Ditemukan 2077 data
Urut Berdasarkan
Putus : 16-02-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1743 K/Pid/2015 Tanggal 16 Februari 2016 —
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
pidana dan harus pula dihukum;Bahwa terlepas dari apakah anasir barang siapa merupakanbestenddelen atau tidak dari suatu delik, maka pada hakekatnya,anasir tersebut secara gradual dimaksudkan sebagai elemen, unsuratau bagian delik yang berisikan perbuatan pidana dan aturan hukum(pidana) yang dilanggar;Dengan tolak ukur sebagaimana diuraikan di atas, maka padadasarnya anasir barang siapa bukan merupakan unsur dari delik,namun dari kajian secara luas dikorelasikan dengan ajaran kausalitas(Causaliteit Theory
Register : 08-09-2003 — Putus : 03-08-2004 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 02/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST. Tanggal 3 Agustus 2004 — Terdakwa Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) PRANOWO
2176 — 3666
2176 — 3666
Adil harus diukur dengankeadilan masa itu, tidak bisa dilihat dari keadaan sekarang,keadilan itu harus pada tempatnya, yaitu keadilan yang berlakusaat187Bahwa banyak pakar yang menganggap Stufen theory HansKelsen itu usang, teori itu harus mendasari perundangundangankita. Pengujian penyimpangan terhadap konstuitusi ada padaMahkamah Konstitusi dan pengujian dibawah PeraturanPemerintah ada pada Mahkamah Agung, apakah bertentangandengan UndangUndang.
Register : 09-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN TEGAL Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tgl Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
EDDOWAN, SH.MH.
Terdakwa:
1.BAMBANG KRISYONO Bin SUYATNO
2.YONI OKTARIO SUNARTO Bin SUNYOTO
3.ARIF HIMAWAN Bin M. SUTRISNO
4.AGUS MUSHOFA Bin M. MAHRUS
181 — 114
EDDOWAN, SH.MH.
Terdakwa:
1.BAMBANG KRISYONO Bin SUYATNO
2.YONI OKTARIO SUNARTO Bin SUNYOTO
3.ARIF HIMAWAN Bin M. SUTRISNO
4.AGUS MUSHOFA Bin M. MAHRUS
181 — 114
;Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakanakan sebagai pemilik sedangkan yang sesungguhnya ia bukan pemilik atau ia tidakmempunyai hak milik atas barang tersebut ;Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian sebagaimana telah diuraikandiatas baik dari Doktrin atau theory hukum tersebut apabila dihubungkan denganketerangan Bunga Apriliani Binti Bambang Triono telah memberikan keteranganbahwa saat kejadian saksi menjabat sebagai Oprasional Manaeger dimana saat ituTerdakwa
Register : 18-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 210/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
ROSIDI ALIAS ROS BIN SAILIN.
344 — 213
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
ROSIDI ALIAS ROS BIN SAILIN.
344 — 213
Menurut Fleccher mengemukakan adanya teori hukuman yangtidak perlu"Theory point less punishment" dalam teori ini ia mengemukakanpendapatnya tentang perbuatan yang terjadi yang dilakukan diluarkesadaranya tidak dapat dipidana, karena tidak perlunya menghukumseseorang yang melakukan sesuatu tanpa hal yang disadarinya. Kasusyang mengakibatkan hilangnya suatu nyawa seseorang. yang melanggarhukum terdapat dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana Buku II. BabXIX Kejahatan Terhadap Nyawa.
Putus : 23-03-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1743 K / Pid.Sus / 2015 Tanggal 23 Maret 2016 — : JANIBA MOCHDAR, S.E.;
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
pidana dan harus pula dihukum;Bahwa terlepas dari apakah anasir barang siapa merupakanbestenddelen atau tidak dari suatu delik, maka pada hakekainya,anasir tersebut secara gradual dimaksudkan sebagai elemen, unsuratau bagian delik yang berisikan perbuatan pidana dan aturan hukum(pidana) yang dilanggar;Dengan tolak ukur sebagaimana diuraikan di atas, maka padadasarnya anasir barang siapa bukan merupakan unsur dari delik,namun dari kajian secara luas dikorelasikan dengan ajaran kausalitas(Causaliteit Theory
Putus : 19-09-2012 — Upload : 08-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/PID.SUS/2011 Tanggal 19 September 2012 — JIMMY RIMBA ROGI, S.Sos
211 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
211 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sesuai denganStufenbauw theory dari HANS KELSEN bahwaperaturan perundangundangan yang memilikikarakter dan dimensi tersendiri tidak bolehdicampuradukkan antara satu) dengan yanglainnya. Sejalan pula dengan Prinsip Lex SpecialisSystematic Derogat Lex Generalis (asaskekhususan yang sistematis).
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016 Tanggal 20 Nopember 2017 — EDDY SUTJAHYO BUSIRI T1; Ir. MARJAN NASUTION T2; ANAS MUDA SIREGAR T3;
931 — 422 — Berkekuatan Hukum Tetap
931 — 422 — Berkekuatan Hukum Tetap
undangundang tidak dikehendaki suatu akibatdimana akibat itu. dapat terjadi atauditimbulkan dengan suatu pengabalan.c)Delik dolus dan delik culpa.d) Delik tunggal dan delik berangkai.e) Delik sederhana dan delik berkualifikasi.f) Delik selesai dan delik yang diteruskan.g) Delik biasa dan delik aduan.h) Delik politik dan delik kKomun (umum) sertadelik propia.Selanjutnya dalam hukum pidana dalammemahami kesengajaan pun dikenal adanyateori apa boleh buat in kauf nauhmen theoryatau op de koop toe nemen theory
Kata Kunci : Batasan; Batasang Sengketa TUN dan Sengketa Perdata;
TATA USAHA NEGARA/G/SEMA 7 2012 2344 — 0
- a) KriteriaSengketa TUN dan PerdataUntuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketaPerdata (Kepemilikan) kriterianya :a) Apabila ygmenjadi objek sengketa (objectum litis) tentang ... [Selengkapnya]
--[endif]-->PengertianTeori Melebur (Opplosing Theory)
Untuk memastikan suatu KTUN dianggap melebur dalam perbuatan hukumperdata adalah apabila secara faktual KTUN yang diselengketakan dan dimintadiuji keabsahannya ternyata:
Putus : 08-10-2013 — Upload : 21-12-2013Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1621 K/PID.SUS/2013
Tanggal 8 Oktober 2013 — ERVAN FAJAR MANDALA ; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
179 — 326 — Berkekuatan Hukum TetapRAM telahdidakwa tanpa mendakwa Korporasi, hal ini sejalan dengan teori(Individualisiren theory) atas badan hukum/korporasi dalampertanggungjawaban pidana korporasi;Menimbang, bahwa di depan persidangan perkara ini, Terdakwamampu memberi keterangan dan mampu menjawab pertanyaanpertanyaanyang diajukan kepadanya terkait dengan surat dakwaan perkara a quo,bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidakbenar.
Putus : 29-07-2015 — Upload : 18-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn Tanggal 29 Juli 2015 —
76 — 13
76 — 13
TIPIKOR288Menimbang, bahwa dilihat dari pengertian setiap orang sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, sebenarnya korporasi atau Badan Hukum dapat didakwasebagai tindak pidana korupsi terpisah dari direkturnya, tetapi karena penjatuhanpidana terhadap korporasi tidak diatur secara tegas dalam undangundang tindakpidana korupsi, selalu orang perorang yang dihadapkan dipersidangan, hal inisesuai dengan ajaran identifikasi (identification theory
Register : 05-06-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 11-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst Tanggal 4 September 2017 — PATRIALIS AKBAR
1902 — 1416
1902 — 1416
Itu ungkapan yang143disebut dengan florts, florts itu dalam teori appraisal sistem theory menekankanintensifier. Benar katanya, Udah oke belum?
Register : 13-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 32/Pid.Sus.K/2015/PN Mdn Tanggal 29 Juli 2015 — - ELLISNAWATY SIAGIAN
121 — 41
121 — 41
Mandiri;Menimbang, bahwa dilihat dari pengertian setiap orang sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, sebenarnya korporasi atau Badan Hukum dapat didakwasebagai tindak pidana korupsi terpisah dari direkturnya, tetapi karena penjatuhanpidana terhadap korporasi tidak diatur secara tegas dalam undangundang tindakpidana korupsi, selalu orang perorang yang dihadapkan dipersidangan, hal inisesual dengan ajaran identifikasi (identification theory
Register : 13-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 31/Pid.Sus.K/2015/PN Mdn Tanggal 29 Juli 2015 — - SITI OMBUN PURBA
102 — 27
102 — 27
PN.MdnMenimbang, bahwa dilihat dari pengertian setiap orang sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, sebenarnya korporasi atau Badan Hukum dapat didakwasebagai tindak pidana korupsi terpisah dari direkturnya, tetapi karena penjatuhanpidana terhadap korporasi tidak diatur secara tegas dalam undangundang tindakpidana korupsi, selalu orang perorang yang dihadapkan dipersidangan, hal inisesual dengan ajaran identifikasi (identification theory
Putus : 03-12-2012 — Upload : 26-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 298/Pid.B/2012/PN.DUM Tanggal 3 Desember 2012 — Ahmad Ramadhan Bin H. Abdullah Nur
98 — 16
98 — 16
Menurut Memorie van Toelchting (MvT) yang dimaksud dengansengaja atau opzef adalah willen en wettens dalam arti bahwa si pembuat harusmenghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/ mengetahui(wetten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;Halaman 257 Putusan No. 298/PID.B/2012/PN.DUM258Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian opzet ini telah dikembangkandalam beberapa teori, yaitu:1 Teori kehendak (wills theory) dari von Hippel, mengatakan bahwa opzet itusebagai de
Putus : 03-12-2012 — Upload : 26-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 297/Pid.B/2012/PN.DUM Tanggal 3 Desember 2012 — 1. Jaafar, S.Sos Als Jaafar Bin M. Haji Yahya;
2. Ismail Bin Kartubi.
95 — 15
95 — 15
Menurut Memorie van Toelchting (MvT) yang dimaksud dengansengaja atau opzef adalah willen en wettens dalam arti bahwa si pembuat harusmenghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/ mengetahui(wetten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian opzet ini telah dikembangkandalam beberapa teori, yaitu:1 Teori kehendak (wills theory) dari von Hippel, mengatakan bahwa opzet itusebagai de will atau kehendak, dengan alasan karena tingkah
Register : 05-02-2018 — Putus : 22-06-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL Tanggal 22 Juni 2018 — Penuntut Umum:
SIGIT HENDRADI, SH
Terdakwa:
OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bin ADE SUDARMA.
2637 — 13058
SIGIT HENDRADI, SH
Terdakwa:
OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bin ADE SUDARMA.
2637 — 13058
Menurut Bandura (1973, 1998) denganteori belajar sosial terhadap pola kekerasan menyebutkanbahwa kekerasan akan mengikuti pengamatan dan imitasi(meniru) dari model yang melakukan kekerasan (dalamrangka penjelasan Social Learning Theory).
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/PID.SUS/2010 Tanggal 28 Juni 2011 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H.
230 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
230 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
menjatuhkan pemidanaan terhadap PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana tersebut, sekalipun dalam pertimbanganhukum judex facti tingkat pertama (dibenarkan oleh judex juris)menggunakan ajaran conditio sine quo non, namun secara implisit judexyuris jelasjelas menerapkan Teori Mengidividualisir yang diperkenalkanoleh Birkmejer tahun 1885, yang menyatakan Ursache ist die wirksamteBedingung, yang menjadi causa (sebab) ialah faktor atau kejadian yangpaling berpengaruh, karenanya teori ini dikenal dengan Theory