Fauzan Noor, luas tanah 19.500 meter persegi:Utara, lebar 65 meter berbatas dengan Jalan;10.11.Timur, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;Barat, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;Selatan, lebar 65 meter berbatas dengan Tonggak;(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor31/593.21/III/2003 yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);Atas nama Drs. H. A.

Fauzan Noor, luas tanah 19.500 meter persegi:Utara, lebar 65 meter berbatas dengan Jalan;Timur, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;Barat, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;Selatan, lebar 65 meter berbatas dengan Tonggak;(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor31/593.21/III/2003 yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);Atas nama Drs. H. A.

Ad. 12 di atas adalah dibuatkansecara benar dan sah menurut hukum;Menyatakan TergugatI dan Tergugatll dan Tergugatlll telah melakukanperbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad), sedangkan TergugatIV adalah perbuatan pemerintah yang melawan hukum (onrechmatigeoverheidsdaad);Menyatakan Surat Pernyataan atas tanah yang dibuatkan/diketahui olehTergugatIV dalam tahun 2008 secara melanggar hukum tersebut danmelapisi tanah yang dikuasai/dimiliki Penggugat tercantum pada nomor31 s.d 312 di atas yaitu atas

(vide Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor31/Pdt.G/2011/PN.P.BUN tertanggal 18 Juni 2012); Hal ini jelas sangatmengadaada dan tidak benar apabila Undangundang Nomor 24 Tahun1960 tentang PokokPokok Agraria disebutkan sebagai peraturanperundangundangan yang mengatur mengenai tanah (Agraria) atau dapatdikatakan sebagai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis karenaperaturan perundangan yang mengatur tentang tanah (Agaria) yang dikenaloleh seluruh warga negara Indonesia ialah UndangUndang

Fauzan Noor, luas tanah 19.500 meter persegi:e Utara lebar 65 meter berbatasan dengan Jalan;e Timur, panjang 300 meter berbatasan dengan Jainab Ibrahim;e Barat, panjang 300 meter berbatasan dengan Jainab Ibrahim;e Selatan, lebar 65 Meter berbatasan dengan tonggak;(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor31/593.21/III/2003 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan KumaiHulu);Atas nama Drs.H.A.

Putusan Nomor 164 K/TUN/2020Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor31/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 13 Agustus 2019, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya, dengan Putusan Nomor 239/B/2019/PT.TUN.SBY.

SBY tertanggal 19 November2019 juncto Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor31/G/2019/PTUN.SBY tertanggal 13 Agustus 2019;dan dengan mengadili sendiri ;Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat dan Tergugat IlIntervensi:Halaman 3 dari 6 halaman.

PU T U S ANNomor : 03/ Pdt.G/ 2011/PTA.PTK.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam persidanganmajelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara;PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, bertempat tinggal di KOTAPONTIANAK;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor31/SKK/M.NT & Ass/Pdt/2010/Ptk, tanggal 28Desember 2010 yang terdaftar dikepaniteraan

perkara (inzage) dengan surat masingmasing tertanggal 6 Mei 2019 dan 7 Mei 2019 2018;Halaman 6 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2019/PT SMGMenimbang, bahwa permintaan akan permohonan dalam tingkat bandingoleh Terdakwa dan PenuntutUmum telah diajukan dalam tenggang waktu dancara serta sayarasyarat yang ditentukan oleh Undangundang, makapermohonan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksadan meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31

memberatkan : Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasanperedaran Narkotika; Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;Halhal yang meringankan : Terdakwa mengakui perbuatannya ; Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum; Terdakwa sebagai perantara hanya mendapat ongkos sebagai kurir; Terdakwa masih dapat memperbaiki diridalam hidupnya bersama masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sepertitersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31/Pid.Sus/2019/PN Krg tanggal 2 Mei 2019 sekedar mengenai pidanayang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa HENDRIX SUMARNA Alias HENDRIX BinSUSILO WIYONO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;3.

dan mengadili perkara ini ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TinggiMataram tanggal 11 Nopember 2014 Nomor: 128 /PDT/2014/PT.MTR tentangpenetapan hari sidang ;Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19Agustus 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSumbawa Besar pada tanggal 2 September 2013 dalam Register Nomor31

tingkat pertama, olehkarena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat danmenguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum puladalam putusan ditingkat banding ;Menimbang bahwa, dengan demikian maka pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alin dandijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri,sehingga putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor31

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor31/PDT.G/2013/PN.SBB. tanggal 19 Juni 2014 yang dimohonkanbanding tersebut;3. Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar seluruh biayaperkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkatbanding ditetapkan sebesar Rp150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah);Halaman 9 dari 10 halaman put.

lahir, Padangsidimpuan, 28101994, Nik.1277012810940004, agama Islam, pendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak ada,tempat kediaman di Jalan Sudirman, Gang Mesjid, Lk.V,Kelurahan Wek Il, Kecamatan Padangsidimpuan Utara,Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar pihak Penggugat;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 18Januari 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor31

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G/2021/PA.Pspk dari Penggugat;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota PadangSidempuan utnuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam registerperkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);Hal. 5 dari 7 Hal. Pen.

Pada Tanggal 11 April 1984 Pemohon dengan Termohonmelangsungkan perkawinan yang dicatat Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri sesuaidengan Kutipan Akta Nikah Nomor31/31/IV/1984 Tanggal11 April 1984;. Setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohonbertempat tinggal rumah orangtua Termohon selama 2bulan kemudian pindah kerumah Kontrakan bersama 15tahun di Surabaya telah hidup rukun sebagaimanalayaknya suami istri ( ba'da dukhul ) namun belumdikaruniai keturunan ;.

tidakhadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagaiwakilnya meskipun telah dipanggil secara patut sertatidak ternyata bahwa ketidak hadiranya disebabkan suatualas an yang sah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusahamendamaikan dengan cara menasehati Pemohon namun tidakberhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohonyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan,Pemohon telah diajukan bukti surat berupa foto copyKutipan Akta Nikah Nomor31

Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan dengan SuratPerlawanan/Bantahan tertanggal 17 September 2018 yang telah didaftarkanHalaman 1 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPGdikepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Register Perkara Nomor31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme, telah mengemukakan halhal sebagai berikut:1.

Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini, yaitu sebesar Rp2.361.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh saturibu rupiah) secara tanggung renteng;Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme,tanggal 14 Februari 2019, Para Pembanding semulaPara Terlawan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Februari2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor1/Akte.Pdt/2019, yang dibuat oleh Panitera

(A.QUO ET BONO)Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Para Pembandingsemula Para Terlawan tersebut, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepadaHalaman 17 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPGKuasa Terbanding semula Pelawan pada tanggal11 April 2019, sebagaimanaternyata dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere;Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh ParaPembanding semula

Menghukum para terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini yaitu sebesar Rp. 2.361.000, (dua juta tiga ratus enampuluh satu ribu rupiah) secara tanggungrenteng.Bahwa hakim tidaklah Keliru) dan telah memutuskan perkara nomor31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme sangatlah sempurna oleh karena : Obyek tanah sengketa di beli dari bapak A.Beo Da Costa pada tahun1935,beli saat itu karena antara A.Beo Da Cost dan Fransiskus Iku Parera adalahlpar (kerang) dimana A.Beo Da Costa kawin dengan Dua Muda Parera

Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untukMenguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere Nomor31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme.2.

Pemohon I;Ismawati binti Ishak, umur 44 tahun, agama Islam, tidak bekerja,Pendidikan SD, tempat kediaman di DusunTelukjatidawang, Desa Teluk Jati Dawang, KecamatanTambak, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkaraint;Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat Permohonannya telahmengajukan Permohonan Isbat Nikah, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bawean dengan Nomor31

Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor31/Pdt.P/2020.PA.Bwn dari Pemohon;2.

Sus/2019telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriManado tanggal 21 Juni 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Ir.

Paulus lwo tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primairdan membebaskan Terdakwa Ir.

Paulus lwo terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31.

delapan puluh lima juta enam ratustujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) yangdilakukan oleh Terdakwa GUSTIKUMALA MASLYNA tersebut terkaitatau. termasuk dengan uang penjualan Obyek Sengketasebagaimana dimaksud dan atau tidak ada fakta hukum yangterungkap dalam persidangan bahwa tidak satu rupiahpun uang hasilpenjualan Obyek Sengketadimaksud telah digelapkan oleh GUSTIKUMALA MASLYNA.Bahwa, satusatunya yang menjadi alasan TERGUGAT dalammengajukan gugatan dalam perkara Perdata Nomor31

, pada hal sudah diketahuidan atau diakui sendiri sebelumnya oleh TERGUGAT bahwa ObyekSengketa dimaksud sudah dalam penguasaan dan atau sudahmenjadi milik PENGGUGAT.19.Bahwa, TERGUGAT mendalilkan upaya untuk melakukanpenyitaan atau pengosongan terhadap Obyek sengketa dimaksuddidasarkan pada Berita Acara Sita Jaminan Nomor31/BA.PDT.G/SJ/2011/PN.BTM jo Putusan Perkara Perdata TanggalHalaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT PBR20.21:22.03 April 2012 No. 31/PDT.G/2011/PN.BTM, namun dengan

Bahwa sehubungan dalil Gugatan Penggugat poin 1, yang menyatakanObjek yang disengketakan telah disengketakan telah diletakkan sitajaminan sesual Berita Acara sita jaminan Nomor31/BA.PDT.G/SJ/2011/PN.BTM, maka Tergugat akan meluruskansesuatu yang menurut fakta adalah benar.Bahwa fakta hukum, Objek yang disengketakan itu saat ini masihberstatus sebagai Sita Jaminan (menjadi Sita Eksekusi denganberkekuatan hukum tetap Putusan Nomor31/BA.PDT.G/SJ/2011/PN.BTM. tertanggal 03 April 2012.Terhadap Sita Jaminan

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat poin12 sampai dengan poin 22, yang membahas dan berkeberatan denganPutusan Pengadilan Negeri Batam yang telah berkekuatan hukumtetap.Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT PBRBahwa dalil Penggugat yan g membahas Putusan(i) Putusan PidanaNomor:403/PID/B/2010/PN.BTM. dan (ii) Putusan Perdata Nomor31/PDT.G/2011/PN.BTM., yang keduanya telah berkekuatan hokumtetap, dengan dibahas dalam perkara aquo adalah salah.Bahwa upaya keberatan

BahwaSita Jaminan yang telah diletakkan atas Objek yang disengketakantelah sah dan berharga melalui Putusan No.31/PDT.G/2011/PN.BTMyang inkracht, oleh karenanya Sita Jaminan tersebut adalah hokum itusendiri yang menjamin hakhak Tergugat dalam perkara Nomor31/PDT.G/2011/PN.BTM.Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT PBRBahwa perihal tidak menghadirkan Penggugat sebagai saksi dalamPerkara Pidana No.403/PID/B/2011/PN.BTM dan Perkara PerdataNomor 31/PDT.G/2011/PN.BTM, yang mana kedua

terikat lagi dengan surat kuasatersebut;Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan perkara olehPemohon sebelum hari sidang, tidak ada ketentuan yang melarang hal ini,setidaktidaknya dalam HIR dan RBg, dan berdasarkan asas bahwa Hakimharus berperan aktif dan asas Perdamaian, maka hakim patut menyarankanagar Pemohon tidak melanjutkan perkara dengan cara mencabutpermohonannya;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangantersebut di atas, pencabutan permohonan oleh Pemohon atas perkara nomor31

Mengabulkan permohonan Pemohon, pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G/2019/PA Thn;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yangdiperhitungkan hingga kini sejumlah Rp 201.000. (Dua Ratus Satu RibuRupiah);Demikian penetapan ini ditetapbkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1440 Hijriyah. olehkami H.

Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan NegeriSamarinda Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Smr tanggal 12 Agustus 2021 dansuratsurat lain yang berkaitan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor31/Pdt.G/2021/PN Smr tanggal 12 Agustus 2021 yang amarnya sebagaiberikut:1. Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat;2.

atau RBg, Undangundang RI Nomor2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangundangRI Nomor 49 tahun 2009, UndangUndang RI Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semulaKuasa Penggugat;Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 199/PDT/2021/PT SMR Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Samarinda Nomor31

Bahwa Para Pelawan sebagai Pihak dalam perkara Nomor31/Pdt.G/2011/PN.Bbs Jo. No. 139/Pdt/2013/PT.Smg Jo. 2790 K/Pdt/2013tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan PERLAWANAN sesuaidengan Yursprudensi MARI Nomor : 510 K/Pdt/2001 yang menyatakanbahwa ......... yang dapat mengajukan gugatan perlawanan ( Verzet )atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihakTergugat, pemilik, atau derden verzet .3. Bahwa tanah obyek sengketa seluas + 162 m?

dan 1 ( satu ) bangunanyang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 00164 atasnama SUMARNI Binti RIBUT yang terletak di Desa Pamulihan,Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dengan batas batas : Sebelah Utara : Tanahnya SEYUHal 3 dari 19 hal Putusan Nomor : 260/Pdt/2016/PT SMG Sebelah Timur : Tanahnya RASJA Sebelah Selatan :Tanahnya KUNDORO Sebelah Barat : Jalan DaerahYang telah diletakkan Sita Eksekusi berdasarkan Nomor31/Pdt.G/2011/PN.Bbs Juncto Nomor : 2/Pdt.Eks/2015/PN.Bbs adalahobyek

Bahwa berdasarkan putusan dalam perkara Nomor31/Pdt.G/2011/PN.Bbs Jo. No. 139/Pdt/2013/PT.Smg Jo. 2790 K/Pdt/2013Terlawan Il dan Terlawan Ill (dahulu Tergugat IV dan Tergugat V) adalahPihak yang telah melakukan ingkar janjiwanprestasi terhadap Terlawan (dahulu Penggugat ) ;9. Bahwa berdasarkan putusan dalam perkara Nomor31/Pdt.G/2011/PN.Bbs Jo.

Pasal 206 ayat (6) RBg ;13.Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak Tergugat ini diajukandengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Para Pelawanselain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar ( allgoedopposant ), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapatdijatuhnkan dengan amar dapat dijalankan terlebih dahulu ( uitvoerbaarbijvoorrad) ;14.Bahwa menurut hukum mengenai sengketa perdata dalam perkara Nomor31/Pdt.G/2011/PN.Bbs Jo.

Kota Ternate Selatan, Kota Ternat, selanjutnya disebutTermohon;Pengadilan Agama tersebut.Telanh membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telan mendengar keterangan Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 11Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate padahari Senin tanggal 18 Januari 2021 dengan register perkara Nomor31/Pdt.G/2021/PA.Tte telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagaiberikut :1.

Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara nomor31/Pdt.G/2021/PA.Tte dari Pemohon ;2. Memerintahkan panitera untuk mencatat Pencabutan Perkara tersebutdalam Register Perkara ;3. Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkarasejumlah Rp.419.000 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 Masehi, bertepatandengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs.

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp1.886.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Kemudian putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasindengan Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT BJM tanggal 13 September 2017dikuatkan dengan amar sebagai berikut:Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat:Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor31

kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal26 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar:Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor31

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor31/G/ 2018/PTUN.SBY. tanggal 30 Mei 2018 ; 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor157/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 11 Oktober 2018 tentangPenetapan Hari Sidang 54.

Memori Bandingtersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugatoleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan suratpemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 23 Juli 2018, yangpada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 31/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 30 Mei 2018 danmemohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untukmemutus sebagai berikut ;1.Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor31

tersebut diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Agustus 2011dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Terbanding tanpadihadiri oleh Kuasa Penggugat/PembandingAMenimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembandingmengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut denganAkta Permohonan Banding tertanggal 19 September 2011,permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadapihak Tergugat /Terbanding sesuai dengan SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor31

memori banding dari KuasaPenggugat/Pembanding tidak ada memuat halhal baru yangdapat melemahkan putusan tingkat pertama, sehinggaMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasandan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamadalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar,DEFTIMDANGAM uessssecseeenspertimbangan hukum tersebut diambil alih menjaditlpertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya dalam tingkat banding, sehingga putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor31

., Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) PengadilanHalaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID/2021/PT JAPNegeri Serui berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor31/Pid.B/2021/PN Sru tertanggal 18 Maret 2021;Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;Telah membaca dan mempelajari Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Jayapura Nomor 66/PID/2021/PT JAP tanggal 3 Juni 2021, berikutputusan dan berkas perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Serui Nomor31/Pid.B/2021/PN Sru tanggal 10 Mei 2021

Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00(dua ribu Rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor31/Pid.B/2021/PN Sru. tanggal 10 Mei 2021, amarnya adalah sebagai berikut:MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Anton Tonci Owai alias Anton tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanapenganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatifkedua Penuntut Umum;2.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serui tersebutPenuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Mel2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor31/Akta.Pid.B/2021/PN Sru, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telahdiberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mel2021;Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID/2021/PT JAPMenimbang

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor31/Pdt.G/2016/PN Olm., tanggal 29 Agustus 2016 yang dimintakanbanding tersebut;3.

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat bandingditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telahdiberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 23 Maret 2017, kemudianterhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor31/Pdt.G/2016/PN Olm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan