Ditemukan 11218 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulpa umpa uspa uppa upa uupt
Penelusuran terkait : Pembunuhan Pencabulan Persetubuhan Pencabulan (uupa)
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 24-09-2020 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 915/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 24 Juni 2021 — Penggugat:
AGUNG SANTOSO
Tergugat:
1.VICKY AISYAH
2.RINDA ROVITA
3.VIVI HARYATI VULA
4.SETIYO ADI SUTEJO
Turut Tergugat:
4.ALEXANDRIA PUDENTIANA WIGNJODIHDO, SH
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
68 — 16
  • No. 24/1997 ) :Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hakatas tanah......
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Tanah
Putus : 17-06-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 246/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 17 Juni 2014 — E. (EDY) MULYONO LAWAN SUNIN BIN JABIN Cs
69 — 25
  • Penggugat hanya menyebut berasal dariLembar Rencana Kota (LRK) tanggal 18 September 1979 sebagaimana dalilgugatan pada poin 4;4 Bahwa ada yang sangat janggal dari penerbitan atau masa berlaku HGB ini,berdasarkan UUPA No. 5 Tahun 1960 pasal 35 ayat 1, masa berlaku HGB adalah30 tahun. Tetapi mengapa masa berlaku HGB Penggugat berakhir tahun 1995 ?
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Umum
Register : 03-09-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Ardhi Prasetyo,SH
Terdakwa:
FIDELIS GANI Anak SATUN Alm
69 — 17
  • atau disyahkanoleh Kepala Desa dilokasi tanah tersebut; Bahwa yang berhak dan berwenang mengeluarkan suratpernyataan tanah adalah Kepala Desa di lokasi tanah tersebut danbukan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional; Bahwa kedudukan suatu Surat Pernyataan Tanah (SPT) hanyasebagai pernyataan dari pemohon bahwa memiliki/menguasai tanahtersebut dan dibenarkan oleh Kepala Desa dilokasi tanah tersebut; Bahwa dalam suatu SPT tersebut tidak diatur dalam perundangundangan atau di UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Putus : 18-08-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 96/PDT/2015/PT.KPG
Tanggal 18 Agustus 2015 — - YOHANA ERNI RIBERU, Cs, vs - GERARDUS RIBERU
65 — 18
  • Mengacu pada pasal 20 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yang berbunyi: " Hakmilik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. " ; makaseorang pemegang hak atas tanah dengan hak milik mempunyaikewenangan penuh untuk menjalankan hak atas tanahnya tersebutsepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlakuseperti ketentuan pasal 6 UUPA tentang Fungsi
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 14-01-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 19-03-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 20/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 17 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : Aksan Junaidi Bin Sangka
Terbanding/Tergugat I : Ros Binti Syamsuddin
Terbanding/Tergugat II : Lafitri Bin Syamsuddin
Terbanding/Tergugat III : Dedy Bin Syamsuddin
Terbanding/Tergugat IV : Masyur Bin Syamsddin
Terbanding/Tergugat V : I Sudduha Binti Lasinrang
Terbanding/Tergugat VI : Syamsuddin Bin LAsinrang
Terbanding/Tergugat VII : Indo Gallong Binti Lasinrang
Terbanding/Tergugat VIII : Emmang Bin Lasinrang
Terbanding/Tergugat IX : Indo Tang Binti La Jelling
Terbanding/Tergugat X : I Patimang
Terbanding/Tergugat XI : La Juma
Terbanding/Tergugat XII : Hj. Nursang
Terbanding/Tergugat XIII : Ambo Asse
Terbanding/Tergugat XIV : Akbar
Terbanding/Tergugat XV : Illang Sari
Terbanding/Tergugat XVI : Sumarni Binti Panessai
Terbanding/Tergugat XVII : H. Passoppeng
Terbanding/Tergugat XVIII : Hj. Pati
Terbanding/Tergugat XIX : Hade Binti Muh. Nure
Terbanding/Tergugat XX : Hamzah Bin Muh. Nure
Terbanding/Tergugat XXI : Anwar Bin Muh.
62 — 27
  • Bahwa sebagaiman didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya yangmenyatakan Sertipikat hak milik No. 321/Sompe Tahun 1991, atas nama H.Pasoppeng (tergugat XVII), sertipikat hak milik No. 353/Sompe tahun 1991atas nama Maddu dan sertipikat hak milik No. 323/Sompe Tahun 1991 atasnama Tambi (Suami Nanga tergugat XXVII) adalah tidak sah menurut hokumdan tidak mempunyai kekeuatan hokum mengikat adalah keliu dan mengadaada kerena berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, sertipikatha katas tanah
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 22-10-2008 — Putus : 27-08-2009 — Upload : 27-04-2016
Putusan PN PADANG Nomor 97/Pdt.G/2008/PN.PDG
Tanggal 27 Agustus 2009 — SUTAN CHAIDIR, Dkk melawan RUSTIAN, Dkk
99 — 28
  • ditarik sebagaiTergugat;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat A. 1. 4, 5, 8, 9 dan 10 dan TergugatC di atas, maka Majelis Hakim tedebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat A.1. 4,5, 8, 9 dan 10 sebagai berikutMengenai eksepsi angka 1Menimbang, bahwa meskipun sertifikat objek perkara diterbitkan oleh KantorPertanahan pada tanggal 13 Mei 1980 dan diterbitkan sudah 29 tahun dari sekarang tidaklahmenjadikan gugatan penggugat kedaluwarsa, dikarenakan pendaftaran tanah yangdiperintahkan oleh UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 01-05-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539 K/Pdt/2016
Tanggal 1 Mei 2016 — GEORGE FERDINAND NISNONI, dkk VS WEKLIEF NISNONI, dkk
65 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 539 K/Pdt/2016yang jujur), UUPA belum ada. Sehingga tidaklah jelas prosedur hukumapa yang dimaksud oleh Pengadilan Tinggi Kupang. Namun demikiansecara argumentum analogium dapat diartikan sebagai prosedurpemberian hak bezit oleh alm. Nicolaas Nisnoni kepada anaknya alm.Alfons Nisnoni, sehingga penguasaan tanah sengketa oleh alm.
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 11-07-2017 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 25-05-2018
Putusan PN AMBON Nomor 126/Pdt.G/2017/PN.Amb
Tanggal 12 April 2018 — 1. Anna Christina Latuny Usmany, lahir di Piru 23 Juli 1948, alamat Jalan wahid Hasyim Rt 009/003 Kel. Sidorejo lor, Kec. Sidorejo Salatiga-Jawa Tengah. Sementara tinggal di jln. Cendrawasih, Rt 003/03, Kel. Rijali, Kec. Sirimau Ambon. 2. Igor Melanchton Dyomedes Usmany,lahir di Ambon, 31 Desember 1972, alamat Puri Bintaro Indah Blok E4/26 Rt 03/rw 022, Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat ,Kota Tanggerang Selatan 3. Sonny Aschwin Siegfried Usmany, lahir di Ambon,1 February 1975, alamat Jln duri kencana, IX/7, Rt 005, Rw 007, Kelurahan Duri kepa, Kecamatan Kebun Jeruk , Jakarta Barat 4. Jagueline Mahalia Noorzali Usmany,lahir di Ambon,14 February 1977, alamat Puri Bintaro Indah Blok E4/26 Rt 03/Rw 022,kelurahan Jombang Kecamatan ciputat,kota Tanggerang selatan. 5. Melanie Sri faridszcha Hendriette Usmany, lahir di Ambon, tanggal 7 February 1980, alamat jalan MT haryono Rt 016/ Rw 006, kelurahan tengah, kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Yang dalam hal ini memilih alamat domisili pada kantor kuasa hukumnya dimana alamat sebagaimana yang disebutkan dibawah ini, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan negeri Ambon dengan Nomor ; 502/2017, tertanggal 03 Juli 2017 dengan ini memberi kuasa penuh kepada, DOUNALD LELAPARY, SH Advokat/Penasehat hukum yang beralamat di Jalan Dr Malaihollo, Rt 002/05, Kelurahan Benteng, kecamatan Nusaniwe-Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai …….…………….PENGGUGAT M e l a w a n : CJI BLING, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Sultan Hasanudin, No. 2 Rt 003/06 Kelurahan Pandan Kasturi,Tantui-Kota Ambon Selanjutnya disebut sebagai ....…….TERGUGAT
120 — 30
  • mengikuti, danmemahami nilainilat hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat.Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia (HAM), berbunyi :Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dankebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dandilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemenntah .Bahwa di dalam UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria secara sadar maupun tidak, tampak dalampenggunaan hukum adat sebagai dasar UUPA
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 19-09-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN MALANG Nomor 421/Pid.B/2018/PN Mlg
Tanggal 13 Desember 2018 — Penuntut Umum:
ARY HANDOKO,SH
Terdakwa:
LASTARI NURUL ROZIKIN
82 — 42
  • .= Bahwa karena Petok D bukan merupakan bukti kepemilikan maka pihakyang mengklaim memiliki harus mengajukan pendaftaran tanah sesuaidengan pasal 19 ayat (2) Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ( UUPA) yang diatur lebih lanjut dalamPeraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (PP10 / 1961), kemudian disempurnakan dan diganti dalam PeraturanPemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 04-10-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 65/PID/2018/PT YYK
Tanggal 6 Nopember 2018 — ANTONIUS TOTO DJUNAEDI RIDARTO Alias JONED
158 — 56
  • ., M.Hum di bawah sumpah di depanpersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelahpemberlakukan UUPA bahwa khusus' Daerah IstimewaYogyakarta tidak ada satupun Instansi Pemerintah yangdiperbolehkan mempunyai hak milik atas tanah .Bahwa saksi juga menerangkan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria bahwa yang dapat memiliki hak atas tanah hanyaWarga Negara Indonesia dan Badan Badan Hukum yangdidirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 13-01-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 3/G/2020/PTUN.BL
Tanggal 30 April 2020 — Penggugat:
PATAR SIDAURUK
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
Imam Sufi Bunari
249 — 107
  • Pasal 2 UndangundangNoomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarDasar Pokok Agraria (UUPA);c. Bahwa Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi Lampung telahmerencanakan peruntukan dan penggunaan areal tanahPutusan Nomor : 3/G/2020/PTUNBL Hal 25perkebunan PT. Way Halim tersebut sebagaimana suratGubernur Lampung kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 17Oktober 1979 Nomor AG.120/DA.2628/PHX/1979, danmemohon pelepasan Hak Guna Usaha PT. Way Halim guna lokasi Kepentingan di daerah.d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 05-04-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 PK/Pid/2017
Tanggal 5 April 2017 — PAUL HANDOKO
309 — 335 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Melanggar hukum pertanahan Indonesia, yakni orang asing tidakboleh memiliki tanah (lihat Pasal 21 ayat (1) juncto 9 ayat (1) UUPA). BRIAN JOHN BRYCE sebagai seorang WARGA NEGARAASING tidak mungkin mempunyai hak milik atas tanah, oleh karena itu secara hukum sangat mustahil ia dapat menyerahkanhak milik atas tanah yang ia sendiri tidak mungkin memilikinyakepada orang lain apalagi kepada ONG BENG SENG yang jugaadalah WARGA NEGARA ASING (Malaysia).2.
Pengadilan PN WAIKABUBAK Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Wkb
Tanggal 22 April 2021 — Penggugat:
1.KETUT ARYA BUDI GIRI
2.GEDE ARVA PRATAMA GIRI
3.MADE JARDIN PRADNYANA GIRI
4.I NYOMAN DERBI PRAYA NOVA GIRI
5.NI LUH ASTIKAWATI
6.PRIYATI MINARSIH
7.I WAYAN SUMARTA
8.IR. MARCUS SWASTHALAKSANA
Tergugat:
1.DRA. LANNY RAHARDJA
2.RESWITA FAURA
3.TEJA HADI WIRANATA
4.DANIEL DENGI KABANGA
5.ANDRIAS NDARA HANDA
6.DARIUS DITA METE
7.DOMINGGUS NDARA MILLA
8.MARTEN MILLA ATE
Turut Tergugat:
1.Kantor Agraria dan Tata ruang badan pertanahan nasional Kabupaten Sumba Barat Daya
2.FRINCE MONE KAKA, SH.M.Kn
3.KHRISNA POERWA ADHESTYA
240 — 142
  • SumbaBarat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun Para Penggugattidak dapat menguraikan bukti kepemilikan atas tanah tersebut karenasesuai dengan sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat ( 2 ) huruf c UUNo. 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok pokok Agraria( UUPA ) Jo. Pasal 1 angka 20 PP No. 24 tahun 1987 TentangPendaftaran tanah bukti kepemilikan tanah adalah berupa sertipikat.3.
    Sumba Barat Daya,Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun Para Penggugat tidak dapatmenguraikan bukti kepemilikan atas tanah tersebut karena sesuai dengansebagaimana ketentuan pasal 19 ayat ( 2 ) huruf c UU No. 5 tahun 1960tentang Peraturan dasar Pokok pokok Agraria ( UUPA ) Jo. Pasal 1angka 20 PP No. 24 tahun 1987 Tentang Pendaftaran tanah buktikepemilikan tanah adalah berupa sertipikat.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-05-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 259 K/TUN/2017
Tanggal 13 Juni 2017 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA LUBUKLINGGAU., II. PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU VS PT. CIKENCRENG;
90 — 300 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas lahan Perkebunan milik Penggugat yang merupakan bekasHak Erfpacht belum dikonversi oleh Penggugat sesuai UUPA Tahun 1960disebabkan sengketa berkepanjangan dengan Herman Felix diPengadilan sejak Tahun 1968 namun setelah adanya PutusanMahkamah Agung Nomor 1425/K/Sip/1979, maka sejak Tahun 1980lahan perkebunan mutlak dikuasai penuh oleh penggugat yang lebihkurang selama 12 tahun berada di tangan Herman Felix yang menjadipenyebab pohonpohon karet tidak terpelihara dengan baik dan semakbelukar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 06-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 695 K/Pdt/2017
Tanggal 6 Juni 2017 — ACHMAD SUROSO HINDARTO, DKK VS PEMKAB MAGELANG DAN PT BPR ARTHA MERTOYUDAN, DKK
126 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sesuai denganketentuan dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996,perbuatan Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum Pasal1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang merugikan PenggugatRekonpensi secara materiil dan immateriil, dengan perincian sebagaiberikut:a.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 28-01-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 7/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 15 Juli 2019 — Penggugat:
1.RUMISAH Alias INAQ KADIR
2.MAHSUN Alias AMAQ SAHTUM
3.WAHAB Alias AMAQ SUBAHAN
4.RAHMIN Alias INAQ RAHIM
5.KADIR
6.MAHYUNI
7.ISMET SAFI'I
8.RUBA'IYAH
9.PATMAWATI
10.SA'IDAH
11.ASMAT
12.RAHMAN
13.ANDRIADI
14.MOH. RAHIM
15.SUHARNI
16.LALU SAPERI
17.SUBAIRI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Intervensi:
Kepala Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
78 — 49
  • Bahwa terhadap bukti kepemilikan Para Penggugat sebagaimanaPosita Gugatan angka 2 point 2) yaitu Surat Tanda PendaftaranSementara Tanah Milik Indonesia Pipil No.561, Persil 53, Klas Ill,tertanggal 10 Djanuari 1959, atas nama INAQ RUMISAH, sebelumberlakunya UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria (UUPA) Pipil memang merupakan buktikepemilikan hak atas tanah. Namun setelah berlakunya UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Jo.
Pengadilan PT MEDAN
Putus : 03-04-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PT MEDAN Nomor 329/PDT/2012/PT-MDN
Tanggal 3 April 2013 —
28 — 17
  • Pendapat Majelis Hakim Tinggiini didasarkan pada asalusul tanah tersebut yang berasal dari hakNV.Van Deli Maatschapij yang tentunya berupa hak barat, sehinggaberdasarkan isi surat surat bukti diatas maka setiap orang yangmendapat pembagian tersebut berdasarkan UUPA serta PeraturanPemerintah No.10 tahun 1961, haruslah dikonversi lebih dulu, tidak sertamerta beralih menjadi hakhak sebagaimana disebutkan dalam UUPAdan peraturan pelaksaannya.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Pertanahan
Register : 16-11-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 48/G/2016/PTUN-BNA
Tanggal 13 April 2017 — YUSRIZAL DAUD lawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH., 2. A Z W I R.
81 — 57
  • Bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,yaitu:e Pasal19 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA;e Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah;e Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 107 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Pengelolaan;Jelas, berdasarkan tersebut diatas, tindakan Tergugat telah cacatadministrasi, berupa: Kesalahan Kesalahan Prosedur (huruf a); Kesalahan Objek
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Tanah
Register : 24-12-2013 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 83/PDT.G/2013/PN.TPI
Tanggal 14 Juli 2014 — - U R A I M U N Z I R I(Penggugat - AHMAD EFFENDI SIAGIAN (Tergugat I) - ROSNANI RITONGAH (Tergugat II) - LURAH KIJANG KOTA (Turut Tergugat I) - LURAH GUNUNG LENGKUAS (Turut Tergugat II)
80 — 18
  • terhadap luas tanahyang disebutkan dalam bukti surat P5 telah dilakukan perbaikan ( renvooi ), sehingga tertulis luasnyaadalah 13.391 m2 ( tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi ), sehingga dengandemikian terhadap tanah sengketa seluas 0,5 hektar adalah bagian dari luas tanah 13.391 m2 (tigabelas ribu tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi ) ( vide hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 9DRT teh gl eeeMenimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang Pokok Agraria( UUPA
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-10-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 646/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 11 Desember 2017 — Hj.CHAERONI >< INDRA GUNAWAN ALIAS ANDY LAU
70 — 36
  • Kotamadya Jakarta Selatan tersebut,tercatat bahwa kepemilikan Sony Yudhanto (Tergugat VI) atasObjek Jaminan adalah didasarkan pada Risalah LeiangNo.628/2009 tertanggal 24 Juni 2009 yang dibuat oleh CepiKumiadi, SE, Pejabat Lelang Kelas 1 KPKNLSerpong.Bahwa tindakan Sony Yudhanto (Tergugat VI), dalammendaftarkan hak kepemilikannya atas Objek Jaminan telahsesual dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undangundang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria Axntuk cpianintnya disebut "UUPA
    Pasal 1 angka20 dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut "PP24/1997"), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Pasal 23 ayat (1) dan (2) UUPA menyebutkan: "Hak Milik,demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannyadengan hakhak lain harus didaftarkan menurut ketentuanketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.