Ditemukan 2288 data
131 — 12
disepakati oleh Pengurus koperasi dengan pemerintah Desa untukmengerjakan pembangunan pasar, selanjutnya mulai relokasi penghuni pasar,menyiapkan sesuatu yang memang harus disiapkan supaya tidak persoalandikemudian hari ;Bahwa penghuni pasar yang jumlahnya kurang lebih 80 orang, dari 80 orangtersebut sesuai kesepakatan pengurus panitia dengan pemerintah desa ada 64kios ada 64 orang penghuni pasar yang lainnya mendapat los karena kitasesuaikan pemerintah Desa dengan pengurus itu, setelah itu pemerinta Desadengan
YANDRIFA
Tergugat:
BUPATI SOLOK
388 — 509
BahwaTERGUGAT menerbitkan objek sengketa telah sesuai denganprosedur yang diatur dalam peraturan perundangundangan yangberlaku berkaitan dengan Pemberhentian Wali Nagari / Kepala Desadengan Asasasas Umum Pemerintah yang Baik. Bahwa ungkapantentang TERGUGAT menerbitkan objek sengketa tidak sesuaidengan prosedur yang diatur dalam peraturan yang berlakuberkaitan dengan Pemberhentian Wali Nagari / Kepala Desa denganAsasasas Umum Pemerintah yang Baik hanyalah halusinasi dariPENGGUGAT.
47 — 10
Bahwa yang membawa barangbarang tersebut adalah Angkot Kata.Bahwa 3 (tiga) kali dipindahkan komporGas LPG3 kgbeserta asesorisnya ke rumah Kepala Desadengan memakai mobilangkot .
ARIF WIBISONO, SH
Terdakwa:
WALUYO Als ADY WALUYO Bin KASTUBI
80 — 30
WIDODO Kaur Kesra > IMAM MUARIF Kaur Keuangan : WARSONO Bendahara Desa : SITIROKHAYATI Ketua BPD : H.ACHMADI, SPd.i Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Candirenggo berdasarkan Surat Keputusan KepalaDesa Candirenggo Nomor 114/3/KEP/2015 tanggal 2 Januari 2015 dan Surat KeputusanKepala Desa Candirenggo Nomor 144/2/KEP/2016 tanggal 2 Januari 2016 tentangPenunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Candirenggo Tahun Anggaran2015 dan 2016, adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desadengan
WIDODO Kaur Kesra > IMAM MUARIF Kaur Keuangan > WARSONO Bendahara Desa : SITIROKHAYATI Ketua BPD : H.ACHMADI, SPd.i Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Candirenggo berdasarkan Surat Keputusan KepalaDesa Candirenggo Nomor 114/3/KEP/2015 tanggal 2 Januari 2015 dan Surat KeputusanKepala Desa Candirenggo Nomor 144/2/KEP/2016 tanggal 2 Januari 2016 tentangPenunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Candirenggo Tahun Anggaran2015 dan 2016, adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desadengan
GIGIH BENAH RENDRA, SH
Terdakwa:
ZAINUDIN Bin MUNGID.
178 — 53
lima rupiah) Terdakwamasukkan tas dan menyimpan uang tersebut dalam almari di rumahTerdakwa, padahal seharusnyaTerdakwa menyerahkan ataumenyetorkan uang hasil pelelangan tersebut sebagai penerimaan desakepada saksi Dinata Elyansa, Spd selaku Kaur Keuangan danBendahara Desa sehingga uang tersebut dapat dimasukkan rekeningdesa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 65huruf c Peraturan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018yangmenyebutkan bahwa Penerimaan Desa disetor ke Rekening Kas Desadengan
OPIK HIDAYAT
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI
Intervensi:
PT. KEMILAU REJEKI
254 — 139
;son cen cence nnn enenennn nnn Bahwa pemerintah desa Mekar sari telah mengklaimsecara sepihak bahwa tanahtanah tersebut adalah milik desa Mekarsari(asset desa) dan Pemerintah Desa Mekar sari mengadakan perjanjianpemanfaatan tanah kas desadengan PT.
83 — 17
Pada saat masalah batas tanah antara Sintus Kolor danYohanes Rahus, Saat itu Andreas Soong yang pergi melapor ke Kantor Desadengan mengatakan tanah milik Sintus Kolor yang saya garap dirusak olehYohanes Rahus, oleh karena tanah tersebut adalah milik Sintus Kolor, makasaksi sebagai Kepala Desa waktu itu meminta Andreas Soong pergi memanggilSintus Kolor untuk membuat laporan di Kantor desa, karena Andreas Soong saatitu hanya sebagai penggarap, Kemudian Andreas Soong pergi memanggil SintusKolor dan
103 — 37
C5 180 M2 @ 100.000 Rp 24.000.000,Rp 20.000.000,Rp 16.500.000,Rp 16.500.000,Rp 16.500.000,Rp 24.000.000,Rp 24.000.000,Rp 22.080.000,Rp 18.040.000,Rp 18.040.000,Rp 18.000.000, Sesuai kesepakatan antara saksi , pak Jarot dan Lurah trisyantosaksi yang diberikan hak pak jarot untuk menjual tanah tersebut.Namun saksi tidak tahu kapan tanah Nomor 97 Kelas DesaDengan luas 2125 dicatat tanggal 12 Mei 1984 menjadi sertifikatatas nama Haryanto, namun saksi diberitahu oleh Pak LurahNyatnyono bahwa tanah tersebut
Terbanding/Penggugat I : PT. LINTAS KHATULISTIWA UTAMA
Terbanding/Penggugat II : KOPERASI RAPAK JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR ATR , BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI TIMUR
Turut Terbanding/Tergugat IV : BUPATI KUTAI TIMUR
229 — 121
tahun 2009 sebagai syaratuntuk dapat melakukan aktifitas perkebunan kelapa sawit, dan pada tahun 2010,Halaman 24 dari 161 putusan Nomor 119/PDT/2020/PT SMRditerbitkan 2 sertifikat Hak Guna Usaha No,87 dan 88, oleh Badan PertanahanNasional Kabupaten Kutai Timur dan objek tanah perkebunan kelapa sawit milikTERGUGAT,I terdapat di 3 Desa, DESA KALIORANG, DESA BUKIT MAKMUR,dan DESA CIPTA GRAHA, sedangkan objek tanah perkebunan kelapa sawitPENGGUGAT,II terletak di wilayah DESA BUMI RAPAK, yang berlainan DESAdengan
63 — 62
Bahwa tanahtanah kas Desa Troketon tersebut dan tanah kas desa lainnyamilik Desa Troketon yang dibeli dari pihak lain diantaranya tanah kas desadengan sertifikat Hak Milik No. 1183 luas + 1.465 M* yang terletak di DesaSobayan atas nama Agus Saptanto Nur Cahyo Wicaksono tercantum dalamDaftar Bondo A Nomor 138 dan tanah kas desa dengan sertifikat Hak MilikNo. 1035 luas + 475 M?
84 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Manalah bisa Tanah Negara/Pemerintah dijadikan objek perikatan jual beli oleh oknum warga Desadengan Sdr. Muliadi Chandra. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan Sar.Muliadi Chandra dengan oknum warga adalah tidak sah/Cacat hukum.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dalam perkara a quohanya sematamata mencari pembenaran perbuatan Penggugat (Sdr.Muliadi Chandra) yang dengan sengaja Menduduki dan mengalihfungsikankawasan hutan HPT Blok Tesso Nilo menjadi Kebun Kelapa Sawit.
ABDILLAH ZIKRI NATSIR, SH
Terdakwa:
SARIPUDDIN Bin MALISO ALI
140 — 86
yang diinginkan masyarakat desa.Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yangdilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.Pasal 26 ayat 4 huruf (d), Kepala Desa berkewajiban mentaati danmenegakkan peraturan perundangundangan; WHuruf (f), Kepala Desaberkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel,transparan, profesional, efektif, dan efisien serta bebas dari kolusi, Korupsi, dannepotisme; Huruf (h), Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desadengan
ANDREAS SIUK
Tergugat:
EDMUNDUS MANBAIT
104 — 35
ANDREAS NAHAS dibawah janji pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut : Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan sehubungandengan masalah tanah; Bahwa saksi sebagai tokoh adat Hakim perdamaian di Desadengan mendapat SK dari tokoh adat, dan saksi juga sebagai penjagatokoh adat Sainiup antara lain:e Nainahas sebagai kapitan (kepala desa).e Naifatin sebagai Tobe pemangku adat.e Naiheli sebagai pemugut pajak.e Nolomsai, Naifao, boi bana,sikas dan Humoel.
87 — 23
untuktahun anggaran 2007 adalah sebesar 10 Kg/ RITS/bulan dengan dipungut biaya Harga Penebusan Beras(HPB) sebesar Rp. 1.000, berdasarkan PedomanUmum Raskin tahun 2007 dan SK Bupati Kupang yangnomor dan tanggalnya saksi sudah tidak ingatlagi, sedangkan untuk TA. 2008 adalah sebesar 15Kg/ RTS/ bulan dengan dipungut biaya HPB sebesarRp. 1.600, berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun2008 dan SK Bupati Kupang yang nomor dantanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi;Bahwa Kecamatan Amfoang Timur terdiri dari 5 desadengan
1.Hj.Nurhayati
2.H.HELMMI PROMALIK
3.ISKANDAR
Tergugat:
1.PT.PARAMITRA MULIA LANGGENG
2.KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
131 — 26
saksi ploting atau overlay ke Lampiran Peta SuratKeputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 454Tahun 2016 ternyata hasilnya tanah objek sengketa masuk KawasanHutan Produksi Lakitan , serta bersesuaian dengan keterangan saksiSuheru dan saksi Sahrudi yang menerangkan pada tahun 2017 ada timdari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan serta dari KementerianLingkungan Hidup datang ke desa saksi melakukan pendataan sertamenentukan titik tapal batas hutan kawasan, membedakan antara desadengan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Medi Santoni, SH
294 — 118
Bahwa hubungan kerja antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desadengan Desa di Kabupaten Tebo dalam hal : Proses Penyaluran Dana : Dinas PMD mempunyai kewenangan untukmelakukan pengajuan surat permintaan penerbitan SPP dan SPM ataspengajuan desa kepada PPKD sesuai dengan Perbup Tebo Nomor 16tahun 2017 pasal 4 Ayat 2.
104 — 15
dibenarkan, sehingga barang bukti tersebut telahdapat dipergunakan untuk mendukung' pembuktian dalamperkara ini.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan denganbarang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperolehfakta fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut Bahwa terdakwa menjabat sebagai Lurah/Kepala DesaKalidengen selama periode sejak tanggal 15Pebruari 2000 s.d. 15 Pebruari 2008, Bahwa saat Pertama diangkat selaku Kepala Desadengan
66 — 18
atau 228 ubin serta dana tambahan uang tunaiRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan biaya pologoro danbiaya peralinan hak atas proses tukar guling sejumlahRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimanatersebut di atas, maka jelas bahwa perbuatan yang dilakukan olehterdakwa yaitu melakukan tukar guling tanah bengkok desadengan tidak mendapatkan tanah pengganti yang senilaisebagaimana yang diperjanjikan dari saksi ASFARI, sertaperbuatan terdakwa yang telah
109 — 12
peruntukkannya untuk kas desa sebesarRp.1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan biayaoperasional sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap kotaknyasehingga perhitungan jumlah harga sewanya yaitu 31 kotak x Rp.2.000.000,(dua juta rupiah) = Rp.62.000.000, (enam puluh dua juta rupiah);Bahwa mekanisme lelangnya dilakukan dengan cara diawali Panitia lelangmengundang Ketua RI mewakili masingmasing warga masyarakat yangakan menyewa TKD tersebut untuk mengikuti pelelangan di kantor desadengan
sah Rp. 24.000.000,JUMLAH Rp. 68.740.000,Bahwa dana dari APBDes tahun 2012 dan APBDes tahun 2013 yang dikelolasendiri oleh terdakwa tersebut sebagian dipergunakan terdakwa sesuaiketentuan dengan disertai buktibukti yang sah, namun sebagian danatersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa SUPARJO,Amd.KI bin KROMO REDJO atau tidak sesuai dengan ketentuan yaitusetiap penerimaan dan pengeluaran desa yang sudah ditetapkan dalamAPBDes tidak dicatat dan dibukukan dalam administrasi kKeuangan desadengan
82 — 23
ACEP DERMAWANTO, S.Ap selaku Kepala Desadengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Camat Pancalang.e Termin kedua tanggal 09 September 2015 sekitar pukul 16.30 Wib di Bank.BPR mandirancan, dari Dana ADD dan DD sebesar Rp. 231.606.600, (duaratus tiga puluh satu juta enam ratius enam ribu enam ratus rupiah) hanya ditarik sebesar Rp. 231.606.284, (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratusenam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagaiberikut :e ADD sebesar Rp. 123.802.684