IKRAR MITRA UTAMA(dilakukan penuntutan secara terpisah), yang dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau) orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil DosenKopertis Wilayah X yang diangkat berdasarkanKeputusan Menter i Pendidikan dan KebudayaanRepublik

Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari MarOffice Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor Wilayah Bpn,Perihal Permohonan Pemblokiran Shm No. 02492/Labuan Bajo Seluas6.094 M2 , An. Muhamud Nip Dan Shm Nomor : 02482/ Labuan BajoSeluas 12.020 M2 An. Dai Kayus ;595. Buku Agenda Surat Masuk Dari Maa Low Office MuhamadAchyar And Associates Perihal Permohona Pemblokiran Shm Nomor :02492/Labuan Bajo Seluas Seluas 6.094 M2 , An.

Adam Djudje, Nomor :4852/14.21.400.14/X1/2015, Tanggal 16 November 2015 ;Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal PermohonanSertipikat Tanah Pemda Nomor: Pem 130/57/II/2016, Tanggal 24Februari 2016 ;Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari MarOffice Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor WilayahBpn, Perihal Permohonan Pemblokiran Shm No. 02492/Labuan BajoPutusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 210 dari halaman394575.576.577.978,979.580.981.582.983.584.585.586.587.588.589.990.991.992.993

Adam Djudje, Nomor :4852/14.21.400.14/X1/2015, Tanggal 16 November 2015 ;Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal PermohonanSertipikat Tanah Pemda Nomor: Pem 130/57/II/2016, Tanggal 24Februari 2016 ;Putusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 334 dari halaman394574.575.576.577.978.579.580.981.582.583.584.985.586.587.588.589.590.991.Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari MarOffice Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor WilayahBpn, Perihal Permohonan Pemblokiran

Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari MarOffice Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor Wilayah Bpn,Perihal Permohonan Pemblokiran Shm No. 02492/Labuan Bajo Seluas6.094 M2 , An. Muhamud Nip Dan Shm Nomor : 02482/ Labuan BajoSeluas 12.020 M2 An. Dai Kayus ;595. Buku Agenda Surat Masuk Dari Maa Low Office MuhamadAchyar And Associates Perihal Permohona Pemblokiran Shm Nomor :02492/Labuan Bajo Seluas Seluas 6.094 M2 , An.

Adam Djudje, Nomor :4852/14.21.400.14/X1/2015, Tanggal 16 November 2015 ;Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal PermohonanSertipikat Tanah Pemda Nomor: Pem 130/57/II/2016, Tanggal 24Februari 2016 ;Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari MarOffice Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor WilayahBpn, Perihal Permohonan Pemblokiran Shm No. 02492/Labuan BajoPutusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 210 dari halaman394575.576.577.978,979.580.981.582.983.584.585.586.587.588.589.990.991.992.993

Adam Djudje, Nomor :4852/14.21.400.14/X1/2015, Tanggal 16 November 2015 ;Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal PermohonanSertipikat Tanah Pemda Nomor: Pem 130/57/II/2016, Tanggal 24Februari 2016 ;Putusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 334 dari halaman394574.575.576.577.978.579.580.981.582.583.584.985.586.587.588.589.590.991.Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari MarOffice Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor WilayahBpn, Perihal Permohonan Pemblokiran

Dalam hal demikian, prosedur pemeriksaan harusdiulangi melalui mekanisme tahapan administrasi yang benar yangdiatur sesuai ketentuan yang berlaku;Bahwa ketentuan SKPKB yang dapat dibatalkan dalam hal tidakdilakukan pembahasan akhir sebagaimana mestinya menurutketentuan yang berlaku, diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menter!

hal tersebut bertentangan denganketentuan pada Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor: 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, HakGuna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yang menyebutkanApabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak diperpanjang ataudiperbaharul, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunanbangunan dan bendabenda yang ada di atasnya danmenyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atas tanah bekasHak Guna Usaha tersebut kepada Negara dalam batas waktuyang ditetapkan oleh Menter

Meranginadalah sebesar Rp. 2.110.373.340, ;Bahwa untuk paket proyek di KabupatenMerangin penanggungjawab proyek diserahkansepenuhnya kepada Kuasa Pimpinan ;Bagian Proyek (KUPRO) yang ada di KabupatenMerangin, dalam hal ini berdasarkan SuratKeputusan Menter i Pertanian yangditandatangani oleh Kanwil DepartemenPertanian Provinsi Jambi NomorKU.610/SK/34/Keu/II11/2000 tanggal 20 Maret2000, telah ditunjuk Sdr. Nasril B. sebagaiKUPRO dan Sdr.

Bahwa Gubernur Kepulauan Riau mengirimkan surat kepada Menter!

Gelora Sawita Makmur Nomor:229/HK.330/E.2/03/2005, tanggal 24 Maret 2005 perihal SuratPersetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS);1 (Satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat KeteranganTerdaftar No: PEM18/WPJ.06/KP.0403/2005 tanggal 14September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PajakKPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu;1 (Satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Keputusan Menter!

Tentang alasan Pembatalan, telah diuraikan dalam Premis aktahalaman 6 (enam) yaitu : bahwa sehubungan dengan adanyakoreksi dari Menter' Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia di Jakarta untuk membatalkan akta aktaakta yang telahdibuat dan membuat lagi dengan akta Yayasan yang baru, makamereka telah saling mupakat dan setuju untuk membatalkan aktayang telah mereka buat.,...,b.

TentangPenyelenggaraan lbadah Haji Pasal7 ayat (4) berbunyi: Dalam hal Warga Negara Indonesiamendapatan undangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untukmelaksanakan lbadah Haji dikecualikan dari kewajiban pendaftaransebagaimana dimaksud pada ayat (1);ayat (1) berbunyi: Warga Negara Indonesia berhakmelaksanakan Ibadah Haji dengan mendaftarkan diri ke Kantorhalaman 144dari 312 halaman Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2018/PN.MnkKementerian Agama sesuai dengan prosedur dan persyaratan yangtelah ditetapkan oleh Menter

; Pasal 7 ayat (5) berbunyi: Warga Negara Indonesia yangmendapatkan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapatmelaksanakan lbadah Haji setelah mendapatkan rekomendasi dariMenter;Pasal 7 ayat (6) berbunyi: Rekomendasi sebagaimana dimaksudpada ayat (5) diberikan setelah mendapatkan pemberitahuan darikantor perwakilan negara Arab Saudi di Jakarta kepada Menter; Bahwa akibat hukum bagi jemaah haji yang berangkat dengan hajinon kuota adalah tidak mendapatkan kepastian baik keberangkatanmaupun pelayanan

SU MasaJabatan 2009 s.d 2014.3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir salinan Keputusan Menter!Dalam Negeri RI Nomor 161.123868 tahun 2014 tanggal 19Oktober 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan PimpinanDPRD Prov.

Hal inidikutip sebagai berikut:Halaman 12 Permohonan:Konsiderans Peraturan Menter PUPR Nomor23/PRT/M/2018; dan konsiderans Peraturan GubernurDKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018:a. tidak ada delegasi untuk mengatur PPPSRS dariUndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 sepertidelegasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Ilangka 201 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011;danb. tidak ada subdelegasi untuk mengatur PPPSRS dariUndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 sepertidelegasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Ilangka 202

Waktu Saksi dari staf sampai KasiPengusahaan saksi cukup kaget dengan adanya ini, karena setahu Saksi tidak adaPutusan No. 26/G/2016/PTUNSMD Hal. 84 dari Hal. 173tumpang tindih dengan Perusahaan lain itu versi Kutai Timur bahkan Tahun 2012seluruh Kabupaten di Kalimantan Timur diundang oleh Menter ESDM untukRekonsiliasi Data, jadi data seluruh Kabupaten dimasukkan dalam Gambar Peta, padawaktu itu belum kelihatan tumpang tindih seluruh Dinas Pertambangan ESDMKalimantan dikumpukan bulannya Saksi lupa

Sehinggapendistribusian kambing etawa ke beberapa desa yang ada diKabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyonobertentangan dengan Keputusan Menter! Pertanian RI nomor : 1055/Kpts/ SR.120/ 10/ 2014 tentang Penetapan Galur Kambing Sendurotertanggal 13 Oktober 2014 dan juga Keputusan Kepala DinasPeternakan Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/ 17/ 427.46/ 2016Halamaan 37 dari 214 Hal.

pemerintahan di bidangSumber Daya Air untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Airyang menggunakan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintasprovinsi, Wilayah Sungai lintas negara, dan Wilayah Sungaistrategis nasional;b. gubernur untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air yangmenggunakan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintaskabupaten/kota; atauc. bupati/walikota untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Airyang menggunakan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungaidalam 1 (satu) kabupaten/kota.Peraturan Menter

botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar40%, isi 750 ml, merk Smirnoff, tanpa dilekati pita cukai. 2 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar40%, isi 750 ml, merk Jhonnie Walker Black Label, tanpa dilekati pitacukai. 1 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar40%, isi 750 ml, merk Cointreau, tanpa dilekati pita cukai Bahwa berdasarkan barang bukti tersebut ahli menjelaskan kerungianNegara atas perbuatan tersebut adalah: berdasarkan Peraturan Menter

Prosedur dimaksud diatur dalam Bab IV BagianKedua tentang Pemberhentian, Pasal 21 Peraturan Presiden No. 61 Tahun2016 Tentang KPAI, yang menyebutkan Ketua, Wakil Ketua, dan AnggotaKPAI diberhentikan oleh Presiden atas usul KPAI melalui Menter!.

19 September 2018. 7143 (tiga) lembar fotokopi surat Keputusan Menteri Agama RepublikIndonesia nomor 691 tahun 2018 Tentang Panitia SeleksiJabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama tanggal 26November 2018 yang ditanda tangani oleh Menteri AgamaLUKMAN HAKIM SYAIFUDDIN. 751 (Satu) lembar fotokopi Surat keputusan Menteri Agama Nomor:Wm.01.02/ Kp.00.3/ 1156/ SK/ 1997 tanggal 23 Mei 1997 yangmengangkat HARIS HASANUDIN, S.Ag sebagai Pegawai NegeriSipil beserta 1 (Satu) lembar fotokopi Surat keputusan Menter

Sehingga saksi katakan /ni memangada surat KASN, ini sedang diikhtiarkan oleh Pak Menter!.Yang saksi ingat, pada saat itu LUKMAN HAKIM SAIFUDDINbelum bersikap bahwa HARIS HASANUDIN harus jadi, yangdikatakan LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN hanya Ini suratKASN, bagaimana pendapat hukum saudara?.

Bam PLT, terus bamo wis. 00:00:532198 He em. 00:00:578277 amo wis. tu, itu trknya .. tiknya Ketum sama Pak Menter. 00:00:572198 Oh, gitu. 00:01:00Bar? lye, wis. 00:01:012158 Tetapi, tetapi gimana? 00:01:01BaTT Sampeyan tema. He e. 00:01:0221598 Oh, gitu? Tens gimana? 00:01:03yo, wis. Jadi sampek, 5: k opo? Limang tahun, same kurang piranBa77 pee pek, sampek opo g peyan kurang pirang) ny na2198 Opone? 00:01:08BoT? Jare ono batese lima tahun itu opo maksude? 00:01:082198 Lima tahun apa?

ketentuanketentuan yang termuat dalam Pasal 7, Pasal13 huruf b, Pasal 15 huruf b, dan Pasal 18 Peraturan Menteri Energi DanSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 TentangHalaman 241 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJMTata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral DanBatubara ataukah tidak, sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pasal 119 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara mengatur:Pasal 119IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menter

HafarIndotech, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menter!Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU0006143.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 17 Maret 2018;Selanjutnya disebut PENGGUGAT III;Dalam hal ini Penggugat I, Il, dan Ill memberikan kuasa kepada:1. Dr. Andi Irmanputra A.S, S.H., M.Hum;2. Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H.;3. Hermawanto, S.H., M.H.;4. Alungsyah, S.H.;5. Happy Hayati Helmi, S.H.