melakukan perbuatan itu;eonoennee= Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandungpengambilan bagian atau penyertaan khususnya kaitannya dalam perkara iniadalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang telah terumus secara jelasdan tegas tentang kualitas keikutsertaan Terdakwa atau kualifikasi bentukpenyertaan yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalammewujudkan suatu tindak pidana;eonnennn= Menimbang, bahwa penyertaan (deelneming aan strafbare feiten) berartiturut sertanya

Orang yang mengamatamati, danturut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetapmerupakan pelaku bersama (vide: Dr.Lenden Marpaung, SH,halaman 91);Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorangatau lebin pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalamtindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur danmeluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih salingkait mengkait;Menimbang, bahwa

Tbkatau kurang hatihatinya, Apabila Pasal 1366 KUHPerdata dikaitkan denganikut sertanya Tergugat IV, Tergugat V, dalam =memproses,menandatangani dan menerbitkan suratsurat yang menyebabkan terjadinyatumpang tindin tanah diatas tanah obyek aquo, dapat dikatagorikankedalam Karena kelalaian atau kurang hatihatinya menimbulkan kerugianpada orang lain, sehingga Penggugat juga dapat menuntut ganti rugi kepadaTergugat IV, dan Tergugat V;. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat.

Orang yang mengamatamaiti,dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan,tetap merupakan pelaku bersama (vide : Dr.Lenden Marpaung, SH, halaman91); Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana,yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secarasistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait ;Menimbang,

) bidangtanah Sertipikat Hak Milik secara membeli dari orang lain, yang membuktikanmereka adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi secara hukum;Sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagaiberikut : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1230 K/Sip/1980, yangmenyatakan : Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindunganhukum; Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4 K/SIP/1958 tanggal 19Desember 1958 yang menyatakan Bahwa ikut sertanya

1458 KUHPerdata);Bahwa segala peralihnan hak, baik secara ganti rugi, pelepasan hak dan jualbeli terhadap terhadap obyek sengketa perkara a quo adalah sah danmempunyai kekuatan hukum, berdasarkan Judex Factie, BuktiBukti, alasanHalamanPutusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap12.353.alasan hukum yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut: Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRI Nomor : 4 K/SIP/1958 tanggal 19 Desember 1958 yang menyatakanBahwa ikut sertanya

(pasal 1457, 1458 KUH Perdata);Menimbang, bahwa segala peralihan hak, baik secara ganti rugi,pelepasan hak dan jual beli terhadap objek terperkara adalah sah danmempunyai kekuatan hukum, karena dengan ikut sertanya Kepala Desa dalamjualbeli tanah bukanlah syarat mutlak dalam Hukum Adat, tetapi hanya suatufaktor yang meyakinkan bahwa jualbeli yang bersangkutan adalah sah dan jualbeli menjadi sah apabila telah memenuhi syaratsyarat dalam KUH Perdata atauHukum Adat secara riil dan kontan diketahui oleh

Pada awal penunjukkan Provinsi Riau sebagai penyelenggaraeven PON, kondisi riil sarana dan prasara penunjang peyelenggaraanPON tersebut sangat minim dan terbatas, sehingga pemerintahProvinsi Riau beserta jajarannya mengajak ikut sertanya partisipasiswasta agar kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Riausebagai penyelenggara PON berhasil dengan sukses ; Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Gubernur Riau berdasarkanKeputusan Presiden Nomor : 110/P Tahun 2008, tanggal Tanggal 13Nopember 2008 tentang

Orang yang mengamatamaii,dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan,tetap merupakan pelaku bersama (vide : Dr.Lenden Marpaung, SH, halaman91); Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana,yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secarasistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait ;Menimbang,

melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimanaterurai diatas yang relevan dan memiliki koneksitas dalam rangkamempertimbangkan unsur ini telah terungkap sebagai berikut : Bahwa pada awal penunjukkan Provinsi Riau sebagai penyelenggara evenPON XVII Tahun 2012, kondisi riil sarana dan prasara penunjangpenyelenggaraan PON sangat minim dan terbatas, sehingga pemerintahProvinsi Riau beserta jajarannya mengajak ikut sertanya

Orang yang mengamatamati,dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan,tetap merupakan pelaku bersama (vide : Dr.Lenden Marpaung, SH, halaman91); Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana,yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secarasistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, makaperan seseorang atau lebih saling kait mengkait ; Menimbang,

Orang yang mengamatamati,dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan,tetap merupakan pelaku bersama (vide : Dr.Lenden Marpaung, SH, halaman91); Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana,yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secarasistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait ;Menimbang,

ROSYID HUDOYO, MT tidakdapat dipisahkan dari keterlibatan dan turut sertanya peran Terdakwaselaku rekanan sekaligus Komisaris PT. HARMONYINTERNATIONAL TECHNOLOGY.Bahwa Terdakwa menjadi Komisaris PT. HARMONYINTERNATIONAL TECHNOLOGY berdasarkan Akte Notaris Nomor6 tanggal 7 Oktober 1999 sebagaimana dirubah terakhir dengan AktaNotaris nomor 01 tanggal 02 Maret 2010. Kedudukan Terdakwaselaku Komisaris PT.

terjadinya penyimpangan tersebut diatas Negara mengalami kerugiansebesar Rp. 613.941.160, (enam ratus tiga belas juta Sembilan ratus empat puluhsatu ribu seratus enam puluh rupiah).Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Dapat MerugikanKeuangan Negara Atau Perekonomian Negara telah terpenuhi dan terbukti;Ad.4 Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan PerbuatanTtu;Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dijunctokan adalahmengatur tentang turut serta (Deelneming), yaitu turut sertanya

., adalah turut sertanya seorangatau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana, jadi suatu tindakpidana yang dilakukan oleh banyak orang yang dilakukan secara bersama sama dengan waktu bersamaan dan niat yang sama pula dalam melakukantindak pidana tersebut;Menimbang bahwa pengertian yang melakukan perbuatan (Dader,Plegen) adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindakpidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud;Menimbang bahwa unsur yang menyuruh

Dengan memasukkan unsur"mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat" maka ingin ditunjukkan bahwamasyarakat diharapkan peran sertanya di dalam pemberantasan korupsisebagaimana telah diatur di dalam Bab V Peran Serta Masyarakat UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yangmengatur secara khusus hak dan kewajiban masyarakat terhadap kinerja lembagapenegak hukum dalam pemberantasan korupsi.

didalam mewujudkan suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa didalam suatu tindak pidana yang mengandungpengambilan bagian atau penyertaan khususnya kaitannya dalam perkara iniadalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang telah terumus secara Jjelasdan tegas tentang kualitas keikutsertaan Terdakwa atau kualifikasi bentukpenyertaan yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa didalam mewujudkan suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa penyertaan (dee/neming aan strafbare feiten) berartiturut sertanya

didalam mewujudkan suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa didalam suatu tindak pidana yang mengandungpengambilan bagian atau penyertaan khususnya kaitannya dalam perkara iniadalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang telah terumus secara Jjelasdan tegas tentang kualitas keikutsertaan Terdakwa atau kualifikasi bentukpenyertaan yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa didalam mewujudkan suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa penyertaan (dee/neming aan strafbare feiten) berartiturut sertanya

ajaran turut sertasebagaimana dalam Pasal 55 KUPH Pidana digunakan, pelajaran umum turutserta dibuat untuk membuat pertanggungjawaban mereka yang berperanmelakukan peristiwa pidana biarpun perbuatan mereka sendiri tidak memenuhiseluruh unsur / anasir peristiwa pidana (delik) tersebut, yang artinya biarpunperbuatan mereka tidak memuat semua anasir anasir peristiwa pidana merekamasih juga bertanggung jawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannyaatas terjadinya suatu tindak pidana karena tanpa turut sertanya

., selaku Pimpinan Divisi Umum tidak ada tugas dankewenangannya atau turut sertanya dalam pembuatan HPS(Harga Perkiraan Sendiri) tersebut, dan juga tidak adakewenangan dalam menentukan CV.

Orang yang mengamatamati, dan turut membuat rencana, namuntidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (vide :Dr.Lenden Marpaung, SH, halaman 91); Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebihpada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalam tindak pidanakorupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, serta semakincanggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait ; Menimbang,

Orang yang mengamatamati, dan turut membuat rencana, namuntidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (vide :Dr.Lenden Marpaung, SH, halaman 91); Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebihpada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalam tindak pidanakorupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, serta semakincanggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait ; Menimbang,

kontrak yang sebelumnyaBahwa benar disampaikan calon pemenang diundang dilakukan nogosiasi danterjadi kesepakatan sebesar Rp.431.000.000.000, jangka waktu penyerahanmaterial GT 2.1 selama 169 hari GT 2.2 237 hari , pelaksanaan pekerjaan GT 2.1dan GT 2.2 65 hariHalaman 200 dari 294.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 42/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn.Bahwa benar hasil anwyzing RKS terkjadi perubahan mengenai SAP dan TIN ,masalah beberapa komentar dari Siemens dan mapna yaitu ada kejadianSiemens keberatan ikut sertanya

Namun, turut sertanya Tergugat 14 sendiri tidak cukupuntuk memberikan yurisdiksi di Pengadilan Negeri Bengkalis. Hal inikarena Tergugat 14 tidak seharusnya menjadi Tergugat, tetapi hanyaTurut Tergugat. Hal tersebut akan dijelaskan dibawah ini.. Pada dasarnya, Tergugat 14 dan Tergugat 15 tidak memilikihubungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap tanggungjawab hukum atas perbuatan melawan hukum yang sebagaimanayang telah dituduhkan oleh TERMOHON' KASASI.

Orang yang mengamatamati,dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan,tetap merupakan pelaku bersama (vide : Dr.L.enden Marpaung, SH, halaman91); Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana,yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secarasistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait ;Menimbang,

dikalkulasikansecara keahlian dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkantetapi sematamata mengacu pada usulan taksasi biaya sewa mobil dinas PT.Bank Sumut yang tercantum dalam memorandum Nomor : 931/DUMRT/MM/2013tanggal 16 April 2013 tersebut diatas, menurut hemat Hakim ketua majelis hal itubukanlah kesalahan Terdakwa Irwan Pulungan , karena berdasarkan faktafaktadi persidangan' terbukti bahwa Terdakwa lIrwan Pulungan selaku PimpinanDevisi Umum tidak ada tugas dan kewenangannya atau turut sertanya