Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor, tetapi keabsahan pemungutan oleh Terbanding,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran pungutan pajak a quo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak bolehbertentangan dengan undangundang;Bahwa tahun pajak daerah yang disengketakan (Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor) oleh Pemohon Banding adalah Faktur Pungutan Pajak Pertamina,berkenaan dengan masa berlakunya UndangUndang

Nomor 34 Tahun 2000tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun2001 tentang Pajak Daerah;Bahwa dengan demikian Kontrak Karya berkenaan dengan pungutan PajakBahan Bakar Kendaraan Bermotor a quo adalah bertentangan dengan UndangUndang No. 34 Tahun 2000;Bahwa ditinjau dari sudut penggolongan hukum, Kontrak Karya adalahperjanjian antara Pengusaha dengan Pemerintah bukan antara Pemerintah denganPemerintah,

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, berkaitan dengan konflikpengaturan antara Kontrak Karya yang merupakan golongan hukum privatdengan UndangUndang Pajak Daerah dan peraturan pelaksanaannya yangtermasuk hukum publik, Majelis berpendapat seharusnya yang lebih diutamakanadalah UndangUndang Pajak Daerah sebagai hukum publik daripada KontrakKarya, oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor dipertahankan, karena pungutan tersebut sudah sesuai dengan undangundang yang berlaku.

Kalaupun guadnon terdapat pungutanpungutan atau retribusiretribusiyang telah ada aturannya pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani,maka besarnya tarif pajakpajak atau pungutanpungutan atau retribusiretribusitersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undangundang dan peraturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu, khususnya pungutan danretribusi daerah.Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani pada tanggal 2Desember 1986 oleh dan antara

Sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atauretribusi daerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan UndangUndang Darurat No. 11 Tahun1957 tersebut dan karenanya pula, secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11KK tidak bertentangan dengan UndangUndang No. 34 Tahun 2000. Karenanyapula jelas dan nyata Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnyaHal 17 dari 28 hal. Put.

Karangpucung agar kumpul dirumah saksi WARYO untuk merealisasikan pungutan sebesar 25% daridana yang diterima oleh Kepala Sekolah, namun di rumah saksi WARYOdana pungutan tersebut hanya terkumpul sejumlah 225.700.000 (dua ratusdua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebutdiserahkan kepada saksi DARYO Bin SANWIKARTA (Alm) dan sisa uangkekurangan pungutan tersebut diserahkan oleh seluruh Kepala SekolahDasar Kec Karangpucung di kantor saksi DARYO Bin SANWIKARTA AlmUPT Disdikpora

Karangpucung agar kumpul dirumah saksi WARYO untuk merealisasikan pungutan sebesar 25% daridana yang diterima oleh Kepala Sekolah, namun di rumah saksi WARYOdana pungutan tersebut hanya terkumpul sejumlah 225.700.000 (dua ratusdua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebutdiserahkan kepada saksi DARYO Bin SANWIKARTA (Alm) dan sisa uangkekurangan pungutan tersebut diserahkan oleh seluruh Kepala SekolahHalaman 12 dari 73 halaman Putusan Perkara No. 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg13Dasar

tersebut setelah ada kasus di Polda Jawa Tengah.Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada laporan secara tertulismengenai dana pungutan tersebut dan saksi tidak pernah mendapatbagian atau setoran dari dana pungutan tersebut.Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.9.

saksi Daryo uang pungutan tersebut di bagibagi dengan perinciansebagai berikut :a.

03 sebesar Rp. 37.100.000,00Jumlah Rp.249.100.000,00Bahwa setelah itu uang pungutan tersebut di bagibagi dengan perinciansebagai berikut :1.

sejak nomor00000210 s.d. 00000299 hSeptember 2007 00000509 loncat ke nomor Nomor faktur sejak nomor00000600 000005 10 s.d. 00000599 hOktober 2007 00000609 loncat ke nomor Nomor faktur sejak nomor00000700 00000610 s.d. 00000699 hOktober 2007 00000709 loncat ke nomor Nomor faktur sejak nomor00000800 00000710 s.d. 00000799 hOktober 2007 00000809 loncat ke nomor Nomor faktur sejak nomor00000900000008 10 s.d. 00000899 hbahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 23 UndangUndang PPN, Faktur Pajakadalah bukti pungutan

pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukanpenyerahan kena pajak, maka penerbitan faktur yang harus dibuat ataudikeluarkan merupakan bukti pungutan pajak yang ahrus dipungut olehPemohon Banding.bahwa Terbanding berkesimpulan Pemohon Banding tidak dapatmembuktikan kebenaran urutan nomornomor faktur tersebut diatas sesuaidengan ketentuan perpajakan berlaku, oleh karena itu penyerahan yangterutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti sesuai dengan keadaan yangsebenarbenarnya.bahwa Majelis sependapat

dengan dalil Terbanding karena menurut faktapersidangan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan maupunmemberikan penjelasan yang cukup memadai tentang urutan nomor fakturyang diterbitkan yang tidak berurutan sesuai dengan keadaan yang sebenarbenarnya.bahwa penerbitan faktur pajak yang dibuat oleh Pemohon Banding adalahmerupakan bukti pungutan pajak yang dipungut sendiri berdasarkan faktapersidangan, jumlah pungutan pajak yang harus dipungut sendiri dilaporkanoleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut

VeteranDenpasar ; Bahwa uang tersebut menurut terdakwa adalah uangpengamanan ; Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk sehubungan saat saksimenyetor uang kepada saksi GEDE SUKADA Als WAYANGEMBRONG yang merupakan suruhan terdakwaberjumlahRp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saat ini sudahdiamankan Polisi dari tangan saksi GEDE SUKADA Als WAYANGEMBRONG dan dapat saksi jelaskan uang tersebut adalah uanghasil pungutan dari 09 Kios / Pedagang di Blok A tempat saksiberjualan juga, uang pungutan

Veteran Denpasar ; Bahwa uang yang saksi setor kepada saksi GEDE SUKADAAls WAYAN GEMBRONG yang merupakan suruhan terdakwaberjumlah Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saatini Ssudah diamankan Polisi dari tangan saksi GEDE SUKADA AlsWAYAN GEMBRONG dan dapat saksi jelaskan uang tersebutadalah uang hasil pungutan dari 09 Kios / Pedagang di Blok A tempatsaksi berjualan juga, uang pungutan untuk Bulan Juli 2021 tersebutatas permintaan terdakwa secara paksa ; Bahwa para pedagang yang mengontrak

kepada para pedagang di Pasar BurungSatria ; Bahwa pungutan yang dimaksud adalah mengenai distribusisampah,pungutan berupa kebersihan,pemeliharaan jalan; Bahwa pungutan tersebut sudah ada sejak Pasar Satria berdiri; Bahwa di pasar Satria ada kepengurusannya dan Terdakwaadalah pengelolanya dan Terdakwa adalah wakil dari Puri Satriauntuk mengelola pasar Satria tersebut; Bahwa semua padagang yang berjualan di pasar Satria wajibdikenakan iuran tersebut dan para pedagang sudah mengetahuinyaiurannya Rp100.000

Ririn dan untuk di Block A kepada sdr.Badri; Bahwa untuk mengambil uang pungutan dari para koordinator parapedagang pasar burung kesatria terdakwa menyuruh saksi GEDESUKADA Als WAYAN GEMBRONG ; Bahwa GEDE SUKADA Als WAYAN GEMBRONG melaksanakanperintah terdakwa mengambil uang pungutan kepada para koordinatorpedagang adalah tanpa diberi upah oleh terdakwa ;Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps Bahwa setelah Gede Sukada als Wayang Gembrong mengambil uangdari para koordinator selanjutnya

Andi Hamzah, SH., PenerbitGhalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta yang terungkapdipersidangan apabila terdakwa telah melakukan pungutan terhadap paraHalaman 22 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dpspedagang di lingkungan pasar burung Kesatria Block A dan Block C jalanVeteran Kota Denpasar ;Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pungutan kepada parapedagang di Block A dan Block C masingmasing sebesar Rp. 2.500.000, (duaJuta lima ratus ribu

sejak bulan Agustus 2011 dan terdakwa telah menjual minumanyang mengandung alcohol merk Bintang Kuntul tersebut kepada saksiSuyati sebanyak 3 (tiga) botol dan untuk harga per (satu) botol minumanseharga Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) ; Bahwa seluruh minuman beralkohol yang telah ditawarkan, diserahkan, dijualatau disediakan untuk dijual kembali oleh terdakwa adalah minumanmengandung etil alcohol dan tanpa dilekati dengan pita cukai dan akibatperbuatan terdakwa Negara mengalami kerugian berupa pungutan

cukai sebesar Rp. 1.186.800,(satu juta seratusdelapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;2. 3 (tiga) botol bening tertutup minuman beralkohol pada label tercetakminuman beralkohol Gol B, beraroma merk Bintang Kuntul kadar alcohol 16% tanpa dilekati pita cukai volume @ 920 ml atau sebanyak 2,76 liter dengangtarif cukai per liter sebesar Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) maka didapattotal pungutan cukai sebesar Rp. 82.800,(depalan puluh dua ribu delapanratus rupiah) ;3.

Cairan bening beralkohol C dalam (satu) ember plastic merah sebanyak10,50 liter dengan tariff cukai per liter Rp. 75.000,(tujuh puluh lima riburupiah) maka didapat total pungutan cukai sebesar Rp. 785.500,(tujuh ratusdelapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;Sehingga total kerugian Negara berupa pungutan cukai terhadap barang kenacukai berupa minuman mengandung etil alcohol (MMEA) adalah sebesar Rp.2.057.100,(dua juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur

cukai sebesar Rp. 1.186.800,(satu juta seratusdelapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;3 (tiga) botol bening tertutup minuman beralkohol pada label tercetakminuman beralkohol Gol B, beraroma merk Bintang Kuntul kadar alcohol 16% tanpa dilekati pita cukai volume @ 920 ml atau sebanyak 2,76 liter dengangtarif cukai per liter sebesar Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) maka didapat10total pungutan cukai sebesar Rp. 82.800,(depalan puluh dua ribu delapanratus rupiah) ;.

Cairan bening beralkohol C dalam 1 (satu) ember plastic merah sebanyak10,50 liter dengan tariff cukai per liter Rp. 75.000,(tujuh puluh lima riburupiah) maka didapat total pungutan cukai sebesar Rp. 785.500,(tujuh ratusdelapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;Sehingga total kerugian Negara berupa pungutan cukai terhadap barang kenacukai berupa minuman mengandung etil alcohol (MMEA) adalah sebesar Rp.2.057.100,(dua juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi

PolrestaBarelang BatamMenerangkan bahwa :Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 17.00Wib kami telah mengamankan seseorang yang melakukanpungutan uang parkir tanpa izin dari instansi terkait dalamhal ini dinas Perhubungan Kota Batam dan barang bukti 1(satu) bundel karcis Welcome To Batam Jembatan Barelangwarna Hijau yang sebagiannya telah dipergunakan, yangmana sebelumnya kami mendapatkan informasi darimasyarakat bahwa disekitar jembatan 1 Barelang Kec.Sagulung Kota Batam, masih sering terjadi pungutan

Sagulung Kota Batamdan kami menemukan ada seseorang yang seringmelakukan pungutan uang parkir liar sehingga kamimengamankan pelaku tersebut dan menemukan ada 1 (satu)bundel karcis Welcome To Batam Jembatan Barelang warnaHijau yang sebagiannya telah dipergunakan, dan diakuipelaku barang bukti tersebut adalah milik pelaku. Selanjutnya barang bukti dan pelaku dibawa ke SatResnarkoba Polresta Barelang untuk dilakukan prosespemeriksaan lebih lanjut.

Batam Menerangkan bahwa :Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 17.00Wib kami telah mengamankan seseorang yang melakukanpungutan uang parkir tanpa izin dari instansi terkait dalamhal ini dinas Perhubungan Kota Batam dan barang buktiberupa 1 (satu) bundel karcis Welcome To Batam JembatanBarelang wama Hijau yang sebagiannya telah dipergunakan,yang mana sebelumnya kami mendapatkan informasi darimasyarakat bahwa disekitar jembatan 1 Barelang Kec.Sagulung Kota Batam, masih sering terjadi pungutan

Sagulung Kota Batamdan kami menemukan ada seorang yang melakukanpungutan uang parkir liar sehingga kami mengamankanpelaku yang sering melakukan pungutan uang parkir kepadapengunjung dan mengamankan barang bukti yang adadipegang pelaku berupa 1 (satu) bundel karcis Welcome ToBatam Jembatan Barelang warna Hijau yang sebagiannyatelah dipergunakan, dan diakui pelaku barang bukti tersebutadalah milik pelaku.

pajak dan pungutan yang harus dibayar serta carapelunasannya, bukan mendelegasikan kepada Presiden membentukPeraturan Presiden yang materui muatannya berisi pendelegasianwewenang kepada Presiden mengatur tata cara pungutan.

Pasal 5 ayat (1) PP Nomor24 Tahun 2015, telah melampaui prinsip konstitusional yangdigariskan dalam pasal 23 UUD 1945, yang secara eksplisitmenyediakan atau hanya memungkinkan UndangUndang sebagaiwadah konstitusi bila negara hendak membebani warga negaranyadengan pungutan berupa pajak atau pungutan lain, yang bersifatmemaksa;Halaman 14 dari 58 halaman. Putusan Nomor 01 P/HUM/20177.

Halaman 159161 (Bukti P5);33.Fotokopi Penerapan Pungutan Eskpor (PE) Atas Komoditas Ekspor TinjauanTeoritis dan Empiris, Bambang Drajat. Halaman 2223 (Bukti P6);34.

Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis; danb. iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan.Pasal 9 ayat (2) huruf b:Halaman 41 dari 58 halaman.

Hal inilah yang dilakukan oleh Pemerintah, yaitumengatur penghimpunan dana perkebunan tersebut antara lain melaluicara pungutan ekspor. Metode penghimpunan dana perkebunan melaluicara pungutan atas ekspor dimaksud sama sekali berbeda denganpajak/pungutan ekspor yang berlaku sebelum berlakunya PeraturanPemerintah a quo , karena tidak dimaksudkan untuk membiayai kegiatanpemerintah dan justru diperuntukkan bagi industri perkebunan darimanadana yang dihimpun tersebut berasal;d.

bandingBandingnyastatusdengan PembayaranPemohonMenteriNomor : 11/HJ.BC/VI1/07 dan sudah ditindaklanjutiberdasarkan surat Nomor : S1375/WBC.10/2007 tanggal 23Agustus 2007 tentang pemberitahuan pelaksanaan audit ;Bahwa berdasarkan tindak lanjut hasil audit dan sesuaidengan SPKPBM Nomor : SPKPBM00002/SPKP/WBC.09/KPP.03/2008tanggal 14 Februari 2008, Pemohon Banding dikenakanpungutan Negara berupa Bea Masuk, PPN, Denda Administrasidan Pajak Dalam Rangka Impor sejumlahRp. 445.033.000,00 dengan rincian sebagai berikut Pungutan

Negara berupa Bea Masuk, PPN, PPh danDenda atas selisih kurang bahan baku sebesar Rp.66.967.000,00 ; Pungutan Negara berupa Bea Masuk, PPN, Denda danBunga atas barang impor fasilitas KITE yang belumdiekspor berdasarkan laporan ekspor (BCLKTO1)sebesar Rp. 378.066.000,00 ;Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas,Pemohon Banding merasa keberatan Pemohon Banding tidak bersedia membayar pungutanNegara berupa Bea Masuk, PPN, PPh, Denda dan Bungaatas barang impor fasilitas KITE yang belum dieksporberdasarkan

dan barang setengah jadi,fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)yang belum dipertanggungjawabkan sesuaihasilaudit selanjutnya harus saudarapertanggungjawabkan sebagai saldo awal padafasilitas Kawasan Berikat, maka berdasarkanhal tersebut di atas, dengan mengacu pada azasYurisprudensi yang berlaku dalam hukum positifdi Indonesia, sehingga hal ini dapat jugadiberlakukan pada perusahaan Pemohon Banding ;Bahwa dalam laporan hasil audit (LHA) Pemohon Bandingjuga menyampaikan tidak setuju atas pungutan

Bahwa berdasarkan tindak lanjut hasil audit dansesual dengan SPKPBM Nomor : SPKPBM00002/SPKP/WBC.09/KPP.03/2008 tanggal 14 Februari2008, Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dikenakan pungutan Negara berupa BeaMasuk, PPN, Denda Administrasi dan Pajak DalamRangka Impor sejumlah Rp. 445.033.000,00 denganrincian sebagai berikut Pungutan Negara berupa Bea Masuk, PPn, PPh,dan Denda atas selisih kurang bahan bakusebesar Rp. 66.967.000,00 ; Pungutan Negara berupa Bea Masuk, PPN, Dendadan Bunga

Bahwa dalam Laporan Hasil Audit (LHA) PemohonPeninjauan Kembali (sSemula Pemohon Banding) jugamenyampaikan tidak setuju) atasS pungutan Negaraberupa Bea Masuk, PPN, Denda dan Bunga atasbarang impor fasilitas KITE yang belum dieksporberdasarkan Laporan Ekspor (BCLKT01) sebesar Rp.Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.482/B/PK/PJK/2010378.066.000, 7.

Bahwa diperbolehkannya PTN untuk memungut uangpangkal/ pungutan lain pada mahasiswa jalur mandiri telahmelegitimasi dan melahirkan suatu bentuk ketidakadilan yakni padamahasiswa jalur mandiri.

Putusan Nomor 1 P/HUM/201928.29.30.dan tingkat pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi dimasingmasing PTN;Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017 tersebutmerupakan bukti bahwa sesungguhnya Objek Permohonanberkesesuaian dan tidak bertentangan dengan Pasal 76 ayat (3)UU Dikti, yang secara tegas mengatur bahwa pungutan uangpangkal dan/atau pungutan lainnya yang dibebankan kepadamahasiswa baru yang melalui jalur seleksi mandiri, harus tetapmemperhatikan kKemampuan ekonomi mahasiswa,

orang tuamahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;Walaupun Objek Permohonan memberikan kewenangan kepadaPTN untuk dapat membebani mahasiswa baru jalur seleksimandiri dengan uang pangkal dan/atau pungutan lainnya,namun ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017menjamin bahwa uang pangkal dan/atau pungutan lain tersebutterjangkau oleh mahasiswa;Adanya jaminan keterjangkauan biaya oleh masyarakat melaluiketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017,merupakan bukti bahwa penyelenggaraan

tegas mengatur bahwa pungutan uangpangkal dan/atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada mahasiswabaru yang melalui jalur seleksi mandiri, harus tetap memperhatikankemampuan ekonomi mahasiswa, orangtua mahasiswa, atau pihak lainyang membiayainya;Bahwa meskipun objek permohonan keberatan hak wuji materiilmemberikan kewenangan kepada PIN untuk dapat membebanimahasiswa baru jalur seleksi mandiri dengan uang pangkal dan/atauHalaman 34 dari 38 halaman.

Dalam konteks tersebut, ketentuan bahwa PTNdapat (tidak wajib) memungut uang pangkal dan/atau pungutan lainHalaman 35 dari 38 halaman.

Bahwa rumusan antara pajak dan bukan pajak (baca PNBP) memilikinilainilai dan asasasas yang hampir sama yaitu pungutan kepadamasyarakat untuk Negara dalam menjalankan penyelenggaraan tugastugas pemerintahan tetapi memiliki arti yang berbeda, dimana Pajaktidak memiliki prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk,sedangkan pungutan lainnya diantaranya berupa Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) pada hakekatnya merupakan pungutan selainpajak yang berasal dari berbagai pungutan yang dikelola olehkementerian

Dari rumusan dalamterminologi tersebut terkandung makna bahwa (1) Penggantian NilaiTegakan (PNT) adalah pungutan selain PSDH dan DR yang dalamteori pemungutan boleh dipungut berupa opsenten (pungutantambahan) yaitu atas objek hasil hutan kayu tersebut terdapatkekurangan dalam besarnya satuan yang telah ditetapbkan menurutperaturan perundangundangan yang seharusnya dapat dipungut.Dalam sisi yang lain.

Bahwa Penggugat atas Pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) telah disetor ke kas Negara sejumlah Rp. 15.137.515.695,00 (lima belas milyarseratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu enam ratus sembilanpuluh lima rupiah) atas pembayaran PNT dari tahun 2014 2015, denganrincian sebagai berikut:a.Pembayaran PNT atas nama IUPHHKHTI PT.

Bahwa akibat perouatan Tergugat yang telah menerbitkan dan11.12.13.memberlakukan peraturan yang bertentangan dengan hukum, dan Tergugat Ilserta Tergugatlll yang telah menerima pembayaran pungutan PNBP(Pendapatan Negara Bukan Pajak) tanoa melakukan analisa hukum terhadapdasar hukum pungutan PNBP dimaksud telah dapat dikualifikasi telahmelakukan perbuatan melawan hukum, dan Penggugat telah mengalamikerugian yaitu terpaksa melakukan pembayaran Pungutan Penggantian NilaiTegakan yang disetorkan ke rekening

PNBP tanpa melakukan analisa hukum terhadapdasar hukum pungutan PNBP dimaksud telah dapat dikualifikasi telah melakukanperbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menerbitkandan memberlakukan peraturan yang bertentangan dengan hukum dan Tergugat Ilserta Turut Tergugat yang telah menerima pembayaran pungutan PNBP tanpamelakukan analisa hukum terhadap dasar hukum pungutan PNBP dimaksud yangdapat dikualifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat telahmengalami

Namun ternyatahingga gugatan a quo diajukan ternyata Tergugat dan Il tidak dapatmembuktikan alas hak dan dasar hukum pungutan tersebut;10.

No. 1024 K/Pat/2014pungutan tersebut, sehingga dapat disimpulkan pungutan yang dilakukanTergugat dan II adalah tidak sah dan melawan hukum;13.Bahwa karena pungutan biaya tambahan atas pembayaran via ATM BCAsebesar Rp5.000,00 setiap kali transfer melalui ATM BCA adalah tidak sahdan melawan hukum, maka secara yuridis kenaikan biaya tambahansebesar 50 % menjadi Rp7.500,00 atas pungutan tersebut adalah juga tidaksah dan melawan hukum;14.Bahwa karena pungutan biaya tambahan oleh Tergugat dan Il ataspembayaran

,Tergugat baik dalam Jawaban dan Rekonpensi maupun dalam Duplik danReplik Rekonpensi tidak membantah dan tidak menyangkal secara tegasperihal pungutan biaya tambahan atas pembayaran via ATM BCA secaratidak sah dan melawan hukum tersebut, sehingga secara yuridis dapatdianggap Tergugat telah mengakui kebenaran bahwa pungutan tersebutdilakukan secara tidak sah dan melawan hukum;72.Bahwa karena Tergugat tidak pernah membantah dan tidak menyangkalsecara tegas terkait pungutan biaya tambahan atas pembayaran

dan apabila tidak dilaksanakan dapat dikenakan sanksi,sehingga pungutan yang dilakukan Tergugat dan II sungguhsungguhtelah melukai rasa keadilan Penggugat dan diluar kepatutan moral;Bahwa selain itu, pungutan yang dilakukan Tergugat dan Il kepadaHal. 40 dari 89 hal.

dan pembebanan biaya tambahan atas PembayaranVia ATM BCA kepada Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;Menghukum Tergugat dan Il untuk menghentikan pungutan danmengembalikan seluruh pungutan biaya atas pembayaran via ATM BCAberikut kompensasi bunga sebesar 64.600 % (646 kali) sebagaimanaperhitungan bunga yang diterapkan dan dijalankan Tergugat dan II kepadaPenggugat terkait pungutan Pajak Bea Meterai dari nominal Rp6.000,00menjadi Rp3.880.656,00 atau sama dengan 646

PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tetapikeabsahan pemungutan oleh Terbanding, sehingga Majelis tidak memeriksabesaran pungutan pajak a quo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak bolehbertentangan dengan undangundang;Bahwa tahun Pajak Daerah yang disengketakan (Pajak Bahan BakarKendaraan Bermotor) oleh Pemohon Banding adalah Faktur Pungutan PajakPertamina, berkenaan dengan masa

Putusan Nomor 63 /B/PK/Pjk/2012termasuk hukum publik, Majelis berpendapat seharusnya yang lebih diutamakanadalah UndangUndang Pajak Daerah sebagai hukum publik daripada KontrakKarya, oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor dipertahankan, karena pungutan tersebut sudah sesuai denganundangundang yang berlaku;Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali;Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis diatasdengan alasan sebagai berikut:A.

Kalaupun quadnonterdapat pungutanpungutan atau retribusiretribusi yang telah adaaturannya pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani, makabesarnya tarif pajakpajak atau pungutanpungutan atau retribusiretribusitersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undangundang danperaturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu,khususnya pungutan dan retribusi daerah; Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani padatanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara Pemerintah

Sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusidaerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan UndangUndang Darurat No.11 Tahun 1957, Perpu No. 8 Tahun 1959 dan Perpu No. 27 Tahun 1959tersebut dan karenanya pula, secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13Halaman 14 dari25 halaman. Putusan Nomor 63 /B/PK/Pjk/2012ayat 11 KK tidak bertentangan dengan UndangUndang No.34 Tahun2000.

Kemudian dijabarkan kembali olehPeraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 12 Tahun 2006 tanggal1 Juni 2006 tentang Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan BermotorSektor Industri, Usaha Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan,Kontraktor Jalan dan Transportasi di Nusa Tenggara Barat;d.

liar) terhadap supir Truk danmeminta uang sebesar Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah)namun yang diberikan korban sebesr Rp.15.000, (lima belasridbu rupiah);e Bahwa cara terdakwa melakukan pungutan liar tersebut adalahdengan menaiki sepeda motor Yamaha Mio J BK 5479 PAJberboncengan dengan saksi Abdul Hakim Siregar sedangkanAJl berboncengan dengan DUDUL menaiki Suzuki Smash;e Bahwa terdakwa menyetop truk tersebut lalu terdakwamenghampiri supir truk tersebut dan meminta uang Pergaulansebesar Rp.30.000

, namun yang diberikan supir Rp.15.000,dan Aji meminta uang SPSI sedangkan Abdul Hakim Siregar danDudul menunggu diatas sepeda motor;e Bahwa terdakwa dan saksi Abdul Hakim Siregar melakukanPemerasan atau Pungutan liar sejak bulan Juli tahun 2015kepada para supir truck yang melintas di jalan tersebut;e Bahwa ketika truk yang dikemudikan saksi Richard Pasaribukemudikan dan saksi sebagai kernetnya melintas dilokasikejadian, lalu terdakwa berboncengan menaiki 1 (satu) unitsepeda motor Yamaha Mio J BK

Lbp10bersama saksi Abdul Hakim Siregar melakukan Pemerasan/Pungli(pungutan liar) terhadap supir Truk dan meminta uang sebesarRp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) namun yang diberikan korbansebesr Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah);Bahwa cara terdakwa melakukan pungutan liar tersebut adalahdengan menaiki sepeda motor Yamaha Mio J BK 5479 PAJberboncengan dengan saksi Abdul Hakim Siregar sedangkan Aulberboncengan dengan DUDUL menaiki Suzuki Smash;Bahwa terdakwa menyetop truk tersebut lalu terdakwamenghampiri

liar) terhadap supir Truk danmeminta uang sebesar Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) namun yangdiberikan korban sebesr Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah) dengan caramelakukan pungutan liar tersebut adalah dengan menaiki sepeda motorYamaha Mio J BK 5479 PAJ berboncengan dengan saksi Abdul HakimSiregar sedangkan AJl berboncengan dengan DUDUL menaiki Suzuki Smashyang mana terdakwa menyetop truk tersebut lalu terdakwa menghampiri supirtruk tersebut dan meminta uang Pergaulan sebesar Rp.30.000, namun

maupun tulisan ataudengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorangsSupaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atausebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supayamemberi utang atau menghapuskan piutang, perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian antara lain sebagaiberikut : Pada awalnya terdakwa menemui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalekdengan membawa Resume Pengaduan Temuan saksi korbanADIL ADMOKO TRI WIBOWO, S.Pd. telah melakukaan pungutan

SUWATNO telah melakukan pungutan liarkenaikan golongan terhadap seluruh Guru di WilayahKabupaten Trenggalek dan diberitahu supaya menemui IBNUSUNGUDI, SH. Bin SAEROJI selaku orang atau tim yangmelakukan Investigasi yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Juni2012 jam 07.00 Wib sudah berada di Kantor Dinas Pendidikandan Kebudayaan Trenggalek ; Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Drs. MUSELAN,SUWOLO, S.Pd. dan Drs.

kemudian terdakwa menjawab Pak ADIL hasil informasi dariguru malah guru yang sudah pensiun menyampaikan kalaunaik golongan IV dimintai pungutan liar antara empat jutarupiah sampai dengan enam juta rupiah, selanjutnya dijawabItu tidak benar, terus maksud jenengan piye ?, dijawaboleh terdakwa ya saya kan tindakan pencegahan, ya kalaubisa jangan sampai terjadi, Ssupaya masalah ini tidak dilanjutke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan, terserah Pak ADIL,selanjutnya dijawab lagi piye maksud jenengan ?

;Bahwa terdakwa pada saat itu. menyampaikan maksudkedatangannya ke Kantor Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Trenggalek menindak lanjuti paparan terkaitdugaan pungutan liar kepada para Guru yang mengajukankenaikan tingkat ke golongan IV yaitu dimintai uang sebesarRp.4.000.000, (empat juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000, (enam juta rupiah) ; so soBahwa karena situasi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaanramai maka ADIL ATMOKO TRI WIBOWO, S.Pd. mengajakterdakwa untuk makan siang di Rumah

MM. menjelaskan kalau saksi bersama denganADIL ATMOKO TRI WIBOWO, S.Pd, MUSELAN, S.Pd dan Drs.SUWATNO telah melakukan pungutan liar yaitu memintaisejumlah uang kepada setiap Guru yang akan naik golongan IVantara Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) ;Bahwa karena Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Trenggalek yang bernama Drs. KUSPRIGIANTO.

HRB di Desa Air Seruk Nomor: 01/Tim.PSPP/ASR/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016;- 1 (satu) lembar Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Mineral dan Batubara Nomor: 03.E/30/DJB/2012 tentang Pungutan Sumbangan Pihak Ketiga;- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/203/DPE/2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada Perusahaan Komanditer (CV) Biliton Jaya;- 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Desa Kode

HRB;- 1 (satu) Eksemplar Peraturan Desa Air Seruk Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Air Seruk Tahun Anggaran 2016;- 1 (satu) Buah Peraturan Desa Air Seruk Nomor 03 Tahun 2015 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Air Seruk Tahun Anggaran 2015;- 1 (satu) Eksemplar Peraturan Desa Air Seruk kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa;- 1 (satu) eksemplar Peraturan Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung

Nomor : 03 Tahun 2012 tentang pungutan Desa;- 1 (satu) eksemplar Fotokopi Peraturan Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pungutan Desa;- 1 (satu) Eksemplar Buku Kas Umum Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Tahun Anggaran 2016 Periode Januari 2016 s/d November 2016;- 1 (satu) Buah Surat Nomor : 005/124/ASR/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015;- 1 (satu) Buah Surat Nomor : 001/13/HRB/

Desa, Peraturan Desa (PERDES) Nomor 03 Tahun 2012tentang Pungutan Desa dan Peraturan Desa (PERDES) Nomor 01 Tahun2012 tentang Pungutan Desa, Terdakwa SUKARDI selaku Kepala Desa AirSeruk berani melakukan penarikan dana retribusi terhadap CV.

Desa dan dalam tahun yang sama Terdakwa mencabutPeraturan Desa tersebut dan menandatangani kembali Peraturan Desa Nomor03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa.

Ahli Wigman Wudie juga menjelaskan bahwa penerimaan desayang berasal dari pendapatan desa termasuk pungutan dan sumbangan pihakketiga harus masuk ke APBDes melalui rekening Kas Desa.

sedangkan jumlah siswa secara keseluruhan selama Tahun 2008/2009 adalahsebagai berikut :e Untuk kelas X,XI dan XII siswa regular sebanyak 908 orang siswa;e Untuk kelas X,XI dan XII siswa RSBI sebanyak 143 orang siswa; 1e Untuk kelas X,XI dan XII siswa Axelerasi sebanyak 55 orang siswa;e Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 422.4/Kep.122Huk.Org/2008 tanggal 19 Juni 2008, tentang biaya pendidikan yangdikenakan kepada peserta didik di sekolah negeri di kota Serang,diperbolehkan untuk mengambil pungutan

SURURI selaku Kepala Sekolah dan saksi Neny Zuniarti,S.Pd.selaku bendahara Pungutan Dana Masyarakat (PDM);Bahwa berdasarkan keputusan musyawarah sekolah dana yangberasal dari Pungutan Dana Masyarakat/Siswa baru sebesarRpRp2.673.220.000,00 tersebut diperuntukan untuk kegiatankegiatan sesuai dengan pos anggaran yang ditentukan dalamRAPBS sebagai berikut :Membayar Kegiatan Remedial;Membayar Pendalaman Materi;Membayar Transport Guru yang mengadakan pelatihan;Membayar Porpolio Guru;Membayar Kegiatan Pembimbingan

SURURI tetap diberlakukan dalam kegiatan TA 2008/2009 ;Bahwa meskipun pihak Komite Sekolah telah memberitahukan kepada Terdakwajika dalam APBS SMAN I Serang TA 2008/2009 itu ada kekeliruan yaitutentang tidak diperbolehkannya memberi honor kepada guruguru PNS dilingkungan SMAN I Serang yang mengajar tatap muka kurang dari 40 jamseminggu dengan menggunakan Pungutan Dana Masyarakat, tetapi Terdakwatetap saja melaksanakan pembayaran honor kepada guruguru PNS di lingkunganSMAN I Serang yang dipimpinnya

,selaku bendahara Pungutan Dana Masyarakat (PDM).Bahwa berdasarkan keputusan musyawarah sekolah dana yangberasal dari Pungutan Dana Masyarakat/Siswa baru sebesarRpRp2.673.220.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga jutadua ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut diperuntukan untukkegiatankegiatan sesuai dengan pos anggaran yang ditentukandalam RAPBS sebagai berikut :e Membayar Kegiatan Remedial; Membayar Pendalaman Materi;e Membayar Transport Guru yang mengadakan pelatihan;e Membayar Porpolio

Bin HSururi selaku Kepala Sekolah dan Guru PNS SMAN I Serang pada TA2008/2009 telah menerima honorhonor dari dana Pungutan DanaMasyarakat sebagai berikut: Bahwa pada TA 2008/2009 Terdakwa telahHal. 33 dari 31 hal. Put.

Bahwa dari perjanjian tersebut Penggugat diberi hak oleh Tergugat dan TergugatIl, untuk mengelola dan melakukan pungutan jasa pengelolaan kepada parapedagang yang berjualan dilokasi Pasar Griya Musi Palembang;10.Bahwa sebagai pengelola Pasar Griya Musi Permai Sako Palembang, lingkuptugas Penggugat adalah mengkoordinir para pedagang yang terdiri dari 104Pedagang yang ada di Kios, 107 Pedagang yang ada di Petak, 46 Pedagang yangada di Rumah Toko (RUKO) dan 20 Petak Pedagang Pakaian Bekas atau lebihdikenal

dengan sebutan BJ, kepada para pedagang tersebut, Penggugatmelakukan pungutan yang tujuan pungutan tersebut diperuntukan untuk: Retribusi Pasar : Rp2000,00 (dua ribu rupiah)/hari; Kebersihan : Rp3000,00 (tiga ribu rupiah)/hari; Keamanan : Rp5000,00 (lima ribu rupiah)/hari; Penertiban : Rp2000,00 (dua ribu rupiah)/hari; Listrik : Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/hari; Jasa Kelola : Rp3000,00 (Tiga ribu rupiah)/hari.Bahwa selain pungutan harian, tiaptiap bulannya Penggugat juga menarikpungutan

terhadap para pedagang: Untuk 104 Pedagang Kios, perbulannya masingmasing Rp80.000,00(delapan puluh ribu rupiah); Untuk 107 Pedagang yang ada di Petak, perbulannya masingmasingRp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); Untuk 46 Pedagang yang ada di RUKO, perbulannya masingmasingRp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa dari hasil pungutan tersebut, Penggugat mendapatkan hak jasa kelolaperharinya sebesar Rp3000,00 (Tiga ribu rupiah perhari) dan Penggugat diwajibkanuntuk melakukan penyetoran uang

Bahwa Tergugat III mengirimkan surat ke Polda Sum Sel sebagaimana point (4) diatas, team kepolisian dari Polda Sumatera Selatan turun untuk mengamankan pasarGriya Musi, menangkap beberapa orang yang telah mengambil pungutan dilingkungan pasar Griya Musi termasuk Penggugat, dibawah ke Polda SumateraSelatan diberi arahan dan dilepaskan kembali oleh kepolisian Polda SumateraSelatan;6. Bahwa surat Kerja Sama Pengelolaan, Nomor 511.2/039/PD.Psr/2014. PD PasarPalembang Jaya dengan Sdr.

retribusi berupa pungutan harian, pungutan mingguan danpungutan bulanan dan pungutan tersebut dilakukan oleh Zulfikar;Bahwa Zulfikar melakukan pungutan harian, pungutan mingguan dan pungutanbulanan mungkin petugas tidak resmi;Bahwa Aziz Sadeli sudah pensiun sebagai pengelola pasar saksi tidak tahu;Bahwa pengelola pasar Griya Musi Permai sudah diangkat orang lainmenggantikan Aziz Sadeli, Saksi tidak tahu;Bahwa Aziz Sadeli melakukan pungutan retribusi terakhir tahun 2015, Saksi tidaktahu;Bahwa Zulfikar

lokasi, sedangkan besi pendek pada pilar di lipat dan betonnya pecahkan; Bahwa selanjutnya Saksi kembali dan Saksi sempat teringat akankehadiran Warga Desa Benihading pada hari sebelumnya tanggal 4November 2018 sekitar pukul 16.30 WITA atas Nama Daswan, Marjuki,Yoris Dan Dedi, yang bertemu saya di kantor desa menyampaikan bahwaanak muda di atas mereka sedang minum dan rencananya setelahminum mau bongkar GET (pintu masuk ) dibawah dan mau bikin kacau,dan meminta Saksi untuk menjelaskan mengapa adanya pungutan

dimata air Weilawan; Bahwa kemudian Saksi menjelaskan bahwa adanya pungutan itu karenaadanya Peraturan Desa Panama, lalu Saksi sampaikan kepada keempatWarga Desa Benihading tersebut untuk pulang sampaikan kepada anakanak bahwa jangan lakukan hal itu (bongkar dan bikin kacau) dan kalaukebijakan Pemerintah Desa ini merugikan kepentingan masyarakat, makasampaikan kepada kepala Desa Benihading, supaya Saksi fasilitasipertemuan untuk penyelesain, dan setelah itu keempat warga DesaBenihading tersebut

pengrusakan ini tejadi pada Hari Minggu, tanggal 4November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Mata airWeilawan, di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di mata air Weilariq dandatang saudara Daswan, Marjuki, Yoris dan Dedi menemui Saksi dansaudara Daswan mengatakan kepada Saksi bahwa anak anak diatassedang minum mabuk, mereka mau turun tapi, Saksi bilang biar Saksilebih dahulu ke bawah tanya, dan saudara Daswan bilang kamu punyaaksi pungutan

sebagai berikut:Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengankejadian pengrusakan;Bahwa kejadian pengrusakan ini tejadi pada Hari Minggu, tanggal 4November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Mata airWeilawan, di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;Bahwa pada awalnya Saksi baru pulang dari Leuwayan dalam suatuurusan dan sesampainya dirumah Saksi melihat ada banyak warga yangsedang berada di rumah Saksi, dan dan masyarakat menyampaikanbanyak keluhan terkait pungutan

retribusi air bersih di mata air Weilawanyang dilakukan oleh Pemerintah Desa Panama;Bahwa tujuan pungutan retribusi air masih menurut masyrakat belumjelas, sehingga masyarakat desa Benihading merasa tidak puas,sehingga masyarakat secara spontan pergi ke mata air Weilawan danmembongkar portal/pipa palang pintu masuk;Bahwa menurut Saksi akibat kerusakan palang pintu (pintu. masuk)tersebut, pemerintah Desa Panama mengalami kerugian kurang lebihRp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa

Pungutan kepada 159 sekolah penerima DAK1. Hasil pungutan kepada 159 Sekolah Dasar sebesarRp.315.250.000, (tiga ratus lima belas juta dua ratus limapuluh ribu rupiah);692. Nilai prestasi yang dilaksanakan tim teknis sebesarRp.76.750.000, (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah);3.

Pungutan kepada 159 sekolah penerima DAK1. Hasil pungutan kepada 159 Sekolah Dasar sebesarRp.315.250.000, (tiga ratus lima belas juta dua ratus limapuluh ribu rupiah);2. Nilai prestasi yang dilaksanakan tim teknis sebesarRp.76.750.000, (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah);3.

, (dua ratus sebelas juta limaratus ribu rupiah), bagian Irwan Hamid sesuai pengakuannya menerima danmenikmati uang pungutan para kepala sekolah sebesar Rp.80.000.000.

Terdakwa dengan kewenangannya dapatmenentukan kebijakannya sendiri dengan menerima uang pungutan kepalaHalaman ke 107 dari 139 halaman Putusan Perkara No. :22/Pid.

Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas JasaKeuangan sebagaimana teerakhir telah diubah dengan PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.02/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan olehOtoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan POJKPungutan) telah mengatur:Pasal 9 ayat (2):Pembayaran pungutan dilakukan paling lambat tanggal 15 Juniuntuk

pembayaran atas kewajiban periode satu tahun, yaitu mulaitanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun beralan.Pasal 13Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajibannya dalam jangkawaktu 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya jangka waktupembayaran Pungutan, OJK menetapkan kewajiban tersebutsebagai Pungutan yang dikategorikan macet, OJK menyerahkanpenagihan atas Pungutan tersebut kepada Panitia Urusan PiutangNegara, dan pembayaran atas Pungutan dilakukan melalui PanitiaUrusan Piutang Negara

Bahwa terkait dengan penyerahan penagihan pungutan kepadaPanitia Urusan Piutang Negara oleh Tergugat telah juga diaturdalam Pasal 16 PP Pungutan;6. Bahwa selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tergugat,Penggugat juga tidak melakukan pembayaran pungutan tahun 2018Halaman 53 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.

);: Surat Pit.Direktur Lembaga dan Profesi Penunjang PasarModal Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S779/PM.223/2017 tanggal 25 Oktober 2017 Hal : TeguranKedua atas Kewajiban Pungutan Biaya Tahunan 2017,(foto kopi Sesuai dengan aslinya);Surat Keterangan pelunasan tagihan pungutan tahun2016 s.d.tahun 2017 atas nama Yualita Widyadhari dariKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang JakartaIll (dhi.

;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas JasaKeuangan, menyebutkan bahwa:Dalam hal pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dibayar sesualjangka waktu yang telah ditetapkan dan dikategorikan macet oleh OJK, OJKmenyerahkan penagihan atas pungutan kepada Panitia Urusan Piutang Negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat