Suyatno,SH,Mkn dan Kepala KantorATR/BPN kabupaten Grobogan sebagai pihak dalam perkara perdata iniadalah juga tidak benar; oleh karena Penggugat tanpa melakukankonfirmasi klarifikasi terhadap kedua pejabat tersebut sebelumnya,perihal apakah ada atau tidak perbuatan hukum yang dilakukan olehTergugat berkaitan dengan Obyek Sengketa dalam hal ini pembuatanAkte JualBeli dan berikut Permohonan Balik Nama Sertifikat Hak MilikObyek Sengketa, padahal yang sebenarnya Tergugat belum pemahmelakukan permohonan proses

balik nama terhadap Obyek Sengketa keBPN kabupaten Grobogan melalui (menggunakan jasa) Notaris /PPATSuyatno,Sh,Mkn meskipun Tergugat sebagai pembeli sah ObyekSengketa tersebut, dengan bukti pembayaran dan pernyataan jual belidibawah tangan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat ;2.

ontvankelijkeverklaard);Dalam Rekonvensi:Bahwa Tergugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagaiPenggugat Rekonvensi akan mengajukan balas terhadap Tergugat Rekonvensidalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvesi;Bahwa seluruh dalildalil yang dikemukakan dalam bagian konvensimohon dipandang dan dikemukakan, termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensiini;Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawanhukum dimana secara diamdiam tanpa seijin dan persetujuan dari PenggugatRekonvensi melakukan proses

balik nama atas Sertifikat Hak Milik Tergugat dan Il No. 2816 Tahun 2002 Kelurahan Tompotikka atas nama Herry Widodomenjadi atas nama Penggugat Syarifuddin Sulaiman, Bachelor Of BusinessAdministration, pada tanggal 3 Mei 2002 dihadapan PPAT AlexanderSambenga, SH berdasarkan Akta Jual beli No. 479/WARA/2003 tanggal 23September 2003.

setelah Yayasan UKSWmendapat ijin dari Mendagri untuk memilik aset, maka Yayasan UKSW mulai mengurus baliknama atas tanah aquo ke Kantor Badan Pertanahan Salatiga ;Menimbang, bahwa tentang dalildalil posita poin 4, 5, 6, dan poin 7 tersebut, MajelisHakim berpendapat sebagai berikut :e Bahwa Penggugat dikarenakan Proses Jual beli atas tanah aquo telah selesai dilakukandan Penggugat selama ini telah mengusai tanah aquo tanpa ada keberatan dari pihakmanapun maka Penggugat selaku Yayasan mulai mengurus proses

balik nama atastanah aquo dikarenakan sejak tahun 2010 Penggugat selaku Yayasan telah memperolehjin dari Mendagri untuk memiliki asete Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa masih atas nama Penjual (Tergugat) dansampai dengan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakimmenyimpulkan sebagai berikut : e Bahwa dengan mendasarkan pada adanya akta Jual beli Nomor 79/1965 membuktikanbahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah

(seribuempat ratus empat puluh enam meter persegi), dengan perjanjian bahwagirik akan digunakan untuk proses balik nama, tetapi disalahgunakanoleh Tergugat II; (linat bukti P3, P4 dan P5);b. Bahwa sisa tanah yang luas 3.000 m? (tiga ribu meter persegi) tersebutbelum dibayar oleh Tergugat Il, dan sudah dibuatkan oleh Tergugat Illrisalah dan gambar situasi tanah yang dimaksud dan diusulkan kepadaTergugat II (bukti P4 dan P5), sehingga luas tanah masih tersisa seluas3.000 m?

dialinkankepada orang lain dengan dasar jual beli atau dengan dasar yang lainmaka sudah sepantasnya bila Penggugat mengajukan sita jaminanterhadap semua obyek sengketa tersebut.25.Bahwa mengingat untuk membalik nama Obyek Sengketa tersebutmembutuhkan tanda Langan TERGUGAT V sampai dengan TERGUGATVill selaku ahli waris dari bapak Sudiran, maka sudah sepantasnya bilaPenggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan sertamemerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan NasionalKabupaten Demak untuk proses

balik nama sertifikat Hak Milik Nomor793 Desa 'A'onorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demakmenjadi nama Penggugat tanpa persetujuan dari TERGUGAT V sampaidengan TERGUGAT VIII selaku ahli waris dari bapak Sudiran.26.Bahwa untuk menjamin PARA TERGUGAT untuk melaksanakan isi dariPutusan Pengadilan dalam perkara ini maka tidak berlebihan bilaPenggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum kepadaPARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah) sehari, secara

Nomor 1386 K/Pdt/2015mana dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, satudan lain dengan segala sesuatu yang berdiri, berada dan tertanam diatasnya yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum diangapsebagai benda tetap, setempat terkenal persil yang terletakberdampingan satu dan lainnya dl Jalan RTA.Milono Km.5,9Palangka Raya; dengan proses balik nama kembali kepada PihakKedua (Penggugat), demikian atas bea dan biaya serta pajakpajakyang ditanggung oleh Pihak Pertama (Tergugat ,

Tergugat melalui kerabat terdekat, saudara maupun kunjunganHalaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2020/PN Tjs12.13.langsung, akan tetapi Tergugat tidak pernah memenuhi panggilan danhingga saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah NegaraRepublik Indonesia;Bahwa perbuatan Tergugat yang pergi dengan tanpa menyelesaikan terlebihdahulu proses peralihan hak atas obyek jual beli dinadapan PPAT dengandemikian telah merugikan Penggugat karena Penggugat tidak dapatmelakukan proses

balik nama atas obyek sengketa, dengan demikianmenurut pendapat Penggugat perbuatan Tergugat merupakan perbuatanmelawan hukum;Bahwa oleh karena jual beli tersebut sah maka Penggugat merupakanpemilik sah atas tanah tersebut, lagi pula sekarang Tergugat tidak ketahuitempat tinggalnya lagi , maka mohon kepada Mejelis Hakim pemeriksaperkara untuk menyatakan memberi kKuasa kepada Penggugat untuk danatas nama Tergugat guna menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) untuk melakukan perbuatan hukum termasuk

Tergugat dalamrekonpensi dengan SARWAN NGAJEM dengan Akta Jual Beli (AJB)Nomor: 13/2012, tanggal 4 Mei 2012 atas tanah obyek sengketa yangsudah terlebih dahuiu dikuasai, dimiliki dan dikelola olen Penggugat dalamrekonpensi sejak tahun 2003, maka menurut hukum Akta Jual Beli (AJB)Nomor : 13/2012, tanggal 4 Mei 2012 mengandung cacat hukum dan bataldemi hukum.Bahwa oleh karena Akte Jual Beli (AJB) Nomor: 13/2012, tanggal 4 Mei2012, mengandung cacat hukum dan batal demi hukum, maka segalarangkaian proses

balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 623 atas Nama :RICHARD DESTANTO ROCHMAT / tergugat rekonpensi harus puladinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pat.G/2017/PN TteBahwa perbuatan Tergugat dalam rekonpensi bersama sama denganSARWAN NGAJEM melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa,yang selanjutnya melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 623atas nama Tergugat rekonpensi, padahal patut diketahui bahwa tanah/kintal tersebut

maka penerbitan pembalikan namasertifikat yang semula atas nama Penggugat ke atas nama Tergugatyang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka(Turut Tergugat) adalah sertifikat yang tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat dan untuk itu memerintahkan Badan PertanahanNasional Kabupaten Sikka (Turut Tergugat) untuk mencoret namaTergugat dan menerbitkan kembali sertifikat atas nama Penggugat.24.Bahwa perbuatan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka (TurutTergugat) yang melakukan proses

balik nama dari nama Penggugat keatas nama Tergugat sehingga Badan Pertanahan Nasional KabupatenSikka (Turut Tergugat) mengeluarkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor:381 tertanggal 07 11 2012 untuk tanah milik Penggugat seluas 1.930M2 (seribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dan sertifikat hakmilik (SHM) Nomor: 1848 tertanggal O07 11 2012 adalah jelasperbuatan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka (TurutTergugat) tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hokum,maka sertifikat hak milik

Bahwa tanah yang dibeli Penggugat dari Siti Mariam pada tahun 1983sudah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 1037 Tahun 1982 yangdikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Sintang tanggal 2221982 dansetelah dibeli oleh Penggugat telah pula dilakukan proses balik nama daripemegang hak atas nama Siti Mariam beralin menjadi pemegang hak atasnama Tjhong Tjhu Fa als Fasino (selaku pembeli);5.

Sehingga Kantor Pertanahan tidak dapatmelakukan proses balik nama rumah milik Tergugat dan Il tanpa adanyatandatangan Para Tergugat atau Tergugat Il. Oleh karena itu Petitum 7Gugatan haruslah ditolak.Atas dasar halhal tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis HakimYang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI Menerima Eksepsi Tergugat Il .hal 12 dari Put.

Bahwa saya telah mengajukan proses balik nama sertifikat Hak Milik No.1921, yang terletak di Kelurahan Harjosari, yang saya menangkan melaluiproses lelang, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.3.

Menyatakan sah dan benar proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor1921/ Harjosari atas nama 1) Yatimah, 2) Ngatinah, 3) Sri Rejeki menjadiHalaman 17 dari 38Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Unratas nama Ady Nugroho, karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemeritah No. 24 Tahun 1997.4.

Bahkan pemblokiran proses balik nama Sertikat HM tidakboleh dilakukan. Ganti rugi tidak bisa dibebankan kepada TERGUGAT IV.DALAM POKOK PERKARABahwa semua yang TERGUGAT IV kemukakan pada bagian eksepsimerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :Halaman 33 dari 39 halaman, Putusan Nomor 29/Pat/2019/PT SMGA. TERGUGAT IV adalah pembeli lelang yang beritikad baik dan oleh karena ituharus dilindungi hukumB.

Pemblokiran proses balik nama Sertifikat HM harus dicabut oleh TURUTTERGUGATD.TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalildalil gugatanPENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas olehTERGUGAT IV.E.

Bahwa karena sudah ada kepastian hukum dan tidak ada sengketa tanahSHM No. 48/Tegal Panggung tersebut dijual kepada YayasanMuhammadiyah untuk keperluan pendidikan dan pengajaran yangdisebut SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta dihadapan Notaris PPATPandam Nurwulan, SH yang saat ini masih dalam proses balik nama ditempat Tergugat IV atau Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta.

Bahwa karena sudah ada kepastian hukum dan tidak ada sengketa tanahSHM No. 48/Tegal Panggung tersebut dijual kepada YayasanMuhammadiyah untuk keperluan pendidikan dan pengajaran yangdisebut SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta dihadapan Notaris PPATPandam Nurwulan, SH yang saat ini masih dalam proses balik nama ditempat Tergugat IV atau Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta.6. Bahwa Tergugat II dan Ill adalah pembeli yang beretikat baik denganberlandaskan SHM No. 48/Tegal Panggung luas 160 m?

Pemda No. 292 Jakarta Timur tertanggal 3 April 2011 tersebut,serta untuk mengantisipasi dan menghindari 2 (dua) kali proses balik namasetelah wasiat atau warisan terbuka, yaitu proses balik nama darialmarhumah NY.CHANDRAYANTI ONGKOWIDJAJA kePENGGUGAT/TERLAWAN I!

dan kemudian proses balik nama dariPENGGUGAT/TERLAWAN ke PELAWAN/TERGUGAT I, makaTERGUGAT I/PELAWAN dan TURUT TERGUGAT I/TURUT TERLAWAN membujuk atau meminta PENGGUGAT/TERLAWAN dan TURUTTERGUGAT II/TURUT TERLAWAN II untuk bersamasama denganNY.CHANDRAYANTI ONGKOWIDJAJA agar membuat Akta Hibahlangsung dari NY.CHANDRAYANTI ONGKOWIDJAJA kepada TERGUGATl/PELAWAN, yang kemudian diterbitkan Akta Hibah No. 40/2011 tertamgga;08 April 2011, yang dibuat dihadapan ARMINAWAN, S.H.

sebagai pemilik SHM No.1398/Kel.Asemrowo dan SHM No.1413/Kel.Asemrowo.Bahwa dengan dasar akta perdamaian Nomor 420 serta akata jual beli No.150/2013maka Siti Marlicha yang telah mendapat kuasa dari pemohon pada tanggal 16 Mei2013 mengajukan ceking ke BPN Surabaya dan pada tanggal 12 Juni 2013 SitiMarlicha selaku kuasa pemohon mengajukan balik nama SHM No.181/Kel.Asemrowoatas nama Hj.Lin Soeliati sdr.Arjoko Prakusuma dan sdri Arleni Retno Prakusumawatimenjadi atas nama Felynda Njotosetiadi namun proses

balik nama tersebut tidak dapatdiproses oleh BPN Surabaya karena tidak disertai asli SHM No.1398/Kel.Asemrowoatas nama Leo Papatra dan SHM No. 1413 /Kel.Asemrowo atas nama Leo Papatrauntuk dimatikan hanya yang masih dipegang oleh saksi The Tomy .Bahwa saksi The Tomy yang mengetahui adanya permohonan balik nama tersebutkemudian mengajukan blokir terhadap SHM No.181/Kel.Asemrowo dengan dasaradanya masih adanya gugatan Gugatan perkara No.49 /G/2012 PTUN denganmelampirkan foto copy SHM No.191/Kel.Asemrowo

LIN SOELIATI,dkk menjadi atas nama FELYNDA NJOTOSETIADI berdasarkan akta jual beli No.150/2013 tanggal 04 Juni 2013 yang dibuat oleh PPAT RADINA LINDAWATInamun untuk proses balik nama belum dapat diproses karena asli SHM No. 1398/Kel.Asemrowo dan SHM No. 1413/Kel. Asemrowo atas nama LEO PAPATRA belumdiserahkan kepada BPN Kota Surabaya I untuk dimatikan haknya ;Bahwa pada tanggal 12 Juli 2013 saksi THE TOMY mengajukan blokir terhadap SHMNo. 181/Kel. Asemrowo atas nama Hj.

GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PARA PIHAKGugatan Penggugat yang mendalilkan akta pengikatan jual beli No. 28 danSurat Kuasa No. 29 dan proses balik nama sertifikat menjadi atas namaTergugat Il cacat hukum. Maka para pihak dalam berperkara seharusnyamelibatkan Notaris/PPAT dan Badan Pertanahan Kota Denpasar..

Citratama Selaras dan oleh PT. tersebut dibaliknamamenjadi Sertifikat HGB No.313/1994 ; oonnen= Menimbang, bahwa atas tanah yang terjual tersebut olehterdakwa dijual kembali kepada orang lain yaitu atas nama LindaRahmawati tanggal 4 Juli 1995 dengan Akta Perjanjian Jual BeliN0.37/1995 ; 22 222222 neon nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nnn nee nce neeoo Menimbang, bahwa berdasarkan Akta jual beli No. 37/ 1995tersebut, lalu Linda Rahmawati mengajukan proses balik nama ke BPNKabupaten Badung, akan tetapi

ZeinBadjabir) telah melakukan upaya proses balik nama secara tersembunyi/ diamdiam tanpa adanya kehadiran / keterlibatan dan persetujuan dariPenggugat, padahal Tergugat mengetahui masih adanya permasalahansengketa hukum terhadap permohonan Drs.

dianggapmengetahui, akan tetapi Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruhWilayah Negara Republik Indonesia;Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan kewajiban hukum dariTergugat, artinya kewajiban hukum bagi Tergugat untuk melakukanpenyelesaikan terlebih dahulu proses peralihnan hak atas obyek jual bellidihadapan PPAT sebagaimana amanat dari Pasal 37 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengandemikian telah merugikan Penggugat karena Penggugat tidak dapatmelakukan proses

balik nama atas obyek sengketa, dengan demikianmenurut pendapat Penggugat perbuatan Tergugat merupakan PerbuatanMelawan Hukum;Bahwa oleh karena jual beli tersebut sah maka Penggugat merupakanpemilik sah atas tanah tersebut, lagi pula sekarang Tergugat tidak ketahuiSiapasiapa ahli warisnya dan keberadaannya yang pasti maka mohonkepada Mejelis Hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan memberikuasa kepada Penggugat untuk dan atas nama Tergugat guna menghadapke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk