Ditemukan 2230 data
HASAN AFIF MUHAMMAD SH MH
Terdakwa:
SUPRIANTO, SP
103 — 29
Bina Mitra Cemerlang, untuk tahun 2010 dan tahun 2011, Negaramengalami kerugian sebesar Rp768.664.000,00 (Tujuh ratus enam puluhdelapan juta enam ratus enam puluh empat juta rupiah);Bahwa pajak yang tidak disetor terdakwa adalah pajak Tahun 2010 dantahun 2011;Bahwa Penyidikan dilakukan tahun 2017 karena harus ada dahulu buktipermulaan dan dimungkinkan dilakukan Penyidikan tahun 2017;Bahwa Sistem perpajakan di Indonesia mempunyai ciri dan coraktersendiri yaitu self assessment yang diatur dalam Undangundang
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
ASEP RACHMAT, SE.
198 — 168
Yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai Pasal 1angka 11 UU KUP adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untukmelaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atauHalaman 73 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utrbukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban; sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan.Dalam kaitannya dengan prinsip self assessment system dalam tata caraperpajakan di Indonesia, dapat dijelaskan bahwa setiap Wajib Pajak
127 — 28
Kewajiban Perpajakan maka WP harus dilindungi,sehingga yang harus diminta kepada WP adalah uang WP nya jika sudah membayarmaka tidak boleh dilakukan upayaupaya lain lagi;Bahwa sebelum masuk buper maka pejabat atau pegawai pajak harus memberikanhimbauan kepada WP yang dinamakan tahap administrasi baru melangkah kepadapemanggilan, dan pembetulan baru keluar surat ketetapan pembayaran pajak yangkurang kepada WP untuk membayar pajakBahwa jika masih ada kekurangan makaharus berdasarkan perhitungan system self
before the law namun pertanggungjawaban pidana WPadalah denda administrasi, denda bunga atau pidana, sedangkan pertanggujawabanfiskus adalah secara individual sehingga hukumannya bisa diupayakan penjarasedangkan untuk WP penjara adalah ultimum remedium;Bahwa dihubungkan dengan pendapatan penerimaan negara maka sidang bisamemutuskan bahwa wajib pajak telah melakukan kewajibannya sehingga wajibpajak seyogyanya tidak dapat diproses namun terhadap fiskus diproses korupsi;Bahwa dihubungkan dengan sistem self
132 — 50
harus diminta kepada WP adalah uang WP nyajika sudah membayar maka tidak boleh dilakukan upayaupaya lain lagi;Bahwa sebelum masuk buper maka pejabat atau pegawai pajak harusmemberikan himbauan kepada WP yang dinamakan tahap administrasi barumelangkah kepada pemanggilan, dan pembetulan baru keluar suratketetapan pembayaran pajak yang kurang kepada WP untuk membayarpajakBahwa jika masih ada kekurangan maka harus berdasarkanHalaman 117, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pstperhitungan system self
before the law namun pertanggungjawaban pidanaWP adalah denda administrasi, denda bunga atau pidana, sedangkanpertanggujawaban fiskus adalah secara individual sehingga hukumannyabisa diupayakan penjara sedangkan untuk WP penjara adalah ultimumremedium;Bahwa dihubungkan dengan pendapatan penerimaan negara maka sidangbisa memutuskan bahwa wajib pajak telah melakukan kewajibannyasehingga wajib pajak seyogyanya tidak dapat diproses namun terhadapfiskus diproses korupsi;Bahwa dihubungkan dengan sistem self
ZAHRI AENIWATI , SH
Terdakwa:
JOKO BUDISUSILO
257 — 106
Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai denganfungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasanterhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yangdigariskan dalam peraturan perundangundangan perpajakan;Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakankegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan,membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment),sehingga melalui sistem ini administrasi
Karena ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment. Hal ini merupakanmekanisme yang berlaku sesuai ketentuan Pasal Pasal 10 ayat (1) jo.
DEDI IRAWAN, SH.,M.Kn.,MH
Terdakwa:
HERLINA ISKANDAR
403 — 414
Mark up dilakukan agar pelunasan dari LPDB tidakperlu ada Self Financing dari KIP PLN.3) Pejabat Bank (Zul Akmal Syafei) menyusun MRP tidakmemberikan Informasi yang sebenarnya terkait jJumlah pinjaman KIPHal. 135 dari 203 Hal. Putusan No. 444 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Brt.PLN dan kualitas pembiayaan KIP di PT. Buana Finace TBK.
Teknopreneurs), dimanaMark Up dilakukan agar pelunasan dari Lembaga Pembiayaan Dana BergulirKemenkop tidak perlu ada Self Financing dari KIP PLN.; Bahwa Saksi ZUL AKMAL SYAFE!
631 — 316
Bank Maybank SyariahIndonesia sebagai berikut:Pada bulan Januari 2018, Pemegang Saham PengendaliPENGGUGAT akan melakukan Self Liquidation terhadap PT.Bank Maybank Syariah Indonesia, yang kemudian berubahmenjadi proses akuisisi oleh Investor;Telah terjadi kKesepakatan jual beli antara Sellers (Maybank &PT.
Aboebakar mengirimkanemail kepada Karyawan pada tanggal 23 Mei 2019 yang berisiPenyampaian Ringkasan Informasi yang telah disampaikanpada seluruh karyawan pada 21 Mei 2019 sehubungan denganproses akuisisi terhadap PT Bank Maybank Syariah Indonesiasebagai berikut:e Pada bulan Januari 2018, Pemegang Saham PengendaliPENGGUGAT akan melakukan Self Liquidation terhadap PT.Bank Maybank Syariah Indonesia, yang kemudian berubahmenjadi proses akuisisi oleh Investor;Halaman 73 dari 227 Putusan Nomor 47/Pdt.SusPHI
110 — 15
YUHANIDU).e Sebelan Timur berbatasan dengan tanah LORONG(bukan AUDRIYANTO)Dengan demikian gugatan Penggugat kabur (abscur libel) dan karenanyacukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima secara bulat dankeseluruhan self ing dengan ketentuan hukum yang dituangkan dalam putusantetap Mahkamah Agung RI. Nomor 447 K/ SIP/ 1976, tanggal 20 Oktober 1976,berbunyi:"Gugatan tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara kerena adanyakekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima.B.
1.M. HERI OKTA SAPUTRO, S.H
2.Ganda Nahot Manalu, SH
3.AHMAD HABIBI MAFTUKHAN, SH
Terdakwa:
H. Arif
165 — 91
Nasfahd tetap tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan pada kantorpajak sesuai ketentuan pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, makaoleh karena itu unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;Ad.4 Unsur Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara ;Menimbang, bahwa pada pokoknya kerugian pada pendapatan negara yangdimaksud adalah perhitungan pajak terutang atau kurang bayar yang dapatdibuktikan sebagai perbuatan melawan hukum , pada system perpajakan yangmenggunakan self assesment
102 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Begitupun juga vide buktiT61 s/d T68 adalah penegasan bukti hal slip gaji Pemohon Kasasi/Tergugattentang upah pokok + tunjangan tetap;Baca juga 3 (tiga) norma atau perlakuan tentang tunjangan pajak di pendapatanpegawai, posted on December 31, 2012, Blog at Wordpress.com My Thought,My Activism, My Life, My Self, just a little part of my life to share: Berbagaimacam perlakuan atas PPh gaji karyawan, pajak penghasilan ini setidaknyamengenal 3 (tiga) cara: murni dipotong (gross method), ditanggung olehpemberi
118 — 21
. : 23/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdhn.Halaman 118 Purecolour 11GLCD (TFT)230.000 dots.Y Self Timer : 2or 10 second.Y DilengkapiFlash Internal.Y Pilihan ModeFlashminimalyang tersedia:Auto, Manualon/off, SlowSynchro.v TersediaKoneksi ke PCbesertaaplikasinya.Y DilengkapiremoteCapture. 19.Pengadaan KainLatarv KainColour.latar 2o Biru.o Merah. Tanpasambungan.15 UnitRp. 100.000,Rp. 1.500.000, 20.
Movie Clips : HD1280 X 720 30 fps.Y Display Size : 2.7inch.Y Display Type andResolution : Purecolour 11 GLCD(TFT) 230.000dots.Y Self Timer : 2 or 10second.Y Dilengkapi FlashInternal. Pilihan ModeFlashminimalyang tersedia:Auto, Manualon/off, SlowSynchro. Tersedia Koneksike PC besertaaplikasinya. Dilengkapi remoteCapture. 19.
517 — 44
Self Asscessment Pembayaran pajak yang dihitung sendiri oleh wajib pajak,contoh pajak mineral bukan logam, Restoran, Hotel, BPHTB danlainlain. Peraturan yang mengatur mengenai system penetapan pajakadalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor : 91 tahun 2010tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkanpenetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Petugas pajak perlu memperhatikan legalitas yang dimiliki akantetapi tidak dipersyaratkan.
54 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa tetap memerlukan perlindunganhukum yang berimbang atas pelanggaran hakhak yang mendasar yangberkaitan dengan praduga tak bersalah (Presumption of innocense) danmenyalahkan diri sendiri (non self incrimination) ;Bahwa dengan demikian hasil audit BPKP haruslah dikesampingkan;7 Bahwa sesuai dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003Tentang Standard Nasional Pendidikan, yang dimaksud SekolahStandard Nasional (SSN) juga termasuk Rintisan Sekolah StandardNasional dan dengan dasar tersebut, Pemohon
Pembanding/Penggugat II : ANNA HALIM
Pembanding/Penggugat III : H. ANWAR HADI
Pembanding/Penggugat IV : ARCHIED NOTO PRADONO
Pembanding/Penggugat V : JUNIWATI
Pembanding/Penggugat VI : LINDA PELANI SUWANDI
Pembanding/Penggugat VII : RINAWATI
Pembanding/Penggugat VIII : FRANSISCAWATI WIDJAJA
Pembanding/Penggugat IX : PING HANDAYANI HANLI
Pembanding/Penggugat X : MASYA DARMAN
Pembanding/Penggugat XI : LIE KWI JAN
Pembanding/Penggugat XII : RINI SWASTININGTYAS
Pembanding/Penggugat XIII : MOEDJIANTO SOESILO TJ
Pembanding/Penggugat XIV : LEONG SIEW MEI
Terbanding/Tergugat I : PT MONJESS INVESTAMA
Terbanding/Tergugat II : TAN HENG LOK
Terbanding/Tergugat III : VICTOR ANTONIO KOHAR ,
Terbanding/Tergugat IV : PT DEEMADE KARYA INDONESIA TBK
Terbanding/Tergugat V : MARTINA, SH
Terbanding/Tergugat VI : PT BURSA EFEK INDONESIA,
Turut Terbanding/Penggugat XV : ADE AMBRITA
Turut Terbanding/Penggugat XVI : ALIREZA PERMANA<br
178 — 123
(Catatan: Huruf tebal ditambah oleh Turut Tergugat III untukmenegaskan)17.Bahwa telah jelas tertulis Turut Tergugat Ill secara undangundang,kegiatan utamanya adalah sebagai wadah/tempat untuk mempertemukanpenawaran penjual dan pembeli efek dan oleh karena sebagai suatusistem maka Turut Tergugat III berwenang untuk mengatur sendiri danmembuat aturan bagi anggotanya (Self Regulatory Organization SRO);18.Bahwa mengenai kewenangan mengatur sendiri tersebut, terkait denganpencatatan, Turut Tergugat Ill
MUHAMMAD S.MAE,SH
Terdakwa:
BAIM GUNAWAN Bin H. ARFANI
93 — 13
danPemberantasan Perusakan Hutan.Sedangkan Penggunaan Mesin Bandsaw pada TPTKO merupakan kegiatanMemanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk,ukuran termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 huruf g jo Pasal 95 ayat (2) huruf a Undangundang RI Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Bahwa Dokumen yang menyertai pada saat pengangkutan kayu olahanyang berasal dari TPTKO adalah Nota Angkutan, Nota Angkutan diterbitkansecara self
1.LASIDO HERITSON PANJAITAN SH
2.BAYU KUSUMA NUGRAHA SH
3.DHIMAS MAHENDRA
Terdakwa:
HABIBI Bin SALEH
91 — 17
. 5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara dengan Kode Billing 820201008652027 sebesar Rp. 5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Rotan Tanam Hasil Budi Daya Petani Nomor: 263/SKAB/PNP/UMUM/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Pamalontian tanggal 04 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Self
125 — 63
Bahwa dalam Pemberitahuan Impor Barang dimaksud, sesuai denganasas self assessment yang diatur dalam ketentuan kepabeanan danperpajakan, Importir menentukan sendiri Tarif Pabean, Nilai Pabean,Bea Masuk, serta pajak dalam rangka impor atas importasi barang yangdilakukannya;d.
112 — 61
No.325/ Pdt/2017/PT.DKIPenggugatll sebagaimana termuat dalam izin dimaksud;8) Dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadapPenggugatll Tergugat telan melakukan halhal sebagaiberikut:a) Melakukan pencocokan dan penelitian untuk menjaminkebenaran besaran biaya BHP Telekomunikasi dankontribusi layanan universal (Universal ServiceObligation/USO) yang telah dibayarkan oleh Penggugat Ilsecara self assesment, berdasarkan Berita Acara HasilPencocokan dan Penelitian sebagai berikut:1.
133 — 251
: MurabahahTujuan Pembiayaan : Pembelian Ruko untuk disewakan kepada PDAM TirtanadiMedanLimit Pembiayaan : Rp 1.000.000.000,00Jangka Waktu Pembiayaan : 10 TahunHarga Pokok Pembelian : Rp 1.250.000.000,00Margin Keuntungan : Rp 791.728.879,73Harga Jual : Rp 2.041.728.879,73Angsuran Pendahuluan i Rp 250.000.000,00Pembiayaan yang diangsur : Rp 1.791.728.879,73Angsuran per bulan : Rp = 14.391.074,00Cara Penarikan : Dicairkan ke rekening nasabah dan langsung ditransfer kerekening penjual beserta dana self
2017/PT MDN Tujuan Pembiayaan : Pembelian Ruko untuk disewakan kepada PDAM TirtanadiMedanLimit Pembiayaan : Rp 1.000.000.000,00Jangka Waktu Pembiayaan : 10 TahunHarga Pokok Pembelian i Rp 1.250.000.000,00Margin Keuntungan ; Rp 791.728.879,73Harga Jual i Rp 2.041.728.879,73Angsuran Pendahuluan i Rp 250.000.000,00Pembiayaan yang diangsur : Rp 1.791.728.879,73Angsuran per bulan 2 Rp = 14.391.074,00Cara Penarikan : Dicairkan ke rekening nasabah dan langsung ditransfer kerekening penjual beserta dana self
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum VIII : ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
Terbanding/Penuntut Umum I : M. RUDY, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
Terbanding/Penuntut Umum III : CAHYADI SABRI, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum IV : GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum V : AWALUDIN, SH
Terbanding/Penuntut Umum VI : YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum VII : I GEDE WIDHARTAMA, SH
Terbanding/Penuntut Umum IX : ARIF MIRRA KANAHAU, SH
Terbanding/Penuntut Umum X : WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
Terbanding/Penuntut Umum XI : NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
420 — 228
melibatkan Kantor Cabang,Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, secara berkesinambungansehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.Memimpin dan berpartisipasi aktif ternhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka :a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan bisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis KantorCabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, sesuai dengankebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
fungsimanajemen secara optimal melalui pembentukan KomiteKomiteyang melibatkan Kantor Cabang Pembantu, secaraberkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.24) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yangdibawahinya dalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnisKantor Cabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
fungsimanajemen secara optimal melalui pembentukan KomiteKomiteyang melibatkan Kantor Cabang Pembantu, secaraberkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.24) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhnadap unitunit yangdibawahinya dalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnisKantor Cabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
fungsimanajemen secara optimal melalui pembentukan KomiteKomiteyang melibatkan Kantor Cabang Pembantu, secaraberkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.24) Memimpin dan berpartisipasi aktif ternadap unitunit yangdibawahinya dalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnisKantor Cabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self