Multi Karya Pratama yang diwakili oleh Franky Hotlan Alexander S
Tergugat:
1.Pokja ULP Pokja Pekerjaan Replacement Menara Suar Z Bruder
2.PPK Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang
Intervensi:
PT. SEBERONG FATRA diwakili HERMANTO

Bruder yang diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja)Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder. Untuk selanjutnyadisebut OBJEK SENGKETA 1);2) Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor : 04/POKJA/BRUDER/DNG. TPI2018 Tanggal 04 Juli 2018, Perihal Telan Melaksanakan EvaluasiTeknis yang diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja) PekerjaanReplacement Menara Suar Z. Bruder. Untuk selanjutnya disebutOBJEK SENGKETA 2;0023) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/POKJA/BRUDER/DNG.

) adalah Obsucure Libels, karena KelompokKerja (Pokja) bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negarasesuai ketentuan pasal 15 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 :Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)berumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga)orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitaspekerjaan ;Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Pasal 1Hal 39 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.

TPIangka 8 Nomor 2 Tahun 2015 : Kelompok Kena ULPselanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yangterdiri dari pejabat fungsional pengadaan yang berumlahgasal dan beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dandapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yangbertugas untuk melaksanakan pemilihan PenyediaBarang/Jasa di Kementerian/Lembaga/ PemerintahDaerah/institusi, jadi Pokja ULP merupakan salah satu organpengadaan barang/jasa pemerintahn yang bertugas untukmelaksanakan proses pemilihan

penyedia dengan outputpenetapanpemenang ;2ennenn neeBerdasarkan Pasal 1 angka 8 Perpres 54 Tahun 2010: UnitLayanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalahunit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakanPengadan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen,dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.Dari ketentuan tersebut diatas, tegas bahwa Kelompok Kerja(Pokja) bukan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tetapihanya panitia/Kelompok Kerja dalam ULP.

Penetapan pemenang tidakdiputuskan oleh Kepala ULP tetapi oleh Kelompok Kerja(Pokja) sebagai tim atau kepanitiaan dengan putusan minimaldisepakati oleh *2 dari anggota Kelompok Kerja (Pokja) ;Hal 40 Putusan No. 10/G/2018/PTUN. TPIApakah Kelompok Kerja (Pokja) adalah Pejabat ?, daridefinisi pejabat yang diatur dalam pasal 16 ayat (3) Perpres54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmenyebutkan bahwa Pengadaan Langsung dilaksanakanoleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

/2015/PN.BdgBahwa dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggungjawab selakuSekretaris Pokja Terdakwa bertanggungjawab kepada Kepala ULP danbentuk laporan tertulis hasil pelelangan secara tertulis;Bahwa selaku Sekretaris Pokja telah mempunyai sertifikat pengadaanbarang dan jasa yang diterbitkan oleh LKPP tahun 2009 pada balaidiklat Prov Jabar dengan kriteria L4.Bahwa susunan struktur organisasi POKJA pada pengadaan alatalatpermainan edukatif untuk pengembangan TK pada Dinas PendidikanProvinsi Jawa Barat

/Pokjapengadaan lalai/tidak melakukan pemeriksaan bahwa peserta lelang dimilikioleh orang yang sama tidak dibatalkan oleh Panitia berdasarkan keteranganSekertaris Pokja Pengadaan Barang ULP Prov.

oleh Panitia berdasarkan keterangan SekertarisPokja Pengadaan Barang ULP Prov.

) ULP dalam melakukanevaluasi tidak melakukan penelitian secara mendalam mengenai kepemilikanatas perusahaanperusahaan yang mengikuti proses lelang, sehingga akibattindakan Kelompok Kerja (POKJA) ULP yang terdiri dari Ketua Terdakwa Busono, ST, Sekretaris Terdakwa Il Ujang Rohman dan para Anggota POKJAmasingmasing saksi Muhaammad Irfan, ST, MT, saksi Drs.

Pokja.

Bahwa sepengetahuan saksi, dokumendokumen yangditandatangani oleh ALIMIN SOLA selaku Kepala ULP yaitu := Berita Acara Hasil Pelelangan BLBU Ditjen TanamanPangan TA 2012 Nomor: ULP/POKJA BLBU/DJTP/BAHP/06/P1/III/2012, tgl 26 Maret 2012, yang padapokoknya menyatakan POKJA ULP menyimpulkan bahwaPT.

Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP);e.

BAHP/06/P1/III/2012, tgl. 26 Maret 2012, yang padapokoknya menyatakan POKJA ULP menyimpulkan bahwa PT.

Penggugat:
PT Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera diwakili DADAN GARMANA ST MT
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEKERJAAN KONSTRUKSI II WIL II PROV JAWA BARAT UNIT LAYANAN PENGADAAN ULP JAWA BARAT TH ANG

Bahwa kewenangan Tergugat merupakan kewenangan Delegasi (Pasal 13ayat 1 UndangUndang No. 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan), dimana POKJA ULP diatur dalam Peraturan PresidenNomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdalam Pasal 1 ayat 12 Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnyadisebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkanoleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia;Halaman 7 dari 71 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.BDG10.11.12.Bahwa

Jateng(lelang ulang) Nomor: BA07/PanPJP/POKJA II/PASCA. 18/CBPB.

Penetapan tertulis: Surat penetapan pemenang yang dikeluarkan oleh POKJA adalahpenetapan tertulis, tetapi apakah POKJA adalah Badan/Pejabat TataUsaha Negara?

, dapat berdiri sendiri atau melekat pada pada unit yang sudah ada;Dari kedua pasal di atas tegas bahwa Pokja bukan badan tapikepanitiaan, yang pantas disebut sebagai Badan adalah ULP karenamerupakan unit organisasi Kementrian/Lembaga/Pemda/Institusi.Penetapan pemenang tidak diputuskan oleh kepala ULP tetapi olehPokja sebagai tim atau kepanitiaan dengan putusan minimal disepakati oleh 42 dari anggota Pokja.

;Sehingga jelas Pokja bukan merupakan suatu badan akan tetapimerupakan kepanitiaan dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasayang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP (Unit LayananPengadaan) dan bukan berdasarkan pendelegasian kewenangan yangdiberikan oleh Badan/Pejabat pemerintahan kepada Badan dan /ataupejabat pemerintahan lainnya, sehingga surat penetapan pemenang yangdikeluarkan oleh Pokja bukan merupakan suatu Keputusan Pejabat TataUsaha Negara oleh karena itu tidak ada relevansinya

Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi mengenai surat keputusan Objek Sengketa I

berupa Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Unit

Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2018 tentang Berita Acara Hasil

Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor

090/172.ULP/2018, tanggal 27 April 2018

dan Surat Keputusan Objek Sengketa II berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten ToliToli Nomor 525/04-PPK/DLH/2018 Perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Pengadaan

Bibit Gaharu, tanggal 12 Maret 2018 bukan merupakan keputusan Tata usaha negara;

2.

SARAH AMARISSA
Tergugat:
1.POKJA Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air ULP Pemerintah Daerah Kabupaten ToliToli
2.PPK Pengadaan Bibit Gaharu DinasLingkungan Hidup Kabupaten Toli Toli

Surat Pokja Kegiatan Konsevasi Sumber Daya Air dan PengendalianKerusakan SumberSumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP)Pemerintah Kabupaten Tolitoli, Tahun Anggaran 2018, tanggal 27 April2018, Tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan PenyediaPekerjaan Pengadaan Barang Nomor: 090/172.ULP/2018; Selanjutnyadisebut: objek sengketa 1;2. Surat Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Lingkungan HidupKabupaten Tolitoli Nomor: 525/04PPK/DLH/2018.

Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air Dan PengendalianKerusakan SumberSumber Air Unit layanan Pengadaan (ULP)Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, Tahun Anggaran 2018, Nomor:090/ 173 a.ULP/2018. tanggal 27 April 2018 Perihal: PenetapanPemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Bibit Gaharu; Selanjutnyadisebut objek sengketa 3;B.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pokja KegiatanKonservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah KabupatenTolitoli Tahun Anggaran 2018, tanggal 27 April 2018, tentang BeritaAcara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan PengadaanBarang Nomor: 090/172.ULP/2018;4.

Kerja (POKJA) yang dibentuk oleh ULP bukanlahbadan atau pejabat melainkan Kepanitiaan, dan produk yangdikeluarkan oleh POKJA masih bersifat sementara belum bersifat finalmasih perlu persetujuan dari pejabat TUN yang berwenang.

Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Aijr danPengendalian Kerusakan SumberSumber Air Unit LayananPengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran2018 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan PenyediaPekerjaan Pengadaan Barang Nomor: 090/172.ULP/2018, tanggal27 April 2018 (vide bukti T.I3);2.

Aceh Tenggara dalam kegiatanPengadaan Kecambah Kakao Dana Otsus Propinsi Aceh TA. 2011berdasarkan SK ULP Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Acehtanggal 03 Maret 2011.Susunan POKJA ULP Kab.

Anggota Pokja (Kelompok Kerja) UnitPelayanan Pengadaan (ULP) Kab.

ULP Kab.

Aceh Tenggara telah pula meyampaikan ucapanucapan kepada Anggota POKJA bantu saya kali ini; dibantu CV NIKO UTAMAKARYA dimenangkan, kalian tidak capek kerja lagi; dan kali ini sayapemenangnya yang mana dengan ucapanucapan saksi Ir. ISHAK BUKHARI,M.M telah mempengaruhi kinerja anggota POKJA ULP sebagaimana terbuktibahwa meskipun Anggota POKJA ULP Kab.

keputusan mentri perdagangan RI Nomor : 981/M-DAG/KEP/9/2011 Tanggal 30 September 2011 Tentang perubahan kedua atas lampiran keputusan menteri perdagangan Nomor : 55/M-DAG/KEP/1/2011 Tanggal 20 Januari 2011 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola keuangan kegiatan pembangunan pengembangan sarana distribusi melalui dana tugas pembantuan tahuan anggaran 2011.3) Foto copy surat Keputusan Wali Kota Metro nomor : 117/KPTS/05/2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang susunan personalia unit layanan pengadaan (ULP

) barang/jasa pemerintah Kota Metro.4) surat keputusan kepala unit layanan pengadaan (ULP) barang/jasa Kota Metro Nomor : 005/KPTS/ULP/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang susunan kelompok kerja (POKJA) pengadaan barang/jasa dinas PERINDAGKOP dan UMKM Kota Metro.5) surat keputusan kepala dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah kota metro nomor : 900/26/KPTS/D7.01/IV/2011 tanggal 29 April 2011 tentang penunjukan panitia pemeriksa barang unit tugas pembantuan kementrian

adalahsbb: Mengatur rencana kerja Personil dari Sekretariat dan Pokja ULP; Mengatur jadwal pokja pelaksanaan pelelanganpelelangan sesuai denganpermintaan yang ada dari Dinas/Badan/Instansi.

Membentuk Pokja untuk melaksanakan proses pelelangan; Menyusulkkan Kebutuhan dari ULP sehubungan dengan Kegiatankegiatan yang ada di ULP kepada Administrasi Pembangunan; Melaporkan hasil kegiatan ULP Kepada Walikota Metro.Bahwa tugas selaku Kepala ULP pada kegiatan pembangunan Pasar TradisionalPasar Tejoagung meliputi : Membentuk Pokja untuk melaksanakan proses pelelangan; Melaporkan hasil kegiatan ULP Kepada Walikota Metro yang dituangkandalam laporan hasil pengadaan barang/jasa ULP Kota Metro tahunanggaran

Saksi SUS NUGROHO (Ketua POKJA ULP), memberikan keterangan yang padapokoknya sbb : Bahwa saksi menjabat selaku Ketua Pokja Dinas Perindagkop dan UMKNberdasarkan dasar Sk.

panitia POKJA ULP melakukan persiapan pelaksanaan pelelanganumum.

(Sekretaris POKJA ULP) Menerangkan yang padapokoknya sebagai : Bahwa saksi selaku sekretaris ULP sehubungan dengan kegiatan pembangunanPasar Utama Pasar Tradisional Tejo Agung Kota Metro; Bahwa pengangkatan saksi selaku sekretaris Pokja ULP berdasarkanSK Walikota Nomor : 117/KPTS/05/2011 Tanggal 02 Maret 2011 tentangSusunan Personalia Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa PemerintahKota Metro.

fotocopy HAND OVER (HO) beserta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dokumen Hasil Pekerjaan Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo;

6. 1 (satu) bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo;

7. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 36 Tahun 2015 Tanggal 20 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gotontalo Utara Nomor : 25 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP

pada saat proses pelelangan pekerjaan tersebut saksitidak pernahdimintai pendapat hukum oleh Pokja ULP.

di ULP dan saksi tidak pernahsama sekali diberitahu oleh Ketua dan Sekretaris ULP siapa pemenangpaket Revitalisasi Pembangunan Pasar Pontolo.Bahwa secara Umum suatu proses lelang diawali dengan adanyapermohonan lelang yang diajukan oleh Satuan Kerja Terkait yang ditujukankepada Kepala ULP, setelah itu Kepala ULP melanjutkan dokumenHalaman 36 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2018/PN Gtotersebut untuk dilakukan lelang kepada Pokja ULP, setelan Pokja ULPmelaksanakan lelang dan telah ditentukan pemenangnya

MUCHTAR ADAM yang selanjutnya setelah dilakukan verifikasiadministrasi kelengkapan dokumen pengadaan oleh Sekretariat ULP sdr.HELMI POTUTU selaku Sekretaris ULP maka saksi akan meneruskandengan disposisi kepada POKJA sesuai dengan beban kerja melaluiSekretariat ULP kembali, selanjutnya Sekretaris ULP akan menyampaikanmasukan mengenai beban kerja masingmasing Pokja, sehingga saksiHalaman 37 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2018/PN Gtoselaku Ka.

ULP akan menunjuk Pokja yang beban kerjanya belum banyakuntuk melaksanakan seleksi pengadaan yaitu seingat saksi Pokja IIIdengan Ketua sdr. Nur Ishla untuk Jasa Konstruksi, Pokja II dengan Ketuasdr. OMIN HASAN (alm) Pengawasan dan Pokja dengan KetuaAdriansyah Akili untuk Jasa Perencanaan;Bahwa saksi dapat jelaskan struktur ULP tahun 2015 :o Ketua ULP : Saksi Sendiri;oO Sekretaris ULP : HELMI POTUTU;o Staff Admin >: ALWIN USULI;o Pokjal : Ketua sdr.

35 Tahun 2015 tanggal 20 Februari 2015 point ke13, tugasKetua Kelompok Kerja (Pokja) Ill ULP yaitu :a.

Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015, dengansusunan tim sebagai berikut:Ketua Pokja : Budi Kurniadi, S.TP, MSiSekretaris Pokja : Jhoni, STAnggota Pokja : Hari Subagio, S.KomGunawan, SKMYudi Ismanto, ST6.

Kemudian evaluasi yang dilaksanakan Pokja IllULP Kab. Lebong sudah sampai pada tahapan penetapan pemenanglelang dan CV Maharani Konstruksi mengajukan sanggahan kepadaPokja Ill ULP melalui Surat Nomor: 017/SGH/MK/IX/2015 tanggal 1Oktober 2015, maka seharusnya Pokja Ill ULP Kab. Lebongmenyatakan pelelangan gagal dan melakukan evaluasi ulangsebagaimana yang diatur pada ketentuan :1.

Bahwa pada tanggal 24 September 2015 Pokja Ill ULP KabupatenLebong melakukan evaluasi kualifikasi terhadap terdakwa CV. DevasindoUtama dan CV. Maharani Konstruksi, adapun hasil dari evaluasi kualifikasiyaitu terdakwa CV. Devasindo Utama dinyatakan lulus tahapan evaluasikualifkasi, sedangkan CV.

Pasal 79 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 : Dalam melakukanevaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harusberpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalamDokumen Pengadaan.b. Dokumen Pengadaan Nomor : 01/POKJA IIlLULP/KONSTAIR22/IX/2015 tanggal 16 September 2016, nomor 28.

Kemudian evaluasi yang dilaksanakan Pokja Ill ULPKab. Lebong sudah sampai pada tahapan penetapan pemenang lelangdan CV Maharani Konstruksi mengajukan sanggahan kepada Pokja llULP melalui Surat Nomor: 017/SGH/MK/IX/2015 tanggal 1 Oktober 2015,maka seharusnya Pokja Ill ULP Kab. Lebong menyatakan pelelangangagal dan melakukan evaluasi ulang sebagaimana yang diatur padaketentuan :1.

/V/2015 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Panitia PHO dan FHO) pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Yang didanai melalui dana tugas pembantuan APBN Perubahan TA. 2015 di lingkungan Diskoperindag Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 15 Oktober 2015 (beserta lampirannya);

6. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 25 Tahun 2015 tentang Pembentukan ULP

. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat KPPN Gorontalo kepada Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Nomor : S-267/WPB.28/KP.050/2016 tentang Laporan Klaim Pencairan Jaminan/Garansi Bank tanggal 4 Februari 2016;

15. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar temuan dan rencana tindak lanjut pada pembangunan Pasar Pontolo Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2015 dari Inspektorat Jenderal Kemendag Republik Indonesia tanggal April 2017;

16. 1 (satu) eksemplar fotocopy Undangan Pokja

I ULP Kabupaten Gorontalo Utara tentang Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi, tanggal 10 April 2014.

Gorantalo Utara (beserta lampiran);

18. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Paket pekerjaan Jasa Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo (Dana TP);

19. 1 (satu) bundel fotocopy Surat dari ULP barang Jasa Pokja III Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 141/ULP-POKJA III/Koperindag/IX/2015 tentang Penyerahan Hasil Lelang Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Pontolo Tahap II, tanggal 30 September 2015;

20. 1 (satu) bundel fotocopy Surat/dokumen Kadinas

Hukum danSanggah);e Tahir Yunus, SE (Staff Pendukung Bagian Evaluasi Pelaporan danPengelolaan Dokumen);e Ahmad Umar Usuli, SE (Staff Pendukung Bagian Perencanaan)dan Pokja;Bahwa ULP Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015 masih bersifatAdhoc dengan kata lain ULP Kabupaten Gorontalo Utara masih melekatpada Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara,sehingga Pokja yang ditunjuk untuk menjadi ULP tidak hanya bertugas diULP, namun Pokja memiliki tugas di tempat lain;Bahwa anggaran, ULP Kabupaten

(Staff Pendukung Bagian Perencanaan) danPokja;Bahwa ULP Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015 masih bersifatAd Hoc, dengan kata lain ULP Kabupaten Gorontalo Utara masih melekatpada Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara,sehingga Pokja yang ditunjuk untuk menjadi ULP tidak hanya bertugas diULP, namun Pokja memiliki tugas di tempat lain;Bahwa anggaran, ULP Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015belum memiliki anggaran sendiri, Karena anggaran masih melekat padaanggaran Bidang Ekonomi

Utara pada tahun 2015 masihbersifat Adhoc dengan kata lain ULP Kabupaten Gorontalo Utara masihmelekat pada Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten GorontaloUtara, sehingga Pokja yang ditunjuk untuk menjadi ULP tidak hanyabertugas di ULP, namun Pokja memiliki tugas di tempat lain; Bahwa ULP Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015 belummemiliki anggaran sendiri, Karena anggaran masih melekat padaanggaran Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara; Bahwa secara umum suatu proses lelang diawali

Helmi Potutu selaku Sekretaris ULP maka sayaakan meneruskan dengan disposisi kepada POKJA sesuai denganbeban kerja melalui Sekretariat ULP kembali, selanjutnya SekretarisULP akan menyampaikan masukan mengenai beban kerja masingmasing Pokja, sehingga saya selaku Kepala ULP akan menunjuk Pokjayang beban kerjanya belum banyak untuk melaksanakan seleksipengadaan, yaitu seingat saya Pokja Ill dengan Ketua Sdr. Nur Ishlauntuk Jasa Konstruksi, Pokja II dengan Ketua Sdr.

Akili, ST.Sekretraris : Sujiwan Mopi, ST.Anggota : Ristovianus Luther, ST.Bahwa ketiga Pokja ULP sudah memiliki SK Sertifikasi, saya sendiri sudahmemiliki sertifikasi sejak tahun 2011;Bahwa ada 3 (tiga) Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) KabupatenGorontalo Utara pada Tahun 2015, dan masingmasing pokja memilikikewenangan untuk melakukan pengadaan pekerjaan konstruksi, pekerjaankonsultansi dan pekerjaan pengadaan barang;Bahwa Pokja melakukan pelelangan seleksi umum untuk pengadaanpekerjaan konsultansi

SUGIYANTO, MM kepada Ketua PokjaHidayat Abdul Rachman dikarenakan petugas verifikasi teknislapangan bertugas di bawah kewenangan Pokja ULP dan ternyataterdakwa Ir.

SUGIYANTO, MM kepada Ketua Pokjasaksi Hidayat Abdul Rachman dikarenakan petugas verifikasi teknislapangan bertugas di bawah kewenangan Pokja ULP dan ternyataterdakwa Ir.

Kelompok Kerja (Pokja) PADA Unit Layanan Pengadaan (ULP);e.

Hal ini diatur pada Pasal 13;Pokja ULP/Panitia Pengadaan larangan diatur pada Pasal 17 Ayat (7)yang menyatakan bahwa kepala ULP dan Anggota Pokja ULP dilarangduduk sebagai PPK, PPSPM, Bendahara, dan APIP (kecuali menjadiPejabat Pengadaan / anggota ULP untuk PBJ yang dibutuhkaninstansinya;Bahwa menurut ahli setelah melihat surat keputusan pembentukan timVerifikasi Teknis lapangan, dapat disimpulkan bahwa tim tersebutdibentuk untuk mebantu KPA dalam melaksanakan tugasnya.

WAHYU TANI hanya memberikan dukungan untuk benihkedelal;e Bahwa POKJA ULP tetap menghitung atau mengakumulasikan benihpadi milik UD. ADI JAYA dan UD. WAHYU TANI dikarenakan saksi dananggota POKJA ULP beranggapan Tim Verifikasi Teknis Lapangantermasuk Terdakwa Ir. Sugiyanto telah dibekali dokumen penawaran/hasil up load dari peserta lelang termasuk PT.

Fotocopy yang sudah dilegalisir Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjarbaru Nomor : 188/04/I/ULP/2014 tentang Penetapan Kelompok Kerja Dan Pejabat Pengadaan Unit Layanan Pengadaan Kota Banjarbaru.47. Asli Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru.48. Fotocopy yang sudah dilegalisir Dokumen Penawaran Pekerjaan Perbaikan Lapangan Murjani.49.

Fotocopy yang telah dilegalisir dokumen pengadaan Nomor : 03/Murjani/ULP/ Pokja.VII/V/2014 tanggal 21 Mei 2014.54. Fotocopy yang telah dilegalisir surat perihal Pemberitahuan Hasil Pelelangan Nomor : 47/UP/VI/2014 tanggal 17 Juni. 55. Fotocopy yang telah dilegalisir surat pemberitahuan Anggota Pokja VII Nomor : 04.a/I/ULP/2014 tanggal 22 Januari 2014 perihal penunjukan Sdr.

Asli berita acara klarifikasi dan pembuktian kualifikasi Nomor : /Murjani/ULP/Pokja.VII/VI/2014.57. Asli Hasil Koreksi Aritmatik pekerjaan Lapangan Murjani TA 2014 tanggal 11 Juni 2014.58. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01370/LS/05-2014 tanggal 30 Mei 2014 CV.Winako Graha sebesar Rp.49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).59.

Rahmat Julianie Bahwa saya diangkat sebagai Ketua Pokja VII pada ULP Kota Banjarbaru berdasarkanSurat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjarbaru dengan nomor :188/04//ULP/2014 tentang Penetapan Kelompok Kerja dan Pejabat Pengadaan UnitLayanan Pengadaan Kota Banjarbaru tanggal 21 Januari 2014.e Struktur organisasi Pokja VII pada ULP Kota Banjarbaru yaituKetua : Rahmat Juliani, STSekretaris : Tri Darnida Yoga Buana, A.MdAnggota : Diah Syafaah, ST.e Bahwa saya ada mempunyai sertifikasi

Farid Hilmi Perkasa tidak ada mengajukan perusahaan pendukung kepadakami selaku Pokja VII pada ULP kota Banjarbaru tetapi hanya melampirkan dukunganmaterialBahwa tim dari Pokja VII pada ULP Kota Banjarbaru tidak ada melakukan pengecekanmengenai keabsahan dari Surat Dukungan yang diberikan oleh CV.

Farid Hilmi Perkasa (dokumenterlampir)Bahwa kami dari Tim Pokja VII pada ULP Kota Banjarbaru tidak ada melakukanpengecekan langsung ke Bank Kalsel dan kami selaku Tim Pokja VII pada ULP KotaBanjarbaru hanya melihat dan meminta surat dukungan Bank yang asl.Bahwa kami Tim Pokja VII pada ULP Kota Banjarbaru ada melakukan pengecekanmengenai kemampuan perusahaan dari CV. Farid Hilmi Perkasa dengan melihat kualifikasiperusahaan CV.

Dian Syafaah, ST.Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal 99 dari 186e Bahwa dalam kegiatan pekerjaan perbaikan lapangan Murjani Kota Banjarbaru sebagaiAnggota Pokja VII, dan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala ULPNomor:04.a/1/ULP.2014 Sebagai Anggota Pokja dalam kegiatan adalah Pokja VII, danberdasarkan Surat Penugasan Nomor: Nomor:04.a/1/ULP.2014 dari Kepala ULPe Bahwa susunan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk kegiatanpekerjaan perbaikan lapangan Murjani Kota Banjarbaru

yaituKetua Pokja =: Rahmat Juliani, STSekretaris : Tri Darnida Yoga Buana, AmdAnggota : Diah Syafah, STe Bahwa Tugas pokok dan kewenangan pokja ULP yakmi:a.

.; 2.KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI BALI; 3.KETUA POKJA PENGADAAN BARANG PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP ) BARANG / JASA PEMERINTAH PROVINSI BALI, MELAWAN1.FEBY FAUZAN GINANJAR,

Tjok Tresna, Denpasar Bali ;3.KETUA POKJA PENGADAAN BARANG PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP ) BARANG / JASA PEMERINTAH PROVINSI BALI,beralamat di Jl. Basuki Rahmat Niti Mandala,Denpasar Bali, dalam hal ini memberikankuasa kepada A. FEROSENODARMAWAN,SH.,MH., Kepala Kejaksaan TinggiBali, alamat di Jalan Tantular No. 5 Renon,Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 5 Januari 2011 dan selanjutnyamemberikan kuasa dengan hak Subsitusikepada : SR. NASUTION,SH.

hukumtidak dapat diajukan secara bersamaan, akan tetapi harusdiajukan secara sendiri sendiri ;e Bahwa gugatan Penggugat / Terbanding kurang pihak, olehkarena masih ada subyek hukum lain selain Tergugat III /Pembanding Ill yang juga harus digugat oleh Penggugat,yaitu Kepala UPL (Unit Layanan Pengadaan) yang bertugasmemimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatanpengadaan barang / jasSa, mengingat sesuai Pasal 7aPeraturan Gubernur Bali No. 53 Tahun 2009 tentangPembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP

) Barang / Jasa,Kepala ULP harus ikut bertanggung jawab dalam kegiatandan pengadaan barang / jasa ;DALAM POKOK PERKARA :e Bahwa Tergugat III / Pembanding III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak pernahmelakukan pelaksanaan pelelangan ulang terhadap prosespengadaan blangko SKPDKP dan Lebel Edar Mikol denganpagu anggaran Rp. 7.180.000.000, karena Tergugat Ill /Pembanding III telah mengusulkan calon pemenang lelangyaitu PT.

PERCETAKAN BALIdan yang Tergugat III / Pembanding III lakukan pengadaanBlangko SKPDKP dan Lebel Edar Mikol dengan paguanggaran sebesar Rp.3.279.000.000, ;e Bahwa Tergugat Ill / Pembanding III selaku Ketua Pokja tidakdapat dipersalahkan karena telah adanya kebocoran hasilevaluasi lelang yang telah dapat diakses sebelumwaktunya yang dapat merugikan pihak lain, oleh karenasetiap keputusan yang dikeluarkan oleh pokja bersifatkolektif dan terbukti dalam persidangan tidak dapatdibuktikan siapa diantara

anggota pokja yang sebenarnya10menguploud via internet tentang usul penetapan calonpemenang lelang yang seharusnya baru bisa diumumkantanggal 29 April 2010, namun PT.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan barang/Jasanomor : 050/492/BAHP/POKJA ULP/2011 tanggal 28 September 2011, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan barang jasa ULP Kabupaten Banjarnegara, denganhasil sebagai berikut :1. Peserta lelang diikuti oleh 29 perusahaan.2. Pemasukkan dan penawaran diikuti oleh 29 perusahaan.3. Methode Evaluasi menggunkan sistim gugur.4, Unsur unsur yang di evaluasi.5.

Wahana Mulia Bersama di Desa KalipelusKecamatan Purwanegara Banjarnegara dan diterima oleh ARIF NURDIN.Bahwa berdasarkan Keputusan Pokja Pengadaan Barang/Jasa KegiatanPengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana Penunjang Pembelajaran/AlatElektronik Nomor : 050/493/PTP/POKJA ULP/2011 tanggal 28 September 2011yang ditanda tangani oleh Arif Nurul Huda, ST selaku Ketua Pokja bahwa CV.Wahana Mulia Bersama dinyatakan sebagai Calon Pemenang Pertama kemudianoleh Terdakwa AGUS SUTIKNO selaku Pejabat Pembuat

Wahana MuliaBersama di Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Banjarnegara dan diterima olehARIF NURDIN.Bahwa berdasarkan Keputusan Pokja Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan PengadaanAlat Peraga Pendidikan dan Sarana Penunjang Pembelajaran/Alat Elektronik Nomor :050/493/PTP/POKJA ULP/2011 tanggal 28 September 2011 yang ditanda tanganioleh Arif Nurul Huda, ST selaku Ketua Pokja bahwa CV.

Pokja ULP yaitu ZUNUS ROSYADI Rp. 4.000.000,, (empat juta rupiah),VERIYANTO,ST Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), DEDIRESTIOKO Rp.2.000.000, (dua juta rupiah), BASUKI Rp.1.500.000, (satujuta lima ratus ribu rupiah), SUBUR SETIONO, ST Rp. 1.500.000,HIm. 18 dari 33 hlm.

Pokja ULP yaitu ZUNUS ROSYADI Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah),VERIYANTO,ST Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), DED!

BuktiP3 Fotokopi Surat Jawaban Sanggah atas Penetapan PemenangLelang Nomor : 16/POKJA 026PK/ULP/2017, tanggal 08 Juni2017 ;Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 91/G/2017/PTUNMDN4. Bukti P45.

Bukti T6Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 895.7/040/SPT/ULP/2017 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah ProvinsiSumatera Utara pada tanggal 04 Mei 2017 ;Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 0143/POKJA 026JK/2017 tanggal 06 Juni 2017 ;Fotokopi Surat Kelompok Kerja 026PK pada Dinas SumberDaya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi SumateraUtara Nomor : 0153/POKJA 026PK/2017 tanggal 06 Juni2017 ;Fotokopi Pengumuman pemenang Nomor : 0163/POKJA 026PK/2017 tanggal 06 Juni 2017

Bukti T 7 Fotokopi Surat Unit Layanan Pengadaan Provinsi SumateraUtara Kelompok Kerja (Pokja) 026PK pada Dinas SumberDaya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi SumateraUtara Nomor : 16/POKJA 026PK/ULP/2017 tanggal 08 Juni2017 ;8. Bukti T8 Fotokopi Print Out Jadwal Lelang Pembangunan sarana danprasarana MTQ Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Dairi;9. Bukti T9 Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor : 600/05/SPUPT.CKKJahe/2017 tanggal 03 Juli 2017 ;10.

Bahwa telah dilakukan pengumuman pemenang berdasarkan suratnomor : 0163/POKJA 026PK/2017 tanggal 6 Juni 2017 (vide bukti T4) ;5. Bahwa Penggugat mengajukan Sanggah berdasarkan Surat Nomor :023/PT.DCM/S/VV2017, tanggal 7 Juni 2017 yang ditujukan kepadaTergugat (vide bukti T6=P2) ;6. Bahwa Tergugat telah melakukan Jawaban Sanggah melalui surat nomor: 16/POKJA 026PK/ULP/2017, tanggal 8 Juni 2017 (vide bukti T7=P3) ;7.

Pokja (Tergugat in casu) tidak rinci menjelaskan ketidak sempurnaanJadwal Pelaksanaan Pekerjaan ;2.

BuktiT7UM.01.02/ULP.23/025 tanggal 14 Oktober 2017 perihalPenyampaian Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala UnitLayanan Pengadaan Kalimantan Tengah KementerianPekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Nomor: 014KPTS/ULP.23/2017tanggal 24 Agustus 2017 tentang Penugasan Kelompok Kerja(POKJA) PJN Wilayah Il Satuan Kerja Pelaksanaan JalanNasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran2018 dan ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Tengah

Surat Keputusan Nomor : 023/KPTS/ULP.23/2017 tanggal 14 oktober 2017 besertalampirannya;6.

Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP ;Menimbang bahwa ketentuan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang ETendering (TataCara ETendering) menyebutkan:Il. Aktivitas Pemilinan Metode ETendering yaitu2.

Pelaksanaan Pemilihan yaitua.2) Pemberian Penjelasan yaitu :a) Pemberian penjelasan dilakukan secara online tanpa tatap muka melaluiaplikasi SPSE;b) Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengandokumen pengadaan;c) Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansipertanyaan yang telah dijawab;Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim mencermati, Penggugatdinyatakan gugur karena evaluasi penawaran pada koreksi aritmatik nilai penawaranpada item

Dankeputusan yg dikeluarkan oleh Pokja tidak dapat diganggu gugat oleh Kepala ULP.

Persada Antar Nusa Nomor : 12 / PAN-JBI / IX / 2015 tanggal 23 September 2015 kepada Pokja Pengadaan pekerjaan Konstruksi Tim sedang I ULP Kabupaten Tebo

VEROST tidak mengajukan sanggahan bandingsehingga pada tanggal 16 Oktober 2015 terdakwa FIRDAUS, ST Bin SUARDIselaku Ketua Tim POKJA ULP Sedang menyampaikan hasil proses lelangtersebut kepada ULP dan mengusulkan agar CV.

Camat dalam wilayah Kabupaten Merangin Nomor : 330/105/POL.PP-LNMS/2018, April 2018 perihal Permintaan Data Satlinmas TPS Pilkada 2018;

Pokja ULP;Halaman 32 dari 207 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2021.

dalam Pokja ULP dan saudara Fahmi Tidore, ST.

Kelompok Kerja (Pokja) ULP padaKanwil Kementerian Agama Prov.

ULP selalu melakukan koordinasidengan anggota Pokja ULP;Bahwa jumlah Pokja ULP pada kementerian hanya 1 (Satu) sesuai denganpaket pekerjaan;Halaman 60 dari 207 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2021.