• dompet kulit warna hitam;

• 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
• 3 (tiga) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
• 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

• 1 (satu) lembar KTP;
• 3 (tiga) lembar kartu anggota Pers

  ESAPengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Armen Solih Ritonga alias Dengdeng;Tempat lahir : Padangsidimpuan;Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 17 November 1985;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Sutan Panindoan Kampung SelamatKelurahan Wek Kecamatan PadangsidimpuanUtara Kota Padangsidimpuan;Agama : Islam;Pekerjaan : Pers

  nol koma tiga delapan) gram atau beratbersih 0,24 (nol koma dua empat) gram; 1 (Satu) skop shabu dibuat dari pipet kecil;Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Psp 1 (Satu) buah dompet kulit warna hitam; 1 (Satu) unit handphone Nokia warna hitam;Dirampas untu dimusnahkan; 8 (tiga) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000, (dua puluh riburupiah); 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp. 10.000, (Sepuluh riburupiah); Dirampas untuk Negara; 1 (Satu) lembar KTP; 3 (tiga) lembar kartu anggota Pers

  Selanjutnyasaksi RONNI AZHAR, SH bersama dengan SYAHRAN, S.AP, M.M dan FADLYSEFTIAN AMRY menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2(dua) bungkus/paket plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikanbutiran putih diduga narkotika golongan jenis shabu dengan berat kotor 0,38(nol koma tiga delapan) gram atau berat bersih 0,24 (nol koma dua empat)gram, 1 (Satu) skop shabu dibuat dari pipet kecil, 1 (Satu) lembar KTP, 3 (tiga)lembar kartu anggota Pers, 1 (Satu) buah dompet kulit warna hitam

  saksisaksi pun langsung menangkap terdakwa yang sedang memindahkan bendadari plastik satu ke plastik lainnya yang berisikan shabu dan dari terdakwaditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket plastik klip transparanukuran sedang yang berisikan butiran putin diduga narkotika golongan Jjenisshabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram atau berat bersih0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (Satu) skop shabu dibuat dari pipet kecil, 1(satu) lembar KTP, 3 (tiga) lembar kartu anggota Pers

  berupa 2 (dua)bungkus/paket plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikanbutiran putih diduga narkotika golongan jenis shabu dengan beratbersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (Satu) skop shabu dibuat daripipet kecil, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (Satu) unithandphone Nokia warna hitam, 3 (tiga) lembar uang kertas senilai Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 3 (tiga) lembarkartu anggota Pers

• Bahwatanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib, SertuIskandarMujahiddin (Saksi 1) dan Kopda Safriadi ( Saksi 2)diperintahkan oleh Kasi Pers Korem 011/LW untuk mengantarTerdakwa ke Denkesyah IM.04.01 guna melakukan pemeriksaankesehatan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa harussegera menjalani putusan pidana terkait perkara Desersi di MasmilMedan.

  Putusan Nomor 31 K/ PM. 101/AD/IV/ 2018Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib, Saksi1 melaporkan kepadaKasi Pers Korem 011/LW bahwatTerdakwa tidak bisa dihubung!

  Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib, Saksi1 melaporkan kepadaKasi Pers Korem 011/LW bahwatTerdakwa tidak bisa dihubung!dan setelah dilakukan pencarian diseputaran Lhokseumawe jugatidak ditemukan, selanjutnya Saksi1 diperintahkan untuk mencaridi rumah Terdakwa namun tidak ditemukan.3.

  Sekira pukul 10.15 Wib, Saksi1menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif, selanjutnyaSaksi1 mencari diseputaran Kota Lhokseumwe akan tetapiTerdakwa tidak dtemukan.Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib, Saksi1 melaporkan kepadaKasi Pers Korem 011/LW bahwatTerdakwa tidak bisa dihubung!

• Siak ;Agama : Khatolik; Pers InformasiKage RI;ll. Nama lengkap ==SUPRIANTO Als TARIGAN BiN MURSITTARIGAN;rn : D.Lingga Binjai (Sumut);t alUmur/ lahir: 41 Tahun / 21 Januari 1975;Cs lamin > Lakilaki:xe ngsaan : Indonesia;empat tinggal : Jalan Perawang KM 2 RT 001 RW. 001 DesaQ Minas Timur, Kec. Minas, Kab.

  Siak;Agama : Islam;Pekerjaan : LSM Lembaga Tinggi Komando PengendelaianStabilitas Ketahanan Nasional Pers InformasiNegara RI;Ill. Nama lengkap : AGUS TULUS' RICO PARNINGOTANSARAGIH Als SARAGIH;Tempat lahir : Bagan Batu Bengkalis (Riau);Umur /tanggal lahir: 30 Tahun / 29 Agustus 1986;Halaman 17 dari 15 Putusan Nomor 167/PID.B/2017/PT PBR.Jenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan.

  Siak;Kristen;LSM Lembaga Tinggi Komando PengendelaianStabilitas Ketahanan Nasional Pers InformasiNegara RI;HASAN SUJARWO PURBA Bin AMIBYDOINPURBA; QRMariah Bandar Siantar (Sumut);38 Tahun / 16 Desember 197 >Lakilaki; Indonesia;Jalan Pasar Baw, 5 RW. 010 KelurahanMinas Jaya,SY inas, Kab.

  Siak;Islam; SSLSM sh Tinggi Komando Pengendelaianes Ketahanan Nasional Pers Informasitoga a Ri;~ SURYA DARMA Bin MUHAMMAD;Tempat lahi :Umur / eanJeni lagain :oo tinggal7 AgamaPekerjaanBinjai (Sumut);43 Tahun / 07 Desember 1973;Lakilaki;Indonesia;Desa Langsat Permai, Kec. Bungaraya Kab.Siak;Islam;Petani;Para Terdakwa ditangkap masing masing tanggal 16 Januari 2017 ;Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkanSurat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:1.

• izin nikah Saksi10 ke Staf Pers Korem 091/ASN.A.

  Bahwa Terdakwa sebagai Bati Tatib Jahril Soers Korem 091/ASNmempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membantu Kasi Pers KoremO91/ASN dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatanprotokoler baik di dalam maupun di luar kesatuan serta membuat danmenyelesaikan produkproduk konsep surat baik dari satuan bawahmaupun dari satuan atas dan dalam pelaksanaan tugas pokok sehariharidibantu oleh Praka Jalesu anggota Denma Korem 0O91/ASN yangdiperbantukan ke Staf Pers Korem 091/ASN.3: Bahwa selain tugastugas

  Pertama berkas pengajuan nikah diserahkan ke Pasi Perssatuan masingmasing, selanjutnya diajukan ke Kasi Pers Korem,kemudian ke Kasrem O91/ASN dan terakhir Danrem 091/ASNmenandatangani Surat Izin Nikah, kemudian berkas nikah anggotaberpangkat Bintara dan Perwira Pertama melalui perwakilan diserahkanKesatuan masingmasing untuk diberikan kepada Prajurit/PNS yang akanmenikah, Setelan itu Staf Pers Kesatuan masingmasing membuatHal. 26 dari 46 hal Putusan Nomor 26K/PM.107/AD/VIII/2019pengantar ke KUA

  Bahwa Terdakwa membuatnya di kantor Staf Pers Korem 091/ASNdengan menggunakan komputer dinas dengan cara mencontoh berkasasli yang sudah ada.11.

  Bahwa Terdakwa membuat suratsurat pengajuan perkawinan,agar anggota yang mengajukan persyaratan perkawinan dapatmelaksanakan perkawinan dengan cara meniru surat dari staf intel ataustaf bintal kemudian Terdakwa ketik ulang menggunakan komputerKantor Staf Pers, yang Terdakwa kerjakan pada saat jam dinas atau padasaat jam lembur dan tanda tangan pejabat dalam dokumen dibuatdengan cara menscan menggunakan komputer Staf Pers KoremO91/ASN dan dicap stempel menggunakan stempel yang dibuatTerdakwa di depan

• Bahwa Saksi1 Sertu Aliasri NRP 21110147480891 kemudiandiperintahkan Pasi Pers Korem 143/HO untuk menghubungi Terdakwadan memerintahkan agar segera menghadap Pasi Pers Korem143/HO, pada saat Saksi menelepon HP Terdakwa dijawab bahwaTerdakwa sementara berada di belakang Makorem 143/HO dan akansegera menghadap Pasi Pers 143/HO, namun setelah setengah jamberikutnya Terdakwa belum juga menghadap Pasi Pers sehinggaSaksi1 mencoba menelepon kembali akan tetapi nomor HP Terdakwasudah tidak aktif lagi sampai

  Bahwa Saksi1 kemudian diperintahkan Pasi Pers untukmenghubungi Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa segeramenghadap Pasi Pers, pada saat Saksi1 menelepon handphoneTerdakwa dijawab bahwa Terdakwa sedang berada di belakangMakorem 143/HO dan akan segera menghadap Pasi Pers, namunsetelah setengah jam berikutnya Terdakwa belum juga menghadapPasi Pers sehingga Saksi1 mencoba menelepon kembali akan tetapinomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi.4.

  Bahwa Saksi3 mengetahui dari laporan Staf Pers Korem143/HO pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Terdakwa tidakmasuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem 143/Ho atau atasan yangberwenang.Hal 8 dari 19 halaman Putusan Nomor : 72K/PM III16/AD/VII/2018MenimbangMenimbang3.

  Bahwa benar Saksi1 Sertu Aliasri kemudian diperintahkan PasiPers untuk menghubungi Terdakwa dan memerintahkan agarTerdakwa segera menghadap Pasi Pers, pada saat Saksi1menelepon handphone Terdakwa dijawab bahwa Terdakwa sedangberada di belakang Makorem 143/HO dan akan segera menghadapPasi Pers, namun setelah setengah jam berikutnya Terdakwa belumjuga menghadap Pasi Pers sehingga Saksi1 mencoba meneleponkembali akan tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi.4.

  Bahwa benar Saksi1 Sertu Aliasri kemudian diperintahkan PasiPers untuk menghubungi Terdakwa dan memerintahkan agarTerdakwa segera menghadap Pasi Pers, pada saat Saksi1menelepon handphone Terdakwa dijawab bahwa Terdakwa sedangHal 13 dari 19 halaman Putusan Nomor : 72K/PM III16/AD/VII/2018berada di belakang Makorem 143/HO dan akan segera menghadapPasi Pers, namun setelah setengah jam berikutnya Terdakwa belumjuga menghadap Pasi Pers sehingga Saksi1 mencoba meneleponkembali akan tetapi nomor handphone

• . : i s&s i= =F Seoawai PDAM Tepa bulan Juli 2003 dibuat oleh Kepalz Bagian 81) Daftar Gaii tanggal 07 Juli 2003 ; 85) Daftar Gaji Pegawai PDAM Larat bulan Agustus 2003 dibuat oleh Kepala Bagisanik di Saumlaki tanggal 05 Agustus 2003 ; Barat bulan September 2003, dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers Drs. J. Sumanik aumlaki tanggal September 2003 ;St) ee) Daftar Gaji Pegawai PDAM Saumlaki bulan 5 Ragien Umum dan Pers Drs. J.

  Sumanik di Saumiaki tanggal September 2005 ;e0) Daftar Gaji Pepawai PDAM Larat bulan September 2003 dibuat oleh Kepala Bagianimurn dan Pers Drs. J. Sumanik di Saumlaki tanggal September 2003 ;00) Daftar Gaji Pegawai PDAM Tepa bulan September 2003 dibuat oleh Kepala Bagianimum dan Pers Drs. J. Sumanik di Saumlaki tanggal September 2003 ; 91) Daftar Gaji Pegawai PDAM Kisar bulan September 2003 dibuat oleh Kepala nPers Drs. J.

  KHayian Unum dan Pers Ny, R. Nusatjasi di Saumlaki tanggal 30 Nopember 2004 ;(09) Daflar gall Pegawal Honorarium PDAM Saumlaki bulan Desember 2004 dibuat olehPY. Kepala Bagian Umum dan Pers Ny, R, Nusatjasi di Saumlaki tanggal 30Nopember 2004 04) Dattar Gaji Pegawal PDAM cabang Larat bulan Desember 2004 dibuat oleh PLT.ggal 30 NopKepala Haglan Umum dan Pers Ny. R. Nusatjasi di Saumlaki ta mber S004 108) Datiar Gaji Pepawal POAM cabang Tepa bulan Desember 2004 dibuat oleh PLT.

  Kepala Hogian Unum dan Pers Ny, R. Nusatjasi di Saumlaki iggal 30 Nopember Nar Gaji Pegawal PDAM eabang Wonrely bulan Desember 2004 dibuat oleh PLT.

• DALAM POKOK PERKARA:- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;- Menyataakan sah dan mengikat Surat Keputusam Nomor 01/Pers/TKI/XI/2013 tertanggal 28 Nopember 2013 tentang Surat Keputusan PemutusanHubungan Kerja;- Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitungsejak tanggal 29 Nopember 2013;- Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepadaTergugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa

  Bahwa PENGGUGAT telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)kepada TERGUGAT terhitung sejak tanggal 29 Nopember 2013, sesuai denganSurat Keputusan PENGGUGAT No.01/Pers/TKI/XI/2013 tertanggal 28Nopember 2013 .3.

  Menyatakan Sah dan mengikat secara Hukum Surat Keputusan No.01/Pers/TKI/X1I/2013 tertanggal 28 Nopember 2013, Perihal PemutusanHubungan Kerja TERGUGAT terhitung sejak tanggal 29 Nopember 2013;3. Menyatakan Hubungan Kerja PENGGUGAT dan TERGUGAT berakhir demihukum sejak tanggal 29 Nopember 2013.4. Menyatakan TERGUGAT tidak berhak untuk memperoleh Upah selamaproses.5S. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar Kompensasi kepadaTERGUGAT berupaa. Uang Pesangon :9x Rp. 2,851,700, =Rp.25,665,300,b.

  Juni 2014 ;Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat, KuasaTergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 08 Juli 2014 ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alatalat bukti berupa foto copy surat yang telah dibubuhimeterai secukupnya dan dicocokan dengan aslinya, surat bukti mana berupa :P1 :Copy dari asli Akta Pendirian PT Toyobo Knittng Indonesia .P2a : Copy dari Surat Keputusan HRD Departemen PT ToyoboKnittingIndonesia Nomor : 01/Pers

  Keputusan Nomor 03/SK/Pers/III/2009tertanggal 18 Maret 2009 akan tetapi berdasarkan hasil evaluasi karyawanDepartemen Knitting terbukti Tergugat mendapat nilai C yang berarti jelek/burukkinerjanya sebagaimana bukti P5 berupa hasil evaluasi karyawan DepartemenKnitting dan berdasarkan keterangan saksi Sdr.

  /TKI/XI/2013 tertanggal 28 Nopember 2013 yang telah diterima danditandatangi oleh Tergugat sebagaimana bukti P2a, T4 berupa Surat KeputusanHRD Departemen PT.Toyobo Knitting Indonesia Nomor 01/Pers/TKI/XI/2013tertanggal 28 Nopember 2013 dan P2b berupa Tanda Terima, maka dengandemikian Surat Keputusan HRD Departemen PT.Toyobo Knitting Indonesia Nomor01/Pers/TKI/X1I/2013 tertanggal 28 Nopember 2013 telah sah dan mengikat secarahukum, oleh karenanya terhadap petitum Nomor 2 haruslah dikabulkan;mF xMenimbang

• Toha RT.004RW.008, Kelurahan Pangeranan,Kecamatan Bangkalan, Bangkalan;Agama : Islam;Pekerjaan : Honorer Pemkab Bangkalan;Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalankarena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa tersebutdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 1999 tentang Pers;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBangkalan tanggal 8

  April 2019 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa ABDUL JUMALI bin MUKTAR PUTRO PRAWIRObersalah melakukan tindak pidana Secara melawan hukum dengan sengajamelakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangipelaksanaan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran,pembredelan atau pelarangan penyiaran dan untuk menjamin kemerdekaanpers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, danmenyebarluaskan gagasan dan informasi sebagaimana diatur dan diancamHalaman 1 dari 4 halaman Putusan

  Sus/2019pidana dalam Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999tentang Pers sebagaimana dalam surat dakwaan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL JUMALI bin MUKTARPUTRO PRAWIRO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan danmenetapkan agar Terdakwa ditahan;3. Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putih type Q10;Dikembalikan kepada saksi GHINAN SALMAN;4.

• PT Banyuwangi Intermedia Pers Banyuwangi Penerbitan Koran 1999 99.00 5.17013. PT Bojonegoro Intermedia Pers Bojonegoro Penerbitan Koran 1999 99.00 6.07714. PT Jember Intermedia Pers Jember Penerbitan Koran 1999 99,00 7.69115. PT Kediri Intermedia Pers Kediri Penerbitan Koran 999 99,00 166716. PT Kudus Intermedia Pers Kudus Penerbitan Koran 2002 99,00 31217. PT Madiun Intermedia Pers Madiun Penerbitan Koran 1999 99,00 751818. PT Madura intermedia Pers Madura Penerbitan Koran 1999 99,00 5.619.

  PT Malang Intermedia Pers Malang Penerbitan Koran 2000 99.00 15.46420. PT Mojokerto Intermedia Pers Mojokerto Penerbitan Koran 2002 99.00 477321. PT Probolinggo Intermedia Pers Probolinggo Penerbitan Koran 1999 99.00 B0122. PT Tulungagungintemedia Pers Tulungagung Penerbitan Koran 2002 9900 5.37323, PT Semarang Intermedia Pers Semarang Penerbitan Koran 2000 99.00 7.39224. PT Surakarta Intermedia Pers Surakarta Penerbitan Koran 2002 99,00 442525.

  pers meliputi perusahaanmedia cetak, media elektronik, dan kantor berita, sertaperusahaan media lainnya yang secara khususHalaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 1352/B/PK/PJK/20173.8.4.menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkaninformasi;Pasal 12Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamatdan penanggung jawab secara terbuka melalui mediayang bersangkutan; khusus untuk penerbitan persditambah nama dan alamat percetakan;Memori Penjelasan Pasal 12Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara

  yang meliputibidang usaha dan bidang redaksi;Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada sertaketentuan UndangUndang Pers tersebut di atas, dapatdisimpulkan bahwa:a.

  Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UndangUndang Pers, Termohon Peninjauan Kembali danpihak RadarRadar sebagai badan hukum yangmenyelenggarakan usaha pers seharusnyamelaksanakan kegiatan jurnalistik meliputimencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,mengolah, dan menyampaikan informasi yangdiperolehnya dan mempertanggungjawabkankarya jurnalistiknya tersebut kepada konsumennya;b.

• No. 165 K/PID/2016pers mengenai berita pelecehan seksual yang dilakukan oleh Sdr.Yandri DeOrnay dalam konferensi pers yang diadakan oleh Terdakwa, Terdakwamengatakan bahwa pemberitaan media massa yang tentang pelecehanseksual yang dilakukan oleh Sdr.Yandri De Ornay yang waktu itu menjabatKepala Cabang Bank NTT di Larantuka terhadap Terdakwa dan Sadri.

  Publikasi ini Koroban lakukan dengan caramembuat pernyataan Pers yang dilansir dalam media online SERGAP NTTdan Media Cetak Harian Pos Kupang edisi November 2014 yangmenggunakan inisial RHWJ untuk Pemohon Kasasi (Rosnawati HM Jafar)dan SH untuk Saksi Siti Hajar. Koroban juga dengan cara menggandakan danmenyebarluaskan Naskah Pengaduan an. Pemohon Kasasi dan an.

  Melakukan konferensi pers di Cafe Rekna Penfui Kupang,pada pokoknya menjelaskan bahwa Pertama tidak ada pelecehan seksualoleh saudara Yandri De Ornay terhadap Pemohon Kasasi dan Saksi SitiHajar, sebagaimana berita sebelumnya.

  Yang benar adalah telahterjadi adanya klarifikasi melalui konferensi pers yang PemohonKasasi dahulu sebagai Terdakwa bersama Saksi Siti Hajar lakukandengan kalimat yang pada pokoknya Tidak ada Pelecehan Seksualterhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terdakwa dan Saksi SitiHajar melainkan perbuatan yang tidak menyengkan.

  Bahwa kalimat tidak ada pelecehan seksual dalamkomperensi pers hanya atas diri Pemohon Kasasi dahulu sebagaiTerdakwa dan Saksi Siti Hajar dan sudah kami selesaikan, tanpamenyinggung Korban.

• No.570K/Pdt.Sus/2011tersebut sesuai dengan Surat No.365 / HTH / PERS / XII /2009 hal : Kewajiban membawa keluarga tertanggal 30Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bapak BD. SINAGA, SPserta diketahui oleh Bapak Ir. A.

  Surat Nomor : 81 / THT / PERS / II / 2010 hal : SuratPeringatan Pertama (lI) dan Panggilan Pertama (lI)Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.570K/Pdt.Sus/2011tertanggal 17 Februari yang ditandatangani' oleh BD.SINAGA, SP dan disetujui oleh Ir.A. SIPAYUNG ;b. Surat Nomor : 82 / THT / PERS / II / 2010 hal : SuratPeringatan Kedua (II) dan Panggilan Kedua (II)tertanggal 18 Februari yang ditandatangani' oleh BD.SINAGA, SP dan disetujui oleh Ir. A. SIPAYUNG ;c.

  Surat Nomor : 83 / THT / PERS / II / 2010 hal : SuratPeringatan Ketiga (III) dan Panggilan Ketiga (Ill)tertanggal 19 Februari yang ditandatangani' oleh BD.SINAGA, SP dan disetujui oleh Ir. A. SIPAYUNG ;d. Surat Nomor : 85 / THT / PERS / II / 2010 halPemutusan Hubungan Kerja tertanggal 23 Februari yangditandatangani oleh BD. SINAGA, SP dan disetujui olehIr. A.

  Menyatakan Surat Keputusan No.149 / HTH/ SK/ V/ 2007tertanggal 1 Mei 2007, Surat Keputusan MutasiNOKEP.235 / HTH / SK / V / 08 tertanggal 16 Juni 2008dan Surat Keputusan No.247 / HTH / PERS / IX / 2009tertanggal 24 September 2009 adalah tidak sah dan bataldemi hukum ;d. Menyatakan Surat Pernyataan yang ditandatangani olehPenggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum yaknibertentangan dengan Pasal 1321 jo 1323 KUH Perdata ;e.

  Bahkan Termohon Kasasi / Penggugat mengambillangkah dengan mengadukan masalah ini ke DisnakerProvinsi Riau ;Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkanhukum, karena dalam pertimbangan hukumnya bahwa SuratPemutusan Hubungan Kerja No. / 85 / HTH / PERS / Il /2010 tidak sah karena SPJ tanggal 17 Februari 2010, SPIl tanggal 18 Februari 2010 dan SP3 tanggal 19 Februari2010, dinyatakan tidak sah, dan pemanggilan pertama dankedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

• sampai putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara inidilaksanakan oleh Tergugat;Menghukum Tergugat tetap membayar upah/gaji Penggugat selanjutnyasebesar Rp4.118.541,00 (empat juta seratus delapan belas ribu limaratus empat puluh satu rupiah) selama Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial ini dan sampai dengan putusan yang berkekuatanhukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Surat Keputusan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHkK)Nomor 141/SKI/PERS

  Novika Resmi Pujiastuti)berdasarkan Surat Keputusan Pengakhiran Hubungan Kerja Nomor141/SKI/PERS/KP/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018;Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dalamRekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalamRekonvensi/Penggugat dalam Konvensi berakhir dengan segala akibathukumnya sejak tanggal 2 Agustus 2018 berdasarkan Surat KeputusanPengakhiran Hubungan Kerja Nomor 141/SKI/PERS/KP/VIII/2018 tanggal2 Agustus 2018;4.

  SusPHI/2019berdasarkan Surat Keputusan Pengakhiran Hubungan Kerja Nomor141/SKI/PERS/KP/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018;4. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dalamRekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalamRekonvensi/Penggugat dalam Konvensi berakhir dengan segala akibathukumnya sejak tanggal 2 Agustus 2018 berdasarkan Surat KeputusanPengakhiran Hubungan Kerja Nomor 141/SKI/PERS/KP/VIII/2018 tanggal2 Agustus 2018;5.

  Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Surat Keputusan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHkK)Nomor 141/SKI/PERS/KP/VIII/2018 yang telah dilakukan oleh Tergugatpada tanggal 2 Agustus 2018 tanpa memperoleh penetapan dariLembaga Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial tidak sah/bataldemi hukum dan tidak dapat dijadikan pedoman untuk melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat;Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Konvensi denganTergugat Konvensi sejak putusan

• Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelanatau pelarangan penyiaran.3.

  Padahal, berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Pers,pers wajib melayani hak jawab. Oleh karena itu, putusan Judex Factiyang tidak mempertimbangkan Undang Undang Pers dalam memeriksaperkara a quo dapat dipandang sebagai suatu perampasan kemerdekaaninsan pers yang dijamin oleh undangundang sebagai hak warga negara.88.

  Keberlakuan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pers danPerlunya Permintaan Keterangan Ahli di bidang Pers dari Dewan Pers DalamHal. 117 dari 160 Hal. Put.

  Alasanalasanperlunya penerepan Undang Undang Pers dan perlunya permintaanketerangan ahli di bidang pers tersebut lebih lanjut kami jelaskan dibawah ini.Alasanalasan Perlunya Menerapkan Undang Undang Pers dan MemintaKeterangan Ahli di Bidang Pers dari Dewan Pers dalam Memeriksa danMemutus Perkara A quo1.Dalam Pasal 1 ayat 2 UU Pers, terdapat ketentuan yang menyatakanbahwa "Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yangmenyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, mediaelektronik,

  Adapun untuk menjamin kemerdekaan pers, perusahaanpers dan wartawan mempunyai hakhak hukum sebagaimana dimaksuddalam pasal 4 Undang Undang Pers sebagai berikut:1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelanatau pelarangan penyiaran.3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hakmencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.4.

• PBR.1 (Satu) lembar Surat Tugas Pers Bharindo) atas nama Ramadhonal;1 (Satu) lembar Surat Tugas Pers Bharindo) atas nama Raden Sukrisno;1 (Satu) buah KTP atas nama Sukrisno dengan pekerjaan TNI;1 (Satu) buah flash disk;1 (Satu) buah ID Card LBH KAPAMPERA atas nama R. Sukrisno;1 (Satu) buah ID Card Pers Bharindo atas nama R.

  Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKRISNO ALIM SUDIBYO AlsSUKRISNO Bin PAINOSUDIBYO dengan Pidana Penjara selama2 (dua) tahundan 10 (sepuluh) bulan;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan Barang Bukti berupa: 1 (Satu) lembar sertifikat atas nama Ramadhonal; 1 (Satu) lembar slip setoran/ transfer Bank Mandiri; 1 (Satu) lembar slip transfer ATM; 1(Satu) lembar Surat Tugas Pers

  Bharindo) atas nama Ramadhonal; 1 (satu) lembar Surat Tugas Pers Bharindo) atas nama Raden Sukrisno; 1(Satu) buah KTP atas nama Sukrisno dengan pekerjaan TNI; 1 (Satu) buah flash disk; 1 (satu) buah ID Card LBH KAPAMPERA atas nama R.

  Sukrisno; 1 (satu) buah ID Card Pers Bharindo atas nama R. Sukrisno;Halaman 4 dari 7 halaman Pututusan Nomor 184/PID.B/2018/PT. PBR. 1 (satu) buah cap stempel yang bertuliskan Lembaga Bantuan HukumKAPAMPERA; 1 (Satu) buah cap stempel yang bertuliskan markas besar Pasukan KhususGaruda Indonesia;Dirampas untuk dimusnahkan;6.

• (BAB Il Azas, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Peranan Pers)Pasal 2 Kemerdekaan Pers adalah, salah satu wujud kedaulatanrakyat yang berazaskan prinsipprinsip Demokrasi, Keadilan, danSupremasi Hukum.Pasal 3 ayat (1) Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai MediaInformasi, Pendidikan, Hiburan, dan Kontrol Sosial".Pasal 4 ayat (1) Kemerdekaan Pers dijamin sebagai Hak AzasiWarga Negara.Hal. 13 dari 29 hal. Put.

  No.364 K/Pid.Sus/2015Pasal 4 ayat (3) Untuk menjamin Kemerdekaan Pers, PersNasional mempunyai Hak Mencari, Memperoleh, danmenyebarluaskan Gagasan, dan Informasi*.Pasal 4 ayat (4) Dalam mempertanggungjawabkan Pemberitaandi depan hukum, Wartawan mempunyai Hak Tolak*.Pasal 6 Pers Nasional melaksanakan peranannya sebagaiberikut :a. Memenuhi masyarakat untuk Mengetahui;b. Menegakan nilainilai dasar Demokrasi, mendorongterwujudnya Supremasi Hukum, Hak azasi manusia, danmenghormati Kebhinekaan;c.

  UnsurAyat 13 Kewajiban Koreksi adalah, keharusan melakukankoreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta,opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakanoleh Pers yang bersangkutan ............

  ::::ccccseeceeeeceeeeeeeeeeees(BAB II Azas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers)Pasal 2 "Kemerdekaan Pers adalah, salah satu wujudkedaulatan rakyat yang berazaskan prinsipprinsipDemokrasi, Keadilan, dan Supremasi Hukum.Pasal 3 ayat (1) Pers Nasional mempunyai fungsi sebagaiMedia Informasi, Pendidikan, Hiburan, dan Kontrol SosialPasal 4 ayat (1) Kemerdekaan Pers dijamin sebagai HakAzasi Warga Negara.Pasal 4 ayat (8) Untuk menjamin Kemerdekaan Pers, PersNasional mempunyai Hak Mencari, Memperoleh

  , danmenyebarluaskan gagasan dan informasi".Pasal 4 ayat (4) Dalam mempertanggungjawabkanPemberitaan di depan hukum, Wartawan mempunyai HakPasal 6 Pers Nasional melaksanakan peranannya sebagaiberikut :f.

• , hak koreksi, pengaduan keDewan Pers maupun proses perdata.

  ,mendaftar dan lolos verifikasi Dewan Pers;Cara kerja media online adalah menggunakan jaringan internet sebagaialat penyebarannya.

  RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga jika terjadipenyalahgunaan pemberitaan bukan urusan Dewan Pers melainkankewenangan Kepolisian.7.

  terbuka, mendaftar dan lolos verifikasi Dewan Pers; Cara kerja media online adalah menggunakan jaringan internetsebagai alat penyebarannya.

  No. 40 Tahun 1999tentang Pers bahwa PT. Media Medan Seru tidak terdaftar di Ditjen AHUKementerian kehakiman dan Ham, sehingga media onlineww..medanseru.co.bukanlah media sebagaimana dimaksud dalamUU. RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, maka media onlinemedanseru.co adalah abalabal sehingga ijika terjadipenyalahgunaan pemberitaan bukan urusan Dewan Pers melainkankewenangan Kepolisian.2. SYURAHBIL, Ssi.

• Hariri ( Bukti P.3 B)Surat Keterapan No. 022/Pers /SK/II/2007 an. AHMAD SAEFULLOH tanggal 26Pebruari 2007 ( Bukti P.4 A);Surat Ketetapan No.042/Pers/SK/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 ( Bukti P.4 B) ;Surat Keterapan No. 030/Pers /SK/II/2008 a.n. Dede Roslan tanggal 09 Juni 2011 (Bukti P.4C );Surat Ketetapan No.55/Pers/SK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 a.n.

  Dini ( BuktiP.4D);Surat Ketetapan No. 253/Pers/SK/I/2005 a.n.Firmansyah (P.4E);Surat Ketetapan No.033/Pers/SK/VI/2008 a.n.Gunawan Samsudin tanggal 09 Juni2007 (P.4F );Surat Ketetapan No.029/Pers/SK/VI /2008 A.N. Heri Solihin Tanggal 09 Juni2008 ( Bukti P.4G);Surat Ketetapan No.043/Pers/SK/V /2007 A.N. HERU Yuliyanto Tanggal 28 Mei2007 ( BuktiP.4H);Surat Ketetapan No.031/Pers/SK/VI/2008 A.N. Irsan Saepul Z Tnggal 09 Juni2008 ( Bukti P.4 1)Surat Ketetapan No. 28 /Pers/Bks/III/2007 a.n.

  Mushalini (P.4N);Surat Ketetapan No.028/Pers/SK/V12008 a.n.Nanang Khosim tanggal 09 Juni 2008(P.4O);Surat Ketetapan No. 006/Pers/SK/II/2004 a.n. Nuchidin tanggal 03 Februari 2004(Bukti P.4 P);49.50.51.52d53.54.55.56.Sis58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.Surat Ketetapan No.051/Pers/SK/VI/2007 a.n.Nurhamid tanggal 27 Juni 2007(P.4 Q);Surat Keterapan No. /Pers/SK/II/2006 a.n.Popi tanggal 03 Februari 2006 ( BuktiP.4R);Surat Ketetapan No.050 /Pers/SK/VI/2007 A.N.

  POPI ROSPIANDI tanggal 03Februri 2006 ( Bukti P.4R) ;Surat Ketetapan No. 050/Pers/SK/VI/2007 a.n. Riki Riswanto (P.4S);Foto kopi Surat Ketetapan No.248/Pers/SK/ IV/ 2005 a.n.Riri Wahyudi tanggal 25April 2005 (P.4T);Surat Ketetapan No.012/Pers/SK/II/2007 a.n.Robiansyah tanggal 26 Pebruari 2007(Bukti P.4 U);Surat Ketetapan No.56/Pers SC/SK/VII/2011 a.n. Satra tanggal 01 Junli 2011(P.4 V);Surat Keterapan No. 018/Pers SC /SK/TV/2004 a.n.

  Setyawan Mulyono tanggal26 April 2004 ( Bukti P.4 W );Surat Ketetapan No.041/Pers/SK/VHI/2006 tanggal 28 Agustus 2006 (Bukti P.4X)Surat Ketetapan No.041/Pers/SK/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006(Bukti P.4 X)Surat Ketetapan No.256/Pers/SK/TV/2005 A.N. Suwito tanggal 25 April 2005( Bukti P.4 Y);Surat Keterapan No. 019/Pers /SK/TV/2004 a.n.Tedi Purwanto tanggal 26 April2004 ( Bukti P.4Z);Surat Ketetapan No.033/Pers/SK/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 a.n.

• No.209 K/Pid.Sus/201326meyakinkan program siaran, baik yang berupa ilmu pengetahuan, politik, keamanan,lembaga pers diberi fungsi untuk bekerja memberikan informasi kepada masyarakat,dan hiburan bagi masyarakat, juga diberi ruang untuk alat kontrol sosial, sebagaimanatercantum dalam UndangUndang Pers Nomor : 40 Tahun 1999 Pasal 3.

  Tentukegiatan kami ini juga dilindungi dengan UndangUndang Nomor : 40 Tahun 1999tentang Pers yang mengamanatkan kami untuk menjalankan fungsi dan peran sebagailembaga pers.Kami sebagai badan hukum pers tidak pernah akan arogan, karena Indonesia adalahNegara hukum, yang di mana semua warga Negara termasuk badan hukum sepertisaya PT.

  Padahal UndangUndang Pers telah jelas sebagaiterdapat dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor : 40 Tahun 1999, jika seseorangkeberatan atas isi berita, maka harus melalui mekanisme hak jawab yang dikirimkankeapda redaktur/penerbit dan ditindaklanjuti oleh Dewan Pers sebagai penjagagawang etik pers.

  Upaya yang dilakukan oleh RRC ini sungguh bertentangan dengansemangat UndangUndang Pers, akan tetapi malah berbanding terbalik dan sayamemandang terhadap radio kami, Radio Era Baru telah dilakukan upaya bredeldengan meminta penutupan.Saksi ahli, Ade Armando dalam persidangan menerangkan : Bahwa segala intervensi terhadap apa yang disebut kebebasan pers itu sebenarnyadalam UndangUndang Pers ditolak oleh undangundang kita.

  Jadi andainyamemakai UndangUndang Pers maka segala bentuk upaya untuk menghambat,menekan, melarang pers dalam hal ini Radio Era Baru bertentangan denganUndangUndang Pers. Bahwa bagi KPI selama Pemerintah tidak menjelaskan secara transparan danakuntabel, tidak masalah.

• Menyatakan Surat Perjanjian Kerja nomor : 2722/SPK-Pers/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011, Surat Perjanjian Kerja nomor : 4612/SPK-Pers/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013, Surat Perjanjian Kerja nomor : 5612/SPK-Pers/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014 dan Surat Perjanjian Kerja nomor : 7671/SPK- Pers/VII/2016, tanggal 1 Juli 2016, yang berkaitan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) / kontrak kerja bertentangan dengan UU Nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dinyatakan batal demi hukum ;