dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi oleh karena,sebagaimana telah didalilkan Tergugat V Rekonpensi/Tergugat V Konpensidalam jawabannya pada hal. 2 butir No. 2, telah menyatakan dengan tegasdan terang benderang, bahwa asal usul dan status objek tanah terperkaradimiliki NYOO SENG HOO adalah berdasarkan Surat Keputusan MenteriPertanian/Agraria No.
450 — 318
Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI RegisterNomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993;Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak menafiqkan bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa ke2 sampai dengan ke11 sejak sebelum terbitnya objek sengketa ke1, akan tetapiMajelis Hakim berkesimpulan bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan secaranyata dan terang benderang terhadap objek sengketa ke 2 sampai dengan ke11adalah sejak
184 — 36
Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundangtelah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas berartipenghancuran hukum (interpretation cessat in Claris, interpretation estperversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1510 — 3108
Bahwa berdasarkan tabel di atas, jelas dan terang benderang perbedaanantara gugatan a quo dengan Perkara Nomor: 154/G/PTUN/JKT, tanggal, 30Juni 2021, dari sisi subjek hukum Penggugat, objek gugatan, waktu pengajuanmaupun permohonan/petitum.F.
KEBA MOTO
Tergugat:
1.Ngilla Leba alias Ngilla Keba alias Ama Moto
2.Toda Lero alias Ama Sabba
3.Keba Moto alias Ama Laka
4.Marten Bili alias Ama Laskar
5.Ir. Amos Dida
6.Keba Moto alias Keba Leba alias Ama Leba
7.Dangi Gallu alias Ama Ngongo
8.Stefanus Laka alias Bapa Charli
9.Yuliana L. Tara alias Mama Dilan
10.Paulus Sobu Wada alias Bapa Angel
11.Alex Rangga Holo
12.Buni Lero
13.Ridwan Repi alias Bapa Alan
Intervensi:
1.SANGA DJAGA
2.VICTOR LEDE MESAWOLE
159 — 47
Padahal kedua bersaudara Ruwa Ledealias Ruwa Birri dan Ruwa Lede alias Ruwa Goro sudah memilikiwarisan terpisah sehingga tidak dipersoalkan ketika keduanyamasih hidup.13.3 Bahwa keanehan semakin terang benderang bahwa pada saatpembagian warisan itu, Wada Rato alias Ama Lede tidakdililbatkan juga padahal pada 20 November 2009 itu Wada Ratomasih kuat dan hidup sampai saat ini. Rumahnya juga tidak jauhkarena juga di Tawena.
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS
141 — 66
berkekuatan,Halaman 152 dari 202 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Ttekesimpulannya bahwa 2 (dua) permendagri sebagai remis crime dalamperistiwa ini tidak bersesuaian dengan hukum yang sejatinya; Bahwa Sebenarnya kita tahu bersama hanya kewenangan MajelisHakim yang bisa menilai bahwa surat dakwaan cacat hukum atau tidak,sebagai ahli saya hanya memberikan pandangan tentang kapan tidakterpenuhinya pasal 143 ayat (2) huruf b, dalam hukum pidana itu kitamengenal prinsip bahwa jika peraturan itu Sudah terang benderang
Pembanding/Penggugat III : Tuan ANDRE ADRIAN,
Terbanding/Tergugat I : PT. INDOLOK BAKTI UTAMA
Terbanding/Tergugat II : PRESIDEN dan CEO GUNNEBO HOLDING APS
Terbanding/Tergugat III : Tuan LIONARD MAMAHIT
Terbanding/Tergugat IV : CHUBB SAFES INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat I : DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat II : DEUTSCHE BANK AG
Turut Terbanding/Penggugat I : SHIRLEY TAMTOMO
156 — 127
Namun hukum acara perdata yang berlaku telah mengatur bahwa pihakyang harus ditarik dalam suatu perkara adalah pihak yang memilikikepentingandanperanyang dapat membuatpemeriksaanterhadapperkara menjadi terang benderang. Dengan kata lain, tidak seluruh pihakharus dan dapat ditarik dalam suatu perkara.43.
252 — 252
Halini dapat dilihat dengan jelas dan terang benderang pada alatbukti surat dalam Berkas Perkara dari Penyidik yang dilimpahkanoleh Oditur Militer ke Pengadilan Militer Ill14 Denpasar yangmenjadi pegangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Ill14Denpasar di persidangan adalah alat bukti SURAT ASLI berupaFormulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesiatanggal 20 Februari 2001 a.n.
158 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
keadilan dalam putusannya karena tidakmenemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapatdijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukumdan perbuatan pemohon;Alasan pembenar ataupun pemaaf sudah seharusnya ditemukan demikeadilan karena Fakta atau terbukti didepan hukum (pengadilan) alasan ituada, namun Judex Facti menyatakan tidak menemukannya, dimana dalamPutusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 53/Pis.SusTPK/2015/PN.Jap,tanggal 9 Juni 2016, dengan terang benderang
197 — 85
olehTURUT TERGUGAT Il adalah suatu tindakan yang salah karenadilakukan diluar kewenangan TURUT TERGUGAT II sebagai perusahaanpenyedia jasa perbankan.Bahwa TURUT TERGUGAT II memahami maksud PARA PENGGUGATASAL menyertakan TURUT TERGUGAT II dalam Gugatan a quo denganmaksud demi lengkapnya Gugatan.Namun hukum acara perdata yang berlaku telah mengatur bahwa pihakyang harus ditarik dalam suatu perkara adalah pihak yang memilikikepentingan dan peranyang dapat membuatpemeriksaanterhadapperkara menjadi terang benderang
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXX : AGUS SOLIHIN
Terbanding/Pembanding/Penggugat XIX : AHMAD ANDAP FAUZI
Terbanding/Pembanding/Penggugat VIII : DIAN MAWARDI
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXVIII : BOIJAN
Terbanding/Pembanding/Penggugat XVII : AYOM SUSENO
Terbanding/Pembanding/Penggugat VI : SUNARTO
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXVI : SARNI
Terbanding/Pembanding/Penggugat XV : RIAMAH
Terbanding/Pembanding/Penggugat IV : GUNAWAN
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXIV : KUNCORO ANTOK PRAMONO
Terbanding/Pembanding/Penggugat XIII : KARMIYANTO
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : BUDI PRASETYO
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXXIII : LUKMAN
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXII : TARMIN
Terbanding/Pembanding/Penggugat XI : SUTONO
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXXI : SARNO
Terbanding/Pembanding/Penggugat XX : SUGIARNO
Terbanding/Pembanding/Penggugat IX :
41 — 26
Pembanding telah mengupas denganterang benderang dan komprehensif perolehan Para Terbandingakan sertipikat tersebut adalah didasarkan atas ketidakbenaran.b. Hal tersebut diketahui Pembanding berawal dari tahun 2012 ParaTerbanding melalui LSM Lembaga Kontrol Korupsi telahmengajukan tuntutan terhadap tanah yang sama di kantorPembanding dimana melalui LSM tersebut Para Terbanding telahmenyerah kan fotokopi sertifikat hak atas tanah milik ParaTerbanding kepada Pembanding.
188 — 74
Dengan demikian apa yang telah dilakukan olehTERGUGAT dengan tidak Memberikan informasi yang benar, secaraterang benderang / jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminanbarang dan/atau jasa sebagai mana tersebut diatas merupakan suatuPerbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dan telahmelanggar Peraturan Perundang Undangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang Undang No. 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 29 Ayat (4) Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
89 — 69
Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teksatau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidakdiperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yangjelas, berarti penghancuran hukum (Interpretatio cessat in claris, interpretation estperversio) (Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
76 — 31
dipekerjakan kembali di perusahaan Tergugat karenasecara nyata dan tegas para Penggugat tidak berkeinginan untuk bekerja diperusahaan Tergugat semenjak mogok kerja dilakukan sampai dikeluarkanpanggilan dan II untuk bekerja kembali di perusahaan Tergugat ;Berdasarkan analisa dan pertimbangan di atas, maka tidak beralasan hukumpula apabila para Penggugat diberikan upah proses selama perselisihan inidimajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas A Bandung karena secara terang benderang
132 — 101
Bahwa telah jelas dan terang benderang yang menjadi pokok perkara dalam perkaraa quo adalah perkara Ingkar Janji (WWANPRESTASJ) antara PENGGUGAT denganTERGUGAT atas jual beli ikan frozen.2. Bahwa perselisihan hukum perkara Ingkar Janji (WANPRESTASJ) atas jual beliikan frozen dalam perkara a quo adalah para pihakpihak yang terkait dalamperjanjian jual beli ikan frozen a quo yaitu hanya PENGGUGAT denganTERGUGAT.Hal 32 dari 167 hal . Putusan Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.BitII.3.