Ditemukan 227 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 03-10-2012 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 324/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM
Tanggal 3 Oktober 2012 — SAUANG BIN H. SALIM AHLI WARIS ALMARHUM NONG ANING BINTI NAMAN VS TN. INSINYUR ABDUL MADJID, Cs
168166
  • Duren Sawit, KotaAdministrasi Jakarta Timur dengan batasbatas sebagai berikkut :Bahwa dalil gugatan tersebut tidak beralasan dan harusdikesampingkan, dikarenakan girik bukanlah merupakan buktikepemilikan atas tanah, karena sejak berlakunya UU No.5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, kepadapemegang hak atas tanah wajib untuk melakukan pendaftarantanah.Pasal 19 ayat (2) huruf c Undangundang No.5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria, Pendaftaran tanah, yangmenyatakan
Register : 16-05-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 295/Pid.Sus/2018/PN Smg
Tanggal 7 Agustus 2018 — DANANG TRI WIDODO bin SURATMAN
651468
  • ., MH yang diajukan Penuntut Umumdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikkut :Ahli : MIFTAH NUGROHO, S.S., M.HUM (Ahli Bidang Linguistik (Bahasa Jawa):Bahwa ahli pendidikan terakhir: S2 dalam bidang Linguistik (llmu Bahasa),pekerjaan Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Negeri Sebelas MaretSurakarta;Bahwa Kalimatyang diposting oleh Pemillik akun Facebook DANANGPAYJLENK:1.
Register : 17-07-2017 — Putus : 17-02-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 1800/Pid.Sus/2016/PN.Tng
Tanggal 17 Februari 2017 — CHEN HSIANG JEN als ALIN
6414
  • Dengan demikiandari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaanNarkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengobatan danpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;Hal. 59 dari 72 halaman perkara Nomor: 1800/Pid.Sus/PN.TngMenimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikkut: Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira jam 21.00 wib rekansaksi Dhani Herdi Susanto mendapatkan informasi dari masyarakatyang tidak mau disebutkan
Register : 14-03-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 198/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 14 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : SUKIMAN, UN Diwakili Oleh : Drs DIDIK SOEHARTONO M Si
Terbanding/Tergugat I : PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Utara
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Barat
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH RI cq BPN DI JAKARTA cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Terbanding/Tergugat VI : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
Terbanding/Tergugat VII : BPN RI c.q KANWIL BPN KALTIM c.q BPN KOTA BONTANG
Terbanding/Tergugat VIII : Titiek Febriyanti Utami Marwan, SH
Terbanding/Tergugat IX : Julius Purnawan, SH.MSi
Terbanding/Tergugat X : Gubernur Bank Indonesia
Terbanding/Tergugat XI : Otoritas Jasa Keuangan
6938
  • Tanjung Periok, JakartaUtara, Propinsi DKI Jakarta, yang diuraikan dalamSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5390/SunterAgung, Luas : 305 M2, Gambar Situasi Nomor :2009/1995 tanggal 20 Juli 1995 yang dikeluarkanoleh Tergugat Il, yang diikat dengan Sertifikat HakTanggungan;Atas Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut diatas telahdiikat dengan Hak Tanggungan sebagai berikkut: Hak Tanggungan Peringkat (Pertama) No:5017/2011 tanggal 15 Agustus 2011 sebesarRp.3.883.000.000, (tiga milyar delapan ratusdelapan
Register : 19-03-2019 — Putus : 12-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 12 April 2019 — Pemohon:
PRIME SOLUTION ASSOCIATE
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Cq. Direktur Penegakan Hukum Pidana
12138
  • Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN JKt.Pst.DALAM EKSEPSI ;Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi dengan dalildalil sebagai berikkut :1. Permohonan tidak jelas, nilai ganti rugi melebihi batas yang diatur PP No. 92tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas pP No. 27 tahun 1983 TentangPelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pldana ;2.
Register : 07-08-2017 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 498/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
SUKIMAN, UN
Tergugat:
1.PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
2.Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Utara
3.Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
4.Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Barat
5.PEMERINTAH RI cq BPN DI JAKARTA cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
6.Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
7.BPN RI c.q KANWIL BPN KALTIM c.q BPN KOTA BONTANG
8.Titiek Febriyanti Utami Marwan, SH
9.Julius Purnawan, SH.MSi
10.Gubernur Bank Indonesia
11.Otoritas Jasa Keuangan
8256
  • Tanjung Periok, JakartaUtara, Propinsi DKI Jakarta, yang diuraikan dalamSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5390/SunterAgung, Luas : 305 M2, Gambar Situasi Nomor :2009/1995 tanggal 20 Juli 1995 yang dikeluarkanoleh Tergugat Il, yang diikat dengan Sertifikat HakTanggungan;Atas Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut diatas telahdiikat dengan Hak Tanggungan sebagai berikkut: Hak Tanggungan Peringkat (Pertama) No:5017/2011 tanggal 15 Agustus 2011 sebesarRp.3.883.000.000, (tiga milyar delapan ratusdelapan
Register : 28-05-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 5/PID.TPK/2021/PT PLG
Tanggal 26 Juli 2021 — Pembanding/Terdakwa : Drs. JOHAN ANUAR, SH.,MH Bin H. NANG AGUS Diwakili Oleh : ANDRE YUNIALDI, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : Muh Asri Irwan
Terbanding/Penuntut Umum II : ALI FIKRI, S.H.,M.Kn.,
180219
  • OKU yang ditandatangani Kabag Perlengkapan SLAMETRIYADI berikkut rumusan rencana Program dan Kegiatan Tahun2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten OKU;224. Photo copy Rencana Kerja Dinas Sosial kab. OKU Tahun 2013berikut surat pengantar Nomor: 50/ 115/ XVII1/2012 tanggal 20Maret 2012 Rancangan renja Tahun 2013 Dinas Sosial dan TenagaKerja kab. OKU, Rekapitalasi evaluasi hasil pelaksanaan renja danpencapaian Renstra s/d Tahun 2012 Kab.
    OKU yang ditandatangani Kabag Perlengkapan SLAMETRIYADI berikkut rumusan rencana Program dan Kegiatan TahunHalaman 115 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2021/PT PLGDisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitepelaksanaan fungsi peradilan.
Register : 26-09-2011 — Putus : 15-05-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 44/G/2011/PTUN-PLG
Tanggal 15 Mei 2012 — Ir. DEDEK PRANATA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN; KOSIM KOTAN. DKK
6975
  • Menimbang, bahwa selanjutnya adanya beberapa sertifikat terletak pada duanomor Peta Dasar Pendaftaran, namun pada Buku Tanah dan Sertifikat, letak bidangbidang tanah hanya disebutkan pada ( satu ) peta dasar peta pendafataran, makatelah menimbulkan ketidakpastian hukum atas bidang tanah yang tersebut dalamobyek sengketa; Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti berupa keteranganTergugat yang menyatakan sebagian tanah terletak di daerah transmigrasi, MajelisHakim akan mempertimbangkan sebagai berikkut
Putus : 15-03-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1894 K/PID.SUS/2009
Tanggal 15 Maret 2010 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SORONG
6239 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini nampakterlinat Majelis Hakim telah berkonpirasi dengan Para Terdakwa,karena "Petunjuk" sesuai dengan ketentuan Pasal 188 KUHAP adalahsebagai berikkut :Hal. 66 dari 81 hal. Put.
Putus : 23-01-2013 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 316/Pdt.G/2012/PN.SBY
Tanggal 23 Januari 2013 — TAN WAN LAN melawan PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk Dkk
232145
  • UndangUndang No. 25/2003 terdapat sejumlah ketentuan apa yangharus diperhatikan dan bagaimana opprinsip' kehatihatian harusdilaksanakan dan dipatuhi antara lain sebagai berikkut: 1.Customer Due Diligence (CDD) yakni kegiatan berupa identifikasiverifikasi dan pemantauan yang wajib dilakukan bank untukmemastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah,Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 9 huruf d yang sebelumnya istilah CDDdikenal sebagai prinsip Know Your Customer (KYC); 2.
Register : 02-10-2017 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk
Tanggal 14 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17360
  • maka 1.nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepadapihak lainnya termasuk Bank 3 . force majeure dapat diselesaikan dengancara musyawarah dan mufakat tanpa mengurangi hak bank dalam akadini;Menimbang, bahwa hak Bank dalam akad ini antara lain tersebutdalam pasal 9 yang menyatakan menyimpang dari ketentuan pasal 6 Bankberhak menuntut, menagih pembayaran dari nasabah atau siapapun yangmemperoleh hak atas hutang nasabah untuk dibayar seketika dansekaligus apabila terjadisebagai berikkut
Putus : 18-07-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 2/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA
Tanggal 18 Juli 2013 — M. NURMUBIN, SE Bin Tgk. ISHAK
15618
  • 2007 kepadarumah sakit berasal dari Apotik Asli dan Toko Amin, bukan berasal dari rekananperusahaan;Bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari pencairan dana pengadaanlelang, kontrak dan tanda pemerimaan barang yang fiktif tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan yang telahdipertimbangkan tersebut di atas, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa M.Nurmubin, SE secara bersamasama telah memenuhi unsur dakwaan subsidair,Hakim Ad Hoc Anggota II, mempertimbanngkan sebagai berikkut
Putus : 18-07-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 5/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA
Tanggal 18 Juli 2013 — M. HENDRI VONNA BIN MUCHTAR YUSUF
5518
  • Edfuadi Harun, Sp.B dengan cara berhutang;e Bahwa terdakwa mengetahui dokumen pengadan lelang, kontrak dan beritaacara pemerimaan barang dan tanda terima uang yang ditekennya tersebutadalah fiktif;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan yang telahdipertimbangkan tersebut di atas, apakah perbuatan yang telah dilakukan olehterdakwa secara bersamasama tersebut telah memenuhi unsur dakwaan subsidair,Hakim Ad Hoc Anggota II, mempertimbangkan sebagai berikkut:1 Bahwa menghadapi dan mengatasi
Putus : 18-07-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 1/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA
Tanggal 18 Juli 2013 — MUNIR, SH. BIN YUSUF
7319
  • serta gas oksigen therapi tahun 2006 dan 2007 kepadarumah sakit berasal dari Apotik Asli dan Toko Amin, bukan berasal dari rekananperusahaan;Bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari pencairan dana pengadaanlelang dan kontrak fiktif tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan yang telahdipertimbangkan tersebut di atas, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwaMunir, SH secara bersamasama telah memenuhi unsur dakwaan subsidair,Hakim Ad Hoc Anggota II, mempertimbanngkan sebagai berikkut
Register : 24-10-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jap
Tanggal 9 September 2019 — - Joshua R. Mandim Wanma, S.H. - Halim Hartoyo
234142
  • Berat ringannya pidana yang dijatuhkanhakim berkorelasi dengan tingkat kesalahan terdakwa yang dipertimbangkan danpencelaan masyarakat terhadap pelaku pelanggaran etis yang berlaku dalammasyarakat itu;Halaman 87 dari 99 Putusan Nomor 09/Pid.SusTpk/2019/PN JapKonsep Rancangan KUHP 2004 dapat digunakan sebagai petunjuk untukmengukur tingkat kesalahan Terdakwa, sebagai berikkut:1) Pasal 52 huruf a,b,c, d, e, dan k, sebagai berikut:a.
Register : 02-09-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bna
Tanggal 13 Februari 2014 — Ali Akbar Bin Alm. Iskandar Acek
7411
  • progres pekerjaan 100% berdasarkan SP2D tanggal 14 Desember 2010sebesar Rp. 308.622.500.e Bahwa benar terdakwa selaku PPTK tidak ada menerima sejumlah uangdari hasil proses pencairan uang 100 % yang diterima oleh masingmasing Kuasa Direktur Perusahaan tersebut;e Bahwa benar berdasarkan laporan hasil audit dari Tim Auditor BPKPPerwakilan Aceh yang didasarkan atas laporan hasil perhitungan Ahlidari Dinas Pengairan Provinsi Aceh yang telah melakukan investigasipekerjaan di lapangan, adalah sebagai berikkut
Register : 08-02-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 102/Pid.B/2021/PN Kdi
Tanggal 29 April 2021 — Penuntut Umum:
HERLINA RAUF, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir AMRAN YUNUS Bin M.A. YUNUS
251124
  • Yani No. 30 EKelurahan Pundambea Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kendari, yang melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakaisurat palsu atau yang dipalsukan itu seolaholah sejati, jika pemakainsurat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan dengancara sebagai beriKkut : 2222 n nn nnnn nn nn enna nn nenn nn nenennnnne Bahwa awalnya sekitar
Register : 25-03-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 11-08-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 449/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 30 April 2014 — 1. LINDA WANGSADINATA 2. NOFI bin HARMEN 3. Hj. ARGA TIRTA KIRANA,SH
450215
  • tanda tangan JOKO INDRAdan KRISNA guna persetujuan pembukuannya, sebagai penegasan.Bahwa serahkan memo tersebut kepada JOKO INDRA namun JOKOINDRA tidak mau menandatangani sedangkan KRISNA saat itu sudahpergi ke Singapura.Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 4 Nopember 2008.Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2008 saksi bersurat ke KPOSenayan untuk menanyakan uang tersebut, jika tidak digunakan akanditarik kembali.Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikantanggapan sebagai berikkut
Putus : 30-04-2014 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 449 /Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 30 April 2014 — PIDANA - LINDA WANGSADINATA, Cs
11632
  • tanda tangan JOKO INDRAdan KRISNA guna persetujuan pembukuannya, sebagai penegasan.Bahwa serahkan memo tersebut kepada JOKO INDRA namun JOKOINDRA tidak mau menandatangani sedangkan KRISNA saat itu sudahpergi ke Singapura.Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 4 Nopember 2008.Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2008 saksi bersurat ke KPOSenayan untuk menanyakan uang tersebut, jika tidak digunakan akanditarik kembali.Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikantanggapan sebagai berikkut
Register : 29-07-2009 — Putus : 04-03-2010 — Upload : 25-02-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 48/G/2009/PTUN-BDG
Tanggal 4 Maret 2010 — HERMAN RAHAYAAN, DKK VS 1. BUPATI BOGOR, 2. DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 3. KOMANDO DAERAH MILITER III / SILIWANGI
3820
  • Majelis Hakim berpendapat, Tergugat In Casu Bupati Bogorberwenang menerbitkan Obyek Sengketa a quo ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah Obyek Sengketa a quo Secara Prosedural formal,Subtansial diterbitkan bertentangan dengan Peraturan PerundangUndanganyang berlaku dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik ; Menimbang, bahwa mekanisme Proses Penerbitan Penetapan Lokasidi Kabupaten Bogor pada pokoknya sebagai berikkut ; 1 Permohonan masuk ; 2 Penelitian Berkas Permohonan