No.2925 K/Pdt/2014dan Penggugat Ill masih mempunyai hubungan perkawinan sebagaisuamiistri yang sah, berdasarkan keputusan Menteri Negara KoperasiRepublik Indonesia Nomor 69/Kep/M.KUKM/IX /2004, tentang PedomanStandar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan UnitSimpan Pinjam Koperasi yang ditegaskan pada bagian standarpengelolaan koperasi simpan pinjam pada poin 2 (dua) sub e berbunyi:Diantara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampaiderajat kesatu menurut garis lurus kebawah

Surat Keterangan Kepemilikan Tanah NomorPem.014/181/IIV2012, tanah milik Turut Tergugat dan Sertifikat Hak MilikNomor 174, pemegang hak Arnoldus Murdin yang telah lama disimpanoleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Bahwa Penggugat yang menahan Surat Keterangan Kepemilikan TanahNomor Pem.014/181/llV2012, tanah milik Turut Tergugat dan menahanSertifikat Hak Milik Nomor 174 milik dari Arnoldus Murdin tidak dibenarkanberdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Republik IndonesiaNomor 96/Kep/M.KUKM

AMINULLAH LABANGGE, M.M. bertentangan denganKeputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik IndonesiaNomor 95/Kep/M.KUKM/IX/2002 tertanggal 9 September 2004 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Penjaminan Kredit Koperasi dan UsahaKecil Menengah, di mana berdasarkan Pasal 7 ke3 Keputusan tersebutmenyatakan bahwa penggunaan kredit Pola Penjaminan hanya bolehdigunakan sebagai tambahan modal kerja dan/atau investasi bagi koperasiyang menerima;Penyimpangan penggunaan dana kredit tersebut

AMINULLAH LABANGGE, M.M. bertentangandengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RepublikIndonesia Nomor 95/Kep/M.KUKM/IX/2002 tertanggal 9 September 2004tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Penjaminan Kredit Koperasidan Usaha Kecil Menengah, di mana berdasarkan Pasal 7 ke3 Keputusantersebut menyatakan bahwa penggunaan Kredit Pola Penjaminan hanyaboleh digunakan sebagai tambahan modal kerja dan/atau investasi bagikoperasi yang menerima;Penyimpangan penggunaan dana kredit tersebut

C47 HT.03.01Th 2006, tanggal 29Maret 2006 SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3XVIFPPAT2009, tanggal 8 April 2009 SK Menteri Koperasi dan UKM RI No.148/Kep/M.KUKM/Xx/2007;i. Surat pernyataan dari Saudari Supri Wiyati tertanggal 27 April 2016,o 29 5tentang pernyataan pengganti Direktur Utama yang lama CV.

C47 HT.03.01Th 2006, tanggal 29 Maret 2006 SKKepala Badan Pertanahan Nasional No. 3XVILPPAT2009, tanggal 8 April2009 SK Menteri Koperasi dan UKM RI No. 148/Kep/M.KUKM/IX/2007, surattersebut dilampiri dengan beberapa lampiran antara lain:a. Surat Rekomendasi Dinhubkominfo, Kota Semarang Nomor551.2/9117/2016, tanggal 22 Desember 2016;. Foto copy KTP Saudari Supriwiyati dengan nomor: 337415521 1630003;Foto copy NPWP CV. Mahkota Anugerah nomor: 31.477.695.6518.000;.

Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi merupakanKoperasi resmi di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat wilayahKecamatan Tebing Tinggi tersebut memiliki Surat izin usaha Perdagangan(SIUP) kecil dengan Nomor: 503/A.6.1/138/PMPTSP/2019 tanggal 09 Mei2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan legalitashukumnya dari Akta Notaris Zetsplayers Tarigan,SH,SP.N No:31 tanggal28 Agustus 2013 Serta SK Menkop & UKMM RINo;181/PAD/M.KUKM

Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi merupakanKoperasi resmi di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat wilayahKecamatan Tebing Tinggi tersebut memiliki Surat izin usaha Perdagangan(SIUP) KECIL DENGAN Nomor: 503/A.6.1/138/PMPTSP/2019 tanggal 09Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan legalitashukumnya dari Akta Notaris Zetsplayers Tarigan,SH,SP.N No:31 tanggal 28Agustus 2013 Serta SK Menkop & UKMM RI No;181/PAD/M.KUKM

Rasuna Said Kav. 34 JakartaSelatan, dengan volume 8 (delapan) unit lift dengan hargamasingmasing Rp 2.937.500.000,00 per unitnya sehingga totalbiaya untuk 8 (delapan) unit lift adalah 23.500.000.000,00;e Selanjutnya Pokja Unit Layanan Pengadaan melaksanakan proseslelang melalui sistem LPSE untuk melakukan pemilihan penyediabarang berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi UsahaKecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 46/Kep/M.KUKM/X1/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang diikuti olehPerusahaan

;e Bahwa Sebagai Kasubbag Dokumentasi dan Perpustakaan pada BagianHubungan Masyarakat Kementerian Koperasi dan UKM RI saksi diangkatberdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRI.Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 05/Per/M.KUKM/1X/2010 tanggal September 2010.

;Bahwa sebagai Sekretaris ULP Saksi diangkat berdasarkanSurat keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 46/KEP/M.KUKM/XII/2011 tanggal 30 Desember 2012dan demikian juga dengan sebagai Sekretaris Pokja Sekretariat Kementarian Koperasi dan UKM RI Saksi jugadiangkat berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKMRI Nomor 46/KEP/M.KUKM/XII/2012 tanggal 30 Desember2012.

Asli Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RINomor : 46/KEP/M.KUKM/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentangPembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan KementerianKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun anggaran 2012.. 1 (Satu) bendel Asli Dokumen Pelengan Pekerjaan Pengadaan Video Tron padaKementerian Koperasi dan UKM terdiri dari:.

Asli Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah RI Nomor : 46/KEP/M.KUKM/XII/2011 tanggal 30 Desember2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasadilingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahTahun anggaran 2012.. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Pelengan Pekerjaan Pengadaan VideoTron pada Kementerian Koperasi dan UKM terdiri dari:.

Pengurus berwenang untuk mewakili koperasi di dalam dandi luar pengadilan, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat yang dapatmengajukan bantahan ini adalah Pengurus KoperasiMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang tentangPerkoperasian menyatakan pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar yangapabila dinubungkan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil danmenengah Republik Indonesia nomor 10/Per/M.KUKM

Hakim dapat menghilangkan inkonsistensi dan ketidakpastianperaturan perundangundangan, melalui putusan Hakim dapat tercipta asasasas hukum,ajaranajaran hukum dan pemaknaan suatu aturan hukum yang sesuai dengan prinsipprinsip hukum yang umum mengikuti perkembangan masyarakat untuk melahirkankeadilan dan kebenaran dimasa kini maupun dimasa yang akan datang;Menimbang bahwa Peraturan yang mendasari pelaksanaan Revitalisasi pasartradisional adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 07/PER/M.KUKM

/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan sosial dalamrangka pengembangan koperasi, usaha mikro dan kecil;Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKMNomor 07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan ProgramBantuan sosial dalam rangka pengembangan koperasi, usaha mikro dan kecilPersyaratan khusus calon koperasi peserta program angka 11 Dalam melaksanakanpembangunan Revitalisasi Pasar Tradisional dilaksanakan secara swakelola sesuaistandard yang ditetapkan

FUNDI ARTINI sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) menurutpendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan MenteriNegara Koperasi dan UKM Nomor 07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang PedomanPenyelenggaraan Program Bantuan sosial dalam rangka pengembangan koperasi danPerpres 54 tahun 2010 Lampiran VI.D.1.g sehingga terkualifisir sebagai perbuatanHalaman 75 dari 93 Putusan perkara No 59/Pid.SusTPK/2014/PN Pal76melawan hukum dalam arti formil, sehingga unsur melawan hukum

pekerjaanswakelola;Menimbang bahwa sebagai fakta hukum dipersidangan dihubungkan danganunsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersamasamadengan ISKANDAR H YABI selaku Sekretaris dan saksi ASMAN S selaku Ketuaselaku Pengurus KUD Gumbasa penerima dana bantuan Revitalisasi pasar Tradisionalyang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana Peraturan MenteriNegara Koperasi dan UKM Nomor 07/PER/M.KUKM

FUNDIARTINI sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) yang bertentangandengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan sosial dalam rangkapengembangan koperasi dan Perpres 54 tahun 2010 Lampiran VI.D.1.g, maka menurutpendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut tergolong sebagai turut serta87melakukan perbuatan pidana, dengan demikian unsur ini menurut hukum telahterpenuhi;Menimbang bahwa oleh karena semua

Dst.Dasar hukum yang digunakan salah, karena tidak menggunakan dasarhukum SE Menkop PPKRI Nomor 269/M/IX/1994, tanggal 9September 1994 pada VI, pelaksanaan pembubaran koperasiberdasarkan keputusan rapat anggota harus dituangkan dalam ADmasingmasing koperasi, proses dan prosedur pembubaran tersebutdapat dilaksanakan sebagai berikut pada huruf ad dan KeputusanMenkop dan UKM RI Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tanggal 6Oktober 2004 (bukti P7), tentang kewenangan yang menandatanganikeputusan pembubaran koperasi

koperasi.(4) Modal Penyertaan diakui sebagai pemupukan modal koperasiyang mengandung resiko.Pasal 136(1) Kewajiban pemodal meliputi:a. menyetor Modal Penyertaan sesuai perjanjian; danb. menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai dengan modalpenyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditempatkan dalamsatuan unit Modal Penyertaan.Kemudian hal serupa juga telah dengan jelas diatur dalam Pasal 14ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/m.Kukm

Bahwa berdasarkan pasal 9 Permenkop Nomor:02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10Februari 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program bantuanPengembangan Koprasi adalah sebagai berikut:a.Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dengan pihakterkait ditingkat kabupaten/kota maupun pthak propinsi dan pusat;Melakukan seleksi, verifikasi, dan evaluasi terhadap usulan/permohonan koprasicalon peserta program;Mengusulkan namanama koprasi calon peserta program tingkat kabupaten/ kotayang dinilai

ABDUL MUIS BIN ASNAWI yang menjabatsebagai Kabid Usaha Kecil, Mikro dan Menengah pada Dinas Koperasi, UMKMKabupaten Banjar tersebut dalam melakukan bantuan dan arahan dalam penyusunanproposal KSU Surya Sekawan serta melakukan verifikasi atas proposal dari KSUSurya Sekawan yang kemudian selanjutnya direkomendasikan ke KementrianKoperasi dan UMKM tersebut adalah bertentangan pula dengan Pasal 9 huruf iPermenkop Nomor:02/PER/M.KUKM/I/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentangPedoman Penyelenggaraan Program

Banjar Tahun Anggaran 2012 adalahsesuai dengan tugas pokok berdasarkan PermenkopNomor:02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang PedomanPenyelenggaraan Program bantuan Pengembangan Koprasi adalah;1.

Melaporkan Pelaksanaan Program Bansos Ke Dinas Koparsi Propinsi danUMKM dengan tembusan Deputi Pemasaran dan Jariangan Usaha.Bahwa berdasarkan Pasal 9 Permenkop Nomor:02/PER/ M.KUKM/II/2011 tanggal10 Februari 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program bantuanPengembangan Koprasi adalah sebagai berikut:a. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dengan pihakterkait ditingkat kabupaten/kota maupun pihak propinsi dan pusat;b.

sebagaimana Keputusan Menteri Negara KoperasiDan Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002Usaha yang menjelaskan bahwa Koperasi Primer dibentuk dan didirikan olehsekurangkurangnya dua puluh orang yang mempunyai kegiatan dan kepentinganekonomi yang sama, sedangkan Tergugat , Il,dan Ill diketahui jumlah anggotaKoperasi Satrya saat dibentuk tidak dapat dipastikan jumlahnya dan berdasarkankesaksian saudara Abdurachman Bin DG.

sebagaimana keputusan Menteri Negara KoperasiKecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104 .1/Kep/M.Kukm/X/2002Usaha yang menjelaskan bahwa Koperasi primer dibentuk dan didirikan olehsekurangkurangnya dua puluh orang yang mempunyai kegiatan dan kepentinganekonomi yang sama, sedangkan sedangkan Tergugat , II,dan III ketahui jumlah21anggota Koperasi Satrya saat dibentuk tidak dapat dipastikan jumlahnya , danberdasarkan kesaksian saudara Abdurachman Bin DG.

sebagaimana keputusan Menteri NegaraKoperasi Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104 .1/Kep/M.Kukm/X/2002 Usaha yang menjelaskan bahwa Koperasi primer dibentuk dandidirikan oleh sekurangkurangnya dua puluh orang yang mempunyai kegiatandan kepentingan ekonomi yang sama, sedangkan Tergugat , Il,dan III kKetahuijumlah anggota Koperasi Satrya saat dibentuk tidak dapat dipastikanjumlahnya, dan berdasarkan kesaksian saudara Abdurachman Bin DG.

ParaTergugat dalam bentuk Sertifikat Si Jangka, Si Raya, Si Rela dan DanaInvestasi dengan macam simpanan Mudharabah Al Muthalagah yaitukerjasama antara Para Penggugat/Pemilik Modal (Dana) dengan ParaTergugat untuk melakukan usaha tertentu Simpan Pinjam denganPembagian Keuntungan berdasarkan nisbah (Proporsi bagi hasil) yangdisepakati pada saat pembukaan simpanan awal yang dinyatakan secarajelas dan pasti jumlahnya baik presentasi atau rupiahnya (Yungto Pasal 1ayat 6 Juklak kegiatan usaha KJKS No : 91/Kep/M.KUKM

denganharga masingmasing Rp 2.937.500.000,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluhtujuh juta lima ratus ribu rupiah) per unitnya sehingga total biaya untuk8 (delapan) unit lift adalah 23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus jutaPT.PT.PT.PT.PT.PT.PT.PT.PT.Selanjutnya Pokja Unit Layanan Pengadaan melaksanakan proses lelang melaluisistem LPSE untuk melakukan pemilihan penyedia barang berdasarkan KeputusanMenteri Negara Keperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor :46/Kep/M.KUKM

delapan) unit lift dengan hargamasingmasing Rp 2.937.500.000,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh jutalima ratus ribu rupiah) per unitnya sehingga total biaya untuk 8 (delapan) unit liftadalah 23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);Selanjutnya Pokja Unit Layanan Pengadaan melaksanakan proses lelang melaluisistem LPSE untuk melakukan pemilihan penyedia barang berdasarkan KeputusanMenteri Negara Keperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 46/Kep/M.KUKM

tertulis lengkap dengan uraian tugas wewenang dantanggung jawab dari masingmasing unsur dalam anggaran dasar Pasal 23menyangkut tugas dan kewajiban pengurus dan Pasal 28 kopkar YRMmenyangkut hak dan kewajiban pengawas;Bahwa ternyata pula Penggugat Ill telah diangkat sebagai anggotapengurus selaku Bendahara Kopkar YRM dimana Penggugat (Pengawas)dan Penggugat III masih mempunyai hubungan perkawinan sebagai suamiistri yang sah, berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi RepublikIndonesia Nomor 69/Kep/M.KUKM

/Andreas Consini Ganggur, Flafianus Ganggur danDedimus Ganggur tidak dibenarkan, berdasarkan keputusan MenteriNegara Koperasi Republik Indonesia Nomor 96/M.KUKM/IX/2004, tentangstandar operasional manajemen dan unit simpan pinjam koperasi tentangstandar agunan :1. Tidak seperti bank, agunan pinjaman pada koperasi simpan pinjamkoperasi bukan merupakan hal yang sangat utama;2.

Koperasi Mandiri Ro Rejeki;

Rp. 24.731.760,00Jumlah total Rp. 900.000.021.00Bahwa sebelum saksi melakukan pemeriksaan terhadap proposal yangdiajukan oleh Koperasi Pasar Sukamaju berkaitan dengan proyekpembangunan revitalisasi pasar Desa Plumpang tidak melakukan pengecekandilapangan dan saksi juga tidak pernah membaca Petunjuk Teknis No.07/Per/M.KUKM/Xl/2012 tentang pedaman Penyelenggaraan ProgramBantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha mikro dankecil ;Bahwa saksi sebagai pengawas pembangunan khusus pada Dinas

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RepublikIndonesia Nomor : 0O7/PER/M.KUKM/XV2012 tentang PedomanPenyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka PengembanganKoperasi, Usaha Mikro dan Kecil ;C.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 81/PMK.05/2012tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga ;Bahwa proposal RAB yang diajukan oleh Koppas Sukamaju untuk mengikutiProgram Revitalisasi Pasar Tradisional pada Kementerian Koperasi dan UsahaKecil

diperhitungkan sebesar Rp 11.673.000,00Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp 611.673.000,00Jadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 288.327.000,00Halaman 127 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBYBahwa ahli dalam melakukan audit berdasarkan data/bukti/dokumen :1.Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 81/PMK.05/2012, tanggal1 Juni 2012 tentang Belanja Bantuan Social Pada Kementerian Negara/Lembaga ;Copy Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RepublikIndonesia Nomor : 07/PER/M.KUKM

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah RI Nomor:07/PER/M.KUKM/XV/2012, tanggal 29 Nopember 2012 tentang pedomanpenyelenggaraan program bantuan sosial dalam rangka pengembangankoperasi, usaha mikro dan kecil, yaitu:1.Bab V pasal 10, ayat ( 2 ) bantuan diterima oleh penerima bantuandipergunakan sesuai dengan peruntukkannya diatur lebih lenjut denganperaturan deputi ;2.Bab VI Bagian Keempat Pasal 14, Peserta program yang telah ditetapkansebagai penerima bantuan wajib, huruf

informasi, dankelengkapan adminisirasi yang diberikan dalam tahap seleksi danpenggunaan bantuan sosial sesuai ketentuan serta siap menerima sanksiatau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlakuterhadap ketidakbenaran data dan penyalahgunaan bantuan sosial;e Keenam, apabila dalam pelaksanaannya ditemukan fakta bahwa yangbersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuansebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM

harus meneliti akta akad (transaksi) yang dibuat oleh paraMenimbang, bahwa akad (perjanjian) adalah perjanjian tertulis (pasal 1. ayat 5UU No 19 tahun 2008) dan merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua19pihak atau lebih ini akan dijadikan tolok ukur para pihak untuk melakukan atau tidakmelakukan perbuatan hukum tertentu ; Menimbang, bahwa Mudlarabah a quo dalam perkara ini sebagaimana ketentuanpasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Keputusan Menteri Koperasi danUKM No 91/Kep/M.KUKM

No.123/KEP/M.KUKM/2004 tanggal 06 Oktober 2004 yang menyatakanpenyelenggaraan perbantuan akta pendirian dilakukan di pemerintahdaerah masingmasing; Bahwa untuk unit simpan pinjam merupakan yang bagian dari koperasihanya mengajukan kembali untuk disahkan akta perubahan anggaransedangkan koperasi simpan pinjam permbentukan koperasi dari awalyang khusus melayani simpan pinjam dan perbedaan modalpendiriannya;Bahwa yang berwenang untuk mengurus usaha simpan pinjam ialahpengurus; Bahwa Calon anggota koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan PemupukanModal Penyertaan Pada Koperasi;f. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam OlehKoperasi;g. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2017tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam OlehKoperasi;h.

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakatyang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 (Vide: Pasal 3 UndangUndang No. 25 Tahun1992 tentang Perkoperasian);Bahwa sebagai badan hukum yang memiliki tujuan untuk kesejahteraananggotanya sudah tentu sebuah koperasi dituntut untuk menerapkansuatu prinsip kehatihatian dalam menjalankan usahanya tersebut(vide: Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha KecilDan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM

Permen Koperasi danUsaha Kecil Dan Menengah No. 02 Tahun 2017 tentang PerubahanAtas Permen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 15 Tahun2015 tentang Usaha Simpan Pinjam);Bahwa selanjutnya kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakankegiatan simpan pinjam, adapun kegiatan usaha simpan pinjam tersebutberdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi Dan UsahaKecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi(Permenkop 15/2015) dapat

beberapa kali.16.Bahwa di masa pandemic ini Tergugat II dan Tergugat III sama sama kitaketahui dimana mana dalam keadaan sulit akan tetapi Tergugat IlTerguggat III berusaha untuk tetap membayar yang menurut hemat kamiitu pun sudah merupakan itikat baik Tergugat II dan Tergugat III.17.Bahwa benar Tergugat merupakan sebuah kegiatan simpan pinjam,adapun kegiatan usaha simpan pinjam tersebut berdasarkan Pasal 19ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenengahRepublik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM

Nambo, Kota Kendari, Jenis Usaha: JasaTenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) berstatus Badan Hukum dan terdaftarHalaman 2 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN kdi.pada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan BadanHukum Nomor: 001976/BH/M.KUKM.2/VIII/2016, tanggal 31 Agustus 2016;Pemohon Praperadilan perlu menguraikan pada Permohanan ini bahwasdr. Muh. Asnawir, S.Pd. (ic.

danbukti pembayaran upah buruh Koperasi Tunas Bangsa MandirTahun 2019;Y 1 (satu) eksamplar invoice TKBM Tunas Bangsa Mandiri danbukti pembayaran upah buruh Koperasi Tunas Bangsa MandirTahun 2020; 1 (satu) eksamplar invoice TKBM Tunas Bangsa Mandiri danbukti pembayaran upah buruh Koperasi Tunas Bangsa MandiriTahun 2021; 1 (Satu) eksamplar slip gaji Koperasi Tunas Bangsa Mandiritahun 2018 s.d. 2021; 1 (Satu) eksamplar fotokopi Keputusan Menteri Koperasi DanUsaha Kecil Dan Menengah, Nomor:001976/BH/M.KUKM

membayar seluruh biaya perkara ini.Atau bila Hakim Tunggal perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pihakPemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:1.Fotokopi Anggaran Dasar Koperasi Jasa Tunas Bangsa Mandiri (KTBM),Nomor: 12 tertanggal 28 Juli 2016 yang dibuat di Kendari pada KantorNotaris Hidayat, S.H. dan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha KecilMenengah Nomor: 001976/BH/M.KUKM