• Rhodium (Rh) 2,881 Timbal (Pb) 1,078. Paladium (Pd) 0,669. Aurum (Au) 0,3310. Molibdenum (Mo) O1311.

  Rhodium (Rh) 2,88ti Timbal (Pb) 1,078. Paladium (Pd) 0,669. Aurum (Au) 0,3310. Molibdenum (Mo) 0,1311.

  Rhodium (Rh) 2,881 Timbal (Pb) 1,078. Paladium (Pd) 0,669. Aurum (Au) 0,3310. Molibdenum (Mo) 0,1311.

  Titanium (Ti) 2,976 Rhodium (Rh) 2,887 Timbal (Pb) 1,078. Paladium (Pd) 0,668. Aurum (Au) 0,3310. Molibdenum (Mo) 0,1311.

  Timbal (Pb) 1,078. Paladium (Pd) 0,66dg. Aurum (Au) 0,3310. Molibdenum (Mo) 0,1311.

• Nomor SE08/PJ.532/1999 tanggal 24 Mei 1999, Jasakepelabuhanan yang digunakan oleh perusahaan pelayaran asing maupun perusahaanpelayaran Indonesia dalam jalur pelayaran internasional tidak dikenakan PPN karena"G) adanya kelaziman di dunia internasional bahwa jasa pelabuhan bagi pelayaraninternasional dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), (ii)adanya hubungan integral antara jasa pelabuhan dengan jasa angkutan laut yangdibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), (iii) azas timbal

  Azas timbal balik terhadap perusahaan pelayaran Indonesia oleh negara yangmempunyai perjanjian bilateral.Angka 3Berdasarkan halhal tersebut dengan ini ditegaskan bahwa atasPenyerahan jasa kepelabuhanan antara laina. Jasa pelayanan kapal yang terdiri dari jasa labuh, jasa tambat, jasa pandu, jasa tundadan jasa telepon kapal;Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 160/B/ PK/PJK/2007.b. Jasa pelayanan barang yang terdiri dari jasa penumpukan dan jasa dermaga ;c.

  S995/MK.04/1990 tanggal 20 Agustus 1990, SuratEdaran Terbanding Nomor SE17/PJ.5.1/1990 tanggal 1 September 1990 dan SuratEdaran Terbanding Nomor SE08/PJ.532/1999 tanggal 24 Mei 1999, pada dasarnyamenegaskan bahwa jasa pelabuhan tidak dikenakan PPN dengan pertimbangankhusus bahwa: ada hubungan integral antara jasa pelabuhan dan jasa angkutan laut yangdibebaskan dari PPN. ada suatu kelaziman di dunia imternasional bahwa jasa pelabuhan pelayaraninternasional dikecualikan dari pengenaan PPN. ada azas timbal

  No. 160/B/ PK/PJK/2007.11.12.Bahwa sehubungan dengan kelaziman di dunia internasional dan azas timbal balik didalam perjanjian bilateral, ke dua hal tersebut sudah ditegaskan dalam KonferensiJenewa tahun 1948. Melalui Konferensi Jenewa Tahun 1948, suatu organisasiinternasional telah didirkan dengan nama InterGovernmental MaritimeConsultative Organization, yang kemudian pada Tahun 1982 berubah namanyamenjadi International Maritime Organization ("IMO").

  dan putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar, denganpertimbangan : bahwa penetapan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Tahun 2003 kepadaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menyebabkanketidakadilan karena Pemohon Banding tidak pernah mengenakan PajakPertambahan Nilai kepada destinataris karena untuk Tahun 2002 juga tidakdikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan tidak ada pemberitahuan dariTerbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam Masa Tahun 2003; bahwa terdapat azas timbal

• Gugatan tidak dapat diajukan & diterapkan dalam perjanjian timbal balikdengan kewajiban pemenuhan prestasi secara timbal balik (eksepsi nonadimpleti contractus);2. Gugatan kabur (obscuur libel);Menimbang, bahwa terhadap gugatan' tersebut Tergugatmengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohonkepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagaiberikut:Dalam Eksepsi:1. Menerima eksepsi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalamKonvensi seluruhnya;2.

• Substansiperkawinan dalam ketentuan tersebut dipahami merupakan ikatan lahir batinsecara timbal antara suami istri sehingga dapat mencapai tujuan perkawinanyakni membentuk keluarga yang bahagia. Makna a contrarionya adalah jikatidak ada lagi ikatan lahir batin secara timbal balik antara suami Istri itu, makatujuan perkawinan tidak akan terwujud.

  Jika tujuan perkawinan sudah tidakdapat terwujud lagi karena sudah tidak ada ikatan lahir batin secara timbal balikantara Penggugat dengan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimanadikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu. untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (bahagia dansejantera) tidak dapat diwujudkan lagi.

• GUGATAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN & DITERAPKAN DALAMPERJANJIAN TIMBAL BALIK DENGAN KEWAJIBAN PEMENUHANPRESTASI SECARA TIMBAL BALIK (EKSEPSI NON ADIMPLETICONTRACTUS) ; 27022 nn enn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nme nee nena.

  Bahwa dari hubungan pemberian fasilitas kredit yang telah disepakatiantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terkandung unsur perjanjiantimbal balik dimana masingmasing pihak dibebani kewajiban untukmemenuhi prestasi tertentu secara timbal balik sebagaimana tertuangdalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara PENGGUGAT danTERGUGAT;, 722222 22 222 none nnn nnn nnn nee ne een nnn nnn cee cee nce.

  Bahwa karena masingmasing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhiprestasi secara timbal balik maka pihak yang tidak memenuhikewajibannya dalam perjanjian tidak berhak menggugat & Tergugatdapat mengajukan exceptio non adimpleti contractus (vide M.

• Sedangkan menurutPemohon Banding bahwa jasa yang Pemohon Banding lakukan adalah jasaangkutan udara luar negeri dari Pelalawan (Indonesia) ke Singapura dansebaliknya, dimana jasa tersebut merupakan jasa yang dikecualikan daripengenaan PPN sesuai dengan asas timbal balik (reciprocal) dalamhubungan penerbangan Internasional dan penyerahan jasanya dilakukan diluar Daerah Pabean sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,sebagai berikut:a) UndangUndang PPN No. 18 Tahun 2000 Pasal 4a (8) huruf i:Jenis

  Bahwa apa yang telah diuraikan di atas, dasar aturan dari PemohonBanding telah sesuai dengan Prinsip Asas Timbal Balik (AsasResiprositas) dalam hukum penerbangan Internasional yaitu adalahjasa angkutan udara Luar Negeri tidak terutang PPN;Bahwa oleh karena itu, dengan pemaparan Pemohon Banding di atas,jetas bahwa jasa yang Pemohon Banding berikan adalah merupakansalah satu bentuk jasa angkutan udara luar negeri, yang dilakukan diluar Daerah Pabean dan bukan merupakan jasa persewaan pesawatudara karena

  menggunakan awak pesawat sendiri dan dikecualikandari Pengenaan PPN sesuai dengan hukum penerbangan Internasionalyang menganut asas timbal balik (Asas Resiprositas);Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan dari Pemohon Banding diatas, maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harusdibayar menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Keterangan Menurut Pemohon BandingPPN Kurang Bayar 0,00Sanksi Bunga 0,00Sanksi Kenaikan 0,00Jumlah PPN YMH Dibayar 0,00 Halaman 5 dari 18 halaman.

  Lagi pula jasa dimaksud merupakan jasa angkutan udarayang dikecualikan berdasarkan asas timbal balik (reciprocal) dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali)tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4Aayat (3) huruf UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 13PP Nomor 144 Tahun 2000;b.

• - 1 (satu) buah jaket timbal balik warna merah dan warna abu-abu motif kotak-kotak merk DCSHOECOUSA.
  - 1 (satu) buah topi pria warna coklat motif army

  Dirampas untuk dimusnahkan.

  6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- ;

  ) pecahan Rp. 50.000(lima puluh ribuh rupiah) dua belas lembar. 1 (Satu) buah handphone merk OPPO F9 warna hitam, pada bagianlayar handphone pecah mempunyai silikon motif bunga mawar. 1 (Satu) buah kacamata minus warna ungu.e 1 (Satu) buah stempel BPD Desa Sumber Sari.Dikembalikan kepada MUTIARA Alias IBU DIANA Binti JAMALUDDIN 1 (Satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna putin Nomor Polisi DN3979 MT. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda.Dirampas untuk negara. 1 (Satu) buah jaket timbal

  600.000 (enam ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000(lima puluh ribu rupiah) dua belas lembar;3. 1 (Satu) buah handphone merk OPPO F9 warna hitam, pada bagianlayar handphone pecah mempunyai silikon motif bunga mawar;4. 1 (Satu) buah kacamata minus warna ungu;5. 1 (Satu) buah stempel BPD desa Sumber Sari;6. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putin nomor polisi DNPutusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN.Pky, Halaman 93979 MT1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;7. 1 (Satu) buah jaket timbal

  korban yaitu SAKSI MUTIARA;Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna putih NomorPolisi DN 3979 MT. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda.Oleh karena barangbarang bukti tersebut telah terbukti digunakan untukmelakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangkejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agarbarang bukti tersebut dirampas untuk Negara;Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah jaket timbal

  rupiah) dua belas lembar. 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna hitam, padabagian layar handphone pecah mempunyai silikon motif bunga mawar. 1 (Satu) buah kacamata minus warna ungu. 1 (Satu) buah stempel BPD Desa Sumber SariPutusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN.Pky, Halaman 15Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu SAKSI MUTIARA; 1 (Satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna putih NomorPolisi DN 3979 MT. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda.Dirampas untuk negara. 1 (Satu) buah jaket timbal

• acarapenimbangan hari selasa tanggal 06 Februari 2018 dengan hasil berat14,163 (empat belas koma seratus enam puluh tiga ) Kilogram dengankandungan tembaga (Cu) sebesar Rp.27,036 (Dua puluh tujuh ribu, tigapuluh enam rupiah), Emas (Au) sebesar Rp.27,768,464 (Dua puluh tujuhjuta, tujuh ratus enam puluh delapan ribu, empat ratus enam puluh empatrupiah), Perak (Aq) sebesar Rp.7,981 (Tujuh ribu delapan puluh saturupiah), besi (Fe) sebesar Rp. 124,302 (seratus dua puluh empat ribu, tigaratus dua rupiah), timbal

  memberikankesaksian sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian pasirconsentrat pada tanggal 30 Januari 2018 bertempat di Ball Mille 74Distrik Tembagapura; Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenalsetelah dilakukan pemeriksaan di kantor securikor PT FreeportIndonesia; Bahwa pelaku tindak pidana pencurian pasir consentrat adalahTerdakwa ROBERTH WOISIRI; Bahwa terhadap pasir consentrat yang diambil oleh Terdakwaterdapat unsur atau kandungan antara lain emas, tembaga, perak, besi,timbal

  acarapenimbangan hari selasa tanggal 06 Februari 2018 dengan hasil berat14,163 (empat belas koma seratus enam puluh tiga) kilogram dengankandungan tembaga (Cu) sebesar Rp27.036, (dua puluh tujuh ribu tigapuluh enam rupiah), emas (Au) sebesar Rp27.768.464, (dua puluh tujuhjuta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empatrupiah), perak (Aq) sebesar Rp7.981, (tujuh ribu sembilan ratus delapanpuluh satu rupiah), besi (Fe) sebesar Rp124.302, (seratus dua puluh empatribu tiga ratus dua rupiah), timbal

dikembalikan kepada pemiliknya yakni Malem Bako Pagi;

1. Fotokopi Surat Pernyataan diatas kertas segel tahun 1976, an Jusuf Surbakti dan Damel Tarigan dan Skets Situasi Tanah dan Pembagiannya (timbal balik) ditandatangani tanggal 25 Januari 1976, sesuai dengan aslinya dan telah dberi materai secukupnya / dinazegelan, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan diatas kertas segel tahun 1976, an Jusuf Surbakti dan Damel Tarigan dan Skets Situasi Tanah dan Pembagiannya

   (timbal balik) ditanda tangani tanggal 25 Januari 1976, dan pada bukti tersebut tertulis penyerahan fotokopi surat tersebut kepada Kepala Desa, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya / dinazegelan, diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 53, Desa Dokan (sekarang pemegang hak Ta King Ho), fotokopi dari fotokopi, dan telah diberi materai secukupnya / dinazegelan, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Milik yang ditanda tangani penduduk Desa

• Fardan (lahir di Topogaro, tanggal 29 Januari 2016, umur 6 tahun), dengan kewajiban memberikan akses bagi Tergugat sebagai bapak kandungnya untuk menemui dan berhubungan secara timbal balik dengan anak-anak tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

• Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah Anak atas nama Moh.Faiq, Renita, Moh.Fahmi dan Muh.Fardan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan

• sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961 dan 1963 yang telahdisahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan UndangUndang Nomor1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai HubunganDiplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal MemperolehKewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211), antara laindiatur bahwa kepada Perwakilan Negara Asing dapat diberikan pembebasanpajak dengan asas timbal

  telahmemiliki dokumen PP8/PP19 pada saat melakukan pembelian kendaraan dariPemohon Banding, maka Bea Masuk yang Pemohon Banding bayarkan padasaat melakukan impor kendaraan tersebut dikeluarkan dari harga jual dan akandimintakan pengembalian kepada Terbanding;Bahwa jika kemudian Bea Masuk ini tidak dapat dimintakanpengembalian, maka beban Bea Masuk akan menjadi beban Pemohon Bandingdan hal ini tidak sesuai dengan Konvensi Wina, karena beban Bea Masuktersebut seharusnya menjadi beban Negara karena asas timbal

  ToyotaAstra Motormengajukan surat permohonan pengembalian Bea Masuk denganSurat Nomor: 1533/FAD/AD/EX/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 terhadapPIB nomor 097667 tanggal 13 Maret 2012 dengan alasan importasidimaksud mendapat fasilitas pembebasan bea masuk.. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor17 Tahun 2006 disebutkan bahwa Pembebasan Bea Masukdiberikan atas impor barang perwakilan negara asing beserta parapejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal baliksementara

  Indonesia.Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 730/B/PK/PJK/201611.12.13.14.Bahwa yang dimaksud pembelian kendaraan dalam keadaan jadi(CBU) dimaksudkan sebagai pembelian untuk mendapatkan fasilitaspembebasan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf aUndangUndang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan:Pembebasan bea masuk diberikan atas impor barang perwakilannegara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesiaberdasarkan asas timbal

  balikHal ini sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor:90/KMK.04/2002 yang menyatakan bahwa:Pembebasan bea masuk dan cukai diberikan atas impor barang milikperwakilan negara asing beserta pejabatnya dalam upaya menunjangtugas/fungsi diplomatik perwakilan negara asing di Indonesiaberdasarkan azas timbal balik.Bahwa Pengembalian bea masuk hanya dapat diberikan berdasarkanPasal 27 ayat (1) yang menyatakan:Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian beamasuk yang telah dibayar

• KUHPerdata), dan wanprestasi dalam pelaksanananperjanjian (Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata);Hal 7 dari 12 Nomor : 42/PDT/2020/PT BJMMenimbang, bahwa mencermati dalildalil gugatan Penggugatsebagaimana diutarakan di atas, alasan alasan pembatalan perjanjianberdasarkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata yaitu wanprestasidalam pelaksanaan perjanjian sebagai alasan pembatalannya;Menimbang, bahwa Pasal 1266 KUHPerdata menyebutkan bahwa: Syaratbatal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal

  mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan tuntutan agarmembatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 27 Juli 2015 karenaPara Penggugat tidak dapat melaksanakan isi perjanjian yang dalam hal iniadalah menyerahkan tanah kapiing no.17 dan no.18 serta menyatakan ParaPenggugat untuk mengembalikan uang pembelian kepada Tergugat sebesarRp 43.500.000, ( empat puluh juta lima ratus ribu rupiah ); Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Para Penggugat dan Tergugat adalahperjanjian yang memuat kewajiban timbal

  Subekti, SH dalam bukunya Pokok Pokok Hukum Perdatahalaman 148 bagian keempat menyatakan dalam hal suatu perjanjian yangmeletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hakkepada pihak lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan,dengan disertai permintaan penggantian kerugian; Bahwa dari ketentuan pasal 1267 KUHPerdata dan buku Prof.

• Kemudian saatmelintas ke arah Jalan AMC Pemurus Dalam SMP 19 Banjarmasin, Terdakwamelihat saksi ERNI LIANA SARI yang mengendarai sepeda motor memboncengsaksi ERVIA dan anak kandungnya menuju ke arah luar SMP 19. pada saat ituTerdakwa yang melihat saksi ERNI LIANA SARI mengenakan gelang emas ditangan kanannya tergiur dan kemudian timbal niat Terdakwa amok mengambilnya.selanjutnya Terdakwa terns mengikuti saksi ERNI LIANA SARI darn arch belakangdengan jarak sekitar 10 (Sepuluh meter) dan saat berada

  HERU SUPRAPTO ;Bahwa berawal saat Terdakwa yang berangkat dari rumahnya mengendaraisepeda motor Honda CBR warna hitam dengan tujuan ingin ke pasarHanyar Banjarmasin.Bahwa kemudian saat melintas ke arah Jalan AMC Pemurus Dalam SMP19 Banjarmasin, Terdakwa melihat saksi ERNI LIANA SARI yangmengendarai sepeda motor membonceng saksi ERVIA dan anakkandungnya menuju ke arah luar SMP 19. pada saat itu Terdakwa yangmelinat saksi ERNI LIANA SARI mengenakan gelang emas di tangankanannya tergiur dan kemudian timbal

  diatas yaitu :e Bahwa berawal saat Terdakwa yang berangkat dari rumahnya mengendaraisepeda motor Honda CBR warna hitam dengan tujuan ingin ke pasarHanyar Banjarmasin.e Bahwa kemudian saat melintas ke arah Jalan AMC Pemurus Dalam SMP19 Banjarmasin, Terdakwa melihat saksi ERNI LIANA SARI yangmengendarai sepeda motor membonceng saksi ERVIA dan anakkandungnya menuju ke arah luar SMP 19. pada saat itu Terdakwa yangmelinat saksi ERNI LIANA SARI mengenakan gelang emas di tangankanannya tergiur dan kemudian timbal

• Menyatakan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang Hak Asuh (Hadhonah) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama AMELIA PURTI (P) lahir di Boyolali 15 April 2004, Umur 8 tahun , hingga anak tersebut berumur dewasa (21) tahun , tanpa mengurangi hak-hak Tergugat untuk berkomunikasi dalam hubungannya sebagai anak dengan orangtuanya secara timbal balik , dengan sepengetahuan Penggugat ; 5.

  Menyatakan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang Hak Asuh (Hadhonah) atasanak Penggugat dengan Tergugat yang bernama AMELIA PURTI (P) lahir di Boyolali15 April 2004, Umur 8 tahun , hingga anak tersebut berumur dewasa (21) tahun , tanpamengurangi hakhak Tergugat untuk berkomunikasi dalam hubungannya sebagai anakdengan orangtuanya secara timbal balik , dengan sepengetahuan Penggugat ;5.

• sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961 dan 1963 yang telah disahkanoleh Pemerintah Republik Indonesia dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan DiplomatikBeserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211), antara lain diatur bahwakepada Perwakilan Negara Asing dapat diberikan pembebasan pajak denganAsas Timbal

  Balik;Bahwa barang perwakilan negara asing diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan "Pembebasanbea masuk diberikan atas impor: a. barang perwakilan negara asing besertapara pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan Asas Timbal Balik;Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 17 Tahun2006 tentang Kepabeanan bahwa (1) Pengembalian dapat diberikan terhadapseluruh atau sebagian bea masuk yang telah dibayar atas b. impor barangsebagaimana

  memilikidokumen PP8/PP19 pada saat melakukan pembelian kendaraan dari PemohonBanding, maka Bea Masuk yang Pemohon Banding bayarkan pada saatmelakukan impor kendaraan tersebut dikeluarkan dari harga jual dan akandimintakan pengembalian kepada Terbanding;Bahwa jika kemudian Bea Masuk ini tidak dapat dimintakan pengembalian,maka beban Bea Masuk akan menjadi beban Pemohon Banding dan hal initidak sesuai dengan Konvensi Wina, karena beban Bea Masuk tersebutseharusnya menjadi beban Negara karena asas timbal

  ToyotaAstra Motormengajukan surat permohonan pengembalian Bea Masuk denganSurat Nomor: 1953/FIS/AD/EX/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013terhadap PIB Nomor 137762 tanggal 2 Juni 2012 dengan alasanimportasi dimaksud mendapat fasilitas pembebasan bea masuk;bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 1 huruf a UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 disebutkan bahwa Pembebasan BeaMasuk diberikan atas impor barang perwakilan negara asingbeserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkanasas timbal balik sementara dalam

  Keputusan ini, paling banyak 1 (satu) unit selamabertugas di Indonesia.Bahwa yang dimaksud pembelian kendaraan dalamkeadaan jadi (CBU) dimaksudkan sebagai pembelianuntuk mendapatkan fasilitas pembebasan sebagaimanadimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yangmenyatakan:Pembebasan bea masuk diberikan atas impor barangperwakilan negara asing beserta para pejabatnya yangbertugas di Indonesia berdasarkan Asas Timbal

• Substansiperkawinan dalam ketentuan tersebut dipahami merupakan ikatan lahir batinsecara timbal antara suami istri sehingga dapat mencapai tujuan perkawinanyakni membentuk keluarga yang bahagia. Makna a contrarionya adalah jikatidak ada lagi ikatan lahir batin secara timbal balik antara suami Istri itu, makatujuan perkawinan tidak akan terwujud.

  Jika tujuan perkawinan sudah tidakdapat terwujud lagi karena sudah tidak ada ikatan lahir batin secara timbal balikantara Penggugat dengan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimanadikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu) untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (bahagia dansejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi.

• masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

• Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BM 4357 FI Warna Putih Biru;
• 1 (satu) buah STNK Honda Beat BM 4357 FI Warna Putih Biru Dikembalikan kepada Saksi Monang Nasution;
• 1 (satu) buah Tang bertangkai merah;
• 1 (satu) buah obeng timbal

• Pidanaatau perbuatan lain yang merugikan orang lain (pasal 1365 KUHPerdata),Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2016/PN.Sbrsedangkan Wanprestasi artinya cidera janji yang terjadi apabila salah satu pihakmengingkari janjinya (pasal 1243 KUHPerdata) oleh karenanya terbukti gugatanPenggugat tidak cermat dan kabur;Exseptio Non Adimpleti ContractusBahwa Tergugat mengajukan Eksepsi ini dalam kaitannya adalah perjanjianyang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Timbal

  Balik,dimana masingmasing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasisecara timbal balik.

  Exceptio Non AdimpletiContractusBahwa Tergugat mengajukan Eksepsi ini dalam kaitannya adalahperjanjiian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah PerjanjianHalaman 16 dari 30 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2016/PN.SbrTimbal Balik, dimana masingmasing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhiprestasi secara timbal balik. Pada perjanjian yang demikian seseorang tidakberhak menggugat apa bila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadikewajibannya dalam perjanjian (Vide M.

  Exceptio Non AdimpletiContractusMenimbang, bahwa eksepsi ini dapat diterapbkan dalam gugatan yangbersumber pada perjanjian timbal balik, masing masing pihak dibebanikewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik.

  yang telah disepakati;Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatanPenggugat adalah perbuatan Tergugat yang melakukan penarikan atas 1 (satu)unit Kendaraan yang merupakan obyek sekaligus jaminan atas PerjanjianPembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat yang menurut Penggugatdilakukan dengan caracara melanggar hukum sehingga dinilai sebagai suatuPerbuatan Melawan Hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan a quo bukanlah mengenaigugatan permasalahan pemenuhan prestasi atas perjanjian timbal

• Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 10 September 2011, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai Ibu kandung anak tersebut, dengan tetap menjaga hak-hak antara anak tersebut dan Tegugat sebagai ayah kandungnya, untuk bertemu langsung, dan berhubungan pribadi secara tetap dan timbal balik sebagaimana laiknya hubungan antara anak dan ayahnya, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;6.

  Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.Sehingga petitum Penggugat agar hak hadhanah atas anak tersebutditetapbkan kepada Penggugat, patut dikabulkan, yaitu) denganMenetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK(P) lahir di Jakarta pada tanggal 10 September 2011, berada dalamhadhanah Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut, dengan tetapmenjaga hakhak antara anak tersebut dan Tergugat sebagai ayahkandungnya, untuk bertemu langsung, dan berhubungan pribadi secaratetap dan timbal

• Ayat(3), yang menyatakan sebagai berikut :Pasal 36(1) Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapatperjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yangmengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada KURATORuntuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjiantersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut(2) Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Af,18.19.dan ayat (2) KURATOR

  Anggrek Hitam (dalam pailit)mengenai pemenuhan kewajiban atas perjanjian timbal balik antaraPENGGUGAT, TERGUGAT DAN TERGUGAT Il, dalam hal Tim Kuratorsudah menjawab atau tidak memberikan jawaban maka pihak PENGGUGATakan masuk sebagai Kreditor Konkuren ;Bahwa dalam Surat Gugatan PENGGUGAT tidak ada dijelaskan mengenaipermintaan dahulu berdasarkan mekanisme Pasal 36 UU Kepailitan kepadaTim Kurator untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan perjanjianperjanjian yang telah terjadi antara PENGGUGAT

  AnggrekHitam (dalam pailit) ;Bahwa merujuk pada Pasal 36 Ayat (3) UU Kepaillitan kedudukanPENGGUGAT akan dijadikan sebagai kreditor konkuren, Semua pelaksanaanperjanjian timbal balik akan diselesaikan oleh Tim Kurator yang berwenangsaat ini melalui proses kepailitan sehingga gugatangugatan perdata umumwajib dinyatakan gugur demi hukum ;Bahwa diperkuat Kembali oleh Pasal 36 Ayat (3) UU Kepailitan yangmenyatakan PERJANJIAN BERAKHIR, Pasal 36 Ayat (3) berbunyi : Apabiladalam jangka waktu sebagaimana

  Anggrek Hitam /Tergugat yang telah dinyatakan pailit berdasarkan PutusanHalaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN BtmPengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor.7/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Mdn tertanggal 02 Agustus 2018, sehingga dengan adanyaproses kepailitan yang sedang berlangsung maka seluruh tagihantagihan ataupungugatangugatan yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban pihak ketiga / kreditoryang berasal dari perjanjian timbal balik (vide Pasal 36 ayat (1) UndangUndangNomor