Misalnya menggantikansementara buruh yang melaksanakan kegiatan serikat buruh lain, dsb.Namun bahwa pengusaha harus memberikan kesempatan kepadaserikat buruh merupakan prinsip yang utama;17.4. Ayat (4) jelasjelas aturan yang mau menunjukkan penghormatanTergugat terhadap serikat buruh diperusahaan hanyalah semubelaka.

Pasal tersebutmenerangkan bahwa segala sesuatu tentang sengketa dalam SSAharuslah diselesaikan dalam proses arbitrase.Lebih lanjut, Pasal 17.4 telah secara spesifik mengatur bahwa apabilaterjadi sengketa yang berdasarkan atau bersumber dari SSA makalembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa adalahSingapore International Arbitration Center (SIAC) berdasarkan hukumacara sebagaimana diatur oleh SIAC dan peraturan perundangundangan lain yang berlaku di Singapura sebagaimana disebutkan didalam

ketentuan Pasal 17.4 SSA.Oleh karena bunyi pasalpasal dalam SSA tersebut sudah cukup jelasmenyatakan bahwa terhadap SSA ini berlaku hukum Singapura dansetiap sengketa yang timbul akan diselesaikan melalui LembagaArbitrase SIAC, maka Majelis Hakim tidak diperkenankan menafsirkanlain dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untukmemeriksa perkara a quo, dengan menggunakan hukum NegaraIndonesia.Pasal 1342 KUHPerdata dikutip sebagai berikut:Jika katakata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan

Judex Facti seharusnya menyatakanbahwa perkara a quo adalah perkara wanprestasi dimana telah terjadisengketa berkenaan dengan SSA dan karenanya Pasal 17.4 SSA harusditerapkan dan mengikat bagi kedua belah pihak.Hal. 76 dari 154 Hal. Putusan Nomor 370 K/Pdt/201511.

Putusan Nomor 370 K/Pdt/2015Adapun halhal dan dalildalil baru yang diajukan oleh Para PemohonKasasi dalam tambahan memori bandingnya yang Para PemohonKasasi ajukan pada tingkat banding tersebut adalah sebagai berikut:(i) gugatan dalam perkara a quo timbul dari sengketa yang bersumberdari SSA; dan karenanya(ii) forum penyelesaian sengketa yang berlaku haruslah didasarkanpada ketentuan Pasal 17.4 SSA, yaitu penyelesaian berdasarkanpersidangan arbitrase di SIAC dengan hukum acara yang dipakaiadalah

Kasasi yaitu yang diajukan olehTergugat , Il, Ill, dan V dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan TinggiJakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan salahdalam menerapkan hukum karena tidak cermat dalam menilai pokok gugatan aquo, dimana sesuai dengan uraian posita, petitum provisi maupun petitumpokok perkara maka gugatan a quo adalah mengenai pelaksanaan isi perjanjianinvestasi in casu Subscription and Shareholders Agreement tanggal 11 Maret2005 yang didalamnya (Pasal 17.4

Lapasere bin Abdul Rauf :6,73% + 10.23% = 16, 96%17.4. Ansir bin Abdul Rauf :6,73% + 10.23% = 16, 96%17.5. Farida binti Abdul Rauf :3,37% +5,11% = 8,48%17.6. Mustari bin Abdul Rauf :6,73% + 10.23% = 16, 96%17.7. Ahli Waris Asikin bin Abdul Rauf :17.7.1. Hj. Sarifah binti Syeh Taha : 0,84%17.7.2. Reski bin Asikin > 2,95% + 2,55% = 5,50%17.7.3. Rahmat bin Asikin > = 2,95% + 2,55% = 5,50%17.8. Ahli Waris Sabir bin Abdul Rauf :17.8.1. Hasnah binti Lanure : 0,84%17.8.2.

Amaq Sinari (Saudara seayah perempuan)17.4. Rumijam (Saudara seayah lakilaki)17.5. Rumilam (Saudara seayah lakilaki)17.6. Ahli waris Pengganti Naim (Saudara seayah lakilaki)HIm 4 dari 23 hlm perkara nomor 67/Pdt.G/2021/PTA.Mtr18.19.20.21.22.23:Menetapkan ahli waris Rumijam adalah :18.1. Amaq Rumejam (Saudara kandung lakilaki)18.2. Inaq Rumenah (Saudara kandung perempuan)18.3. Amaq Sinari (Saudara kandung lakilaki)18.4.

Landung);Bahwa T.4 dan T.8 sebagai bukti yang tidak sah, karena tidak disahkan olehfungsional adat yang berwenang untuk itu sesuai dengan putusanMahkamah Agung RI Nomor 816 K/Sip/1973 tanggal 31 Maret 1976 yangmenentukan kaidah bahwa silsilah dianggap benar jika dibenarkan olehfungsional adat yang berwenang untuk itu, seharusnya 17.4 dan 1.8dikesampingkan dan Hakim Tingkat Pertama yang berpedoman kepada T.4dan T.8 adalah cara mengadili yang salah menurut hukum;Halaman 11 dari 19 Hal. Put.

P.2 P.3,P.4 dan P.5.jugaberdasarkan surat bukti 7.1, 17.2, 1.3, 17.4, T.5 dan T.7. BahwaPenggugat telah melakukan Jual Beli dengan Akta Jual Belinya Nomor633/TDO/AJB/XV/1994 di hadapan Camat/PPATMax F. Mokorimban,BApada tanggal 29 November 1994 (bukti, P.2) atas tanah sengketa tersebutseluas 3.150 M?, dengan Philipus Rampengan, sedangkan Tergugat telahmelakukan jual beli dengan Akta Jual Beli dengan Nomor468/TDO/AJB/XI/1993 pada tanggal 9 November 1993 (bukti.

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PTA Smqg.17.4. Sarwo Edy bin Surandim;18. Menetapkan harta warisan Nur Sahid bin Surandim adalah13,46% bagian warisan Surandim bin Sarikromo;19. Menetapkan bagian masingmasing ahli waris Nur Sahid binSurandim adalah sebagai berikut:19.1. Suciningsih binti Surandim mendapatkan 1,92 %bagian;19.2. Ashari bin Surandim mendapatkan 3,84 % bagian;19.3. Ali Saudi bin Surandim mendapatkan 3,84 %bagian;19.4. Sarwo Edy bin Surandim mendapatkan 3,84 %bagian20.

Jalanan yang digunakan /dimanfaatkan oleh Tergugat II adalah merupakan jalanan umum, bukanjalanan milik Penggugat;Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat padaangka (17.4) yang menuntut pembayaran ganti kerugian pada Tergugat IIdengan alasan Tergugat Il telah memanfaatkan jalan objek perkaratersebut. Penolakan Tergugat II ini beralasan hukum dikarenakan jalanantersebut bukan milik Penggugat, melainkan merupakan jalanan umum;12.

II denganTergugat diikat dalam suatu perjanjian yang menyatakan bahwa objeksengketa yang dihibahkan Tergugat Ill kepada Tergugat tersebutperuntukannya adalah untuk dipergunakan sebagai jalan umum bagikepentingan masyarakat;Bahwa karena sesungguhnya objek sengketa adalah milik CV Teja Muliakarena dibeli menggunakan uang perseroan tersebut, maka tindakanTergugat Ill selaku Direktur CV Teja Mulia bukan merupakan perbuatanmelawan hukum;Bahwa berdasarkan posita gugatan angka 17.1. sampai dengan angka 17.4

Manrangka);17.4. Vicky Virawan, S. Sos bin DR. Ir. Ismunandar Maknoen,MM. MBA (anak Alm DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA binH. Maknoen Dg. Manrangka);17.5. Vickron Ronaldy, ST bin DR. Ir. Ismunandar Maknoen,MM. MBA (anak Alm DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA binH. Maknoen Dg. Manrangka);Halaman 14 dari 27 putusan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Batg18.17.6. Firman Arvandy bin DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM.MBA (anak Alm DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA bin H.Maknoen Dg.

Adanya demodemo dari pedagang yang tidak mau direlokasiuntuk sementara sampai selesainya Pembangunan Pasar IndukWonosobo;17.4.

Adanya demodemo dari pedagang yang tidak mau direlokasiuntuk sementara sampai selesainya Pembangunan PasarInduk wonosobo.17.4. Sampai saat ini belum ada Surat Penyerahan Lapangan (SPL)yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai dasarsudah dimuklainya pekeryjaanSehingga Penggugat tidak jadi melaksanakan pekeraansebagaimana yang disepakati dalam surat pernanjian tersebut diatas,.

Baiq Nikmatul Izzati Binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah(anak perempuan/Penggugat 4.1) mendapat 1/6 (satu perenam)bagian x 7/8 (tujuh perdelapan) bagian = 7/48 (tujuh perempatpuluh delapan) bagian dari bagian Almarhum Lalu Masnun aliasMamiq Hikmah ;17.4.

denganinventarisasi dan kewenangan pengelolaannya adalah merupakanKEWENANGAN NEGARA sebagai BADAN HUKUM PUBLIK ;Bahwa, Tergugat adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang berbentuk PERSERO, sehingga secara yuridiskeberadaannya adalah merupakan BADAN HUKUM PRIVAT, yangdalam perspektif Subyek Hukum (Legal Entity) berbeda danterpisah dari Struktur Pemerintahan yang merupakan organHalaman 16 dari 28 Putusan Nomor 48/PDT/2020/PT SBYpenyelenggara Negara yang bersifat sebagai Badan HukumPUBLIK;17.4

.10.900.000; (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah).17.3 Hilangnya keuntungan yang akan didapatkan oleh Penggugat akibattidak jadi dilaksanakan jualbeli kepada pelanggan PenggugatHalaman 7 Putusan Nomor 508/PDT/2018/PT.DKI18.akibat tidak dilaksanakanya PO.131/PO/MK/2015 atas barangCapacitor type 30 415V 50KVAR RG2 sebanyak 150 (seratus limapuluh) unit olen karenanya Penggugat mengalami kerugian sebesarRp. 38.514.225 (tiga puluh delapan juta lima ratus empat belas ribudua ratus dua puluh lima rupiah).17.4

Kerugian denda keterlambatanYalt SQD@SAaL ce. ccccceeesececccccccesssesscecceccessuseeessecesess Rp........ 1.510.000.000,(satu milyar lima ratus sepuluh juta rupiah)17.4.

Menghukum Tergugat dan atau Tergugat V atau siapa saja yangmenerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketaV dan VI kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpatanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparatKepolisian Republik Indonesia;17.4.

Menetapkan bagian masingmasing ahli waris dari harta warisan(tirkah) almasrhum Mudakir bin Salam (Pewaris II) sebagaimana padadiktum angka 16 adalah sebasgai berikut:17.1 Masna Surya bin Mudakir sebagai anak lakilaki mendapat2/9 bagian atau 22.2 %;17.2 Rokinah binti Mudakir sebagai anak perempuan mendapat1/9 bagian atau 11.1 %;17.3 Tarinih binti Mudakir sebagai anak perempuan mendapat1/9 bagian atau 11.1 %;17.4 Suparman bin Mudakir sebagai anak lakilaki mendapat 2/9bagian atau 22.2 %;17.5 Cardiyah

Ari binti Hamzah almarhumah) (anak perempuan) memperoleh 1bagian;17.4. Zaimah binti Hamzah almarhumah (anak perempuan) memperoleh 1bagian;17.5. Syamsiah binti Hamzah (anak perempuan/Penggugat I) memperoleh1 bagian;17.6. Djafar bin Hamzah (anak lakilaki/Penggugat II) memperoleh 2bagian;17.7. Ibrahim bin Hamzah (anak lakilaki/Penggugat III) memperoleh 2bagian;17.8. M.

) serta menghadirkan 2 ( dua )Orang saksi di persidangan ;Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan 1.8 tersebut diakui olehPenggugat dan Penggugat minta agar juga dijadikan sebagai bukti Penggugatmaka bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa bukti T.1 dan 1.2 secara formal maupun materialmemenuhi sebagai alat bukti, maka bukti tersebut dapat diterima dandipertimbangkan dalam memutus perkara ;Hal 19 dari 22 halaman Putusan 0072/Padt.G/2017/PA.PmkMenimbang, bahwa bukti T.3 dan bukti 17.4

(Seratus tigapuluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);Cincin emas bertahtakan berlian sebanyak 2 (dua) buah yang jugaberada dalam brangkas tersebut sebagaimana pada poin 17.4 diatasdiambil oleh Tergugat. Bahwa kedua cincin dengan berlian diatasnyatersebut memiliki berlian seberat 1,21 karat.

Bahwa berdasarkan uraian pada poin. 17.4 dan poin 17.5 di atasyakni adanya perbuatan Tergugat yang mengambil perhiasan emas dancincin bertahtahkan berlian, yang mana obyek tersebut merupakan obyekharta bersama, adalah suatu perbuatan yang bertentangan denganketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:Seorang Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkanmenjual atau memindahkan harta bersama.19.

Bahwa atas dasar perbuatan Tergugat yang membawa Perhiasanemas dan cincin emas bertahtahkan berlian tanpa seizin Penggugattersebut seprti pada poin 17.4 dan poin 17.5 di atas, maka Penggugatmerasa sangatlah dirugikan, dan Penggugat khawatir terhadap diri Tergugatbahwa perhiasan emas dan cincin bertahtahkan berlian yang merupakanharta bersama tersebut akan dialinkan ataupun dijual kepada pihak lain,maka Penggugat dalam gugatan ini mengajukan gugatan Sita Jaminanpada Pengadilan Agama Makassar terhadap

Cincin emas bertahtakan berlian sebanyak 2 (dua) buah yang jugaberada dalam brangkas tersebut sebagaimana pada poin 17.4 dalamgugatan diambil oleh Tergugat. Bahwa kedua cincin dengan berliandiatasnya tersebut memiliki berlian seberat 1,21 karat.

Majelis menilai bukti tersebut menunjukan bahwa Penggugat danTergugat merupaan pasangan suami isteri sah, Tergugat sebagai kepalaKeluarga, dan Penggugat beserta kedua anak mereka sebagai anggotakeluarga, bukti tersebut juga memperkuat bukti T.2;Menimbang, bahwa bukti 17.4 yang berupa foto kopi SuratPernyataan bersama antara Nor Aklis dengan A. Muhlidin, sebagai pihakpertama dan kedua, yang aslinya ditanda tangani kedua pihak tersebut padatanggal 10 Mei 2016.