Bulan Penyara, dikurangi selamaPara Anak dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan;Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat NOPOL : S4009ZHwarna hitamMDI Kembalikan Kepada Yang Berhak, Melalui AnakMi Menetapkan supaya Para Anak di bebankan untuk membayar biayaperkara masingmasing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut PengadilanNegeri Jombang telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Januari 2021 Nomor1

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda PidanaPengadilan Negeri Jombang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26Januari 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atasputusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Januari 2021 Nomor1/Pid.SusAnak/2021/PN Jbg;2.

Surabaya para Anak tidak mengajukan kontra memori banding;Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding memeriksa danmeneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Januari 2021 Nomor1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jbg, dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatanuntuk para Anak yang berhadapan dengan hukum serta memori banding yangdiajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak diketemukan halhal baru yangperlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena semuanya

putusannya, yangmenyatakan bahwa para Anak iS banDn terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, olehkarena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagaipertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara iniditingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Januari 2021 Nomor1

tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah Nomor 57/PDT/2018/PT PAL tanggal 25 Oktober 2018 tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca berkas perkara tersebut dan suratsurat lainyang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Donggala pada tanggal 23 Januari 2018 dalam Register Nomor1

Mengukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini ;ATAUApabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Memperhatikan dan mengutip keadaankeadaan sebagaimanatercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor1/Pdt.G/ 2018/PN Dgl tanggal 19 Juli 2018 yang amarnya berbunyisebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.064.000, (empat juta enampuluh empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Donggalatersebut, telah diberitahukan kepada Hl, Ill, IV, V, VI, Vil dan Turur Tergugatoleh Jurusita Pengadilan Negeri Donggala masingmasing tanggal 26 Juli2018 sesuai Relaas Pemberitahuan putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Dgl ;Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor1/Pdt.G/2018/PN Dgl, yang dibuat oleh Panitera

Bahwa hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam memberikanputusannya telah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, olehkarena itu tidak ada alasan Pemohon Banding mengajukannya, karena ituharus ditolak.Bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya point 3 danpoint 4 sangatlah keliru, sebab apa yang telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam putusannya Nomor1/Pdt.G/2018/PN.

dari 15 halamanPutusan No. 57/PDT/2018/PT PALputusan pada poin nomor 5 yang selengkapnya akan disebutkan dalamamar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat Rbg dan ketentuan perundangundangan lain yangbersangkutan dengan perkara ini .MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor1

, XXXXX,terhadap Penggugat, XXXXX;,;a: Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yangberlaku;Subsider :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil danpatut menurut hukum;Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan Penggugatdengan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agarkembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Bahwa, untuk menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor1

Tergugat, guna memastikanapakah Penggugat memiliki /egal standing mengajukan gugatannya terhadapTergugat ;Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkaiterat dengan pihakpihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahanyang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukumagama dan kepercayaannya masingmasing, dan perkawinan tersebut harusHal. 8 dari 21 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skgtercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) UndangUndang Nomor1

Pasal 76 ayat 1 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi (XXXXX,)atas dalildalil bantahannya yang berkaitan dengan

Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil.Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim perlumengemukakan pendapat hukum bahwa sebuah rumah tangga yang rukun danharmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyatadimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu kediaman bersama;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun

Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir;9ail 05Artinya: menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencarikemaslahatan.Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka alasan perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta,dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2020 jo.

Termohon telahmeninggalkan Pemohon selama 2 tahun berturutturut tanpa ijin Pemohondan tanpa alasan yang sah;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yangdiajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Termohon telah pergimeninggalkan Pemohon selama 2 Tahun lebih berturutturut tanpa alasanEe SeMenimbang bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimanayang dimaksud oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, yaitu. terbentuknya rumah tangga yang kekalHalaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor1

Quran Surat Ar ruum ayat 21:diosa 9 dag asin Jess LettArtinya : Dan di antara tandatanda kekuasaanNya ialah Diamenciptakan untukmu istriistri dari jenismu sendiri, supayakamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dandijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang.Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor1 155/Pdt.G/2015/PA Wsb2.

tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 03 Tahun 2006 danperubahan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makaMajelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera PengadilanAgama Wonosobo diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrartalak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanyang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dandi tempat perkawinan dilangsungkan; 9 2en enoneHalaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor1

WAKHID SALIM, S.Ag., sebagaiHalaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor1 155/Pdt.G/2015/PA WsbPanitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpahadirnya Termohon:Hakim Anggota Ketua Majelisttd ttdH. RISYAM KAMTOKO, S.Ag., M.H. Drs. SYAMSURUAL FS, M.S.1.Hakim Anggota llttdH. IBRAHIM ASFARI, S.H.Panitera PenggantittdH. WAKHID SALIM, S.Ag.Rincian biaya perkara;1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00.2. Biaya Proses Rp. 50.000,00.3. Biaya Panggilan pe. Gano4. Redaksi p. UUU,UU.5.

Meterai Rp 6.000,00.Jumlah Rp. 156.000,00.Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor1 155/Pdt.G/2015/PA Wsb

oleh Penasihat Hukum pada TingkatBanding;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 1/Pen.Pid.SusTPK/2019/PT BGL tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan MaijelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkuluyang memeriksa dan mengadili perkara ini;Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor1

Perobuatan terdakwa dilakukan dengan caracara dan rangkaianperbuatan sebagai berikut:e Bahwa terdakwa NICK OKTAVELLY, S.Pt Alias NICK Bin SAIN SADAR(Alm) diangkat selaku Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian(PSP) dibidang pertanian pada Dinas Pertanian Pemerintah DaerahKabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor :82002 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengukuhan,Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri SipilHalaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor1

Adapun yangtermasuk dalam Tim Verifikasi tersebut adalah sebagai berikut :Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor1/PidSusTPK/2019/PT BGLa. Terdakwa NICK OKTAVELLY, S.Pt selaku Kasi Prasarana dan SaranaPertanian (PSP) ditunjuk sebagai Ketua Tim Verifikasi;Saksi SAZULI, S.Pt selaku Sekretaris Tim Verifikasi;Saksi PENI SIWI UTAMI, SP.

Pemeriksaan terhadap Piagam Pengukuhan yang dimiliki KelompokTani tersebut, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa melalui penilaiandari Balai Penyuluhan, Pertanian Kecamatan ;Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor1/PidSusTPK/2019/PT BGL3. Pemeriksaan Surat Permohonan dari Kelompok Tani yang diketahuioleh Petugas Pertanian Kecamatan (PPk);4. Pemeriksaan data terkait lahan yang dimiliki oleh Kelompok Tani yangbersangkutan yang harus memiliki lahan dengan luas minimal 15(limabelas) Ha (hektar) ;5.

Kelompok Tani Harapan Jaya dan jumlah uangnya sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) akan tetapi diamplop ditulis nominal uangsebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor1/PidSusTPK/2019/PT BGL5.

PENETAPANNomor 1 /Pdt.G/2020/PN JapDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura ;Setelah membaca berkas perkara perdata Gugatan Nomor1/Pdt.G/2020/PN Jap antara:KILLY TJUA MOTTOH, bertempat tinggal di Jalan Inpres RT.RW.KelurahanSarmi Kota Kecamatan Sarmi Kota Kabupaten Sarmi ,dalamhal ini memberikan kuasa kepada Dedi Maelani,S.H, Advokat, beralamat di jalan Raya Yahim Sentani RT.002,RW.001Depan Gereja Kemah Inji Indonesia Klasis Dofosoro JemmaatEmaus Yahim

Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara perdata Nomor1/Pdt.G/2020/PN Jap;2. Menghentikan pemeriksaan perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Jap;3.

Mengingatls bahwa ketentuan Pasal 151 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikotamenjadi UndangUndang sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 10Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota menjadi

dengan UndangUndang Nomor 49Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5077);UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076);UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor1

LAMPIRAN XVIModel AktaPerdamaianPasal 27 ayat (4)danPasal 28 ayat (5) Perma Nomor1 Tahun 2016AKTA PERDAMAIANNomor 15/Pdt.G.S/2017/PN BekPada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017, dalam persidanganPengadilan Negeri Bengkayang yang terbuka untuk umum yang memeriksadan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datangmenghadap:PT.

Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruhisi Kesepakatan Perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Negeri Bengkayang menjatuhkan Putusansebagai berikut:PUTUSANNomor 15/Pdt.G.S/2017/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang ;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf e, maka permohonanisbat nikah para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatukeharusan undangundang sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) Jo Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun1974 Pasal 2 ayat (1) Jo.

perkawinanya ke Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela Nomor68/Pdt.P/2017/PA.Lbj, tanggal 13 April 2017, membebaskan kepada Pemohon dan Pemohon II dari biaya perkara;Mengingat, UndangUndang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahankedua atas UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor1/G/2018/PTUNBKL, tanggal 21 Mei 2018, yang dimohonkan banding;. Berkas Perkara, suratsurat bukti dan suratsurat lain yang berhubungandengan sengketa ini;.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor 165/Pen.HS/2018/PT.TUNMDN, tanggal 28 Agustus 2018,tentang Penetapan Hari Sidang;TENTANG DUDUK SENGKETAHalaman 2, Putusan Nomor 165/B/2018/PTTUNMDNFormul02/proksi01/KIMMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambil alih keadaankeadaan dan duduk sengketa sebagaimanadisebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor1/G/2018/PTUNBKL tanggal 21 Mei 2018, yang amarnya sebagai

perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telahdipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Bengkulu;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Bengkulu telah tepat dan benar sehingga diambil alin jadipertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medandalam memutus sengketa ini di tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor1

Akan tetapi Penggugat sangat kecewamengetahui ternyata uang ganti rugi tanah milik Penggugat tersebut telahdibayarkan kepada PT Keumala Prima Kencana pada tanggal 10 Desember2010 selaku Pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor1 Tahun1997 an. PT Keumala Prima Kencana.

Karena Tergugat dan Tergugat IIselaku Pemilik SHGB Nomor1 Tahun 1997 tidak pernah menguasai dan ataumengusahai tanah milik Penggugat tetapi dikuasai dan diusahai secara terusmenerus oleh Penggugat.

Akan tetapi TergugatIll telah keliru menerbitkan SHGB Nomor1 Tahun 1997 an. PT KeumalaPrima Kencana dan hanya didasarkan pada Gambar Situasi Nomor 97Tahun 1997 tanggal 19 April 1997 seluas 93,30 Ha (sembilan puluh tigakoma tiga puluh hektare) tanpa Surat Ukur. Oleh karenanya Penggugatmohon agar Pengadilan Negeri Sabang menyatakan Sertipikat Hak GunaBangunan (SHGB) Nomor1 Tahun 1997 an.

Dalam hal ini Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1/Paya Keunekai diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KotamadyaSabang pada tanggal 19 April 1997, sedangkan gugatan a quodisampaikan oleh Termohon Kasasi ke Pengadilan Negeri Sabangpada tanggal 20 Nopember 2014.

Dengan mendasarkan kepadatanggal penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1/PayaKeunekai dengan tanggal pendaftaran gugatan a quo ke PengadilanNegeri Sabang, maka gugatan a quo disampaikan oleh TermohonKasasi ke Pengadilan Negeri Sabang setelah 17 (tujuh belas) tahunSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1/Paya Keuneukai diterbitkan;Bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut kemudian disandingkandengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

.::.6:0eeeee = TERGUGAT;Hal 1 dari 12 halaman Putusan Keberatan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Bit2 Nama : Esterlin CieTempat/Tanggal Lahir 3 okAlamat : PERUM NAVIGASIASRI 1 NO. 8MANEMBONEMBO BITUNGJenis Kelamin : PerempuanPekerjaan : ASN GURUSelanjutnya disebut Sebagal : ............cccceeeee cee TURUTTERGUGAT;Menimbang,bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukanmemori keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor1/Pdt.GS/2020/PN Bit yakni sebagai berikut :Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri

Bitung nomor1/Pdt.GS/2020/PN.Bit, adalah sebagai berikut :Mengadili :1.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai saatini ditaksir sebesar Rp.1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah)Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor1/Pdt.GS/2020/PN.Bit yang diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada rabu tanggal 20 Mei 2020, saya John F Kolang,SH selakukuasa hukum dari pemohon keberatan pada hari ini jumat tanggal 29 Mei2020 telah menyatakan keberatan sekaligus mengajukan memori keberatanatas putusan tersebut, maka dengan demikian permohonan keberatansekaligus

Bahwa kami penasehat hukum Penggugat/pemohon keberatan tidaksependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Bitung nomor1/Pdt.GS/2020/PN.Bit, dimana dalam pertimbangan hukumnyasebagaimana tertulis pada halaman 12 alinea ke 2 danke 3 yangberbunyi : Menimbang bahwa berdasarkan tersebut hakimberpendapat bahwa berdasarkan posita dari Penggugat yang mengakulbahwa Tergugat telah menjual rumah dan tanah di blok D no.2/Eperumahan asri Il Kelurahan Manembonembo Kecamatan MatuariKota Bitung miliknya kepada

Menimbang, bahwa atas Memori Keberatan tersebut,Tergugat danTurut Tergugat tidak mengajukan kontra memori keberatan sebagaimanaketerangan tidak mengajukan kontra memori keberatan perkara perdataNo.1/Pdt.GS/2020/PN Bit tertanggal 10 Juni 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri/ Perikanan Bitung;Menimbang, bahwa dalam memori keberatan Penggugat padapokoknya memohon agar Majelis Hakim menerima permohonan keberatandari Pemohon dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor1

PENETAPANNomor 61/Pdt.P/2019/PN PwkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutusperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapansebagai berikut dalam perkara permohonan:IRMA MARLIA Lahir di Purwakarta, Tanggal 23 Maret 1973, AgamaIslam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat GangTanjung 2 Nomor1 RT 034 RW 006 Kelurahan NagriTengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut

;Bahwa Saksi adalah suami Pemohon;Bahwa benar Pemohon tinggal di Gang Tanjung 2 Nomor1 RT 034RW 006 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta KabupatenPurwakarta dan Pemohon tinggal bareng dengan Saksi;Bahwa dari hasil pernikahan Saksi dengan Pemohon telah dikaruniai2 (dua) orang anak dengan masingmasing nama yaitu MochamadRiva Prawira Utama dan Rara Dwi Utari;Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon yaitu perbaikannama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Saksi bernamaMochamad Riva Prawira

dengan dokumendokumen milikPemohon lainnya berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga,Kutipan Akta Nikah, ljazah Sekolah;Bahwa untuk tertibnya adminitrasi Tata Usaha Negara, perubahannama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Saksi tersebutperlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapatbenar dan tidak keberatan;Hendra Wahyudin;Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Gang Tanjung 2 Nomor1

Pengadilan Negeri Purwakarta hanya berwenangmemeriksa dan mengadili perkara permohonan yang Pemohonnyabertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah hukumnya karena perkarapermohonan adalah masuk dalam yurisdiksi voluntair;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Pemohonyaitu bukti P1 berupa kartu tanda penduduk dan bukti P6 berupa kartukeluarga serta Saksi David Deviar dan Hendra Wahyudin, yang padapokoknya menerangkan Pemohon tersebut benar bertempat tinggal di GangTanjung 2 Nomor1

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor1/G/2019/PTUN.Gto., tanggal 7 Mei 2019;5.

Berkas perkara yang dimohonkan Banding yang di dalamnyaberisikelengkapan suratsurat yang berkaitan dengan perkara tersebut padabundel A dan bundel B serta suratsurat lainya yang berhubungandengan perkara;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan duduk perkara ini sepertitertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor1/G/2019/PTUN.Gto., tanggal 7 Mei 2019 dalam perkara kedua belah pihakyang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI:DALAM EKSEPSI : Menerima Eksepsi

Menimbang, bahwa Tambahan memori banding Penggugat tersebuttelah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat dan Tergugat IImasingmasing sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan PenyerahanTambahan Memori Banding pada tanggal 16 Juli 2019;Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat tersebutTergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 29 Juli 2019yang di terima di Kerpaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalotanggal 29 Juli 2019, sesuai surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor1

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor1/G/2019/PTUN.Gto., tanggal 7 Mei 2019 yang dimohonkan bandingtersebut ;3.

LAMPIRAN XVIModel AktaPerdamaianPasal 27 ayat (4)danPasal 28 ayat (5) Perma Nomor1 Tahun 2016AKTA PERDAMAIANNomor 16/Pdt.G.S/2017/PN BekPada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, dalam persidanganPengadilan Negeri Bengkayang yang terbuka untuk umum yang memeriksadan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datangmenghadap:PT.

isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruhisi Kesepakatan Perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Negeri Bengkayangmenjatuhkan Putusansebagaiberikut:PUTUSANNomor 16/Pdt.G.S/2017/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

suratsurat dalam berkas perkara Permohonan yangbersangkutan;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan untukmemperbaiki atau mengubah tanggal, bulan dan tahun lahir dalam PasporRepublik Indonesia Nomor AL 201380 atas nama SUHNAN, namun pada harihari sidang pertama yang telah ditentukan pada hari Senin tanggal 11 Januri2021, Pemohon telah menyampaikan secara lisan dalam persidangankepada Hakim yang mengadili Permohonanan Pemohon, yang padapokoknya Pemohon menyatakan mencabut Permohonan Perkara Nomor1

Mengabulkan Permohonan Pemohon, untuk mencabut Perkara Nomor1/Pdt.P/2021/PN.Sel ;2. Memerintahkan kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selonguntuk Mencoret Perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Sel, dalam BukuRegister Perkara Perdata Permohonan;3.

SUPRIATNA, Usia 60 tahun, berkedudukan di Dusun Cigintung RT011 RW 004, Desa Dadiharja, Kecamatan Rancah,Kabupaten Ciamis. selanjutnya disebut sebagaibeteeeeeeeeees Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar para Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Ciamis pada tanggal 3 Nopember 2016 dalam Register Nomor1/Pdt.G.S/2016/PN Cms telah mengajukan gugatan

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.701.000, (Tujuh ratus satu ribu rupiah);Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hariSelasa, tanggal 29 Nopember 2016, oleh David Panggabean, S.H., yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor1/Pen.Pdt.G.S/2016 tanggal 3 Nopember 2016, putusan tersebut pada hari itujuga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengandihadiri oleh Engkus Kusmawan, S.H., Panitera Pengganti

Cipto No. 93 RT.04 RW.11DesaBedalikKecamatanLawang, Kabupaten Malang, disebutsebagai.Lecce ee ee eee ee eee eee ec eceeeeee esses eceeeeeeeeeeneeeeeeneeeeeees TERGUGAT;PengadilanNegeritersebut.SetelahmembacaPenetapanKetuaPengadilanNegeriKepanen,Nomor1 43/Pdt.G/2017/PN.Kpn, tanggal4Oktober2017tentangPenunjukanMajelis Hakim untukmemeriksadanmengadiliperkaraini .SetelahmembacaPenetapanKetuaMajelis Hakim,Nomor1 43/Pdt.G/2017/PN.Kpn, tanggal4Oktober2017tentangpenetapanharisidang.Setelahmembaca berita

berdasarkan surat kuasa khusustanggal 4 Februari 2020 sebagai Turut Terbandingsemula Turut Tergugat;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telanh membaca berkas perkara tersebut ;Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor :65/PDT/2020/PT BJM. tanggal 27 Agustus 2020, tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1

Pdt.G/2020/PN.Mrh tanggal 19 Agustus 2020 oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Tangerang ;Menimbang, bahwa sehubungan memori banding tersebut TurutTerbanding semula Turut Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 18 Agustus2020 oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan dan Kontra Memori Bandingtersebut telan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimanaRelaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor1

Bahwa alasan alasan serta keberatan keberatan Pembanding terhadappertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1/Pdt.G/2020/PN.Mrh, dalam pertimbangan hukum putusan PengadilanHalaman 4 dari 17 halamanPutusan Nomor 65/PDT/2020/PT BJMNegeri Marabahan halaman 45 dari 51 halaman alinea ke satu,PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap Bukti P1A, P1B danP2 dihubungkan dengan Bukti P4 yaitu.

Bahwa alasan alasan serta keberatan keberatan Pembanding terhadappertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1/Pdt.G/2020/PN.Mrh, dalam pertimbangan hukum putusan PengadilanNegeri Marabahan halaman 45 dari 51 halaman alinea ke dua,PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap Bukti P4 yaituPutusan Perkara Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM, Gugatan Tata Usaha NegaraBanjarmasin, adalah Putusan Bukti P4 berbunyi : dalam Pokok perkaraMajelis Hakim menolak gugatan para penggugat dan menghukum

Bahwa alasan alasan serta keberatan keberatan Pembanding keberatanterhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1/Pdt.G/2020/PN.Mrh, dalam pertimbangan hukum putusan PengadilanNegeri Marabahan halaman 45 dari 51 halaman alinea ke tiga,PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap Bukti P4 bahwamajelis hakim menilai terhadap putusan Gugatan tata usaha negara tidakdapat dijadikan sebagai alas hak kepemilkan bidang tanah bagi pembanding,sehingga dengan demikian petitum nomor

Raya Dusun Fajar Rt 002/001 Sungai Jaga AKecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Selanjutnya disebut TERGUGAT IIPengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara beserta Suratsurat yang bersangkutan;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang nomor1/Pdt.GS/2020/PN Bek, tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini ;Telah pula membaca surat permohonan Penggugat perihal pencabutan suratGugatan Sederhana

perkara nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Bek, tanggal 13 April 2020 ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilanterhadap Para Pihak, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN BekMengingat pasal 271 Rv, Putusan Mahkamah Agung nomor 1841 K/ Pdt/1984serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :MenetapkanMenyatakan perkara Perdata Gugatan Sederhana register nomor1/Pdt.GS/2020/PN Bek yang terdaftar pada Pengadilan