Rancang Adhya Selaras untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi penataan Dataran Engku Putri (1 paket) tanggal 25 Pebruari 2009.11. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor 059/ASET-BTM/XII/2013 perihal Percepatan Pelaksaan Pengadaan barang/ Jasa Tahun Anggaran 2014 beserta lampiran tanggal 30 Desember 2013;12. 1 (satu) bundel fotocopi Surat Nomor 003 /ULP-BTM/1/2014 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP Kota Batam TA. 2014 dan Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa tanggal 03 Januari 2014

1.05.56/ VI/ 14 tanggal 18 Juni 2014;20. 1 (satu) bundel surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor SPM:0633/ SPM/LS/ 1.05.56/XII/13 tanggal 24 Desember 2013;21. 1 (satu) bundle Surat Pengantar Nomor 25 /PROG/DTK/I/2014 perihal lelang Kegiatan Penataan Dataran Engku Putri Tanggal 08 Januari 2014 beserta lampiran ;22. 1(satu)buah buku warna orange berjudul agenda surat keluar 2014;23. 1 (satu) buah buku berwarna Hijau yang berjudul Surat Masuk.24. 1 (satu) buah buku berwarna Hijau dengan tulisan POKJA

Sinar Baru Batam tersebut dicantumkan nomorpengadaan : 01/DOKLEL/KONTR/POKJA XX/ULP/APBDBTM/2014dimana nomor pengadaan itu adalah untuk pengadaan yang pertama(gagal) dan bukan untuk nomor dokumen pengadaan yang kedua yaituNomor : 01.a/DOKLEL/KONTR/POKJA XX/ULP/APBDBTM/2014 tanggal27 Januari 2014.Bahwa berdasarkan temuan tersebut seharusnya Tim Pokja XXmenyatakan CV.

Sinar Baru Batam tersebut dicantumkan nomorpengadaan : 01/DOKLEL/KONTR/POKJA XX/ULP/APBDBTM/2014dimana nomor pengadaan itu adalah untuk pengadaan yang pertama(gagal) dan bukan untuk nomor dokumen pengadaan yang kedua yaituNomor : 01.a/DOKLEL/KONTR/POKJA XX/ULP/APBDBTM/2014 tanggal27 Januari 2014.50Bahwa berdasarkan temuan tersebut seharusnya Tim Pokja XXmenyatakan CV.

(aanwijzing) Nomor: 01.a/BAAan/POKJA XX/ULP/APBDBTMWV2014 Tanggal 21 Januari 2014Fotokopi Surat permohonan uang muka CV.

Sinar Baru Batam tersebut dicantumkan nomorpengadaan : 01/DOKLEL/KONTR/POKJA XX/ULP/APBDBTM/2014dimana nomor pengadaan itu adalah untuk pengadaan yang pertama(gagal) dan bukan untuk nomor dokumen pengadaan yang kedua yaituNomor : 01.a/DOKLEL/KONTR/POKJA XX/ULP/APBDBTM/2014 tanggal27 Januari 2014.Bahwa berdasarkan temuan tersebut seharusnya Tim Pokja XX menyatakanCV.

Penghentian proses pelelangan/seleksi/pemilihan langsung.Dalam hal in POKJA I ULP Kabupaten Pekalongan telah melaksanakankegiatan Pemilihan langsung Ulang dengan alasan kegiatan rehabilitasi jalanpekerjaan rehabilitasi jalan WuledPacar Tahun Anggaran 2016 harus segeradilaksanakan dalam rangka penyerapan anggaran dan percepatan pembangunandi Kabupaten Pekalongan.POKJA II ULP Kabupaten tidak memilih langkah Evaluasi ulang danpenyampaian ulang dokumen penawaran dengan alasan adanya ketidaksesuaianatau

Kepala ULP melalui lembar disposisi ULP mendisposisikan surat tersebutdengan no agenda 50 tanggal 22 Juli 2016 ke Pokja III dengan ketua ChristinaBotta,S.Sos.MM sekretaris Sonny Sarwono,SE dan anggotanya Sumarsono,ST,Zaenuddin, ST, Vateh Al Ammn,S.SI.Setelah menerima lembar disposisi dari Kepala ULP kegiatan rehabilitasi jalanpekerjaan rehabilitasi jalan WuledPacar Tahun Anggaran 2016 segeradiumumkan kembali lewat wibsite resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongannomor 15/WLDPCR.DPU/POKJAIII/VII/2016

Hal inimembuktikan bahwa PEMOHON mengakui keputusan POKJA II ULPKabupaten Pekalongan adanya lelang gagal.Dalam kegiatan pemilihan langsung ulang im POKJA II ULP KabupatenPekalongan telah menetapkan pemenang Pemilihan Langsung Ulang Nomor25/WLDPCR.DPU/POKJAIII/VIN/2016 serta telah sampai pada tahappemberian Surat Perintah Kerja Nomor 02/DAKP.01/PPK/VIII/2016.Menanggapi alasan PEMOHON pada angka 7 dapat TERMOHON jawab bahwaPEMOHON telah mengajukan surat permohonan pada tanggal 25 Juli 2016 nomor079

Informandum);Surat Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Pekalongan Selaku Pejabat Pembuat KomitmenKepada Kepala ULP Kabupaten Pekalongan Nomor : 050/85tanggal 22 Juli 2016 Perihal : Permohonan Pelelangan Ulang(fotokopi sesuai dengan aslinya);Disposisi Kepala ULP Kabupaten Pekalongan tanggal 22 Juli2016 Kepada Pokja III Perihal : Permohonan Pelelangan Ulang(fotokopi sesuai dengan aslinya); Pengumuman Pemilihan lLangsung Pascakualifikasi (Ulang)Nomor : 15/WLDPCR.DPU/POKJAIII/VI/2016

Bahwa saksi adalah Sekretaris Kelompok Kerja II ULP Kabupaten Pekalongan.Bahwa Pokja III mendapat surat perintah dari Kepala ULP untuk melakukan prosespengadaan barang dan jasa rehabilitasi jalan WuledPacar tahun Anggaran 2016.Pokja IIT meneliti dokumen pengadaan apabila ada kekurangan kemudian dikoordinasikandengan PPK untuk diperbaiki sebelum diumumkan.Bahwa Dokumen Pengadaan kegiatan rehabilitasi Jalan WuledPacar tahunAnggaran 2016 tidak ada yang perlu diperbaikt.Bahwa lelang rehabilitasi Jalan

JANGGA PERSADA.diwakili oleh ADAT FRIANDES HARIO
Terbanding/Tergugat : KEPALA POKJA ULP LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SIBOLGA
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : CV. BAMA INDONESIA

Camat dalam wilayah Kabupaten Merangin Nomor : 330/105/POL.PP-LNMS/2018, April 2018 perihal Permintaan Data Satlinmas TPS Pilkada 2018;

Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 03/Pokja VI/ULP/522141RKE/X/2013 tanggal 28 oktober 2013. Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 03/Pokja VI/ULP/522141RKE/X/2013 tanggal 28 oktober 2013. Evaluasi Hasil Perhitungan Harga Penawaran Aritmatik CV.Mahandika, CV. Bina Raya, CV. Global Investama dan CC.Kartika. Evaluasi Administrasi Penawaran tanggal 29 Oktober 2013. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 04/Pokja VI/ULP/522141RKE/X1/2013 tanggal 7 November 2013.

Berita Acara Klarifikasi dokumen Teknis Nomor: 05/Pokja VI /ULP/522141RKE/XI/2013 tanggal 12 November 2013. Berita Acara fEvaluasi Penawaran Nomor: 07/Pokja VI /ULP/522141RKE/XI/2013, tanggal 14 November 2013. Evaluasi Teknis Penawaran (spesifikasi teknis dan IdentitasBarang), tanggal 14 November 2013. Rekapitulasi Evaluasi Teknis Penawaran tanggal 14 November2013. Berita Acara Klarifikasi Lapangan Nomor: 06/Pokja VI/ULP/5221 41 RKE/XI/2013, tanggal 14 November 2013.

Berita) Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 09/PokjaVI/ULP/522141RKE/X1/2013 tanggal 15 November 2013. Evaluasi Kualifikasi (Personil). Evaluasi Kualifikasi (Penelitian Administrasi). Rekapitulasi Penilaian Evaluasi Kualifikasi tanggal 15 November2013. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 10 /Pokja VI /ULP/522141RKE/X1/2013, tanggal 16 November 2013. Penetapan Calon Pemenang Nomor: 11 /Pokja VI /ULP/522141RKE/X1/2013, tanggal 16 November 2013.b. 1 (satu) berkas dokumen Penawaran CV.

Aldisar Qomara.Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 03/Pokja VI/ULP/522141RKE/X/2013 tanggal 28 oktober 2013.Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 03/Pokja VI/ULP/522141RKE/X/2013 tanggal 28 oktober 2013.Evaluasi Hasil Perhitungan Harga Penawaran Aritmatik CV.Mahandika, CV. Bina Raya, CV.

ST Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ULP Subang
Terbanding/Tergugat IV : Sumardi, selaku Direktur PT. Mega Bintang Abadi, selaku pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung
Terbanding/Tergugat II : Dr. Eka Mulyana, Sp. OT, FICS. M.Kes., Dirut RSUD Ciereng

ST, selaku Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi UnitLayanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Subang pada PekerjaanPembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (8 Lantai) Struktur, berkedudukandi Jalan Dewi Sartika No. 2 Subang. untuk selanjutnya disebut sebagaiSekarang Terbanding semula Tergugat ;2. Dr. Eka Mulyana, Sp. OT, FICS.

/Pokja (Tergugat 1).

Bahwa dalam Putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telahmengidentifikasi pokok permasalahan yang diajukan oleh PemohonBanding/Penggugat yaitu Pengumuman Penetapan Pemenang PelelanganNomor 027/01.08/Pokja 1Konstruksi/ULP/RSUD/2017.

Selanjutnya MajelisHakim Tingkat Pertama juga telah menyimpulkan bahwa PengumumanPenetapan Pemenang Pelelangan Nomor 027/01.08/Pokja 1Konstruksi/ULP/RSUD/2017 merupakan salah satu produk penetapan tertulisPutusan Nomor 282/PDT/2018/PT.BDG, halaman 30 dari 33yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

Majelis Hakim juga telahmempertimbangkan khususnya Petitum ke6 (enam) dalam gugatanPemohon Banding semula penggugat yang memohon' pembatalanPengumuman Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 027/01.08/Pokja 1Konstruksi/ULP/RSUD/2017 sehinggga Majelis Hakim mengklasifikasikanbahwa objek dalam perkara ini adalah Pengumuman Penetapan PemenangPelelangan Nomor 027/01.08/Pokja 1Konstruksi/ULP/RSUD/2017 makakonsekuensi logisnya bila dihubungankan dengan ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang

2015yang diterbitkan oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya ULPPemerintah Aceh XIX.

/Pokja/XIX/2015 tanggal 8 September 2015.Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio) kepada Penggugatkarena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan denganPenggugat, di Samping itu proses lelang dilakukan oleh ULP melalui Pokja,dan jika Penggugat dikalahkan di dalam proses lelang yang disebutkan olehpenggugat, maka kewenangan itu. menyatakan menang atau kalahnyaPenggugat adalah berada pada kebijakan Pokja yang saat

Adanya pelimpahan kewenangan secaradelegasi memiliki Konsekuensi, sehingga pihak yang melimpahkan kewenangantidaklan dapat menggunakan kewenangannya tersebut kembali sebelumdicabutnya dasar pemberian kewenangan tersebut, dengan demikian segalabentuk tanggungjawab menjadi tanggung jawab pihak yang telah menerimadelegasi kewenangan tersebut yaitu SKPA ULP dan Pokja dan bukan menjaditanggungjawab pemberi delegasi (Gubernur Aceh) sebagai Tergugat.Dengan demikian, dalam hal ini jika terjadi kesalahan

Poin 4 dan 5 Posita Gugatan Penggugat lagilagi menunjukkan gugatan yangerror in personal dan gugatan yang kabur, karena yang melakukan proseslelang pekerjaan yang dimaksud adalah Pokja yang dibentuk melalui ULP,mungkin dalam hal ini Penggugat kurang atau tidak memahami prosespengadaan barang/pemerintah yang mana kewenangan di dalam melakukanproses pelelangan dan menentukan pemenang adalah merupakankewenangan dari Pokja yang dibentuk melalui ULP, dan tidak tepat gugatanhalaman 14 Perkara Perdata.

Tentang Kompetensi AbsolutBahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksadan memutus perkara aquo, karena keberatan yang diajukan Penggugatadalah mengenai Penetapan Pemenang Lelang yang dituangkan dalamBerita Acara Hasil Pelelangan Nomor 04/05.06/Pokja XIX/2015 Tanggal 6September 2015, dimana Berita Acara tersebut adalah merupakanKeputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu PokjaPengadaan Barang dan Jasa Lainnya ULP Pemerintah Aceh yang ditandatangani oleh Cut

BUDI GRAHA PERKASA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN JASA ULP RSAB HARAPAN KITA KEMENTERIAN KESEHATAN

Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihanmelakukan evaluasi ulang, Tender/Seleksi ulang;e.

Bukti P 1Bukti P 2Bukti P 3Bukti P 4Bukti P 5Bukti P 6Bukti P 7Bukti P 8Bukti P 9Surat Nomor ULP/018/06/2021, tertanggal 21 Juni 2021yang di tanda tangani oleh Kelompok Kerja PengadaanJasa ULP RSAB Harapan Kita, (fotokopi dari fotokopi) ;Surat Nomor 12/PT.BGP/SGHRSAB HARAPANKITA/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021 yang ditujukankepada Pokja Pemiliihan Jasa ULP RSAB Harapan KitaKementerian Kesehatan, (fotokopi dari fotokopi ;Surat Nomor 001/RSPBGP.Som.RSABHK/V1/2021tertanggal 16 Juni 2021, (fotokopi dari

Budi Graha Perkasa Nomor:12/PT.BGP/SGHRSAB HARAPAN KITA/V1I/2021 tanggal15 Juni 2021 kepada Tergugat perihal Sanggahan ProsesPelelangan Umum, (fotokopi dari fotokopi) ;Surat Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Jasa ULP RSABHarapan Kita Nomor ULP/018/06/2021 tanggal 21 Juni2021 perihal Jawaban atas sanggahan PT.

Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihanmelakukan evaluasi ulang, Tender/Seleksi ulang;J.

Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/ditolak, maka:1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan denganmenyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat PenandatanganKontrak; dan2) Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihanmencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kasnegara/daerah;o. Sanggah Banding menghentikan proses Tender;p.

Sorkam Barat seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat

Douglas Mandiri perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi

Wesfandel Grup perihal Undangan Pembuktian Kuairfikasi

Dame Rumata yang dibuat dan ditandatangani POKJA 11-K ULP Barang dan Jasa Pemerintah KabupatenTapanuli Tengah TA.2015 dengan kesimpulan Memenuhi

Pelelangan Nomor :98/16/ULP/Pokja 11-K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.I Sorkam Barat Seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh POKJA ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2015

Sorkam BaratSeluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat yangdibuat dan ditandatangani POKJA 11K ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.20151 (satu) lembar foto copy legalisir Pembuktian Kualifikasi Nomor:07/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 12 Nopember 2015 atas CV.

foto copy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :98/16/ULP/Pokja 11K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.1!

Sorkam Barat seluas 200 Ha Desa Sorkam BaratKecamatan Sorkam Barat1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barang dari JasaPemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 06116/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepada Pimpinan CV. Douglas Mandiriperihal Undangan Pembuktian Kualifikasi1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barang dan JasaPemenntah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 06/16/ULP/Pokja 11K/2015tanggal 10 Nopember 2015 kepada Pimpinan CV.

DameRumata yang dibuat dan ditandatangani POKJA 11K ULP Barang dan JasaPemerintah KabupatenTapanuli Tengah TA.2015 dengan kesimpulanMemenuhi1 (Satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor: .05/ 16/ULP/Pokja 11K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.!

Sorkam Barat seluas200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdari Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor:06116/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV.

Gorut tanggal 15 Oktober 2015 (beserta lampirannya);

Gorut TA. 2015 dari Inspektorat Jenderal Kemendag R.I tanggal April 2017;

Gorantalo Utara (beserta lampiran);

Gorontalo Utara No. 141/ULP-POKJA III/Koperindag/IX/2015 tentang Penyerahan Hasil Lelang Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Pontolo Tahap II, tanggal 30 September 2015;

Bahwa secara Umum suatu proses lelang diawali dengan adanyapermohonan lelang yang diajukan oleh Satuan Kerja Terkait yang ditujukankepada Kepala ULP, setelah itu Kepala ULP melanjutkan dokumentersebut untuk dilakukan lelang kepada Pokja ULP, setelan Pokja ULPmelaksanakan lelang dan telah ditentukan pemenangnya maka seluruhdokumen proses lelang diserahkan kembali kepada Kepala ULP dandilanjutkan Kepala ULP untuk memberikan dokumen tersebut kepadaSatuan Kerja terkait.

;Bahwa pada saat proses pelelangan pekerjaan tersebut saksitidak pernahdimintai pendapat hukum oleh Pokja ULP.

Helmi Potutu selaku Sekretaris ULP maka saya akanmeneruskan dengan disposisi kepada POKJA sesuai dengan beban kerjamelalui Sekretariat ULP kembali, selanjutnya Sekretaris ULP akanmenyampaikan masukan mengenai beban kerja masingmasing Pokja,sehingga saya selaku Kepala ULP akan menunjuk Pokja yang bebankerjanya belum banyak untuk melaksanakan seleksi pengadaan, yaituseingat saya Pokja III dengan Ketua Sdr.

Akili, ST.Sekretraris : Sujiwan Mopi, ST.Halaman 52 dari 209 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN GtoAnggota : Ristovianus Luther, ST.Bahwa ketiga Pokja ULP sudah memiliki SK Sertifikasi, saya sendirisudah memiliki Sertifikasi sejak tahun 2011;Bahwa ada 3 (tiga) Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) KabupatenGorontalo Utara pada Tahun 2015, dan masingmasing pokja memilikikewenangan untuk melakukan pengadaan pekerjaan konstruksi, pekerjaankonsultansi dan pekerjaan pengadaan barang;Bahwa Pokja melakukan

2016,bahwa struktur organisasi Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Gorontalo Utara sebagai berikut:POKJA I:Ketua : Ardiansyah S.

Aceh Tenggara dalam kegiatanPengadaan Kecambah Kakao Dana Otsus Propinsi Aceh TA. 2011berdasarkan SK ULP Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Acehtanggal 03 Maret 2011.Susunan POKJA ULP Kab.

Anggota Pokja (Kelompok Kerja) UnitPelayanan Pengadaan (ULP) Kab.

ULP Kab.

PemenangPengadaan Barang/Jasa adalah CV NIKO UTAMA KARYA;Bahwa benar POKJA ULP Kab.

Aceh Tenggara telah pula meyampaikan ucapanucapan kepada Anggota POKJA bantu saya kali ini; dibantu CV NIKO UTAMAKARYA dimenangkan, kalian tidak capek kerja lagi; dan kali ini sayapemenangnya yang mana dengan ucapanucapan saksi Ir. ISHAK BUKHARI,M.M telah mempengaruhi kinerja anggota POKJA ULP sebagaimana terbuktibahwa meskipun Anggota POKJA ULP Kab.

KELAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA
Tergugat:
POKJA PENGADAAN BARANG/JASA-SATUAN KERJA PELAKSANA JALAN NASIONAL WIL. III PROV JABAR

;Final artinya putusan bersifat tetap dan mengikat;Bahwa, Surat Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi III Satuan Kerja PekerjaanJalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP)Jawa Barat Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VIII29/45 tanggal 29 Agustus2018 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pemilinan Penyedia PaketPreservasi Rehabilitasi Jalan Ciamis Banjar Pangandaran BTS.JATENGdengan Pemenang PT.

hasil pemilinan danSalinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK (PejabatPembuat Komitmen) sehingga Dalam hal penetapan pemenang/seleksi tidakdisetujul oleh PPK karena suatu alasan penting, POKJA ULP bersamasamadengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepadaPengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapatpertimbangan dan keputusan akhir.

;lll. 1.Bahwa, Kelompok Kerja Pekerjaan Ktonstruksi Ill Satuan Kerja PekerjaanJalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP)Jawa Barat telah mengeluarkan dan melaksanakan Pengumuman PelelanganPaket Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Ciamis Banjar Pangandaran BTS.JATENG Nomor : POKJA III/PASCA.18/SKSN tanggal 03 Juli 2018 melaluiwebsite LPSE Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. ;2.

POKJA ULP tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggungOleh PeSerta. j 22 nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nen8. 1.Bahwa Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi Ill Satuan Kerja PekerjaanJalanNasional Wilayah Ill Provinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP)Jawa Barat pada tanggal 29 Agustus 2018 telah mengeluarkan suratPenetapan Pemenang Pelelangan Pemilihan Penyedia Paket PreservasiRehabilitasi Jalan Ciamis Banjar Pangandaran BTS.JATENG Nomor :POKJA III/PASCA.18/CBPJ

Bahwa, Kelompok Kerja Pekerjaan Ktonstruksi III Satuan Kerja PekerjaanJalan Nasional Wilayah IIl Provinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan(ULP) Jawa Barat telah mengeluarkan dan melaksanakan PengumumanPelelangan Paket Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Ciamis Banjar Pangandaran BTS.JATENG Nomor : POKJA III/PASCA.18/SKSN tanggal03 Juli 2018 melalui website LPSE Kementrian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat. ; 222222 nnn nnn nnn nnn nen ne nce nnn cn ncn cn eneBahwa, pada 17 Juli 2018 Kelompok

fotocopy HAND OVER (HO) beserta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dokumen Hasil Pekerjaan Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo;

6. 1 (satu) bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo;

7. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 36 Tahun 2015 Tanggal 20 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gotontalo Utara Nomor : 25 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP

pada saat proses pelelangan pekerjaan tersebut saksitidak pernahdimintai pendapat hukum oleh Pokja ULP.

di ULP dan saksi tidak pernahsama sekali diberitahu oleh Ketua dan Sekretaris ULP siapa pemenangpaket Revitalisasi Pembangunan Pasar Pontolo.Bahwa secara Umum suatu proses lelang diawali dengan adanyapermohonan lelang yang diajukan oleh Satuan Kerja Terkait yang ditujukankepada Kepala ULP, setelah itu Kepala ULP melanjutkan dokumenHalaman 36 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2018/PN Gtotersebut untuk dilakukan lelang kepada Pokja ULP, setelan Pokja ULPmelaksanakan lelang dan telah ditentukan pemenangnya

MUCHTAR ADAM yang selanjutnya setelah dilakukan verifikasiadministrasi kelengkapan dokumen pengadaan oleh Sekretariat ULP sdr.HELMI POTUTU selaku Sekretaris ULP maka saksi akan meneruskandengan disposisi kepada POKJA sesuai dengan beban kerja melaluiSekretariat ULP kembali, selanjutnya Sekretaris ULP akan menyampaikanmasukan mengenai beban kerja masingmasing Pokja, sehingga saksiHalaman 37 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2018/PN Gtoselaku Ka.

ULP akan menunjuk Pokja yang beban kerjanya belum banyakuntuk melaksanakan seleksi pengadaan yaitu seingat saksi Pokja IIIdengan Ketua sdr. Nur Ishla untuk Jasa Konstruksi, Pokja II dengan Ketuasdr. OMIN HASAN (alm) Pengawasan dan Pokja dengan KetuaAdriansyah Akili untuk Jasa Perencanaan;Bahwa saksi dapat jelaskan struktur ULP tahun 2015 :o Ketua ULP : Saksi Sendiri;oO Sekretaris ULP : HELMI POTUTU;o Staff Admin >: ALWIN USULI;o Pokjal : Ketua sdr.

35 Tahun 2015 tanggal 20 Februari 2015 point ke13, tugasKetua Kelompok Kerja (Pokja) Ill ULP yaitu :a.

MM,selaku Koordinator Pokja 1 ULP Kab.PPU menerbitkan surat no.027/ULP/P109.9/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012 kepada Ketua ULP Kab.PPU perihalPenutupan Proses pelelangan, selanjutnya Kepala ULP Kab.PPUmenerbitkan surat No. 027/ULP/SEK414/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.

Saksi EDI SUBYANTORO, menerangkan :51Bahwa saksi sebagai ketua tim Pokja pada ULP Kab. PPU.pada bulanMaret 2010.Berdasarkan SK Bupati Penajam Paser Utara bulan Maret 2010 tugassaksi selaku koordinator pokja yaitu memimpin rapat evaluasi dalamproses pelelangan.Bahwa Tupoksi anggota pokja melaksanakan proses pelelangan sampaiusulan pemenang.Bahwa syarat anggota tim pokja yaitu PNS di lingkungan Kab.

PPU dan saksi bertugas di Pokja I.Bahwa tidak ada spesifikasi pembagian tugas antar pokja sampaidengan 6 karena pokja bekerja untuk melaksanakan pelelanganberdasarkan perintah atau instruksi lelang dari ketua ULP saja.Bahwa pada bulan Maret 2012, saksi selaku coordinator tim Pokja padaULP Kab., PPU pernah melaksanakan pelelangan pengadaan interactivewhiteboard pada Disdikpora Kab.

PPUdengan pokja ULP Kab.

ULP Kab.

Fitrah Rp. 777.000.000,e Bahwa dari daftar Peserta Lelang yang Para Penggugat sebutkan di atas, nampaksecara nyata terdapat Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumdengan memenangkan Peserta Lelang dengan nilai penawaran yang cukup tinggisehingga menggugurkan Para Penggugat dengan alasan yang tidak sistematisdan mengadaada tanopa memperhatikan aspek menguntungkan buat Negara/daerah dan dicurigai adanya KKN;Bahwa setelah Pokja ULP Kabupaten Luwu Utara melakukan evaluasi teknis ataspenawaran

;Bahwa alasan Pokja ULP tidak konsisten. Pada portal LPSE dikatakan alasandigugurkan "Metode pelaksanaan tidak tersistimatis.

;Bahwa Pokja ULP Kabupaten Luwu Utara, menggugurkan Para Penggugat padaMetode Pelaksanaan, namun setelah dilakukan cross chek terhadap hasilpenawaran Tergugat V (Pemenang Lelang) ternyata LEBIH TIDAK SISTEMATISdan ditemukan banyak kesalahan dalam Metode Pelaksanaan yang mengacupada RAB/BQ, Time Schedule dan analisa teknis yang digunakan, kesalahantersebut diantaranya sebagai berikut: Tidak menjelaskan Pengecatan Tembok Lama Tidak menjelaskan Pengecatan Atap Spandak Tidak menjelaskan Pengecatan Batu

Ini mengindikasikan adanyarekayasa oleh Para Tergugat dengan mengubah nilai penawaran dari salah satuatau sebagian dari perusahaan yang nilainya sama tersebut ;Bahwa Pokja ULP Kabupaten Luwu Utara melakukan pelanggaran hukum denganmenetapkan Masa Sanggah atas Pekerjaan Pembangunan Gedung KPU DaerahKabupaten Luwu Utara Pokja ULP Kabupaten Luwu Utara melakukan evaluasiteknis atas penawaran Peserta Lelang Pekerjaan Per pembangunan Gedung KPUDaerah Kabupaen Luwu Utara 3 (tiga) hari, dimana dimulai dari

Disini Pokja ULP Kabupaten LuwuUtara menetapkan 2 (dua) hari kerja + 1 (satu) hari libur.;Bahwa dari Sanggahan dan Pengaduan yang dilakukan oleh Para Penggugatyan

Aceh Tenggara dalam kegiatanPengadaan Kecambah Kakao Dana Otsus Propinsi Aceh TA. 2011berdasarkan SK ULP Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Acehtanggal 03 Maret 2011.Susunan POKJA ULP Kab.

Anggota Pokja (Kelompok Kerja) UnitPelayanan Pengadaan (ULP) Kab.

ULP Kab.

PemenangPengadaan Barang/Jasa adalah CV NIKO UTAMA KARYA;Bahwa benar POKJA ULP Kab.

Aceh Tenggara telah pula meyampaikan ucapanucapan kepada Anggota POKJA bantu saya kali ini; dibantu CV NIKO UTAMAKARYA dimenangkan, kalian tidak capek kerja lagi; dan kali ini sayapemenangnya yang mana dengan ucapanucapan saksi Ir. ISHAK BUKHARI,M.M telah mempengaruhi kinerja anggota POKJA ULP sebagaimana terbuktibahwa meskipun Anggota POKJA ULP Kab.

Pelelangan Nomor : 005/BAHP/POKJA Il.

Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Berita AcaraHasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 005/BAHP/Pokja Ill Tahap Ulang/Konstruksi/ULP/2013 tanggal 08 Maret 2013 ;Bahwa atas pelelangan ulang ini, POKJA III ULP Bangka Barat memberitahukanhasil pelelangan ini kepada Terdakwa selaku KPA. Atas pemberitahuan hasillelang ulang, kKemudian Saksi Ir.

Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Berita AcaraHasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 005/BAHP/Pokja Ill Tahap Ulang/Konstruksi/ULP/2013 tanggal 08 Maret 2018 ;Bahwa atas pelelangan ulang ini, POKJA III ULP Bangka Barat memberitahukanhasil pelelangan ini kepada Terdakwa selaku KPA. Atas pemberitahuan hasillelang ulang, kKemudian Saksi Ir.

ERNAWATI, MM. selakuPPK tersebut, maka untuk penyelesaiannya Saksi SAFRIZAL, SE. selakuKelompok Kerja Ill Konstruksi (POKJA II ULP) menyampaikan surat kepadaTerdakwa selaku KPA Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur TransmigrasiDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bangka Barat Nomor07/ULP/1.20.03.9/POKJA III/2013 tanggal 12 April 2013 perihal Tindak LanjutPersetujuan Penunjukkan Langsung, dimana pada intinya dalam surat tersebutdijelaskan POKJA Ill ULP menyampaikan 7 (tujuh) perusahaan yang

Kronologi Perkara ; Bahwa tanggal 29 Agustus 2012, Pokja Pengadaan Barang/Konstruksi/JasaLainnya pada Dinas PU Kota Banda Aceh mengumumkan Pemenang LelangPekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP, disertai dengan Upload Berita AcaraHasil Pelelangan (BAHP). Pengumuman pemenang tersebut telah menunjuk CV. Milansebagai pemenang lelang ; Menurut hasil koreksi aritmatik yang disampaikan oleh Pokja ULP pada akunSPSE peserta lelang, CV.

Milan berada dibawah 80 % (delapan puluh perseratus) HPS ; Berdasarkan tata cara evaluasi harga menurut ketentuan Peraturan Presiden RINomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana yangtelah dicantumkan dalam dokumen pengadaan nomor: 10.1/TB/DPU/VIII/2012,untuk harga penawaran dibawah 80 % (delapan puluh perseratus) HPS, Pokja ULP wayjibmelakukan klarifikasi harga.

Tindakan Pokja ULP tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (5)Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,yang bunyinya sebagai berikut : Dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambahdan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukanDokumen Penawaran. ; 77772222 nnn nnnHalaman 9 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2012/PTUNBNAAtas dasar itu, kemudian PENGGUGAT melakukan sanggahan

SanggahanPENGGUGAT telah dijawab oleh Pokja ULP, tetapi jawaban Pokja ULP tidak sesuaidengan fakta yang sebenarnya. Selain itu, dalam jawaban sanggahan, Pokja ULP tidakmenunjukkan suatu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa sanggahanPENGGUGAT tidak benar. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwasanggahan PENGGUGAT terbukti benar, ataupun belum terbukti tidak benar ; Anehnya, meskipun sanggahan PENGGUGAT belum terbukti tidak benar,TERGUGAT tetap mengeluarkan SPPBJ.

Dalam hal ini TERGUGAT telah menjadikanjawabansanggahan dari Pokja ULP sebagai alat bukti untuk memutuskan bahwa sanggahan TERGUGAT tidak benar ; Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut telah bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan yang baik, yakni asas profesionalitas.

Lembaga memberikan pelayanan hukum dalam lingkup pengadaanbarang/jasa pemerintah kepada POKJA ULP apabila dikemudian hariterjadi permasalahan hukum.Kemudian dr.

DKImengabaikan persyaratan di dalam Dokumen Pengadaan padahalseharusnya POKJA ULP menggugurkan PT Djaja Bima Agung.

Lembaga memberikan pelayanan hukum dalam lingkup pengadaanbarang/ jasa pemerintah kepada POKJA ULP apabila dikemudian hariterjadi permasalahan hukum.Kemudian dr.

Djaya Bima Agung1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK No. 1121/I/KB.202/E1/2015tanggal 28 Juni 2015 perihal Permintaan Pokja ULP PengadaanAlkon dan sarana penunjang Kontrasepsi kepada Kepala BiroKeuangan dan Pengelolaan BMN2 (dua) lembar Foto Copy Surat Tugas POKJA ULP Nomor:1431/KU.806/B.3/ULP/2015 tanggal 3 Agustus 20152 (dua) lembar Surat Tugas Direktur Bina Kesertaan KB JalurPemeritah Nomor: 1204/I/TU.201/E.1/2015 tanggal 14 AgustusHal. 50 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUSTPK/2018/PT.

Trivasa Nagamas Farmas1 (satu) lembar Foto Copy Surat POKJA Nomor: 1591/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal PermohonanInformasi Susuk KB II/ Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015kepada PT. Catus Dakwah Crane Farmasi2 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA Nomor: 1592/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal PermohonanInformasi Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015kepada PT.