Peta Areal yangditetapkan untuk perkebunan kepala sawit PT.KBAS Skala 1 : 50.000 (Lampiran KeputusanBupati Ketapang Nomor : 143 Tahun 2009tentang Revisi Keputusan Bupati KetapangNomor 150 Tahun 2008 tentang Yin LokasiPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit danPabrik Pengolahan a.n.

Hutan KetapangIndustri skala 1 : 25.000 seluas + 173 Ha berada pada areal kerja UPHHKHT PT.Hutan Ketapang Industri;e Bahwa setelah ahli melakukan pengambilan titik koordinat lapangan dan trackingarea di lokasi pembibitan PT.

KBAS dengan menetapkanstandar teknis budidaya kelapa sawit, membuat proyeksi skala usaha dan produksiserta menetapkan standar kebutuhan tenaga kerja.

KBAS denganmenetapkan standar teknis budidaya kelapa sawit, membuat proyeksi skala usaha danproduksi serta menetapkan standar kebutuhan tenaga kerja.

Asas Bertindak Cermat (Principle of carefuleness)Bahwa Tergugat selaku penyelenggara pekerjaan lelang elektronikPaket Pekerjaan Lanjutan Renovasi Gedung Asrama A Lantai 2 MenjadiLantai 3 kode lelang 2253025 Tahun Anggaran 2013 hendaknya berlakucermat dan selalu berpijak pada peraturan perundangan yang berlakumengingat jelasjelas dalam pengumuman lelang elektronik tersebutmenyatakan jika peserta lelang adalah perusahaan dengan skala/tergolong perusahaan kecil (mengingat nilai proyek tersebut < Rp.2.500.000.000,00

Ketidak cermatanitulah yang mengakibatkan Penggugat II yang tadinya mengetahui jikaproyek pekerjaan tersebut hanya dikhususkan pada perusahaan skala/grede kecil merasa dirugikan mengingat Penggugat II merasa mampu 1414dan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya untuk melaksanakanproyek pekerjaan tersebut.Ketidak cermatan......Ketidak cermatan tergugat memenangkan PT Yang Andalan Utama(sebuah perusahan katagori non kecil) justru) membuktikan tidakdipenuhinya asas bertindak cermat sekaligus menunujukan

danKolusi dilingkungan kementerian Pendidikan mengingat PT YangAndalan Utama juga adalah pemenang sebelumnya dalam proyek PaketPekerjaan Lanjutan Renovasi Gedung Asrama B Lantai 2 MenjadiLantai 3 Tahun Anggaran 2013.Seharusnya bila panitia dan pejabat pembuat komitmen mampu menelitikategori peserta lelang secara seksama agar tidak merugikanperusahaan peserta lelang yang berkatagori perusahaan kecil, tentulahtidak mungkin terjadi ketidak cermatan hingga memenangkanperusahaan yang justru tergolong skala

pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya, adaperaturan dasar yang melandasainya).Selanjutnya mengingat Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkanTergugat dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata usaha negara sangatjelas dan nyata bila terbitnya surat Keputusan Tergugat Tersebutharuslah berdasarkan hukum positif yang sudah berlaku maupunketentuan lain yang sedemikian rupa demi menghindarkan kesewenangwenangan oleh seorang pejabat yang merugikan rakyat khususnyadalam hal ini pengusaha skala

/grede kecil untuk mendapatkanpekerjaan yang layak mengingat Tergugat telah memenangkanperusahaan skala/grade non kecil (PT Yang Andalan Utama) padapekerjaan Lanjutan Renovasi Gedung Asrama A Lantai 2 MenjadiLantai 3 kode lelang 2253025 Tahun Anggaran 2013 yang seharusnyadiikuti dan dimenangkan oleh bidang usaha skala/grede kecil.

UMK Jayapura pada tahun 2017 adalah sebesarRp2.783.935,00 Tergugat juga telah membuat struktur dan skala upahtahun 2017 yang mengacu pada UMK tahun 2017 kabupaten Jayapuraadalah Rp2.783.935,00;Bahwa Penggugat 2 atas nama Enggelina Moibia menerangkan bahwaPenggugat 2 adalah pegawai tetap Tergugat yang menerima upah terakhirtahun 2015 sebesar Rp2.193.000,00.

UMK Jayapura pada tahun 2015Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.SusPHI/2019/PN.Japadalah sebesar Rp2.258.790,00 Tergugat juga telah membuat stuktur danskala upah tahun 2015 yang mengacu pada UMK tahun 2015 kabupatenJayapura adalah 2.258.790,00;Bahwa stuktur dan skala upah yang dibuat oleh Tergugat yang mengacupada UMK tahun 2015 dan 2017 pada Kabupaten Jayapura merupakandasar bagi Tergugat untuk membayar upah minimum di tempat kerjaTergugat.

Sebagai perusahaan yang taat dan patuh pada perturanperundangundangan dan telah diaudit dan memperolehsertifikatInternational Sustainnability and Carbon Certification (ISCC), adalah tidakmungkin Tergugat membayar upah kepada setiap pekerja Tergugatdibawah upah minimum yang telah ditetapbkan oleh pemerintah KabupatenJayapura dan struktur dan skala upah yang dibuat oleh Tergugat sendiri;Berdasarkan hal tersebut diatas jelas dan terang bahwa Para Penggugattelah melakukan penyesatan atas pemberian informasi

dianggap telah termuat danterlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi satu bagianyang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalildalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dansetelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dengan aslinya dansebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda bukti T1 sampai dengan T16, yaitu sebagai berikut:1.10.11.12.13.Fotokopi sesuai dengan aslinya skala

dan SK upah PT Sinar Kencana IntiPerkasa tahun 2015, yang diberi tanda bukti T1;Fotokopi dari fotokopi skala dan SK upah PT Sinar Kencana Inti Perkasatahun 2016, yang diberi tanda bukti T2;Fotokopi sesuai dengan aslinya skala dan SK upah PT Sinar Kencana IntiPerkasa tahun 2017, yang diberi tanda bukti T3;Fotokopi dari fotokopi SK Gubernur Papua Nomor 400/445/tahun 2014tentang penetapan UMK dan UMSK Kabupaten Jayapura tahun 2015, yangdiberi tanda bukti T4;Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri

1 :500.000 (Lampiran Keputusan Menteri Pertanaian RINo.639/Kpts/Urn/9/1982 tanggal 1 September 1982), Peta KawasanHutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat SulawesiTenggara Skala 1 : 250.000.

(Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.465/Menhut1I/2011 Tanggal 9 Agustus 2011) dan Peta PerkembanganPengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara SampaiDengan Tahun 2017 Skala 1 : 250.000 (Lampiran keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No.

NPM)pada Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di ProvinsiSulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1 : 250.000(Lampiran keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.8115/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/II/2018 Tanggal 23 November2018) dengan menggunakan aplikasi Arcgis 10.3 pada BalaiPemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari bahwa titiktitik Sudut dan polygon lokasi Bukaan Tambang PT. Natural PersadaMandiri (PT.

Natural Persada Mandiri) pada Peta PerkembanganPengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara SampaiDengan Tahun 2017 Skala 1 : 250.000 (Lampiran keputusan MenteriLingkungan Hidup dan = Kehutanan No.

Hasil overlay danpenelaahan tersebut telah dituangkan dalam Peta Hasil Pengecekan LapanganPT Natural Persada Mandiri dengan Skala 1 : 50.000;Menimbang, bahwa areal penambangan Terdakwa masuk dalamkawasan hutan lindung berdasarkan hasil ploting titik koordinat ke dalam PetaPerkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggarasampai dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000 sesuai keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Fery Skala Apria Bin Zaenudin Romania) terhadap Penggugat ( Siti Umayah Binti Achmad Abdul Patah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat tanahSareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil, dan KAWIDJAJA HENRICUSANG Alias ANGKAHONG serta DR.

DENISUSANTO Bin HERMANTOBahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik Kejari Bogor.Halaman 175 dari 419Putusan No. 42/Pis.Sus/TPK/2016/PN.BadgBahwa saksi adalah anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pada KantorKoperasi dan UMKM Kota Bogor tshun 2014; dan tugas Tim PengadaanTanah Skala Kecil adalah salah satunya menetapkan besarnya ganti rugi atasyang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.Bahwa diantara tugas Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil tersebut yangberkaitan langsung dengan tugas saksi

Selanjutnya Rapat Tim Skala Kecil Pengadaan Lahan untuk Relokasipedagang kaki lima eks.

M.A.Salmun pada Kantor Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota BogorTahun 2014.Bahwa Tim pengadaan tanah skala kecil pasar umum sebagai relokasipedagang kaki lima eks. M.A. Salmun pada Kantor Koperasi Dan UsahaMikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun 2014 tersebut diketuai oleh KepalaKantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor.Bahwa tugas saksi selaku anggota tim pengadaan tanah skala kecil yaitu :a.

diri.Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabusabutidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment dari Tim Assesment TerpaduPropinsi Bali Nomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016yang dalam kesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni RasmanaPutra terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina(sabhu) secara rekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan sertaterindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

Metamfetamina)dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UndangundangNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secararekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibatdalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

Metamfetamina) dan terdaftar dalamGolongan I nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secararekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibatdalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

Metamfetamina) dan terdaftar dalam15Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secararekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibatdalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun, berdasarkan SuratHal. 21 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017Keputusan Nomor 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umumsebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun padaKantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor TahunAnggaran 2014, dengan susunan :I. KetuaIl. SekretarisHl.

,Ph.D. bin BOB ADNAN selakuAppraisal bersamasamadengan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Ketua Tim PengadaanTanah Skala Kecil/PA/PPK/Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor,R. IRWAN GUMELAR, S.STP. selaku Camat Tanah Sareal/PPATS/AnggotaTim Pengadaan Tanah Skala Kecil, dan KAWIDJAJA HENRICUS ANG aliasANGKAHONG serta DR.

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun, berdasarkan SuratKeputusan Nomor 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umumsebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun padaKantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor TahunAnggaran 2014, dengan susunan :I. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan UsahaMikro Kecil Menengah Kota Bogor ;I.

Nomor 1012 K/PID.SUS/2017 selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil bersamasama denganR. IRWAN GUMELAR, S.STP., KAWIDJAJA HENRICUS ANG aliasANGKAHONG selaku pemilik tanah, serta DR. BIMAARYA dan USMARHARIMAN serta Drs.

tidak maumendengarkan nasehat yang Penggugat berikan, Tergugat dalammengambil keputusan rumah tangga hanya mengikuti pemikiran Tergugatsendiri, walaupun Penggugat sudah memberikan masukan, Tergugat tidakmau melaksanakannya, seperti ketika Tergugat menggarap ladang denganmenggunakan uang pinjaman, Penggugat mengingatkan untuk menggarapladang menyesuaikan dengan uang yang dipinjam sehingga bisamendapatkan hasil yang mencukupi termasuk untuk membayar hutang,sementara Tergugat menggarap ladang dengan skala

Tergugat menggarap ladangdengan skala melebihi uang yang dipinjam sehingga Tergugat harusmenambah lagi pinjaman karena hasil yang didapat dari ladang tidakmencukupi untuk membayar hutang; Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi.

dalam mengambil keputusan rumah tangga hanyamengikuti pemikiran Tergugat sendiri, walaupun Penggugat sudahmemberikan masukan, Tergugat tidak mau melaksanakannya, sepertiketika Tergugat menggarap ladang dengan menggunakan uangHalaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 225/Padt.G/2018/PA.PPpinjaman, Penggugat mengingatkan untuk menggarap ladangmenyesuaikan dengan uang yang dipinjam sehingga bisa mendapatkanhasil yang mencukupi termasuk untuk membayar hutang, sementaraTergugat menggarap ladang dengan skala

Skala Desa Sei. LimbatKab.

Skala Desa Sei, Limbat Kab.

Skala Desa Sei. Limbat Kab.

Terdapat nyeri tekan dengan skala berat teratasidengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktivitas.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2)KUHPidana.Subsidair:Bahwa Terdakwa UMBU SORU DETANG Als.

Terdapat nyeri tekan dengan skala berat teratasidengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktivitas.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)KUHPidana.Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN WkbMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telahmemahami dan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Terdapat nyeri tekan dengan skala berat teratasiidengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktifitas;Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN WkbMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Sehubungan masalahpenganiayaan terhadap seseorang pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020,sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Kampung Lolajangi, Ds. Anakalang,Kec. Katikutana, Kab.

Terdapat nyeri tekan dengan skala beratteratasii dengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktifitas;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat(2) KUHP

Terdapat nyeri tekan dengan skala beratteratasii dengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktifitas;Menimbang, Dengan demikian unsur penganiayaan mengakibatkanluka berat telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2)KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan primer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah

Berdasakan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat skala 1 :100.000 SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 422/Kpts11/1999 tanggal 15 Juni 1999 ;2. Hasil Pembacaan Lintang Geografis pada Peta Kawasan Hutan tersebutdi atas, TKP termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Pasaman ;3. Di tempat kejadian peristiwa ditemukan :a. Hutan yang telah diimas dan sebagian kayu ditebang seluas lebihkurang 7 (tujuh) ha. ;b.

Dan perkaraperkara yang Jaksa/Penuntut Umum sebutkan di atasadalah skala prioaritas dari pemerintahan dan juga aspirasi yangberkembang dimasyarakat di mana masyarakat sangat geram sekalidengan tindak pidana kehutanan, sehingga dengan dibebaskan kasusTerdakwa MARDIANTO pgl.

CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selakuKoordinator BKM Sukakarya belum pernah menyiapkan maupunmenyerahkan LKPP 100% dan mengajukan secara tertulis kepadaPPK NUSP2 Kota Sukabumi untuk dilakukan proses serah terimapekerjaan Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun 2017 Siklus tersebut. Akan tetapi semua hasil pekerjaan pembangunan infrastrukturdalam Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2017 SiklusIl di Kelurahan Sukakarya sudah diserahterimakan oleh saksi TAUFIKKUROCHMAN Bin M.H.

NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2018 Siklus I.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua dan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran

Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2016 Siklus dan Siklus II.1 (Satu) bundel dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SuratPerintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2017 Siklus dan Siklus II.1 (Satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2018 Siklus I.1 (Satu) bundel

Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua dan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2016.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2017.Halaman 154 dari 175 Putusan Nomor 24/TIPIKOR/2020/PT.Bdg109.110.111.112.113.114.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2018.1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Walikota SukabumiNomor

Karena itu setiap kemudahan dalam bidangperpajakan jika benarbenar diperlukan harus mengacu padakaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidakmenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahantersebut.Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnyauntuk memberikan fasilitas perpajakan yang benarbenardiperlukan terutama untuk berhasilnya sektorsektor kegiatanekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorongperkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya

Termasuk dalam kelompok barangperkebunan adalah Tandan Buah Segar (TBS) yangdihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit;Dalam Permentan Nomor 26 Tahun 2007 telah diaturbahwa industri perkebunan kelapa sawit mencakupbeberapa pelaku yaitu pekebun yang merupakanperorangan warga negara Indonesia yang melakukanusaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapaiskala tertentu serta Perusahaan perkebunan yang terdiridari perorangan warga negara Indonesia atau badanhukum yang didirikan menurut hukum Indonesia

Putusan Nomor 1777/B/PK/PJK/2016perkebunan dengan skala tertentu. Adapun yang dimaksuddengan skala tertentu usaha perkebunan didasarkan padaluasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja,modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memilikiizin usaha.

Dengan demikian dapat dimaklumi apabiladalam industri perkebunan kelapa sawit selain pelakuusaha berupa perusahaan perkebunan yang termasukskala besar juga meliputi pelaku usaha perorangan ataubadan usaha lain dengan skala usaha yang lebih kecil;Berdasarkan uraian pada huruf c di atas dapat diketahuibahwa PP Barang Strategis berlaku untuk semua pelakuusaha yang menghasilkan barang yang bersifat strategis,dalam hal ini termasuk pelaku dalam industri perkebunankelapa sawit baik dalam skala besar ataupun

Dalamhal ini berarti pula bahwa aturan dalam PP Barang strategisjuga tidak membedabedakan skala usaha, sehingga baikpelaku usaha bermodal besar yang melakukan kegiatanusaha terpadu (integrated) ataupun pelaku usaha lain yangterdiri dari perorangan atau perusahaan dengan skala lebihkecil dan melakukan usaha yang tidak terpadu (nonintegrated), samasama harus tunduk pada aturan dalamPP dimaksud;Sejalan dengan penjelasan pada huruf a, maka selisihpositif antara pajak atas output dan kredit pajak atas

onslaagten van rechtvervolging) dan/atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 39/G/2013/ PHI.PBR.tanggal 16 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI : Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterimaDALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat struktur dan skala

Bahwa sesuai dengan pertimbangan Judex Facti sebagaimana tersebut pada angka3.1 di atas, Judex Facti telah salah dalam mempertimbangkan dan menafsirkanketentuan hukum yang berlaku karena apabila didalam suatu perusahaan tidak adastruktur dan skala upah yang berlaku diperusahaan, tidak adanya perjanjian kerja danatau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang mengatur tentang hakdan kewajiban dan syaratsyarat kerja maka seharusnya Judex Facti didalam amarputusannya membuat struktur dan

skala upah yang berlaku secara umum untukseorang direktur utama dan tidak membuat putusan yang mengambang dan tidakmempunyai kepastian hukum sebagaimana amar putusan dalam perkara a quo;.

SKSHHK sebagaimanadimaksud untuk menyertail pengangkutan : kayu bulat dari TPK Hutan,TPK Antara, TPTKB dan industri primer; kayu olahan berupa kayugergajian, veneer dan serpih dari industri primer.Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaKawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, sebagaiberikut: KoordinatNo Lintang Utara Bujur Timur1 N 0125.905 E 10157.0682

N 0125.900 E 10157.0683 N 0125.980 E 10157.1534 N 0125.993 E 10157.160 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titikk 3

SKSHHK sebagaimanadimaksud untuk menyertai pengangkutan : kayu bulat dari TPK Hutan,TPK Antara, TPTKB dan industri primer; kayu olahan berupa kayugergajian, veneer dan serpih dari industri primer.Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaKawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, sebagaiberikut: KoordinatNo Lintang Utara Bujur Timur1 N 0125.905 E 10157.0682

N 0125.900 E 10157.0683 N 0125.980 E 10157.1534 N 0125.993 E 10157.160 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN BIs250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2),

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi

pangaBahwa kegiatan peredaran pangan jenis nijin edar tidak ada jaminan mutu keamanan daribentuk minuman jenis arak yang mengandungk produksi maupun distribusi dari badan POM ;inuman arak bali untuk diperdagangkan kepadalegiatan melawan hukum karena selain tidak adaberupa ijin edar juga tidak punya iin distribusihm Perda Nomor 4 Th 2011 dan perbup No.dan pengawasan peredaran minuman beralkoholnh sebelum produk diedarkan harus mendapatkanijin edar /registrasi yakni berupa nomor MID/ML untuk produk skala

besar / high risk danPIRT untuk skala kecil / low risk tujuannyal Bahwa dalam mengedarkan produk panmengandung alkohol harus terlebih dahuluyuji bacteriologis sebagaimana persyaratarproduk terjamin ;4.

Bahwa dalam mengedarkan produksi pangan sebelum produk diedarkan harus mendapatkan ijinedar /registrasi yakni berupa nomor MD/ML untuk produk skala besar / high risk dan PIRTuntuk skala kecil / low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu keamanan ; Bahwa dalam mengedarkan produk pangan terutama yang high risk seperti minumanmengandung alkohol harus terlebih dahulu dilakukan uji labolarorium berupa uji kimia dan ujibacteriologis sebagaimana persyaratan mendapatkan ijin edar tujuannya adalah

Kebang Kab.Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telahdilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH WilayahI Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I.

. : SK.579 / Menhutll /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi SumateraUtara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsiKawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKHWilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

diketahui terdapat aktifitas hilirmudik kendaraan truktruk besar dalam jumlah banyak yang berlangsungsejak pagi hari sampai dengan malam hari, disamping itu juga diketahuibahwa didalam area perusahaan TERGUGAT terdapat alatalat beratsejenis roller yang difungsikan untuk pengerasan dan atau pemadatantanah;Bahwa selama TERGUGAT menjalankan aktifitas usahanya denganmengoperasikan truktruk besar maupun alatalat berat keluar masuk dariarea perusahaan TERGUGAT seringkali menimbulkan getarangetaran,debu dalam skala

aktiitas tersebut dilakukan pada malam hari;Bahwa pada tanggal 11 Januari 2015, sekitar pukul 13.30 WIB, yakni saatTERGUGAT melakukan pengerasan dan atau pemadatan tanah di lokasiperusahaan TERGUGAT dengan menggunakan alat berat sejenis roller,sehingga menimbulkan getaran dan atau goncangan yang sangat besarhingga sampai rumah PENGGUGAT yang mengakibatkan tembok, padabangunan rumah PENGGUGAT khususnya pada tembok bagianbelakang, tembok ruang tengah, dan tembok kamar tidur, mengalamiretakretak dengan skala

Kerugian Immateriil :Timbulnya kerugian yang disebabkan karena terganggunyakenyamanan dan ketentraman hidup PENGGUGAT besertakeluarga di dalam rumah akibat dari kKeadaan yang selalu PENGGUGAT terima selama TERGUGAT masih menjalankan aktifitasusahanya yang seringkali menimbulkan debu dalam skala besar,getarangetaran, dan bau menyengat, beserta kebisingankebisingan yang terjadi sepanjang hari mulai dari pagi hari hinggamalam hari, hal tersebut tentunya akan memberi dampak burukbagi kesehatan PENGGUGAT

perkiraanseakanakan dia sendiri telah mengalami kerugian seperti yangdisebutkannya itu yakni : KERUGIAN NILAI Penggugat mengalami kerugian secara imateriil Rp. 400.000.000, Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 37/Pdt./2016/PT TJK.13 akibat Timbulnya kerugian yang disebabkankarena terganggunya kenyamanan danketenttaman hidup PENGGUGAT besertakeluarga didalam rumah akibat dari keadaan yangselalu PENGGUGAT terima selama TERGUGATmasih menjalankan = aktifitas usahanya yangseringkali menimbulkan debu dalam Skala

Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa SipagabuKecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yangtelah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiranKeputusan Menteri Kehutanan R.I.