Bukti saksiNurbaya Tangahu binti Saipi Tangahu, umur 57 tahun, Agama Islam,pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Dutohe BaratKecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;Saksi menerangkan bahwa saksi adalah lIpar Tergugat , di bawahsumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi mengenal Penggugat. Bahwa saksi mengetahui maksud gugatan Penggugat untukmenggugat harta bersama Penggugat dan Tergugat I.

Bertentangan dengan UU no.15 tahun 2004, karena audit dilakukantidak berdasarkan Standar pemeriksaan yang berlaku yaitu StandarAudit Intern Pemerintah Indonesia ( SAIPI);16.Bahwa, Audit BPKP bertentangan dengan UU No.1 tahun 2004, karenaaudit BPKP No.SR2122/PW01/5/2018 tanggal 4 Oktober 2018ditetapkan berupa perkiraan (estimasi);17.Bahwa, dengan demikian tidak memiliki nilai sebuah LHP karena tidakmengidentifikasi informasi yang cukup, kompeten dan relevan, terutamakepada pemilik tanah, maka dari

Bertentangan dengan UU no.15 tahun 2004, karena audit dilakukan tidakberdasarkan Standar pemeriksaan yang berlaku yaitu Standar AuditIntern Pemerintah Indonesia ( SAIPI);Bahwa, Audit BPKP bertentangan dengan UU No.1 tahun 2004, karenaaudit BPKP No.SR2122/PW01/5/2018 tanggal 4 Oktober 2018 ditetapkanberupa perkiraan (estimasi), dengan demikian tidak memiliki nilai sebuahLHP audit kerugian keuangan negara, karena tidak mengidentifikasiinformasi yang cukup, kompeten dan relevan, terutama kepada pemiliktanah

Berkas pencairan dana bantuan study kepada Mahasiswa a.n bobby saipi No.Rek. 9222378980 (Bank Muamalat cabang Gorontalo) sebesar Rp. 1.000.000,- sesuai SP2D No. 03029/SP2D-BANTUAN/12052/2011 tanggal 13 juli 2011 1 (satu) rangkap Asli56. Berkas Pencairan Dana Bantuan Study kepada Mahasiswa a.n Moh Alex Tuna No.Rek. 5127-01-004551-53-5 (Bank BNI Unit Kabila) sebesar Rp. 1.000.000,- sesuai SP2D No. 03113/SP2D-BANTUAN/12052/2011 tanggal 19 Juli 2011. 1 (satu) rangkap Asli57.

Berkas Pencairan Dana Bantuan Himpunan Pelajar Mahasiswa Bone Bolango (HPMIG) a.n Bobby Saipi No.Rek. 9222378980 (Bank Muamalat Pertama Murni Syariah Cab Gorontalo) sebesar Rp. 2.500.000,- sesuai SP2D No. 000565/SP2D-BANTUAN/12052/2012 tanggal 22 Februari 2012. 1 (satu) rangkap Asli168. Berkas pencairan dana bantuan karang taruna pinang mekar kel.

Bolango A.n Ismarta Fujianti Lahay No.Rek. 018.02.050001434 (Bank Sulut fanaka AsliCapem Suwawa) sebesar Rp. 4.000.000, sesuai SP2D No. 00526/SP2D gkapBANTUAN/12052/201 2 tanggal 20 Februari 2012Berkas Pencairan Dana Bantuan Himpunan Pelajar Mahasiswa Bone Bolango167 (HPMIG) a.n Bobby Saipi No.Rek. 9222378980 (Bank Muamalat Pertama Murni 1 (satu) Asli Syariah Cab Gorontalo) sebesar Rp. 2.500.000, sesuai SP2D No. rangkap000565/SP2DBANTUAN/1 2052/2012 tanggal 22 Februari 2012.Berkas pencairan dana

satu) Asli~ sebesar Rp. 1.000.000, sesuai SP2D No. 06313/SP2DBANTUAN/1 2052/2012 rangkaptanggal 02 November 2012.Berkas Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Baithul Ridha Desa Blutalangi513 a.n Panitia Pembangunan Masjid Baitul Ridhi No.Rek. 513101 00415536 (Bank 1 (satu) Asli~ BRI Unit Tapa) sebesar Rp. 5.000.000, sesuai SP2D No. 06191/SP2D rangkapBANTUAN/1 2052/2012 tanggal 31 Oktober 2012.Berkas Pencairan Dana Bantuan Sosialisasi Dan Deklarasi Himpunan Pelajar514 Mahasiswa Kabila Raya a.n Bobby Saipi

Bone Bolango A.n Ismarta Fujianti Lahay No.Rek. 018.02.050001434(Bank Sulut Capem Suwawa) sebesar Rp. 4.000.000, sesuai SP2D No.00526/SP2DBANTUAN/12052/2012 tanggal 20 Februari 20121 (Satu)rangkap Asli Berkas Pencairan Dana Bantuan Himpunan Pelajar Mahasiswa BoneBolango (HPMIG) a.n Bobby Saipi No.Rek. 9222378980 (Bank Muamalat 1 (satu)Pertama Murni Syariah Cab Gorontalo) sebesar Rp. 2.500.000, sesuai rangkapSP2D No. 000565/SP2DBANTUAN/12052/2012 tanggal 22 Februari 2012.167.

Bone Bolango A.n Ismarta Fujianti Lahay No.Rek. 018.02.050001434 ranakai Asli(Bank Sulut Capem Suwawa) sebesar Rp. 4.000.000, sesuai SP2D No. gap00526/SP2DBANTUAN/12052/2012 tanggal 20 Februari 2012Berkas Pencairan Dana Bantuan Himpunan Pelajar Mahasiswa Bone167 Bolango (HPMIG) a.n Bobby Saipi No.Rek. 9222378980 (Bank Muamalat 1 (satu) Asli* Pertama Murni Syariah Cab Gorontalo) sebesar Rp. 2.500.000, sesuai rangkapSP2D No. 000565/SP2DBANTUAN/12052/2012 tanggal 22 Februari 2012.Berkas pencairan dana

Asli Berkas Pencairan Dana Bantuan Himpunan Pelajar Mahasiswa BoneBolango (HPMIG) a.n Bobby Saipi No.Rek. 9222378980 (Bank 1 (satu)167.

Bahwa ahli menjelaskan pengertian pemeriksaan dalam UU Nomor 15tahun 2004 tentang pemeriksaan adalah pemeriksaan berdasarkan standarpemeriksaan dan lebih jelas tercantum dalam hasil pendapat ahli yang akandibagikan ke Majelis Hakim.Bahwa ahli menjelaskan mengenai standar pemeriksaan itu ada 2 yaituSPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara) yang wajib digunakan olehHalaman 83 dari 118 Putusan Nomor 44/Pid.SusTpk/2018/PN.TjkBPK dan atau Kantor akuntan publik yang mengatasnamakan BPK dansatunya lagi SAIPI

yang biasa digunakan BPKP.Bahwa setelah ahli membaca hasil LHKAPN milik BPKP PerwakilanLampung tertanggal 30 Maret 2019, terhadap LHKAPN halaman 2 angka 4menjelaskan jika standar pemeriksaan BPKP Perwakilan Lampung telahsesuai standar SAIPI adalah tidak benar, karena menurut ahli LHKAPNtersebut cuman basa basi saja.Bahwa ahli menjelaskan langkahlangkah audit, yaitu pengumpulan bukti,pengujian bukti dan hak sanggah, namun dalam Hasil Audit BPKPPerwakilan Provinsi Lampung tidak melakukan tahapan tersebut

Bahwa ahli menjelaskan jika auditor tidak menghadirkan penyedia dalammelakukan audit maka hal itu bertentangan dengan SAIPI sebagaimandimaksud dalam uu No 15 tahun 2004. Bahwa ahli menjelaskan sesuai pengalaman jika auditor dalammengklarifikasi harus didampingi bersama dengan penyelidik dan penyidikdalam melakukan Berita Acara Klarifikasi.

1.500.0002011 BANTUAN/1 Pelaksana Pentas Seni dan2052/2011 Budaya Desa Bube BaruSesuai Persetujuan Terlampir64. 05 Juli 02780/SP2D Bayar Bantuan Kepada Peserta 2.000.0002011 BANTUAN/1 Lomba Debat Konstitusi Antar2052/2011 Perguruan Tinggi SeindonesiaSesuai Persetujuan Terlampir65. 05 Juli 02782/SP2D Bayar Biaya Kuliah An.Fadly 1.000.0002011 BANTUAN/1 Lahay Mahasiswa Universitas2052/2011 Negeri Gorontalo SesuaiPersetujuan Terlampir66. 13 Juli 03029/SP2D Bayar Bantuan Studi An.Bobby 1.000.0002011 BANTUAN/1 Saipi

Berkas Pencairan Dana Bantuan Sosialisasi Dan Deklarasi Himpunan Pelajar 514 Mahasiswa Kabila Raya a.n Bobby Saipi No.Rek. 9222378980 (Bank 1 (satu) Asli.

Bone Bolango A.n Ismarta FujiantiLahay No.Rek. 018.02.050001434 (Bank Sulut Capem Suwawa)sebesar Rp4.000.000,00 sesuai SP2D No. 00526/SP2DBANTUAN/1 2052/2012 tanggal 20 Februari 20121 (Satu)rangkapAsli 167.Berkas Pencairan Dana Bantuan Himpunan Pelajar MahasiswaBone Bolango (HPMIG) a.n Bobby Saipi No.Rek. 9222378980(Bank Muamalat Pertama Murni Syariah Cab Gorontalo) sebesarRp2.500.000,00 sesuai SP2D No. 000565/SP2DBANTUAN/1 2052/2012 tanggal 22 Februari 2012.1 (Satu)rangkapAsli 168.Berkas pencairan

No.Rek. 51310100415536 (Bank BRI Unit Tapa) sebesar aaa AsliRp5.000.000,00 sesuai SP2D No. 06191/SP2DBANTUAN/1 2052/2012 tanggal 31 Oktober 2012.Berkas Pencairan Dana Bantuan Sosialisasi Dan DeklarasiHimpunan Pelajar Mahasiswa Kabila Raya a.n Bobby Saipi No.Rek. 4 (satu)514. 9222378980 (Bank Muamalat murni syariah) sebesar rangkap AsliRp1.000.000,00 sesuai SP2D No. 01162/SP2DBANTUAN/1 2052/2012 tanggal 15 Maret 2012.Berkas Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Masjid ArRahmanDesa Bilungala a.n Masjid

Asli Berkas Pencairan Dana Bantuan Sosialisasi DanDeklarasi Himpunan Pelajar Mahasiswa Kabila Raya a.nBobby Saipi Nomor Rekening 9222378980 (Bank 1 (satu)Muamalat murni syariah) sebesar Rp1.000.000,00 sesuai rangkapSP2D Nomor 01162/SP2DBANTUAN/12052/2012tanggal 15 Maret 2012.514.

Audit yang dilakukan BPKP tidak berdasarkan StandarPemeriksaan Yang Berlaku yaitu (Standar Audit Internal Pemerintah(SAIPI).Audit BPKP bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 yang menyatakan KerugianNegara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yangnyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baiksengaja maupun lalai.Bahwa dari hasil pendapat ahli yaitu Sudirman, SE. SH.

Audit yangdilakukan BPKP tidak berdasarkan Standar Pemeriksaan YangBerlaku yaitu (Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI).Audit BPKPbertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanHalaman 74 Putusan No 9/Pid.SusTipikor/2020/PT BnaNegara Pasal 1 angka 22 yang menyatakan KerugianNegara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, danbarang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai.Bahwa dari hasil pendapat ahli yaitu Sudirman,

IBNU SAIPI dan sdr.

IBNU SAIPI dan sdr.

Inspektorat Kabupaten/KotaStandar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkanoleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor:Kep005/AAIPI/DPN/2014 Tanggal 24 April 2014 Lampiran 1 Contoh rinciankegiatan audit intern di lingkungan APIP pada audit tujuan tertentuangka 11) menyatakan membantu Aparat Penegak Hukum (APH)untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (AuditPKKN) ;Bahwa tujuan, ruang lingkup dan batasan penugasan dalam pelaksanaanPenghitungan Kerugian

Inspektorat Kabupaten/Kota2) Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkanoleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor:KepHalaman 85 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK /2021/PN.Dps.005/AAIPI/DPN/2014 Tanggal 24 April 2014 Lampiran 1 Contoh rinciankegiatan audit intern di lingkungan APIP pada audit tujuan tertentuangka 11) menyatakan membantu Aparat Penegak Hukum (APH)untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (AuditPKKN) ;Bahwa tujuan, ruang lingkup

Menentukan metode serta melakukan Penghitungan KerugianKeuangan Negara dan mengkomunikasikan hasil audit pada PenyidikKejaksaan Negeri Tabanan.Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanandihasilkan melalui proses yang sama dengan yang dilakukan oleh BPKPdan berdasarkan standar audit yang sama, yaitu Standar Audit InternPemerintah Indonesia (SAIPI).

KabupatenBojonegoro Tahun 2016; Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Inspektur KabupatenBojonegoro Nomor : 800/13/201.412/2016 tentang Kesatuan BiayaKhusus Pemeriksaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016;Fotokopi sesuai dengan asli Resume Hasil Audit Tujuan TertentuAtas Pengelolaan Anggaran Pada Inspektorat KabupatenBojonegoro Tahun Anggaran 2016; Fotokopi sesuai dengan asli Tingkat Kesesuaian LHP BPKPDengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI

Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKStentu dalam melakukan audit terhadap perkara a quo telah melakukansecara profesional sebagaimana sesuai dengan Standar Auditor InternPemerintah Indonesia (SAIPI), mengenai metode yang dilakukan untukmenghitung adanya Kerugian Negara sudah dijelaskan Ahli ANDI HAMZAH,S.E. pada saat pemeriksaan Ahli dalam persidangan, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa kegiatan pembangunan fisik Desa Labae TahunAnggaran 2017 tersebut dilaksanakan dengan mekanisme Swakelola,dengan demikian

Yamin Saipi);k. Bahwa berdasarkan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilaksanakanoleh DPRK Aceh Tenggara yang dinyatakan lulus berdasarkan rangking antaralain:Hidayat dinyatakan LULUS;Muhammaddin dinyatakan LULUS;Muhd. Safri Desky, M.H., dinyatakan LULUS;Fitri Susanti, S.H., dinyatakan LULUS;Usman S.Pdi., dinyatakan LULUS;Sudirman S.E., dinyatakan LULUS Cadangan;Raufi, dinyatakan LULUS Cadangan;Mohd.

Sulta, antara lain memastikan bahwa Tim Audit dalammelaksankan tugas auditing telah melaksankan tugasnya sesuai denganStandar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) Tahun 2013 danPeraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman PengelolaanKegiatan Bidang Investigasi.Bahwa ahli menjelaskan dalam memberikan keterangan ahli terkaitdugaan Tindak Pidana Korupsi antara lain :1. Pembangunan Gedung SMP Kec. Bangkala Kab. Jeneponto.2.

yang dipertanggung jawabkan adalah uang yangterlapor ke KPU;Bahwa Kalau pemberian untuk pemenangan pimpinan DPRD itu interenkita, kalau di luar itu untuk pemilihan umum Pileg, Pilkada, kalaumemberikan itu biasa, asal jangan kedapatan kalau kedapatan ada tindakpidana Pemilu, sepanjang tidak kedapatan tidak apaapa;Bahwa Selain uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang saksi terimadari Tergugat, ada dana lain yang Tergugat keluarkan selain kepada saksiyaitu yang diberi olen Tergugat kepada Saprin Saipi

, Ibu Nena yang dikayumerah yang lainnya saya sudah tidak tahu, dan nominalnya jugaSaya tidak tahu) 2222202 2222 ne nee =eBahwa saksi tidak lihat Tergugat memberi kepada yang lainnya hanyayang bersangkutan cerita kepada saksi yakni kalau Saprin Saipi ceritadikasih uang oleh Pak Rustam juga diberikan beasiswa S2 sedangkankalau Ibu Nena saya tidak tahu namun yang jelas Pak Rustam akanhubungi Ibu Nena; 292 222022 222 222 Bahwa Sepengetahuan saksi jika ada agendaagenda politik baikkegiatan partai atau

AHMED IVAN HAFIDZULLAH ARYANA, A.Md Selaku Anggota Tim.Bahwa benar perhitungan kerugian keuangan Negara yang Ahli lakukansudah sesuai dengan SOP yang berlaku di BPKP denganmemperhatikan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) danPeraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tentang PedomanPenugasan Bidang Investigasi (PPBI);Bahwa benar tugas pokok Ahli sebagai Auditor Pertama adalah:melaksanakan tugastugas kedinasan baik bersifat audit maupun nonaudit yang telah diberikan oleh pimpinan

pertanggungjawaban penggunaandana APBDes oleh Pemerintah Desa Selosabrang, Kecamatan Bejen,Kabupaten Temanggung Tahun 2015;9) Menelaah laporan ahli fisik;Halaman 57 dari 113 Putusan No.62/Pid.SusTPK/2018/PN Smg10) Melakukan wawancara dan klarifikasi dengan pihakpihak terkait;11) Merekonstruksi fakta berdasarkan buktibukti yang diperoleh12)Menghitung kerugian keuangan negara;13)Melakukan ekpose akhir dengan Penyidik Polres Temanggung.Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern PemerintahIndonesia (SAIPI

Terdakwa;Bahwa BPKP di perbolehkan untuk menghitung kerugian negara, Tapitidak di perbolehkan untuk mendeclare atau menyatakan karena yangberhak mendeclare adalah BPK sesuai dengan UU BPK dalam SEMANo 4 tahun 2016;Bahwa ada SOP atau standarisasi yang harus digunakan oleh Auditurketika melakukan audit;Bahwa SOP /Standar Auditor dalam melaksanakan harus sesualdengan SPKN (standar Pemeriksaan keuangan negara) ini untuk205seluruh auditor, jika untuk auditor internal SOP atau standar yangdigunakan yaitu SAIPI

(Standart Auditor Intern Pemerintah Indonesiadan harus berdasarkan AAIPI (Asosiasi Auditor Intern PemerintahIndonesia);Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, ada beberapa jenispemeriksaan yang biasa di lakukan oleh Auditur, diantanya jenispemeriksaan keuangan, jeniS pemeriksaan kinerja dan jenispemeriksaan tujuan tertentu;Bahwa dalam melakukan setiap jenis pemeriksaan auditor harusmenggunakan SPKN, dan apabila auditurnya dari internal pemerintahmaka SOP / standar yang harus digunakan adalah SAIPI dari

AAIPI(Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia);Bahwa auditor di perbolehkan melakukan audit dalam waktu tertentu,asalkan harus berpedoman atau dalam melakukan pemeriksaannyasesuai dengan SPKN atau SAIPI;Bahwa jika auditor melakukan pemeriksaan atas dasar permintaanpenyidik, kKemudian setelah melakukan audit, auditor tidak mengcrosschek dan tidak melakukan wawancara atau mengkonfirmasi kepadayang bersangkutan maka hasil auditnya tidak dapat di jadikan rujukan,karena auditor dalam melakukan pemeriksaanya

bertentangan denganSPKN dan SAIPI;Bahwa setiap Auditor dalam melakukan setiap pemeriksaan harusindependen dan netral;Bahwa hal tersebut, sesuai dengan pasal 1 Ayat (1) Undang undangNomor 15 Tahun 2004 mengatakan pemeriksaan adalah prosesidentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang di lakukan secaraindependen, objektif, dan professional, berdasarkan standarpemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dankeadalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara

Negara adalahsemua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang sertasegala sesuatu baik berupa uang maupun berupa kewajiban yangdijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dankewajiban tersebut ;= Bahwa Standar Audit yang digunakan dalam pelaksanaan PerhitunganKerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalamKegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman padaDinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yaitu Standar AuditIntern Pemerintah Indonesia (SAIPI

Negara adalahsemua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang sertasegala sesuatu baik berupa uang maupun berupa kewajiban yangdijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dankewajiban tersebut ;Bahwa Standar Audit yang digunakan dalam pelaksanaan PerhitunganKerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalamKegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman padaDinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yaitu Standar AuditIntern Pemerintah Indonesia (SAIPI

Tahun 2015;8) Memperoleh dan menelaah data pertanggungjawaban penggunaandana APBDes oleh Pemerintah Desa Selosabrang, Kecamatan Bejen,Kabupaten Temanggung Tahun 2015;9) Menelaah laporan ahli fisik;10) Melakukan wawancara dan klarifikasi dengan pihakpihak terkait;11) Merekonstruksi fakta berdasarkan buktibukti yang diperoleh12) Menghitung kerugian keuangan negara;13) Melakukan ekpose akhir dengan Penyidik Polres Temanggung.Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia(SAIPI