Ditemukan 11169 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulpa umpa uspa uppa upa uupt
Penelusuran terkait : Pembunuhan Pencabulan Persetubuhan Pencabulan (uupa)
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama Harta Bersama
Register : 08-01-2014 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PA BATAM Nomor 67/Pdt.G/2014/PA.BTM
Tanggal 8 Juli 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
42 — 17
  • lainnya pada saatpembuktiannya;bahwa kepemilikan lahan di Batam harus mengikuti aturan Pasal 6 ayat (2)huruf b Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah IndustriPulau Batam, memberi wewenang kepada Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam untuk: a) Merencanakan peruntukan danpenggunaan tanah tersebut;b) Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan18.19.pelaksanaan tugasnya;c) Menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebutkepada pihak ketiga dengan Hak Pakai sesuai dengan pasal 43 UUPA
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. NOORLENAWATI Binti Alm. H. MUHAMMAD NOOR
111 — 31
  • UUPA pasal 5. Dalam hukum adat memang tidakdikenal namanya verjaring (daluarsa) itu prinsip UUPA, makanyasering yang punya title lebih dari 30 tahun ya tetap bisa karenaHalaman 205 dari 361 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2018/PN Smrtidak adanya daluarsa. Menurut ahli dikatakan tanah terlantarharus ada mekanisme dalam hukum acara Supaya due process oflaw nya. Ada panitya yang meneliti data fisik dan non fisik begitupula ada peringatanperingatan.
    secara detail dan itu sebagai dasar penetapan lokasi;Mengenai bahwa proses pengadaan lahan selesai di tahun 2015kemudian ada Hak Pakai atas nama Pemkot Balikpapan,namuntibatiba ketika ada penyidikan di tahun 2017 apakah kemudianproses pengadaan lahan ini dianggap gugur atau tidak sahsehingga tanah kembali ke tanah negara, menurut ahli UU 1/2004mengenai proses pengadaan tanah pasal 49 wajib di sertifikatkan,mengenaai statusnya sebagai tanda bukti hak yang kuat sebagaimana di atur pasal 19 ayat 2 UUPA
    Mengenai adasebagai ahli yang berkeras bahwa Terdakwa mengenai suratsuratnya yang bermasalah sehingga lahan otomatis menjadi tanahnegara, menurut ahli tanah negara setelan UUPA membagi agrariswet dijelaskan penjelasan angka Il bahwa negara sebagaiorganisasi kekuasaan tertinggi (lihat pasal 2 ayat 1 UUPA) Bumi,air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai, maknadikuasai bukan melainkan di pasal 2 ada 3 pasal yakni mengatur,menetapkan pengaturan peruntukkan perijinan atas sbumi, airdaan ruang
Pengadilan PN BLORA Perdata
Register : 04-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLORA Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bla
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat:
Hj.MARNIYATI
Tergugat:
1.JUJU JUHATTA
2.DWI NUGRATMO (suami JUJU JUHATTA)
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA
92 — 7
  • waktu itu batas sebelah timur masih belum pihakPenggugat (Marniyati) jadi Penggugat tidak tahu kalau Para Tergugat telahmembeli tanah HGB No. 3 tersebut yang sekarang menjadi obyek sengketa.Bahwa setelanh proses permohonan hak terpenuhi maka diterbitkanKeputusam Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionaltanggal 25 September 1999 sebagai dasar diterbitkan Hak Guna BangunanNo.25 Desa Wulung atas nama Juju Juhaita pada 22 Januari 2000 olehKantor Pertanahan Kabupaten Blora sesuai Pasal 35 UUPA
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-02-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 27-01-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sgt
Tanggal 13 Juli 2020 — - ENDANG ASTUTI, Dkk Lawan H.M. AZIS BACO BULA
229 — 96
  • Sangatta Utara, Kab.Kutai Timur, sehingga menurut hemat Hakim Anggota dan Hakim Anggota Ildimana sengketa dalam perkara ini adalah sengketa hak milik bukanlahsengketa bezit;Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) UUPA berbunyi : Hak milikadalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atastanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 25-09-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 02-05-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 16/G/2013/PTUN.TPI
Tanggal 30 April 2014 — 1. KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI ( KADIN ) KOTA BATAM; 2. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KOTA BATAM; 3. PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM; 2. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;
178 — 1184
  • dilain pihak terdapat ketentuanbahwa terhadap kawasan hutan berlaku ketentuan dalam UndangUndang Kehutanan, olehkarenanya dalam hal ini terdapat pengaturan yang berbeda terhadap hal yang sama (konfliknorma);Menimbang, bahwa Tergugat IJ menyatakan tidak terdapat konflik norma, karenayang diberikan hak pengelolaannya berdasar Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973tersebut hanyalah atas tanah di Batam saja bukan hutannya, dan Keputusan Presiden tersebuthanya mengacu pada UndangUndang Pokok Agraria (UUPA
    ), tidak menyebut UndangUndang Kehutanan, padahal ketentuan tentang tanah berbeda dengan ketentuan tentang hutan;Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pandangan antara Penggugat Intervensi Idengan Tergugat II tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagaiberikut:Pertama, konsep agraria sebagaimana dalam UUPA bukan hanya terbatas padatanah yang terhampar di permukaan saja, namun juga meliputi semuabidang tanah di Republik ini, baik yang terhampar di permukaan, yangberada dibawah permukaan tanah
    UUPA merupakan umbrella act (UndangUndang Payung) bagiUndangUndang sektoral lainnya, termasuk UndangUndangKehutanan;Kedua, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 telah dinyatakanbahwa semua tanah di Pulau Batam telah diberikan Hak Pengelolaankepada BP Batam;Ketiga, untuk penataan ruang di wilayah Kota Batam dan sebagian Bintan sertasebagian Karimun telah diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Batam, Bintan danHal 205 dari 201 hal Putusan nomor
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 07-03-2012 — Upload : 24-08-2013
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 347/Pid.B/2011/PN.KSP
Tanggal 7 Maret 2012 — MUHAMMAD ALI BIN MUHAMMAD YASA
24 — 3
  • tidak mendukung sama sekali dari tuntutan JaksaPenuntut Umum yang mendalilkan perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ALI BinMUHAMMAD YASA salah telah menjual sebahagian lahan Kebun Sawit milikTerdakwa MUHAMMAD ALI Bin MUHAMMAD YASA kepada SYAMSIAH(istri saksi RIDWAN SAINI) dan menjadikan agunan Surat Keterangan TanahNomor : 15/DT/35/1997 tanggal 13 Januari 1997 tersebut ke Bank MandiriKualasimpang, Jaksa Penuntut Umum tidak mengerti tentang lahirnya sesuatuhak atas tanah menurut Undangundang Pokok Agraria (UUPA
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 04-03-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
1.Kumalayati Vianty
2.Sri Monica Indriaty K
3.Diana Sundari Indriaty
4.Shandy Wahyudi K
5.Dedhy Suadi Kodyat
Tergugat:
1.PT. BOGORINDO CEMERLANG
2.H. Fartin Bin H. Mansur
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
2.KEPALA DESA SENTUL
34 — 22
  • Putusan Mahkamah Agung No.539/K/Sip/1971 tanggal 3 Nopember1971 menyatakan sesudah berlakunya UUPA, maka hanya perjanjianjual beli yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanahyang sah.2.
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 82/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 19 September 2016 — R. ENDRO WALUYO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
68 — 24
  • dimaksud Tanah Pakualaman Ground (PAG) adalahtanah warisan dari Leluhur kami dari Pakualaman yang didapat dariSultan Hamengkubuwono Tahun 1872; Bahwa tanah Pakualaman Ground (PAG) tersebut diwilayahTemon, Wates, Galur dan panjatan lokasinya di sepanjang pantaiselatan mulai dari sungai Progo sampai dengan sungai Bogowontoseluas 4.000 cacak; Bahwa sebagai dasar keberadaan Tanah Pakualaman Ground(PAG) tersebut diatur dalam Rijjblaad Nomor 18 tahun 1918kemudian diatur dengan UndangUndang Pokok Agraria ((UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-03-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 K/TUN/2011
Tanggal 31 Maret 2011 — RADEN HAJI ENDRO S. WINATAPURA ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
73 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VIII 50/1969 tanggal19 September 1969 terhadap tanah milik Penggugat(Lim San Tjuan Girik CG No. 374 seluas 372.010372.010 m2 dan Lie Tjok Nio Girik C No. 382 seluas641.780 m2 yang merupakan tanah milik adat yangbelum dibagi waris), yang menjadi dasardikeluarkannya sertifikat sertifikat hak gunabangunan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah salah dan keliru serta bertentangan dantidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok PokokAgraria (UUPA
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-03-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PN SELONG Nomor -31 /Pdt.G/2020/PN.SEL.
Tanggal 8 Oktober 2020 — -LALU HASIM, DK Melawan -PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR, DKK
128 — 74
  • sampai dengan T.8.5 berupasertifikat Hak Milik No 127, 128 dan no 129 atas nama pemegang Hk Wakaf Masjid desaAnjani, yang di kuasai oleh T VIII, terhadap tanah obyek sengketa yang di kuasai oleh TVIII sudah terbit bersertifikat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat VIII sudahHalaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pat.G/2020/PN.SELmengkonversi tanah dengan hak lama menjadi tanah dengan hak yang di akui hukumpemerintah terbaru yaitu tanah dengan sertifikat Hak milik sesuai dengan UUPA
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 17-11-2014 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 83/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 21 Mei 2015 — KADIMAN PURBA ,Dkk VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
94 — 91
  • sebagaimana terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor :10 Tahun 1961 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah yang menyatakan system pendaftaran tanah yang dianut diIndonesia adalah system Negatif (Stetsel Negatif) yang mengandung unsure positif,karena nantinya akan menghasilkan suratsurat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian kuat seperti dinyatakan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 (ayat 2) UUPA
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-05-2007 — Putus : 05-12-2007 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 200/Pdt.G/2007/PN Dps
Tanggal 5 Desember 2007 — Penggugat :
Chitoshi Kono
Tergugat :
1. Imron Ismunandar
2. Kazuko Yamanaka
3. I Wayan Kabing
Turut Tergugat :
1. I Gusti Ngurah Oka, S.H.,
2. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung
125 — 47
  • Bahwa sejak mulai menawarkan kepada Penggugat untuk membeli tanah seluas 25Are tersebut hingga tanah tersebut telah dibayar LUNAS oleh Penggugat, TergugatI dan Tergugat II, khususnya Tergugat I, sama sekali tidak pernah memberitahukandan menyampaikan kepada Penggugat tentang adanya aturan yang menegaskanbahwasanya orang asing (WNA) itu tidak boleh memiliki hak milik atas tanah diIndonesia.Dengan kata lain,hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyaihak milik (vide pasal 21 ayat (1) UUPA).
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Pertanahan
Register : 13-07-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-08-2017
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 16/G/2016/PTUN.YK
Tanggal 23 Nopember 2016 — N a m a : ANTOK SOEKAMTO ;Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat Tinggal : Pilahan Permai E.75 RT.034 / RW011 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kota Gede, Yogyakarta; sebagai PENGGUGAT MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA; Tempat Kedudukan : Jalan Kusumanegara No. 161 Yogyakarta;sebagai : TERGUGAT DAN SURYATI RAHAYU, S.Pd DKK sebagai .......... PARA TERGUGAT II INTERVENSI
160 — 120
  • Dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 disebutkan definisi sertipikat sebagai berikut :Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggunganyang masingmasing sudah dibukukan dalam buku tanah yangdbersangkutan. ~ Lebih lanjut Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 mengatur sebagai berikut :Daftar isian sebagaimana
Pengadilan PN MARABAHAN Perdata
Register : 01-08-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 15-01-2018
Putusan PN MARABAHAN Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mrh
Tanggal 21 Desember 2017 — Penggugat:
1.Dra. Hj. Barisyah, M.Si
2.Naima Faridha, ST
3.M. Ridha Rizani, SE
4.Heridha Risanti, SE
Tergugat:
1.Muhammad Midun
2.Ahmad Romani
73 — 28
  • Jika merujuk pada UndangUndang Pokok Agraria(UUPA), SKPT merupakan proses awal atau alas hak untuk mendapatkanSertipikat Hak atas tanah.Menimbang, bahwa kewenangan Lurah/Kepala Desa ini diatur dalamPasal 39 Ayat (1) huruf b PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahsebagai berikut :1) Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau suratketerangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yangbersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksuddalam Pasal 24 ayat
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 23-02-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 13/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 22 September 2015 — 1. Ir. H. SYAHRUDDIN disebut sebagai Penggugat I ;---------------------------- 2. SYAMSINAH, S.Sos disebut sebagai Penggugat II ;---------------------------- 3. SURLINA, S.E disebut sebagai Penggugat III ;--------------------------- 4. S U R D I A N A sebagai Penggugat IV ;-------------------------- 5. SYAFARUDDIN. CH disebut sebagai Penggugat V ;--------------------------- 6. S U H A E N I disebut sebagai Penggugat VI ;-------------------------- 7. SYAHRIDA CHAERUDDIN disebut sebagai Penggugat VII ;-------------------------- -------selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; ----------- M E L A W A N 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR ------selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; ---------------------- 2. SARIAH NUR; ------selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi ; ---------------
80 — 33
  • pernyataan yangbersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi olehpendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahandalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untukmendaftarkan hak, pemegang hak dan hakhak pihak lain yangmembebaninya;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa, bukti kepemilikanitu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hakpada waktu berlakunya UUPA
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-07-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Plk
Tanggal 3 Desember 2015 — SIBERSON DULY HANDURAN LAWAN WIWI, DKK
117 — 10
  • Bahwa tentang hapusnya dan tidak diperpanjangnya Hak Pakaisebagaimana Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokokpokok Agraria (UUPA)Pasal 57(1) Apabila Hak pakai atas tanah Negara hapus dan tidak diperpanjangatau diperbaharui, maka bekas pemegang hak wajib membongkarbangunan dan bendabenda yang ada diatasnya dan menyerahkantanahnya kepada Negara dalam keadaan kosong selambatlambatnyadalam waktu satu tahun sejak hapusnya Hak Pakai;(2) Dalam hal bangunan dan bendabenda sebagaimana
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 18-04-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 197/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 1 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
61 — 9
  • HBG No. 015, HGB No. 016 dan HGB No. 013 menjadi atasnama Tergugat tidak sah atau batal atau setidaktidaknya tidak mempunyaikekuatan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 37 UUPA No. 5 tahun 1960, HGBdapat terjadi daritanah yang langsung dikuasai Negara atas dasar penetapanpemerintah dan dari tanah milik karena perjanjian antara pemilik dengan pemegangHGB ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P18 S/D P20 yang besesuaiandengan bukti T IIll1 serta didukung oleh bukti T IIl1 s/d TIl 3 ternyata HGB
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 22-08-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 11-01-2019
Putusan PTUN MANADO Nomor 41/G/2017/PTUN.Mdo
Tanggal 10 Oktober 2017 — Penggugat:
EDMON LARINA alias EKMON LARINA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
ORLEANS TAHUNA
160 — 52
  • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut:sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dandata yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dandata yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam suratukur dan buku tanah hak yang bersangkutan Jo Pasal 1 angkat20 yang menyebutkan bahwa sertipikat adalah surat tandabukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) hurufc UUPA
Pengadilan PN SUMENEP Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-02-2011 — Putus : 03-08-2011 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.Smp
Tanggal 3 Agustus 2011 — H A L I M A (PENGGUGAT)
HJ. SUSWATI, DKK (TERGUGAT)
ATIMONO, DKK (TURUT TERGUGAT)
70 — 20
  • Kohir yang baru ;63Bahwa apabila suatu transaksi perbuhan hak atas tanah tidak dicatatkan di bukuDesa, maka transaksi tersebut dapat dibatalkan ;Bahwa setelah tahun 1960 dengan diterbitkannya UUPA semua transaksi tentangperalihan hak harus dilakukan dihadapan P P A T ;Bahwa setiap ada perubahan bisa dengan cara permohonan bisa juga dengan carapenambahan ;Bahwa data yang ada di Kantor IPEDA pasti sama dengan data yang ada di kantrorPBB (Pajak Bumi dan Bangunan) karena samasama bedasarkan laporan dari
Pengadilan PN LEMBATA Perdata Tanah
Register : 21-01-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PN LEMBATA Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbt
Tanggal 2 Mei 2019 — LAMBERTUS BEDA ERAP Lawan GABRIEL NAMU KOTAN, dkk
116 — 78
  • bersangkutanatau pun pihak lainnya.5) Bahwa masalah tanah tersebut telah di selesaikan oleh KantorPertanahan Kabupaten Lembata, dan Kantor Pertanahan KabupatenLembata tidak akan menerima apabila masalah ini di laporkan lagi keKantor Pertanahan Kabupaten Lembata.Serta merekomendasikan yang antaralain :1.t isPara pihak menyatakan untuk tidak mengakomodir prinsip izindalam melaksanakan prinsip penguasaan dan kepemilikkan HakAtas Tanah di atas tanah negara dengan azas keaktifanpenguasaan Hak Atas Tanah ( Pasal 10 UUPA