INANTA TIMBER &TRADING COY, LTD dan diketahui banhwa kawasan tersebut berdasarkanPeta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Skala 1 : 50.000 Nomor :Hal. 17 dari 115 hal. Put.

INANTA TIMBER &TRADING COY, LTD dan diketahui banhwa kawasan tersebut berdasarkanPeta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Skala 1 : 50.000 Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982, tentang Penunjukan KawasanHutan di Propinsi Sumatera Utara yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas(HPT) dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/MenhutlI/2005, tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan KawasanHutan Propinsi Sumatera Utara dengan Skala 1 : 250.000 kawasan tersebutberada

Inanta Timber Skala 1 : 50.000) ;Hal. 72 dari 115 hal. Put.

INANTA TIMBER &TRADING COY, LTD dan diketahui bahwa kawasan tersebut berdasarkanPeta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Skala 1 : 50.000 Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982, tentang Penunjukan KawasanHutan di Propinsi Sumatera Utara yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas(HPT) dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/MenhutlI/2005, tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan KawasanHutan Propinsi Sumatera Utara dengan Skala 1 : 250.000 kawasan tersebutberada pada

pangaBahwa kegiatan peredaran pangan jenis nijin edar tidak ada jaminan mutu keamanan daribentuk minuman jenis arak yang mengandungk produksi maupun distribusi dari badan POM ;inuman arak bali untuk diperdagangkan kepadalegiatan melawan hukum karena selain tidak adaberupa ijin edar juga tidak punya iin distribusihm Perda Nomor 4 Th 2011 dan perbup No.dan pengawasan peredaran minuman beralkoholnh sebelum produk diedarkan harus mendapatkanijin edar /registrasi yakni berupa nomor MID/ML untuk produk skala

besar / high risk danPIRT untuk skala kecil / low risk tujuannyal Bahwa dalam mengedarkan produk panmengandung alkohol harus terlebih dahuluyuji bacteriologis sebagaimana persyaratarproduk terjamin ;4.

Bahwa dalam mengedarkan produksi pangan sebelum produk diedarkan harus mendapatkan ijinedar /registrasi yakni berupa nomor MD/ML untuk produk skala besar / high risk dan PIRTuntuk skala kecil / low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu keamanan ; Bahwa dalam mengedarkan produk pangan terutama yang high risk seperti minumanmengandung alkohol harus terlebih dahulu dilakukan uji labolarorium berupa uji kimia dan ujibacteriologis sebagaimana persyaratan mendapatkan ijin edar tujuannya adalah

Karena itu setiap kemudahan dalam bidangperpajakan jika benarbenar diperlukan harus mengacu padakaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidakmenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahantersebut.Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnyauntuk memberikan fasilitas perpajakan yang benarbenardiperlukan terutama untuk berhasilnya sektorsektor kegiatanekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorongperkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya

Termasuk dalam kelompok barangperkebunan adalah Tandan Buah Segar (TBS) yangdihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit;Dalam Permentan Nomor 26 Tahun 2007 telah diaturbahwa industri perkebunan kelapa sawit mencakupbeberapa pelaku yaitu pekebun yang merupakanperorangan warga negara Indonesia yang melakukanusaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapaiskala tertentu serta Perusahaan perkebunan yang terdiridari perorangan warga negara Indonesia atau badanhukum yang didirikan menurut hukum Indonesia

Putusan Nomor 1777/B/PK/PJK/2016perkebunan dengan skala tertentu. Adapun yang dimaksuddengan skala tertentu usaha perkebunan didasarkan padaluasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja,modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memilikiizin usaha.

Dengan demikian dapat dimaklumi apabiladalam industri perkebunan kelapa sawit selain pelakuusaha berupa perusahaan perkebunan yang termasukskala besar juga meliputi pelaku usaha perorangan ataubadan usaha lain dengan skala usaha yang lebih kecil;Berdasarkan uraian pada huruf c di atas dapat diketahuibahwa PP Barang Strategis berlaku untuk semua pelakuusaha yang menghasilkan barang yang bersifat strategis,dalam hal ini termasuk pelaku dalam industri perkebunankelapa sawit baik dalam skala besar ataupun

Dalamhal ini berarti pula bahwa aturan dalam PP Barang strategisjuga tidak membedabedakan skala usaha, sehingga baikpelaku usaha bermodal besar yang melakukan kegiatanusaha terpadu (integrated) ataupun pelaku usaha lain yangterdiri dari perorangan atau perusahaan dengan skala lebihkecil dan melakukan usaha yang tidak terpadu (nonintegrated), samasama harus tunduk pada aturan dalamPP dimaksud;Sejalan dengan penjelasan pada huruf a, maka selisihpositif antara pajak atas output dan kredit pajak atas

SKSHHK sebagaimanadimaksud untuk menyertail pengangkutan : kayu bulat dari TPK Hutan,TPK Antara, TPTKB dan industri primer; kayu olahan berupa kayugergajian, veneer dan serpih dari industri primer.Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaKawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, sebagaiberikut: KoordinatNo Lintang Utara Bujur Timur1 N 0125.905 E 10157.0682

N 0125.900 E 10157.0683 N 0125.980 E 10157.1534 N 0125.993 E 10157.160 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titikk 3

SKSHHK sebagaimanadimaksud untuk menyertai pengangkutan : kayu bulat dari TPK Hutan,TPK Antara, TPTKB dan industri primer; kayu olahan berupa kayugergajian, veneer dan serpih dari industri primer.Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaKawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, sebagaiberikut: KoordinatNo Lintang Utara Bujur Timur1 N 0125.905 E 10157.0682

N 0125.900 E 10157.0683 N 0125.980 E 10157.1534 N 0125.993 E 10157.160 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN BIs250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2),

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi

Fotokopi Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Skala 1 :50.000 tahun 2003 bukti 11 ;---------12. Fotokopi Peta hasil Pemeriksaan Tempat Kejadian PErkara Lokasi Penebangan Pohon yang dibuat oleh Dinas Kehutanan KAb. Tana Toraja bukti 12 ;------------13. Fotokopi Foto Patok Kayu yang baru dipasang yang dipindahkan oleh Dinas Kehutanan bukti 13;-----------14.

Tana Toraja;Bahwa ahli melakukan pengukuran dengan menggunakan alat berupa GPS merkgarmin seri Montana 650, sedangkan untuk menetukan posisi tonggak tebangdilakukan dengan cara melakukan ploting hasil pengukuran pada peta tata batas Halaman 13 dari 27 Putusan No. 21/Pid.Sus/2016/PN.Makkawasan hutan Latimojong kabupaten Tana Toraja Propinsi Dati Il SulawesiSelatan skala 1 : 20.000 tahun 1984.;Bahwa kawasan hutan mempunnyai 3 fungsi yakni :1. Konservasi;2. Lindung;3.

terdakwa apakah ada ijinnya dan terdakwa menyampaikan ada sudah diurusPak pasedan; Bahwa setelah melakukan penebangan kemudian datang petugas dari Kehutanandan mengamankan barang bukti yang ditemukan dilokasi penebangan; Bahwa berdasarkan hasil olah TKP lokasi penebangan adalah masuk dalamkawasan hutan produksi terbatas berdasarkan hasil pengukuran tonggak tebangdari kayu yang ditebang yang kemudian diploting pada peta tata batas kawasanhutan latimojong Kabupaten Tana Toraja PropDati Il Sulsel Skala

Tana Toraja, Provinsi Sulawesi selatan Skala 1 : 10.000; Peta Tata batas Kawasan hutan latimojong Kabupaten dati Il. Tana Toraja Provinsidati Sulawesi selatan; Surat Keputusan menteri Kehutanan R.I. Nomor 434/ Menhutll/2009.

Tana Toraja Nomor129/400.99/73.18/V2016 tertanggal 27 Januari bukti 1011.Fotokopi Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja Provinsi SulawesiSelatan Skala 1 :50.000 tahun 2003 bukti 11 ;12.Fotokopi Peta hasil Pemeriksaan Tempat Kejadian PErkara LokasiPenebangan Pohon yang dibuat oleh Dinas Kehutanan KAb.

Tana TorajaNomor 129/400.99/73.18/V2016 tertanggal 27 Januari bukti 1011.Fotokopi Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja Provinsi SulawesiSelatan Skala 1 :50.000 tahun 2003 bukti 11 ;12.Fotokopi Peta hasil Pemeriksaan Tempat Kejadian PErkara LokasiPenebangan Pohon yang dibuat oleh Dinas Kehutanan KAb.

(UMKM) (Fotto Copy).11. 1 (Satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota BogorNomor : 591.45152 Tahun 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang Kaki Lima eks.

Bdg.Salmun ke Pasar Jambu Dua mengingat PKL MA Salmunmendesak untuk segera direlokasi karena PKL MA Salmun sudahditertibkan dan program penataan PKL merupakan skala prioritaspembangunan Kota Bogor.10.

Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor :591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umumsebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A.

Jual beli yang terjadi atas 6 (enam)bidang tanah eks garapan antara KAWIDJAJA HENRICUS ANGdengan terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku KetuaTim Pengadaan Tanah Skala Kecil telah melanggar ketentuansebagai berikut :1.

Nopember 2014 tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umumsebagai Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A.

Peta Lokasi yang dimohonkan dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000.d. Profil perusahaan 12.2. SURAT IZIN LOKAS (IL ) :2 noes n nance ee eeeHarus memenuhi syaratsyarat:a.b.c.d.e.Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir.Nomor Pokok wajib Pajak ( NPWP). Identitas Permohon. === 222 n= nono nePeta Lokasi yang dimohonkan dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000.Proposal / Laporan Hasil survey 12.3.

REKOMENDASI Kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunanProvinsi Kalimantan Barat untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati / wali kota.Rekomendasi teknis dan Direktur Jendral Departemen Pertanian untuk PenanamanModal asing atau penanaman modal dari dalam negeri.SURAT IZIN LOKASI dari Bupati / wali Kota yang dimohonkan dengan photoCALON LOKASI dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan apabila areal berasaldari kawasan hutan.

Surat Izin Lokasi dari Bupati / wali Kota yang dimohonkan denganphoto CALON LOKASI dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000.Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan apabila arealberasal dari kawasan hutan. 15j. Rencana Kerja Pembangunan Kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan.k. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL) dan Upaya Pemantauan LingkunganHidup (UPL) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.1.

SURAT IZIN LOKASIT dari Bupati / wali Kota yan* dimohonkan dengan photoCALON LOKASI dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000. 8. Rekomendasi Lokasi dari Pemerintah Daerah lokasi UNIT PENGOLAHAN.9.

Prosedur untuk perizinan Skala Rakyat, pelaku usaha pertambangan(skala Rakyat) harus mengajukan permohonan Izin PertambanganRakyat (IPR) kepada Bupati Gunung Mas apabila lokasi yang dimohonberada dalam wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang dikeluarkanoleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2016/PN Pikb.

Prosedur Pengurusan Perizinan Skala Menengah dan Perizinan SkalaBesar, untuk pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)baik mineral logam dan batubara dengan cara lelang sesuai denganPeraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Pertambangan.

tanah supaya mudah dihisap oleh mesin penyedotbergantian dengan terdakwa II Taufiqqurrahman setelah itu tanah larut yangHalaman 25 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2016/PN Piktelah disedot disalurkan ke papan Kasbuk yang sudah dilapisi karpet setelahtanah yang larut terkumpul dikarpet lalu karpet dicuci agar emas yangterkandung di karpet bisa didulang dan para terdakwa sudah melakukankegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut sudah + 1 (satu) bulan;Menimbang, bahwa prosedur untuk perizinan Skala

Rakyat, pelakuusaha pertambangan (skala Rakyat) harus mengajukan permohonan IzinPertambangan Rakyat (IPR) kepada Bupati Gunung Mas apabila lokasi yangdimohon berada dalam wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang dikeluarkanoleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Sedangkan untuk ProsedurPengurusan Perizinan Skala Menengah dan Perizinan Skala Besar, untukpemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) baik mineral logam danbatubara dengan cara lelang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli sesuai dengan data IzinPertambangan Rakyat (IPR) yang ada di Kabupaten Gunung Mas sampai saatini bahwa para Terdakwa sebagai pekerja dan sebagai pemilik unit/peralatanpertambangan

No. 341 K/PID/2017untuk mendengarkan dengan jelas ucapanucapan penghinaan yang keluardari mulut adik ipar adalah memenuhi kriteria anti sosial atau sebuahperkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidupdalam msyarakat sesuai dengan ruang dan waktunya;Bahwa apakah dengan perbuatan Terdakwa terurai pada huruf C makalebel penjahat logis dan boleh disematkan kepada Terdakwa KasmanFoeng selaku kakak ipar dalam bentuk sebuah putusan penghukumansecara pidana atas pertimbangan perbuatan

;Sebaliknya, apakah perbuatan si adik ipar yaitu Saksi Leny Tjiang yangmengecewakan kakak ipar dengan ucapanucapan menuduh dan menghinakakak ipar yang sudah jauhjauh datang dari Makassar untuk memenuhiundangan panen sarang wallet adalah tidak anti sosial atau tidakmerupakan sebuah perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaanhukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktusehingga kepadanya harus dilindungi dan dibela oleh hukum Negara;Bahwa uraian tentang manakah perbuatan

Hotel PareWisatamas dengan mengatakan sekarang kau tidak ada pekerjaanmu,uangmu tidak ada, kau sudah bangkrut, bapakmu dulu 10 istrinya, sayayang kasih makan 1 keluarga besarmu adalah anti sosial dan merupakansebuah perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukumyang hidup dalam masyarakat sehingga layak dinyatakan bersalah danharus dihukum atas perbuatannya;Hal. 8 dari 18 hal. Put.

dihadirkan di persidangan yangbersesuai dengan keterangan Terdakwa Kasman Foeng bahwa setelahkejadian itu, Terdakwa Kasman Foeng langsung menelepon kepada SaksiSiswanto selaku suami Saksi Lenny Tjiang menyampaikan seluruh kejadian,termasuk perbuatan menarik atau melepas masker penutup mulut SaksiLeny Tjiang;Perbuatan Terdakwa Kasman Foeng memberi tahu kejadian kepada SaksiSiswanto selaku suami Leny Tjiang yang demikian sangatlah beradab, tidakanti sosial dan tidak merupakan sebuah perkosaan terhadap skala

No. 341 K/PID/2017mendengarkan dengan jelas ucapanucapan penghinaan yang keluar darimulut adik ipar adalah tidak anti sosial atau tidak merupakan sebuahperkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidupdalam masyarakat beradab dan berbudaya Indonesia;Perbuatan Terdakwa Kasman Foeng selaku kakak ipar bahkan sangatmungkin bersesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakatdalam ruang dan waktu, identik seperti halnya seorang bapak memukulanaknya ke arah pantat karena anaknya

Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa SipagabuKecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yangtelah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiranKeputusan Menteri Kehutanan R.I.

tidak maumendengarkan nasehat yang Penggugat berikan, Tergugat dalammengambil keputusan rumah tangga hanya mengikuti pemikiran Tergugatsendiri, walaupun Penggugat sudah memberikan masukan, Tergugat tidakmau melaksanakannya, seperti ketika Tergugat menggarap ladang denganmenggunakan uang pinjaman, Penggugat mengingatkan untuk menggarapladang menyesuaikan dengan uang yang dipinjam sehingga bisamendapatkan hasil yang mencukupi termasuk untuk membayar hutang,sementara Tergugat menggarap ladang dengan skala

Tergugat menggarap ladangdengan skala melebihi uang yang dipinjam sehingga Tergugat harusmenambah lagi pinjaman karena hasil yang didapat dari ladang tidakmencukupi untuk membayar hutang; Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi.

dalam mengambil keputusan rumah tangga hanyamengikuti pemikiran Tergugat sendiri, walaupun Penggugat sudahmemberikan masukan, Tergugat tidak mau melaksanakannya, sepertiketika Tergugat menggarap ladang dengan menggunakan uangHalaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 225/Padt.G/2018/PA.PPpinjaman, Penggugat mengingatkan untuk menggarap ladangmenyesuaikan dengan uang yang dipinjam sehingga bisa mendapatkanhasil yang mencukupi termasuk untuk membayar hutang, sementaraTergugat menggarap ladang dengan skala

/1986 atas nama TONY HERMANSYAH, SHM No. 123/1986 atas nama BOY IHWANSYAH, SHM No. 132/1998 atas nama YENI RUSBIANTI, SHM No. 133/1998 atas nama ASDI SURIANSYAH dan SHM No. 134/1998 atas nama JONY HERMANSYAH yang ditandatangani oleh ROMADHON MUBAROK dan HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (Petugas yang melaksanakan pengukuran) serta ditandatangani oleh TUTIK NURYATI, SH (Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan;

Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan KabupatenKonawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah).10. 1 (satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani olehHENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An.

Kepala Seksi SurveiPengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik danPotensi Tanah).9. 1 (Satu) lembar Peta Kondisi Eksisting Dilapangan (Lampiran D. 201 C)dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yangditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An.

Kepala SeksiSurvei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik danPotensi Tanah);10. 1 (satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani olehHENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An.

Kepala SeksiSurvei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik danPotensi Tanah).10. 1 (Satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani olehHENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An.

SALINAN:PUTUSANNomor 103/PID/2017/PT TJKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusanseperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:Nama : ARGA YODIAN RENAMOND Alias OKES BinBAMBANG KISWANTO;Tempat lahir : Bengkulu;Umur/Tanggal lahir : 386 Tahun / 29 Oktober 1981;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Skala Brak No.34, Kelurahan

Sehingga Pasal 21 ayat 2berbunyi sebagai berikut :"Segala bentuk perubahan mengenai struktur gaji baik gaji pokok maupunbeberapa tunjangan maka pelaksanaannya harus dirundingkan kepada serikatpekerja dan Penggugat tidak setuju kata Diberitahukan diganti menjadiDirundingkan".4 Bahwa oleh karena proses pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 21ayat 2 mengenai struktur dan skala upah tidak ada kesepakatan antara Penggugat denganPara Tergugat (26 orang) maka Penggugat dan Para Tergugat bersamasamamengajukan

PANCAYASAPRIAMATANGGUH milik Penggugat dengan tuntutan agar struktur dan skala upahharus transparan dan harus dirundingkan kepada Serikat Pekerja padahal masalahnyasedang dalam proses mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang ;Hal. 3 dari 21 hal. Put.

No. 841 K/Pdt.Sus/20118 Bahwa akibat aksi demo (mogok kerja) yang dilakukan oleh para Tergugat (26orang) Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar karena selama terjadi aksidemo (mogok kerja) produksi berhenti ;9 Bahwa menurut UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 92 ayat 1 menyatakan :Pengusaha menyusun struktur dan skala upah denganmemperhatikan golongan, Jabatan, masa kerja, pendidikan, dan produktivitas.Jadi, menurut isi UndangUndang ini bahwa mengenai struktur dan skala upahsebenarnya adalah

hak perogatif Pengusaha/Penggugat dan tidak perlu harusdiberitahukan atau dirundingkan kepada serikat pekerja ;10 Bahwa oleh karena struktur dan skala upah adalah hak perogatif Penggugat makatuntutan para Tergugat adalah tuntutan yang tidak normatif dan aksi demo (mogokkerja) pada tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan 11 Desember 2010 yang dilakukanoleh para Tergugat (26 orang) adalah aksi demo (mogok kerja) yang tidak sah danmelanggar UndangUndang ;11 Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010 pada saat

RISKI FIRMANSYAH: Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satnarkoba PolresJember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIBbertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, Kecamatan JenggawahKabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin; Bahwa awalnya terdakwa I. menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebutbersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugasmembeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala besar sebanyak 1000 (seribubutir

jjindari pihak yang berwenang;Terdakwa II: SLAMET ARISBahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satnarkoba PolresJember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIBbertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, Kecamatan JenggawahKabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin;Bahwa awalnya terdakwa I. menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebutbersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugasmembeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala

diperoleh rangkaian faktafakta sebagai berikut: Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian SatnarkobaPolres Jember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIBbertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, Kecamatan JenggawahKabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin; Bahwa awalnya terdakwa I. menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebutbersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugasmembeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala

pemeriksaan di persidangan telahdiperoleh fakta bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota KepolisianSatnarkoba Polres Jember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam17.30 WIB bertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, KecamatanJenggawah Kabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin;Menimbang, bahwa awalnya terdakwa . menjual obat jenisTrihexyphenidil tersebut bersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasildan terdakwa II bertugas membeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala

Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakaikekerasan dsbMenimbang, bahwa pengertian turut melakukan adalah bersamasama melakukan, sedikitdikitnya harus ada dua orang yaitu orang yangmelakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana ;Menimbang, bahwa sesuai faktafakta di persidangan awalnyaterdakwa . menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut bersama denganterdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugas membeli obatjenis Trihexyphenidil dalam skala besar sebanyak

SKSHHK sebagaimanadimaksud untuk menyertai pengangkutan : kayu bulat dari TPK Hutan,TPK Antara, TPTKB dan industri primer; kayu olahan berupa kayugergajian, veneer dan serpih dari industri primer.bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaKawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, sebagaiberikut: KoordinatNo Lintang Utara Bujur Timur1 N 0125.905 E 10157.0682

N 0125.900 E 10157.0683 N 0125.980 E 10157.1534 N 0125.993 E 10157.160 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titikk 3

SKSHHK sebagaimanadimaksud untuk menyertail pengangkutan : kayu bulat dari TPK Hutan,TPK Antara, TPTKB dan industri primer; kayu olahan berupa kayugergajian, veneer dan serpih dari industri primer.bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaKawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, sebagaiberikut: KoordinatNo Lintang Utara Bujur Timur1 N 0125.905 E 10157.0682

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi

November 1996 tentangpemberian hak pengusahaan tanaman industri atas areal hutan seluas + 78.240 (tujuh puluhdelapan ribu dua ratus empat puluh), kawasan dengan koordinat tersebut masuk dalam kawasanHutan Produksi Tetap Sungai Betara Kelompok Hutan Tungkal Betara Kabupaten TanjungJabung Barat yang diketahui dari hasil overlay (penuangan) koordinat hasil pengecekan ke petatata batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Betara Kelompok Hutan Tungkal BetaraKabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi skala

November1996 tentang pemberian hak pengusahaan tanaman industri atas areal hutan seluas + 78.240(tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh), kawasan dengan koordinat tersebut masukdalam kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Betara Kelompok Hutan Tungkal BetaraKabupaten Tanjung Jabung Barat yang diketahui dari hasil overlay (penuangan) koordinat hasilpengecekan ke peta tata batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Betara Kelompok HutanTungkal Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi skala

kanal 3).103 14 03,8 BT 00 5715 LS (ujung kanal / tumpukan kayu).103 14 01,6 BT 00 5720 LS (Tempat Kejadian Perkara).Halaman 17 dari 27 halaman18Bahwa saksi mengetahui bahwa areal hutan pada koordinat tersebut masuk dalamkawasan hutan produksi tetap sungai betara kelompok hutan tungkal betara kab.Tanjab barat darihasil overlay (penuangan) koordinat hasil pengecekan ke petatata batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Betara Kelompok HutanTungkal Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi skala

November1996 tentang pemberian hak pengusahaan tanaman industri atas areal hutanseluas + 78.240 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh), kawasandengan koordinat tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap SungaiBetara Kelompok Hutan Tungkal Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat yangdiketahui dari hasil overlay (penuangan) koordinat hasil pengecekan ke peta tatabatas Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Betara Kelompok Hutan TungkalBetara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi skala

, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikanmempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjatapemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Berawal ketika saksi DIDIT ADI SUNTORO dan saksi BIMA ESAYUSANTA selaku anggota kepolisian Resort Lumajang sedangmelakukan giat patrol skala

memberikan keterangan di hadapan Penyidikdan membenarkan keterangannya tersebut sebagaimana dalam BAPPenyidik;Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polres Lumajang yang ikutlakukan penangkapan terhadap Terdakwa;Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Desember2015, sekitar pukul 17.00 WIB, di pertigaan lampu merah depan PosPolisi Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, KabupatenLumajang;Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat Saksi dan anggota kepolisianlainnya sedang melakukan kegiatan patroli skala

melanggar Pasal 2Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor :51/MDAG/PER/7/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Larangan Impor PakaianBekas yang menyatakan pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia.Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN StbBahwa perbuatan terdakwa dalam membawa ballpres atau pakain bekasmengakibatkan kerugian immateril yaitu berdampak turunnya harga jualterhadap produk teksil lokal atau dalam negeri baik skala

kecil atau skala besar.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 102 huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.ATAUKEDUABahwa terdakwa ZAHARUDDIN MANURUNG ALIAS ZAHAR selakuNakhoda/ Tekong Kapal KM Sepakat GT 31 Nomor 2805/PPB pada hari Kamistanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaktidakya padawaktu lain pada bulan Desember 2018 bertempat di Alur

Cukai.Bahwa perbuatan terdakwa selaku Nahkoda / Tekong melanggar Pasal 2Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor :51/MDAG/PER/7/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Larangan Impor PakaianBekas yang menyatakan pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia.Bahwa perbuatan terdakwa dalam membawa ballpres atau pakain bekasmengakibatkan kerugian immateril yaitu berdampak turunnya harga jualterhadap produk teksil lokal atau dalam negeri baik skala

kecil atau skala besar.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 102 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan SaksiSaksi sebagai berikut:1.

kecil atau skala besar.

1 :500.000 (Lampiran Keputusan Menteri Pertanaian RINo.639/Kpts/Urn/9/1982 tanggal 1 September 1982), Peta KawasanHutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat SulawesiTenggara Skala 1 : 250.000.

(Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.465/Menhut1I/2011 Tanggal 9 Agustus 2011) dan Peta PerkembanganPengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara SampaiDengan Tahun 2017 Skala 1 : 250.000 (Lampiran keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No.

NPM)pada Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di ProvinsiSulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1 : 250.000(Lampiran keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.8115/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/II/2018 Tanggal 23 November2018) dengan menggunakan aplikasi Arcgis 10.3 pada BalaiPemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari bahwa titiktitik Sudut dan polygon lokasi Bukaan Tambang PT. Natural PersadaMandiri (PT.

Natural Persada Mandiri) pada Peta PerkembanganPengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara SampaiDengan Tahun 2017 Skala 1 : 250.000 (Lampiran keputusan MenteriLingkungan Hidup dan = Kehutanan No.

Hasil overlay danpenelaahan tersebut telah dituangkan dalam Peta Hasil Pengecekan LapanganPT Natural Persada Mandiri dengan Skala 1 : 50.000;Menimbang, bahwa areal penambangan Terdakwa masuk dalamkawasan hutan lindung berdasarkan hasil ploting titik koordinat ke dalam PetaPerkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggarasampai dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000 sesuai keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018