penghitungan tingkat Desa;Bahwa mengamankan perolehan suara (C1) adalah tugas dari saya selakuKetua Panitia Pemilinan Kecamatan;Bahwa mengamankan perolehan suara (C1) adalah kKewenang saya selakuPanitia Pemilinan Kecamatan, tercantum didalam UndangUndang Nomor7 tahun 2017 pasal 53 ayat 2 huruf a yang berbunyi mengumpulkan hasilpenghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya yang manatersangka jelaskan bahwa setelah penghitungan di tingkat TPS hasil daripenghitungan suara tersebut adalah berupa perolah

bagiPENGGUGAT II selaku pemilik sah atas Objek Sengketa a quo;ADANYA SUATU PERBUATAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT II: Tindakan TERGUGAT Il yang tetap ikut aktif dalampelaksanaan hibah atas Objek Sengketa kepada TERGUGAT I,tanpa memperhatikan fakta hukum apabila kepemilikan ObjekSengketa tersebut adalah milik sah dari PENGGUGAT II yaknidengan berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik No3142/Sondakan atas nama POPPY FEMIALYA /PENGGUGAT II,serta tindakan TERGUGAT II yang tidak memperhatikan faktahukum apabila perolah

Dimana jual beli itudilakukan di Notaris, tapi notarisnya saksi tidak kenal;Bahwa Panasihat Hukum memperlihatkan foto masyarakat yang menerimauang dari Aan kepada Masyarakat yang dihadiri oleh terdakwa (KepalaHalaman 33 dari 128 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2018/PN PIkDesa) dan Kapolsek Bagendang Tengah dan hal ini saksi mengatakantidak mengetahuinya, kemudian Penuntut Umum memperlihatkan foto Aanbersama dengan terdakwa dan Kapolsek Bagendang Tengah, kemudiansaksi mengatakan bahwa foto itu ia perolah

bagiPENGGUGAT II selaku pemilik sah atas Objek Sengketa a quo;ADANYA SUATU PERBUATAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT II: Tindakan TERGUGAT II yang tetap ikut aktif dalam pelaksanaanhibah atas Objek Sengketa kepada TERGUGAT I, tanpamemperhatikan fakta hukum apabila kepemilikan ObjekSengketa tersebut adalah milik sah dari PENGGUGAT II yaknidengan berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik No3142/Sondakan atas nama POPPY FEMIALYA /PENGGUGAT II,serta tindakan TERGUGAT II yang tidak memperhatikan faktahukum apabila perolah

memperbolehkan.Bahwa dana opersional tersebut sebesar sekitar Rp. 19.000.000,tersebut adalah tanggungjawab terdakwa sendiri, namun saat itu saksidiminta untuk membiayai dulu dan hingga sekarang belum dikembalikan.Bahwa benar sebenarnya dana opersional tersebut sebesar sekitar Rp.19.000.000, tersebut terdakwa pijam kepada saksi.Bahwa untuk pengadaan unit kedua terdakwa juga memintaOperasioanal saat ada unit yang rusak sekitar 5 atau 6 juta rupiah kepadasaksi.Bahwa secara riel yang saksi nikmati atau perolah

Ruth Juliani barus sebagai ketua, saksi PolanArio Tejo, SP.MKM sebagai sekretaris, Sardjianto, Hotnen Gultomdan Nurdin sebagai Anggota ;Bahwa Yang menetapkan HPS adalah PPK ;Bahwa Yang menjadi pedoman dalam menentukan HPS memakaiharga terendah yang di perolah dari tiga apotik tersebut ;Bahwa PPK tidak ada menyarankan untuk meminta info harga dariPBF;Bahwa yang menentukan komposisi obat adalah Kepala Dinas ;Bahwa dasar Kepala Dinas menentukan komposisi berdasarkan studibanding bahwa di Sanggau anak

PRUDENTIAL LIFEASSURANCE; Bahwa terkait PTPT yang masuk pada system (aplikasi) akunsaksi tersebut, saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan keadmin; Bahwa selama kurun waktu 2014 sampai dengan 2015 adasekitar 11 (Sebelas) nama polis berbedabeda yang masuk ke akun saksi,dan saksi memperoleh komisi atas 11 (Sebelas) polis tersebut; Bahwa dari komisi 11 (Sebelas) polis yang saksi perolah tersebutadalah sebesar 30% (tiga puluh persen) per tahun, saksi memperolehselama 2 (dua) tahun dan saksi kembalikan

nilainya sebesar Rp.53.589.399,26Sehingga menurut perhitungan ahli, hasil pekerjaan yang telah dilaksanakanoleh pelaksana swakelola sebesar Rp. 82.520.583,64Bahwa pada hasil pemeriksaan pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga Nilapekerjaan Divisi 1 Umum item mobilisasi/demobilisasi, berdasarkan perencanaandisebutkan harga satuan adalah Rp. 33.500,000, sedangkan dalam hasilpemeriksaan ahli tertulis harga satuan berubah menjadi Rp. 17.220.000,, ahlijelaskan berdasarkan datadata dan dokumen yang kami perolah

realisasi pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran dan 166.459.000,penghitungan volume oleh Tim Ahli Teknik Univeristas Gorontalo.Nilai material (besi) yang belum terpasang 7.775.000,(material on site)Jumlah kerugian keuangan negara (1 2 3) 158.852.000, Bahwa untuk menentukan pihakpihak yang bertanggung jawab, adalahkewenangan dari penyidik, tanggung jawab ahli dalam penugasan ini terbataspada simpulan pendapat mengenai adanya kerugian keuangan negara.Berdasarkan fakta dan analisa dokumen yang kami perolah

7 s/d 8 stek entres;Bahwa selain melakukan penyortiran dan pelabelan entris, khususnya pada penyalurancabang entris untuk pemasangan tahap Pertama saksi juga membuat administrasi ataumengisi administrasi berupa Kwitansi Pembayaran dan Lembaran Isian PemeriksaanLapangan Entris Kakao, dan administrasiadministrasi tersebut semuanya telah saksikumpulkan kepada Terdakwa;Bahwa Administrasi berupa Kwitansi Pembayaran dan Lembaran Isian PemeriksaanLapangan Entris Kakao yang saksi isi tersebut adalah di perolah

menandatangi kwitansi;Bahwa selain melakukan penyortiran dan pelabelan entris, khususnya pada penyalurancabang entris untuk pemasangan tahap Pertama saksi juga membuat administrasi ataumengisi administrasi berupa Kwitansi Pembayaran dan Lembaran Isian PemeriksaanLapangan Entris Kakao, dan administrasiadministrasi tersebut semuanya telah saksikumpulkan kepada Terdakwa;Bahwa administrasi berupa Kwitansi Pembayaran dan Lembaran Isian PemeriksaanLapangan Entris Kakao yang saksi isi tersebut adalah di perolah

Entris Kakao tersebut yang saksi tanda tangani dansudah sesuai dengan uang yang saksi terima saat itu dan tidak ada lagi bukti lain yangpernah saksi tandatangani;Bahwa benar Pada tahap penyulaman I dan tahap penyulama II saksi masih menyuplayatau mengadakan cabang entris untuk kelompok tani saksi sendin mattirodeceng yakni:Bahwa pada tahap penyulaman I seingat saksi pada waktu itu saksi mengadakan cabangentris sebanyak 3.000 cabang lebih namun kelebihannya yang saksi tidak ingat lagi, yangsaksi perolah

dari kebun milik saksi sendiri dan dari kebun keponakan saksi SaksiKAHAMUDDIN;Bahwa pada tahap penyulaman IJ saksi mengadakan cabang entris sebanyak kurang lebih700 cabang, yang saksi perolah dari kebun milik saksi sendiri dan dari kebun keponakansaksi Saksi KAHAMUDDIN namun saksi tidak mempunyai catatan perihal banyaknyacabang entris yang saksi ambil dari kebun milik saksi sendiri maupun dari kebunkeponakan saksi tersebut;Bahwa entris yang diberikan pada tahap pemasangan sebanyak 7.000 cabang saat

Bahwa terkait pelaksanaan tugas yang kami lakukan dalam pemeriksaan khususpelaksanaan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN,KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, KabupatenMaluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBNP DirektoratJenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementrian Kesehatan RI, tahun anggaran2013, yang kami temukan adalah terjadinya selisih kemahalan harga dalamkegiatan tersebut, setelah kami bandingkan harga alkes yang tercantum dikontrak dengan informasi harga yang kami perolah

Bahwa terkait pelaksanaan tugas yang kami lakukan dalam pemeriksaan khususpelaksanaan KEGIATAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN,KESEHATAN DAN KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, KabupatenMaluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBNP DirektoratJenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementrian Kesehatan RI, tahun anggaran2013, yang kami temukan adalah terjadinya selisih kemahalan harga dalamkegiatan tersebut, setelah kami bandingkan harga alkes yang tercantum dikontrak dengan informasi harga yang kami perolah

Putusan Akhir Nomor 141/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Sbysebagai Ketua POKMAS saksi bertanya kepada Kepala Desa tentangrencana Kegiatan yang akan dilakukan dan dijawab oleh Kepala Desabahwa Desa Kedungsumur akan mendapat Dana Bantuan Sosial untukpengaspalan jalan;Bahwa setelah ditunjuk sebagai Ketua Pokmas, saksi diperintahkan olehKepala Desa untuk mengukur berapa panjang dan lebar jalan yangdibutuhkan di Desa Kedungsumur, karena dari awal penunjukkan KepalaDesa sudah mengatakan bahwa dana bantuan yang di Perolah

meningkatkan risiko likwiditasHalaman 139 dari 349 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PW Ambon Bank karena nilai penempatan dana dalam bentuk Reverse Repo yangjumlahnya cukup banyak untuk Bank.e Risiko Kepatuhan : Pelaksanaan transaksi Reverse Repo berpotensimeningkatkan risiko kepatuhan karena tidak terpenuhinya langkahlangkahyang perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam rangka transaksireverse repo.e Rentabilitas : Meningkatnya risiko gagal bayar dari pihak sekuritas berpotensimenurunkan perolah

meningkatkan risiko likwiditasHalaman 139 dari 349 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PW Ambon Bank karena nilai penempatan dana dalam bentuk Reverse Repo yangjumlahnya cukup banyak untuk Bank.e Risiko Kepatuhan : Pelaksanaan transaksi Reverse Repo berpotensimeningkatkan risiko kepatuhan karena tidak terpenuhinya langkahlangkahyang perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam rangka transaksireverse repo.e Rentabilitas : Meningkatnya risiko gagal bayar dari pihak sekuritas berpotensimenurunkan perolah

gagal bayar pihak sekuritaskepada Bank, maka kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko likuiditasBank karena nilai penempatan dana dalam bentuk Reverse Repo yangjumlahnya cukup banyak untuk Bank.Risiko Kepatuhan : Pelaksanaan transaksi Reverse Repo berpotensimeningkatkan risiko kepatuhan karena tidak terpenuhinya langkahlangkah yang perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam rangkatransaksi reverse repo.Rentabilitas : Meningkatnya risiko gagal bayar dari pihak sekuritasberpotensi menurunkan perolah

gagal bayar pihak sekuritaskepada Bank, maka kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko likuiditasBank karena nilai penempatan dana dalam bentuk Reverse Repo yangjumlahnya cukup banyak untuk Bank.Risiko Kepatuhan : Pelaksanaan transaksi Reverse Repo berpotensimeningkatkan risiko kepatuhan karena tidak terpenuhinya langkahlangkah yang perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam rangkatransaksi reverse repo.Rentabilitas : Meningkatnya risiko gagal bayar dari pihak sekuritasberpotensi menurunkan perolah