sehingga biaya tersebutberhubungan dengan usaha Pemohon Banding untuk mendapatkan, menagih danmemelihara penghasilan yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undangundang Nomor36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dapat menjadi pengurang penghasilanbruto;e berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undangundang Pajak Penghasilan, Pemohon Bandingtidak melakukan pemotongan pajak penghasilan atas pengeluaran biaya AuditExpenses tersebut karena tidak terdapat penambahan kemampuan ekonomis yangditerima baik oleh kantor akuntan

publik maupun karyawan (auditor) yangmerupakan objek pajak penghasilan karena pada dasarnya biaya tersebut hanyalahbiaya penggantian yang ditagihkan oleh kantor akuntan publik (bukan perorangan)atas biaya yang telah dibayarkan terlebih dahulu sehubungan dengan kegiatan audit,selain itu dalam biaya tersebut terdapat pula biaya yang langsung dibayarkankepada hotel (pihak ketiga);bahwa Majelis berpendapat bahwa berdasarkan perjanjian/kontrak dapat diambilkesimpulan sebagai berikut:e audit fee tidak

Menurut KPP WP Besar Satu, besarnya angsuran bulananPPh Pasal 25 bagi Penggugat harus didasarkan pada laporankeuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;sedangkan;3.3.2. Menurut Penggugat, Bank CIMB Niaga, tidak ada keharusanuntuk mendasarkan angsuran bulanan PPh Pasal 25 padalaporan keuangan triwulan yang telah diaudit oleh KantorAkuntan Publik.

Dengan tidak adanya kewajiban mendasarkan perhitungan PPh 25pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, makatidak ada dasar bagi KPP Wajib Pajak Besar Satu untuk menghitungkembali dan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPh Pasal25 Penggugat dengan mendasarkan perhitungan pada LaporanKeuangan yang telah diaudit.

Menurut KPP WP Besar Satu, besarnya angsuranbulanan PPh Pasal 25 bagi kami harus didasarkanpada laporan keuangan yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik; sedangkanb. Menurut kami, Bank CIMB Niaga, berdasar peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku tidakada keharusan untuk mendasarkan angsuranbulanan PPh Pasal 25 pada laporan keuangantriwulan yang telah diaudit oleh Kantor AkuntanPublik.

Publik;Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri KeuanganNomor 255/PMK.03/2008 mengatur mengenaiHalaman 21 dari 28 halaman.

Publik.

Selanjutnya korban juga memintabantuan Akuntan Publik yaitu saksi Arman Hendiyanto, dimana berdasarkan audit yangdilakukan saksi Arman Hendiyantodiperoleh data bahwa dari awal tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2010 terdapatperbedaan jumlah penarikan dan pengeluaran kas kecil sebesar Rp.1.948.497.334, (satumilyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ributiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :Tahun Selisih Lebih Penarikan Terhadap

Publik yaitu saksi ArmanHendiyanto dimana berdasarkan audit yang dilakukan saksi Arman Hendiyantodiperoleh data bahwa dari awal tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2010terdapat perbedaan jumlah penarikan dan pengeluaran kas kecil sebesar Rp1.948.497.334, (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empatratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).Bahwa benar selain dari kas kecil, ditemukan juga beberapa penarikan darirekening HSBC nomor rekening 001141316155

publik, berdasarkan hasilaudit diperoleh data bahwa dari awal tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2010terdapat perbedaan jumlah penarikan dan pengeluaran kas kecil sebesar Rp1.948.497.334, (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empatratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).e Bahwa benar selain dari kas kecil, ditemukan juga beberapa penarikan darirekening HSBC nomor rekening 001141316155 dan 001141316007 atasnama PT.

Arman Hendiyanto.e Bahwa benar saksi adalah akuntan Publik independent Sejak sekitar tahun 1991sampai dengan Sekarang ;e Bahwa benar saksi pernah dimintakan oleh saksi Machrouz Yani untuk membuatlaporan prosedur yang disepakati mulai awal tahun 2006 sampai dengan bulanMei tahun 2010 ;e Bahwa benar berdasarkan audit yang dilakukan saksi diperoleh data bahwa dariawal tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2010 terdapat perbedaan jumlahpenarikan dan pengeluaran kas kecil sebesar Rp.1.948.497.334, (satu

GandaJaya Pratama ke Kantor Akuntan Publik Charles Panggabean danRekan, 1 (satu) bundel Surat Perikatan Prosedur yang Disepakatiantara Kantor Akuntan Publik Drs. Charles Panggabean dan Rekandengan PT. Ganda Jaya Pratama, 1 (satu) lembar Surat dari KantorAkuntan Publik Ellya Noorlisyati, 1 (satu) bundel Laporan Keuanganbeserta Auditor Independen, 1 (satu) bundel Laporan Audit InternalPT. Ganda Jaya Pratama, 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Distribusiantara PT.

Pada saat uji bukti Pemohon Banding memberikan perincian akun piutang usaha dan hutanglainlain pada neraca namun Terbanding tidak dapat mengakui validitas perincian tersebutkarena tidak ada identitas dari akuntan publik selaku pihak yang mengaudit laporan keuanganPemohon Banding pada lembar perincian tersebut,4.

Terbanding keliru melakukan koreksi peredaran usaha karena alasan tidak adanya penjelasanpada laporan keuangan yang diaudit akuntan publik dan menarik kesimpulan mutasipencatatan akuntansi utangpiutang kepada pihak perusahaan afiliasi yang membuktikanadanya pembayaran pinjaman sebesar Rp2.540.801.817,00 dari pihak peminjam adalahsebagai peredaran usaha yang belum dilaporkan,bahwa Majelis berpendapat dasar koreksi Terbanding tidak memadaikarena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarbenarnya danmelanggar

Publik, sehingga demi jelasnyakepastian hasil audit dan tidak menyesatkan pengguna hasil auditperlu Auditor : (KAP) Kantor Akuntan Publik Drs.

Publik, sehingga demi jelasnya kepastianhasil audit dan tidak menyesatkan pengguna hasil audit perlu Auditor :(KAP) Kantor Akuntan Publik Drs.

Publik (KAP) Drs.Abdulrahman Hasan Salipu, transaksitransaksi yang telahdilakukan oleh Terggugat Rekonvensi tidak tercatat dan ataubelum dipertanggungjawabkan.Bahwa Terggugat Rekonvensi belum malakukanpertanggungjawaban penggunaan uang KPPD tersebu,berdarkan hasil Auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs.Abdulranhman Hasan Salipu, tercatat untuk penyedian tanah tanpapenjelasan dokumen transaksi terhadap adanya uang yangdigunakan sebesar Rp.952.818.000.

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada positanya point 3 yangmendalilkan Transaksitransaksi yang disengketakan terkaitPembelian tanah Pengurusan Perpanjangan Hak Guna Bangunan(HGB), Gedung KPPD, dan Penyewaan ATM sudah masuk dalamlaporan keuangan telah diperiksa oleh akuntan Publik, sehingga demijelasnya kepastian hasil audit dan tidak menyesatkan pengguna hasilaudit perlu Auditor : (KAP) Kantor Akuntan Publik Drs. AbdulrahmanHasan Salipu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.1.4.

Publik, sehingga demijelasnya kepastian hasil audit dan tidak menyesatkan pengguna hasilHal 91 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpkaudit perlu Auditor : (KAP) Kantor Akuntan Publik Drs.

Nomor 5 PK/Pdt.SusPailit/2018Kantor Akuntan Publik yang independen dan terpercaya untukmelakukan pemeriksaan tentang kebenaran tagihan dari para Kredituryaitu PT BNI, Tbk, Kea Wood Holdings, Pte, Ltd, Kea Meng Kwang(Edmund Kea), Trillium Group Holdings, Ltd, dan Centrillium Holdings,Ltd, dan selanjutnya menetapkan jumlah tagihan yang benar dan sahdari para kreditur tersebut yaitu hanya jumlah tagihan yang benar secarasah masuk dalam kas perusahaan dan memang benar dipergunakanuntuk kepentingan PT

dengan PK 6 tersebut bukan merupakanbukti yang menentukan dan tidak dapat membuktikan adanya UnderlyngTranscsition terhadap tagihan yang diajukan oleh Para PemohonPeninjauan Kembali terhadap PT Siak Raya Timber, sehingga tidakmemenuhi ketentuan dalam Pasal 295 Undang Undang Nomor 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;Bahwa tagihan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembalitidak tercantum dalam Laporan Keuangan PT Siak Raya Timber yangtelah diaudit oleh Akuntan

Publik serta tidak didukung oleh bukti yangkuat;Bahwa surat menyurat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan PTSiak Raya Timber tidak dapat dijadikan dasar adanya suatu utang piutang;Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali Il juga tidak dapatmenjelaskan/membuktikan adanya penambahan tagihan yang mencapaiRp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar), dan juga jumlah tagihan tersebuttidak tercatat dalam Laporan Keuangan PT Siak Raya Timber yang telahdiaudit oleh Akuntan Publik tersebut;Bahwa bukti transfer

Uang pengembalian cicilan margin sejumlah Rp.179.666.666,(seratus tujun puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enamribuenam ratus enam puluh enam Rupiah).Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohonbiayabiayalainnya sepanjangpengeluaran yang telah diverifikasi olehKantor Akuntan Publik mengenaikebenarannya, baik mengenai keaslianbuktibukti tersebut maupunmengenai besarnya biaya;Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang = ditugasi untukmelakukanverifikasi terhadap biayabiaya yang telah

dikeluarkan olehPemohonadalah Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh PemohondanTermohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak PutusanMajelisdibacakan.Memutuskan apabila Pemohon dan Termohon tidak berhasilmencapaikesepakatan mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publiktersebutdalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penunjukanKantorAkuntan Publik akan dilakukan oleh Majelis setelah Majelismemperolehlaporan dari salah satu pihak yang berperkara, yaitu ataudari Pemohonatau dari Termohon.Memutuskan

biaya Kantor Akuntan Publik, baik yang ditunjukolehPemohon dan Termohon maupun yang ditunjuk oleh MajelisHal. 3 dari 24 hal.

No. 0365/Pdt.G/2016/PA.JKPSTditanggungoleh Pemohon dan Termohon masingmasing sebesar 50%(lima puluhpersen).Menolak permohonan Pemohon untuk meletakkan sita jaminan.Menolak permohonan Pemohon mengenai uang paksa (dwangsom).Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat (final and binding)danmempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkansehinggaMemutuskan biaya Kantor Akuntan Publik, baik yang ditunjukolehPemohon dan Termohon maupun yang ditunjuk oleh Majelisditanggungoleh Pemohon dan Termohon

Publik (KAP) Tarmizi Achmad & Rekan yangdijadikan dasar untuk menghitung kerugian keuangan negara, maka KantorAkuntan Publik dimaksud harus tunduk pada UndangUndang No. 5 Tahun2011 tentang Akuntan Publik (selanjutnya disebut UU Akuntan Publik);Bahwa berdasarkan Pasal 13 UU Akuntan Publik telah mengatur tentangpendirian dan pengelolaan Kantor Akuntan Publik, sebagai berikut :(1) KAP yang berbentuk usaha perserorangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (1) huruf a hanya didirikan dan dikelola

Publik dikaitkan dengan perkaraaquo, maka demi hukum Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad &Rekan yang berbentuk usaha hanya dapat dikelola jika paling sedikit 2/3 (duaper tiga) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan Publik, dengan kata lain KAPdiperbolehkan menurut UU Akuntan Publik untuk mempekerjakan Rekan yangbukan Akuntan Publik sebanyak 1/3 dari seluruh rekan yang Akuntan Publik;Bahwa terhadap 1/3 dari seluruh rekan yang bukan Akuntan Publik tersebutpun, berdasarkan UU Akuntan Publik ternyata

Berpengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keahlianyang mendukung profesi Akuntan Publik;c. Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;e. Telah mengikuti pelatihnan etika profesi Akuntan Publik yangdiselenggarakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik; danf.

Publik, dan bagi orang yangbertindak seolaholah sebagai akuntan publik tetapi dirinya bukan akuntanpublik, maka diancam dengan pidana kurungan penjara paling lama 6 (enam)tahun, dan denda paling banyak Rp. 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah),hal mana telah diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU Akuntan Publik, yangmenyatakan bahwa :Halaman 148 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2017/PT MDNSetiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesiAkuntan Publik dan bertindak seolaholah

Publik dan tidak terdaftar kepada Menteri Keuangan RIsebagai Rekan Non Akuntan Publik sesuai perintah Pasal 14 dan Pasal 15UndangUndang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;Bahwa selain itu, terhadap alasanalasan banding Penuntut Umum padaMemori Bandingnya tentang Pajak Penghasilan (PPh 2%) yang menjadi bebanPT.

SINARMAS SEKURITAS
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono dan Rekan
Terbanding/Turut Tergugat : Otoritas Jasa Keuangan d.h. BAPEPAM LK

yang PajakPertambahan Nilainya harus dipungut sendiri berupa pendapatan lainlain sebesarRp. 386.018.053,00;: bahwa koreksi sebesar Rp 368.018.053,00 berdasarkan penelitian Buku Besarterdapat transaksi dengan nomor akun 55099000 (net result posting) menurutpenjelasan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan di KPP Madya Jakarta Selatanmerupakan akun untuk pencatatan net income;Menurut Pemohon : bahwa Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun 2009 telah diaudit olehRp 368.018.053,00;Menurut MajelisKantor Akuntan

Publik Hendrawinata, Gani & Hidayat (Grant Thornton) denganpendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dalam Laporan Auditor tersebut tidak adapendapatan dari luar usaha sebesar: bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap pokok sengketa, dik etahuikoreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakMaret 2009 terkait dengan koreksi Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009berupa koreksi atas pendapatan lainlain sebesar Rp.368.018.053,00.bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar

Besar (General Ledger),Jurnal Penyesuaian serta Jurnal Pembalik sampai dengan penyusunan Trial Balancedilakukan secara otomatis oleh sistem akuntansi tersebut.bahwa saldo akhir dari akun 55099000 merupakan bagian dari proses otomatistersebut, tidak ada transaksi ekonomi maupun bukti transaksi dalam proses tersebut,proses tersebut hanyalah proses internal di dalam sistem, tidak ada transaksi denganpihak eksternal.bahwa laporan keuangan perusahaan keuangan Pemohon Banding telah diaudit olehKantor Akuntan

Publik (KAP) Hendrawinata Gani & Hidayat (Grant Thornton) denganPendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion).bahwa dalam laporan arus uang masuk tidak terdapat adanya aliran dana masuksebesar jumlah tersebut, dengan demikian menurut pendapat Pemohon Banding atassaldo akun 55099000, bukan merupakan objek pajak penghasilan akan tetapimerupakan saldo yang belum di jurnal balik oleh sistem akuntansi (SAP) tersebutsecara otomatis.bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan

SuaraMahkota Polareksa Sintang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dimintaoleh para Komisaris untuk dilakukan Audit oleh Akuntan Publik, yaitu KantorAkuntan Publik saudara Drs. Sardjono Budi Sudharnoto.Bahwa berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publiksaudara Drs. Sardjono Budi Sudharnoto terhadap Laporan Keuangan yangdibuat oleh Terdakwa, yaitu didapatkan keuntungan PT.

SuaraMahkota Polareksa Sintang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dimintaoleh para Komisaris untuk dilakukan Audit oleh Akuntan Publik, yaitu KantorAkuntan Publik saudara Drs. Sardjono Budi Sudharnoto. Bahwa berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publiksaudara Drs. Sardjono Budi Sudharnoto terhadap Laporan Keuangan yangdibuat oleh Terdakwa, yaitu didapatkan Keuntungan PT.

No. 701 K /Pid/2012Surat dari Volare holding Company kepada saudara DjadjangSupriyatna tanggal 19 Februari 1999 perihal Laporan Keuangan.Petunjuk Pelaksana Tugas dan Tanggung Jawab Penanggung JawabHarian RadioRadio Daerah yang tergabung dalam Volare Grouptertanggal 23 Januari 2002.Surat dari Volare Holding Company kepada saudari Dewi Lisnawatitanggal 21 September 1996 perihal Laporan Keuangan.Surat Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan Audit atas LaporanKeuangan Direktur PT.

Volare Group tertanggal06 Desember 2010.Surat Pemberian Data kepada Akuntan Publik tertanggal 10 Desember2010.Surat Keputusan Pengangkatan atas nama saudari Dewi Lisnawati,Smhk tertanggal 15 Nopember 1990.Bukti Pengiriman Uang kepada atas nama Djajang Supriyatna tahun2010.Bukti Pengiriman Uang kepada Djajang Supriyatna tahun 2008.Bukti Pengiriman Uang kepada atas nama PT. Radio SM.

Volare Group tahun 2009dari akuntan publik 1 IbrSurat Berita Acara Penyerahan Data dari PT. RadioSwara Mahkota Polareksa tahun 2009 / 2010 1 lbrSurat Keterangan kepada Direksi tanggal15 Desember 2010 1 lbrSurat Keberatan / bantahan Terdakwa 5 lbrSurat Somasi dari Majelis Adat Dayak PropinsiKalimantan Barattanggal 10 Januari 2011 2 lbrLaporan dan Bantahan Penasehat Hukum TerdakwaHal. 16 dari34 hal. Put.

publik No.AP0424 dan izin akuntanpublik firma/perseroan No.98.2.0004.

Five Star Textile Indonesia) adalahmengalami kerugian secara menerus 4 (empat) tahun yang dilengkapi dengan LaporanKeuangan dan Audit oleh Akuntan Publik KAP Drs.

Gunawan Sudrajat Kep588/km17/1998 yang beralamat Jalan Golf Timur III No.1 Kompleks Taman Golf ArcamanikEndah Bandung 40293 dari tahun 2008, 2009, 2010 sampai dengan 2011, kenyataannyapenyelesaian masalah melalui mediasi di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja KabupatenSumedang tidak dijadikan pertimbangan yang serius (diabaikan) dalam putusan Anjuranbegitu pula dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas 1 A Bandung seolah olah melihat Kantor Akuntan Publik

Five Star Textile Indonesia) sifatnya insidentil/sewaktuwaktu, perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Drs. GunawanSudrajat sejak tahun 2003 sampai sekarang, sedangkan laporan keuangan dari tahun2008 sampai dengan 2011 Laporan keuangan PT. Five Star Textile Indonesia yaituWajar Dengan Pengecualian, sebelum tahun 2003 Laporan keuangan PT. Five StarTextile Indonesia diaudit oleh Kantor Akuntan Publik lain di Jakarta denganmemberikan pendapat yang sama.

Bukti T12 dan T13 (Laporan Keuangan dan AuditIndependen tahun 2009 & 2008, 2011 & 2010) tetap akan dilampirkan kembali ke dalamMemori Kasasi ini ditambah dengan Laporan Keuangan dan Audit Independen tahun2010 & 2009 dan Surat Keterangan dari Kantor Akuntan Publik KAP Drs.

Adapun dokumen yangPenggugat sampaikan adalah:1) Surat Pemberitahuan dari Kantor Akuntan Publik terkait status Auditatas Laporan Keuangan.

Publik Independen tersebut.Mengenai hal ini, Penggugat telah menyampaikan keterangan secaratertulis yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Independen tersebutkepada KPP PMA Empat, pada 15 Januari 2013;3.5 Bahwa selanjutnya, Penggugat melakukan pembetulan SPT TahunanPPh Badan 2012 (Pembetulan ke1) yang dilaporkan secara efilingpada tanggal 27 April 2013 dengan NTTE 3100012035607489.

Publik Independen untuk Tahun 2012 pada16 Mei 2013 karena memang Laporan tersebut baru Penggugat terimadari Kantor Akuntan Publik dimaksud pada 15 Mei 2013;Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013, Penggugat menerima SuratPemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan Nomor S3432/WPJ.07/KP.05/2013 tanggal 10 Juni 2013 (selanjutnya disebutdengan Surat Pemberitahuan).

Mengingat laporan keuangan yang telahdiaudit oleh akuntan publik belum tersedia/selesai, maka Penggugatdalam pelaporan SPT melampirkan surat keterangan dari kantorakuntan publik tentang hal ini.

Bukti Penerimaan Surat dari TPT dengan perihalKelengkapan SPT Tahunan secara elektronik (efiling) tahun pajak2012,Bahwa pada saat itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) belum menyampaikan dokumen berupa LaporanKeuangan yang telah diaudit olen Kantor Akuntan Publik Independenuntuk Tahun 2012 karena Laporan Keuangan dimaksud masih dalamproses pengerjaan oleh Akuntan Publik Independen tersebut.Mengenai hal ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)telah menyampaikan keterangan secara

., akuntan publikpada Kantor Akuntan Publik Drs.

MM., akuntan publikpada Kantor Akuntan Publik Drs.

Judex Facti mempermasalahkan berapa besarkeuntungan yang diperoleh dari usaha kerja sama tersebut dan berapa besaryang belum dibagikan oleh Terdakwa kepada saksi korban ;Tentang pendapat/legal issue Judex Facti di atas seharusnya tidak perludipersoalkan lagi sebab berdasarkan keterangan ahli akuntan publik Drs.IGNATIUS BUDI SATMOKO, Ak.MM, akuntan publik pada kantor akuntan publikDrs.

No. 1856 K/Pid/2009empat juta dua puluh ribu rupiah), keuntungan mana nyatanyata dapatdibuktikan di persidangan berdasarkan keterangan ahli akuntan publik Drs.IGNATIUS BUDI SATMOKO, Ak.MM yang telah melakukan pemeriksaanterhadap transaksi keuangan terdiri dari kas masuk dan kas keluar, pembelianbarang dan penjualan barang sesuai dengan dokumen pencatatan pada TokoArgo Elektronik (toko Terdakwa) sehingga dapat diketemukan/dihitung besarnyakeuntungan yang menjadi hak saksi TIO PWE LING als.

ALEXANDER;Namun dalam putusan a quo, Judex Facti mengabaikan alatalat buktiketerangan ahli akuntan publik dan surat (vide Pasal 186 dan Pasal 187 huruf cKUHAP) sampai pada akhirnya membelokkan legal issue dalam perkara ini yangsemula adanya keuntungan saksi TIO PWE LING als. BUDI SULISTIO als.ALEXANDER dengan jumlah yang pasti yang tidak mau diberikan olehTerdakwa walaupun kerja samanya telah berakhir menjadi berapa besarnyakeuntungan saksi TIO PWE LING als. BUDI SULISTIO als.

Bahwa dengan demikian, terlihat jelas bahwa pertimbangan dankesimpulan majelis untuk menyatakan bahwa accrued sales concreteJKT sebesar Rp. 5.427.679.492 bukan merupakan penjualan adalahsuatu hal yang tidak mendasar dan bertentangan dengan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.2) Ketidaksesuaian Dalam Audit Report (Laporan Keuangan yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik)2.12.22.3Bahwa Peredaran Usaha menurut Pemohon Peninjauan Kembali semulaTerbanding dalam Surat Ketetapan

Jumlah tersebutsama dan sesuai dengan Statements of Income Audit Report yangberakhir tanggal 30 Juni 2002 (Laporan Keuangan yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja).Bahwa selanjutnya bahwa dalam opini auditor independen /KAP paragraf3 (tiga) disebutkan bahwa :"In our opinion, the financial statements referred to above presentfairly, in all material respects, the financial position of PT.JayaReadymix as of 30 June 2002 and 2001, and the results of itsoperations and its cash

Hal tersebut didukung dengan pernyataan auditor independenyakni fairly, in all material respects yang sudah seharusnya sesuai denganStandar Profesional Akuntan Publik yaitu mencerminkan peristiwa dantransaksi yang mendasarinya.3) Journal Entry Bertentangan dengan Fakta dalam PersidanganHal. 10 dari 13 hal. Put.

Publik Independen sejak tahun 2007 s/d 2011;14.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakansendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Termohon dengan agenda rapat:a) Memerintahkan Direksi Siaully Papan untuk menyampaikanLaporan Keuangan tahun 2007 s/d Tahun 2015;b) Menunjuk Auditor dari Kantor Akuntan Publik Independenuntuk melakukan audit investigatif terhadap keuangan Termohondari tahun 2007 s/d tahun 2015;ll. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menunjuk sendri Notarisuntuk mencapat RUPSLB;Ill.

Menunjuk Auditor dari Kantor Akuntan Publik Independen untukmelakukan audit investigatif terhadap keuangan Termohon dari tahun2007 s/d tahun 2015;2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukmencapat RUPSLB;3. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;4.

Menunjuk Auditor dari Kantor Akuntan Publik Independen untukHalaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1961 K/Pdt/2017melakukan audit investigatif terhadap kKeuangan Termohon dari tahun 2007s/d tahun 2015;6. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukmencatat RUPSLB;7. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;8.

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan tidak pernah adaLaporan Keuangan adalah pertimbangan yang menyesatkan, karenafaktanya selama ini Pemohon Kasasi setiap tahunnya selalu membuatlaporan keuangan dan telah diaudit oleh Akuntan Publik, namun dikarenakanada suatu keadaan/kondisi yang belum bisa dipenuhi oleh Termohon Kasasimaka Pemohon Kasasi belum bisa menyerahkan laporan keuangan tersebutkepada Termohon Kasasi, dimana Termohon Kasasi sangat tahu betulHalaman 16 dari 18 hal. Put.

(enam milyardseratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa adapaun dasar pelaporan pelapor ketika itu adalah, mempergunakanhasil audit umum (general audit) yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik,Purba Laudin dan Rekan, berkantor di Jakarta, yang berkesimpulan, ataslaporan keuangan Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah Halaman 2 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2016/PN.Mdnuntuk tahun buku, 2010,2011, 2012, DISCLAMAIR (menolak memberikanpendapat);Bahwa

Psi selaku Ketua Organ Pembina menerangkan halhal sebagaiberikut : Mengetahui tentang hasil audit independent akuntan publik untukYayasan Pendidikan Gereja Metodist Indonesia Wilayah Tahun buku2010 s.d 2012 adalah disclaimer opinion (menolak memberikanpendapat); Secara umum menetahui tentang adanya pembangunan Rusunawadan pembelian tanah seluas 11.000 M2 di Komplek Perumahan BumiTuntungan Sejahtera seharga Rp 1650.000.000, (satu milyard enamratus lima puluh juta rupiah); Bahwa saksi menerangkan bahwa

Sebaliknya Pihak YPGMNI sudahmenyatakan tidak mengalami kerugian yang nyata berupa adanyatemuan penggelapan uang oleh Pengurus terkait hasil audit dengankesimpulan Disclaimer Opini dari Kantor Akuntan Publik PurbaLauddin & Rekan;Bahwa terhadap proses penyidikan peristiwa yang dilaporkan Pemohontelah juga dilakukan gelar perkara pada hari Selasa dan Jumat tangggal13 dan 16 Oktober 2015 bertempat di Aula Ditreskrimum Polda Sumutdilakukan gelar perkara yang turut dihadir Pemohon dan Kuasanya,PihakYPGMNI

Aksalah satu team Akuntan Publik yang telah melakukan audit khusussesuai Laporan Audit Knusus Nomor : CJ.0027YPGMI/AL/KAPSSVI /2016 tanggal 20 Juni 2016, dalam pemeriksaan yang dilakukan Drs.Salmon Sihombing, MM. Ak pada pokoknya menerangkan bahwaberdasarkan hasil audit knusus yang dilakukan team sbb:a). Drs. Salmon Sihombing,MM.,Ak.,CA.,CPA sebagaipenanggungjawab;. Sugeng Prayetno, Ak.,CPAI sebagai Supervesor;. Drs. Ramadun Siahaan, MM Ketua Team;.

M.Psi, dalampemeriksaan pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan auditkhusus yang dilakukan Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy &Rekan terhadap penggunaan uang YPGMI yang dilakukan Hotlan ButarButar tidak ditemukan ditemukan potensi kerugian terhadap YPGMI;30.

Laporan Akuntan Indepencien atas Prcsedur yang Disepakati, oleh Kantor Akuntan Publik Chatim, Atjeng, Jusuf & Rekan Nomor: ML-221.2/CAJK.1/M/12/2009, tanggal 3 Desember 2009; --------b.

Surat Kantor Akuntan Publik Chatim, At^sn^, Jusuf & Rekan, Nomor: ML-221 . 2/CAJK. l/M/12/2009, tanggal 3 Desember 2009, Perihal : Memorandum Audit atas Laporan Keuangan Manajemen Kerja sama Operasi (KSO) PTPN I Persero dengan Putra Investama Dalam Rangka Pengakhiran Kerja Sama Operasional per 31 Agustus 2009; -------------3.

Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yangdisepakati , oleh Akuntan Publik Chatim, Atjeng, Jusuf &rekan, Nomor : ML221.2/CAJK.1/M/12/2009, tanggal 3Desember 20097 nr pr rt se stn Sse.

Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yangDisepakati, oleh Kantor Akuntan Publik Chatim,Atjeng, Jusuft & Rekan, Nomor: ML221.2/CAJK.1/M/12/2009, tanggal 3 Desember 2009; b.

publik (KAP)CHATIM, ATJENG, JUSUF & REKAN, diberi tanda P4 ;Fotokopi Laporan Akuntan MIndependen atas prosedur yangdisepakati terhadap evaluasi kinerja kerjasama operasiantara PT Perkebunan Nusantara I (persero) dengan PT BasyahPutra Investama (dalam rangka Pengakhiran Kerja samaoperasi) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Agustus 2009yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) CHATIM, ATJENG,JUSUF & REKAN, diberi tanda buktiP5; Fotokopi Management Letter atas laporan keuangan kerjasamaoperasi

Desember 2009 Setelahkoreksi Kantor Akuntan Publik, Kerja Sama operasi PTPerkebunan Nusantara I (Persero) & PT Basyah PutraInvestama, sesuai Akte perjanjian No. 32, tanggal 30 Juni2007, diberi tanda bukti P16: Fotokopi Manejemen Letter PT Perkebunan Nusantara I tahunbuku 2007, yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Prof.Ir.Ads Fatma Lubis, MAFIS, MBA & Rekan, diberi tanda buktiPHL jp mr rr rr rrr rrr rr er rr re srr cr caFotokopi Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuanganuntuk tahun yang berakhir

tanggal 31 Desember 2008 'denganangka perbandingan untuk tahun yang berakhir pada ar.ggal31 Desember 2007) PT Perkebunan Nusantara I (Persero), yangdibuat oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik & rekandiberi tanda buktiP18,; 19.

Nilai Kontrak yang tidak dicairkan 971.793.640Nilai Kerugian Keuangan Negara 2.131.959.919Perhitungan Kerugian Keuangan Negara: Bahwa dari hasil perhitungan Ahli Akuntan Publik Handoko Tomo Malangan. Dr. M.

Publik Handoko Tomo Malangan.

Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn., Mec.Dev, M.Si, Ak, CA,CPA,CLAsebagaimana tersebut diatas, ternyata Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H.

KPG tanggal29 April 2020, pada pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :"Pertimbangan Pertimbangan Majelis Hakim yang pada intinya bahwa terhadap pertimbangan kerugian keuangan negara yangdilakukan oleh Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn.,Mec.Dev, M.Si, Ak, CA,CPA,CLA sebagaimana tersebut diatas,ternyata Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn.

KPG tanggal 29April 2020, keliru dalam menilai perhitungan keuangan negara denganmenghitung sendiri Kerugian Keuangan Negara, dimana Majelis HakimJudex Factie menyatakan Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM.