Ditemukan 2240 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : parisal pardial parasian parisai persil parsiah parsila parsiam partial parsidal
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 55/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn
Tanggal 13 Oktober 2016 — - HARLAN BATUBARA, S.H
187 — 514
  • Pemimpin Cabang RAHMAT LUBIS dengan lampiran :a. 1 (satu) lembar Photocopy informasi data financial kat atas nama nasabahAHMAD DURONI NASUTION.b. 1 (satu) lembar Photocopy surat Pls Pimpinan Cabang Bank SumutPanyabungan Nomor : 188/KC14APK/L/14 tanggal 28 Maret 2014 Hal.Persetujuan Penghapusan Hak tanggungan sebahagian (Roya Parsial).11) Telah dilakukan penyitaan Barang bukti dari Saksi NURUL HUDA, S.Sos, al : 1 (satu) Unit GPS warna hitam dan abuabu merek Garmin Type 76 CSx.Dikembalikan kepada yang
    Persetujuan PenghapusanHak tanggungan sebahagian (Roya Parsial).11) Telah dilakukan penyitaan Barang bukti dari Saksi NURUL HUDA, S.Sos, al :1 (satu) Unit GPS warna hitam dan abuabu merek Garmin Type 76 CSx.Dikembalikan kepada yang berhak.Barang bukti dari Saksi ASMARA HADI LUBIS ;Hal 247Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.55/Pid.SusTP K/2016/PN Mdn1 (satu) Unit Mobil Double Cabin Mitsubishi Strada warna merah Metalic denganNomor Polisi BB 8275 RI;1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih
    Persetujuan PenghapusanHak tanggungan sebahagian (Roya Parsial).11) Telah dilakukan penyitaan Barang bukti dari Saksi NURUL HUDA, S.Sos, al :1 (satu) Unit GPS warna hitam dan abuabu merek Garmin Type 76 CSx.Dikembalikan kepada yang berhak.Barang bukti dari Saksi ASMARA HADI LUBIS ;1 (satu) Unit Mobil Double Cabin Mitsubishi Strada warna merah Metalic denganNomor Polisi BB 8275 RI;1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan les kombinasi biru putih,Nopol BB 2570 FS;1 (satu) Buah Buku
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Kepabeanan
Register : 10-11-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 1308/Pid.B/2017/PN Bdg
Tanggal 15 Agustus 2018 — FRANS LEONARDI
1030 — 1457
  • Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa unsur ini merupakan rangakaian unsur alternatif,sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur saja yang secara parsial makaharuslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;Menimbang, bahwa unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atauperbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau
    tersebut dapat digagalkan; Halaman 195 dari 212 halaman, Putusan Nomor 1308/Pid.B/2017/PN.Bdg.Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan eksportasi tersebut dapatdigagalkan, maka belum/tidak terjadi kerugian negara;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsur pada Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini merupakanrangakaian unsur alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur sajayang secara parsial
Pengadilan PN Pulang Pisau Perdata
Register : 13-03-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pps
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
GATH HAMIT
Tergugat:
1.PT. CITRA ARGO ABADI
2.KEPALA DESA LAWANG URU
154 — 63
  • Bahwa Tergugat menolak tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 8,Penggugat dengan serampangan mengutip secara parsial ketentuan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahjo.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai dalil untukmembenarkan penguasaan dengan alas hak Surat Pernyataan tanggal 06 Juni2009 tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-11-2013 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1973 K/Pdt/2013
Tanggal 20 Nopember 2013 — PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. PT. TELEKOMUNIKASI SELULARPT. TELEKOMUNIKASI SELULAR ; BADAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGUSAHA WARTELKOM INDONESIA, dkk
251 — 298 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalam bukunya berjudulHukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman:518519, juga menyatakan:Hakim dalam memikulkan pembebanan pembuktian harusbersikap:e Adil, sesuai prinsip fair trial, dane tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial, tetapiimparsialitas;Hakim tidak boleh merugikan kepentingan salah satu pihak,tetapi secara bijaksana membaginya sesuai dengan sistemhukum pembuktian dengan cara memberi perhitungan yangsama kepada pihak yang berperkara.
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 02-11-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN LUMAJANG Nomor 327/Pid.Sus/2015/PN Lmj.
Tanggal 27 Januari 2016 — * Pidana - TARIK Alias P. JOYO Bin ILIK
380 — 33
  • Sus/2015/PN.LmjBahwa ahli menerangkan, Berita Acara Tata Batas ini yang ditetapkanoleh Menteri yang menjadi dasar Perum Perhutani itu untuk Distrik ataukabupatenkabupaten;Bahwa ahli menerangkan, ada bermacammacam penetapan salahsatunya adalah Berita Acara Tata Batas Tambahan untuk kawasan hutanyang sifatnya makro biasanya langsung ditetapkan oleh Propinsi JawaTimur dan di BKTB sifatnya Parsial atau bagianbagian menurutkelompok;Bahwa ahli menerangkan, silokasi kawasan petak 73 tidak ada tambahanatau
Pengadilan PN TAPAK TUAN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 29-09-2014 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 88/Pid.Sus/2014/PN.Ttn.
Tanggal 26 Oktober 2015 — Ir. MUJILUDDIN Bin (Alm) MUJIO
441 — 34
  • memastikan hotspot apakahfirespot atau hanya awan palsu, koordinat deteksi hotspot resolusi rendah,sehingga bisa berpindah;Bahwa menurut Ahli alasan tingkat akurasi hanya 43%, karena banyak kasusseperti anjungan minyak, benar titik api namun bukan hotspot dan bisa jugadari penyinaran matahari dianggap sebagai hotspot;Bahwa tanpa adanya recognisi tidak dapat dikatakan hotspot sebagaifirespot;Bahwa satelit merekam dalam bentuk citra 2 dimensi dan kemudian berubahjadi data dimana ada hotspot;Bahwa resolusi parsial
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 27-12-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 501/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 4 April 2019 — Pembanding/Penggugat : NURDIN DG. NOMBONG Diwakili Oleh : NURDIN DG. NOMBONG
Terbanding/Tergugat I : MUHAMMAD NUR
Terbanding/Tergugat II : NURHAYATI
Terbanding/Tergugat III : BASRI NAJA
Terbanding/Tergugat IV : SUBAEDA SUBUH
Terbanding/Tergugat V : HALIJAH
Terbanding/Tergugat VI : RACHEL
Terbanding/Tergugat VII : SRI ASTUTI
Terbanding/Tergugat VIII : ANICE PALEKA
Terbanding/Tergugat IX : AMINAH
Terbanding/Tergugat X : TAUFIK
Terbanding/Tergugat XI : SALMAWATI
Terbanding/Tergugat XII : ADRIANA RANTE BASSI
Terbanding/Tergugat XIII : KIAM BENG
Terbanding/Tergugat XIV : CRISTIN BURA
Terbanding/Tergugat XV : TAHASANG
Terbanding/Tergugat XVI : SYAHRUL
Terbanding/Tergugat XVII : ZUKIR
Terbanding/Tergugat XVIII : RAHMAT BELMAN
Terbanding/Tergugat XIX : TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT Cq. PANGDAM VII WRB
89 — 87
  • Bahwa~ dalam gugatan Penggugat hanya menguraikansecara parsial tentang objek sengketa yang dikuasai olehTergugat XIII itu berasal dari okupasi Tergugat XIX, namun haltersebut hanyalah merupakan Uungkapanungkapan yangbersifat anonim karena ternyata antara Tergugat XIX denganTergugat XIll sama sekali tidak memiliki Nubungan hukumapapun, sehingga untuk menentukan siapasiapa pihak yangpunya kaitan dengan objek sengketa dengan penguasaan danpemilikan oleh Tergugat XIll, maka perlu diperjelas sebagaiberikut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Parpol
Register : 27-02-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 88/Pdt.Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 19 Mei 2015 — AH. WAKIL KAMAL, S.H., M.H.: Ketua Departemen Advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) DPP PPP Periode 2011-2015 >< H. SURYADHARMA ALI, M.Si,,Cs
154 — 161
  • NamunMahkamah Partai DPP PPP tidak pernah mengeluarkan surat atau penilaiantertulis terhadap Muktamar di Jakarta, padahal Muktamar tersebut jugadiselenggarakan dengan cara yang bertentangan dengan putusan MahkamahPartai aquo serta AD PPP seperti yang didalilkan dalam surat gugatanPenggugat;Sikap parsial (memihak) Mahkamah Partai DPP PPP ditunjukkan ketika Ketuadan beberapa anggota Mahkamah Partai DPP PPP malah hadir danmemberikan materi dalam Muktamar PPP di Jakarta yang Penggugat sendirimendalilkannya
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Umum
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sim
Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
ADE JAYA ISMANTO, S.H
Terdakwa:
SUMARDI Als SULENG
48 — 5
  • menghibahkannya, menukarkannya, dan lainsebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu;Halaman 103 dari 111 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN SimMenimbang, bahwa kualifikasi unsur ini disusun dalam pola yang bersifatalternatif, yaitu pilihan dalam hal cara bagaimana mewujudkan delik, yang dalam halini kesemuanya mengarah pada terbentuknya perbuatan/delik dalam klasifikasipenggelapan dalam jabatan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan(cara dilakukan perbuatan) secara parsial
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Umum
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sim
Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
ADE JAYA ISMANTO, S.H
Terdakwa:
SARJAN
53 — 6
  • menghibahkannya, menukarkannya, dan lainsebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu;Menimbang, bahwa kualifikasi unsur ini disusun dalam pola yang bersifatalternatif, yaitu pilihan dalam hal cara bagaimana mewujudkan delik, yang dalam halini kesemuanya mengarah pada terbentuknya perbuatan/delik dalam klasifikasiHalaman 103 dari 111 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Simpenggelapan dalam jabatan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan(cara dilakukan perbuatan) secara parsial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1950 K/PDT/2016
Tanggal 19 Oktober 2017 — MENTERI KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT (MENKO KESRA. RI) VS HIBANI, dkk.
465 — 349 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kerugian Hak dan Kewenangan Konstitusional tersebut bersifatspesifik dan actual setidaktidaknya bersifat parsial yang berdasarkanpenalaraan yang wajar dipastikan terjadi;d. Ada hubungan kausal antara kerugian hak dan kewenangankonstitusional Penggugat GPK dengan kerusuhan Tahun 1999 di MalukuMaluku Utara tersebut:e.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 12 Agustus 2015 — DEKI BERMANA Bin EDISON
830 — 317
  • adalahhasil komposisi antara Solar dan Premium misalnya losses ada 1.000.000 jadi70% adalah Solar dan 29,1% adalah Premium ;Bahwa mengenai data jumlah trip itu berdasarkan dari keterangan Du Nundalam BAP Penyidik ;Bahwa untuk menguji data ahli menghitung trip dikalikan dengan pengiriman ;Bahwa Pembukuan Pertamina tidak ahli jadikan bahan, dasar penghitunganahli melakukan audit adalah uang tadi ;Bahwa porsentase itu dari hasil Input pertripnya, dimana dalam laporan ahlihalaman 4 itu adalah input dari parsial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 579 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Ir. AYUSARI WULANDARI, MAF Binti H. WIWIN WINARDI (T1)
556 — 616 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal berdasarkan ketentuan Poin 02Kebijakan Kredit sub poin 16 b (1) (agunan tambahan) Juklak KUR MoUIll November 2010, mengatur bahwa besarnya nilai agunan tambahanminimal sebesar 30% dari maksimum kredit, sedangkan di dalam JuklakKUR Pola Kerjasama diatur bahwa agunan pokok kelayakan usaha danobjek yang dibiayai, untuk Skim dimana perusahaan inti bertindaksebagai avalis parsial dan rekomendator, mitra (petani/peternak atau endHal. 10 dari 422 hal. Put.
    Padahal berdasarkan ketentuan Poin 02Kebijakan Kredit sub poin 16 b (1) (agunan tambahan) Juklak KUR MoUIll November 2010, mengatur bahwa besarnya nilai agunan tambahanminimal sebesar 30% dari maksimum kredit, sedangkan di dalam JuklakKUR Pola Kerjasama diatur bahwa agunan pokok kelayakan usaha danobjek yang dibiayai, untuk Skim dimana perusahaan inti bertindaksebagai avalis parsial dan rekomendator, mitra (petani/peternak atau enduser) harus menyerahkan agunan tambahan minimal 30% dari fasilitaskredit
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 09-09-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 89/PDT/2020/PT DPS
1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali. dkk melawan Ir. I Gede Agus Hardiawan,
136 — 116
  • Bahwa sebagai penyidik seharusnya paham benarperkara yang akan diperiksanya secara integral dan komprehensifmencakup peraturan perundangundangan yang relevan berkaitansatu sama lain, bukan secara sepihak atau parsial saja.Halaman 116 dari 138 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT DPS22. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya mengenai unsurkesalahan Para Pembanding/Para Tergugat, yang dapat ParaPembanding/Para Tergugat jelaskan sebagai berikut:a.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi - Ir. TANGGUL PRIMANDARU
196 — 82
  • PPHP mengumpulkan dokumendokumen dansyaratsyarat, kemudian Tim PPHP melakukan pengecekan fisik dan MembuatBenta Acara Penerima Hasil pekerfaan ; > Bahwa sepengetahuan saksi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sudahditandatangani pada saat pekerjaan belum selesai 100% ; > Bahwa sepengetahuan saksi Yusuf Mirand sebagai General Manager pernahmengundang PPHP untuk rapat dalam rangka penandatanganan Berita AcaraSerah Terima Hasil Pekerjaan ; > Bahwa sepengetahuan saksi PPHP tidak bisa bekerja parsial
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 15-05-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 14/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : KHUSNUL FUAD, SH.
Terbanding/Terdakwa : FREDIK OEMATAN, S.H.
166 — 224
  • empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah) dengan perhitungan nilai pembayaran Rp2.788.669.648,(dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enamratus empat puluh delapan rupiah) dikurangkan dengan bobot pekerjaan 81,23% sejumlah Rp2.573.227.045,;Menimbang, bahwa perhitungan kelebihan pembayaran sebagaimanapertimbangan diatas, adalah dihitung secara keseluruhan dari penCairan pembayaran uang muka, termin dan termin Il, tidak dihitung secara parsial
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-02-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 30 Juni 2016 — DENNY REMIEFAN S.Kep, M.Si Bin SAIPUL ANWAR ( Terdakwa)
141 — 49
  • Ariantho Sidasuha Purba, SP.Pd ini tidak dinilaisebagai suatu pendelegasian wewenangnya sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK), karena pendelegasian wewenang tidak dapat dilakukansecara parsial. Dalam konteks ini, Saksi dr. Ariantho Sidasuha Purba, SP.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-12-2016 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Tanggal 10 Mei 2017 — Hj. YUNINTA ASMARA Binti Drs. Zahifni Ishak
120 — 46
  • sendiri;Bahwa memperkaya atau menguntungkan: Tujuan pasal 2 adalah Secaramelawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi;Bahwa memperkaya dapat secara langsung maupun tidak langsung adayurisprudensi memperkaya termasuk membayar hutang, jalanjalan ke luarnegeri; secara langsung memperkaya bisa membayar hutang atau bisa jalanjalan, Yang dimaksud dalam undangundang: menjadikan orang kayamenjadi bertambah kaya;Bahwa Pasal 3 : Kedudukan itu harus dibuktikan: tidak bisa dipandangsecara parsial
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 07-07-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 173-K/PM II-08/AD/VII/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — sertu, AHMAD FAROQ, Cs 1 Org
162 — 68
  • Pada eksplorasi terhadap saraf radialisditemukan laserasi (=ruptur=robekan) parsial dari saraf radialis dan dilakukan repair sertabonegraftfragmen tulang yang hilang serta dilakukan pemasangan drain luka dan penjahitanluka.5) Pada tanggal 19 Juli 2013 dilakukan eksplorasi 2 (dua) buah luka pada daerah dadakanan bawah bagian samping setinggi sela iga 910. Luka hanya sampai di sub kutis (dibawah kulit), idak tembus otot. Tindakan dilakukan oleh dr. Henry Kolondang, Sp.
Pengadilan PN SINGARAJA Pidana Khusus
Register : 24-01-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr
Tanggal 24 Mei 2018 — Penuntut Umum:
I Gede Agus Suraharta, SH.
Terdakwa:
1.Boris Georgiev Rusev
2.Marian Bogidarof Serafimoff
378 — 358
  • Dari hal tersebut, Terdakwa memilin untukmenggunakan penyangga;Menimbang, bahwa dari fakta yang demikian, Majelis Hakimberpendapat bahwa cedera tulang/fraktur/patah tulang yang dialami olehTerdakwa adalah cedera yang tidak fatal dalam artian sama sekali tidakHalaman 150 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.mampu untuk memfungsikan anggota gerak pada bahu dan tangan, tetapifraktur/patah tulang parsial/Imcomplete pada clavicula;Menimbang, bahwa dengan demikian, alibi Terdakwa yangmenyatakan