Ditemukan 2232 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tertulisdevi tertulisdan tertulisdi
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
207 — 144
  • Kepala Desa Oesapa dan Lasiana dalamkedudukan sebagai Anggota Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang, karenaRektor Undana Kupang mendapat Hak atas Tanah 100 Ha melalui PanitiaPembebasan Tanah tersebut di atas.Bahwa kasus ganti rugi atas tanah sengketa ini melalui Kuasa Hukum paraPenggugat telah dilaporkan ke pihak Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakartadalam suratnya No. 06/ASL/XI/2014 Tanggal 25 November 2014 kepada KomisiPemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan telah mendapat tanggapan tertulisdari
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 23 / Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 1 September 2016 — I Made Dwi Swanendra, SP
85 — 46
  • .> Pengawasan pemasaran benih :vBenih yang masuk dari luar NTT dimohonkan untuk dilakukanpengujian terhadap sample benih secara lisan maupun tertulisdari pemilik benih kepada pengawas benih tanamankabupaten/kota.Selanjutnya pengawas benih tanaman kabupaten/kotamelakukan pengambilan sample terhadap benih tersebut sesuaikomoditi, varietas, kelas benih, nomor lot dan stoknya yangselanjutnya dikirim ke UPT PSB NTT.Sample yang dikirim ke UPT PSB diterima ke Subag TU lalu disampaikan ke seksi pengawasan
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 22-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 35/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : MELIA BOENTARAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HANDOKO SETIONO
794 — 671
  • SABRI, mengerjakan penyiapan badan jalan, termasukpembentukan body jalan, pengupasan atau penimbunan badanjalan dan membuat galian untuk selokan drainase serta saluran airdari STA 00 + 000 s/d STA 04 + O00.Bahwa subkontrak atas sebagian pekerjaan utama tersebutbertentangan dengan syaratsyarat khusus kontrak (SSKK), yangmenyatakan pengalihnan pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepadapenyedia spesialis dan dapat dilakukan setelah ada persetujuan tertulisdari PPK.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-12-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1699 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO. LTD. SINGAPORE BRANCH VS PT. INDO LAMPUNG PERKASA, dkk.
355 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tambahan Berita Negara Nomor 1739 tanggal 20 April 1993(bukti P2) dan credit agreement tanggal 3 Oktober 1996 tersebut tidakditandatangani oleh Komisaris Penggugat 1 sebagaimana syarat mutlakmenurut Pasal 12 Ayat (2) dari Anggaran Dasar Penggugat 1 apabilaperseroan dalam hal ini Penggugat 1 meminjam uang untukselengkapnya dikutip Pasal 12 Ayat (2) dari Anggaran Dasar Penggugat1, Akta Nomor 12 tanggal 3 Januari 1990 yang dikutip sebagai berikut:masingmasing anggota Direksi harus mendapat persetujuan tertulisdari
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 17-12-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL.R
Tanggal 3 Juli 2014 — GELORA SINURAYA
179 — 38
  • Sehingga berdasarkan penggabungan 2 peta tersebut sehingga yang disetujui seluas + 11.657 Ha.Bahwa benar Perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku usahaperkebunan terdiri dari Izin Usaha Perkebunan (IUP) yaitu izin tertulisdari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yangmelakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usahaindustri pengolahan hasil perkebunan.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO
758 — 441
  • apa.Bahwa setelah penelaahan berlanjut sampai Desember 2014 DewanPengawas membuat surat lagi Tanggal 2 Desember 2014 danmelaporkan kepada Pembina isinya adalah: Terdapat beberapa laporan Pengurus terkait investasi yang tidaksesuai dengan kondisi sebenarnya.Halaman 302 dari 1283 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN Srg Terdapat aktifitas infestasi yang tidak sesuai dengan Arahan Investasidan melanggar AD ART Yayasan Bapelkes Krakatau Steel, dimanaada investasi yang seharusnya perlu mendapatkan persetujuan tertulisdari
    , sebesarRp80.475.941.675,00 (delapan puluh miliar empat ratus tujuh puluh limajuta Sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh limarupiah) Untuk PT Lintasan Global Nusantara harus mengembalikan tanggal 28Februari 2016, sebesar Rp32.436.442.019,00 (tiga puluh dua miliarempat ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu Sembilanbelas rupiah);Bahwa saat Terdakwa membuat Kerja sama dengan PT Novagro Indonesia,dan dengan PT Lintasan Global Nusantara, tidak ada rekomendasi tertulisdari
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-02-2015 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 7 April 2015 — HERU SULAKSONO
496 — 1515
  • Terdakwa pada tanggal 9 April 2008, bersamasamaRAMADHANI ISMY selaku PPK menandatangani SuratPerjanjian Kerja Nomor 04/PKPBSK/IV/2008 untuk perkerjaanpembangunan Dermaga Bongkar (lanjutan) dengan hargakontrak Rp124.610.900.000,00 (seratus dua puluh empat milyarenam ratus sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dalamjangka waktu 250 hari kalender;Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tanpamengindahkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4)Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yakni tanpa persetujuan tertulisdari
    rupiah) dalam jangka waktu 260 harikalender, kemudian perjanjian tersebut dilakukan addendumpada tanggal 14 September 2009 dengan perubahan padavolume pekerjaan yang menyebabkan perubahan harga kontrakmenjadi senilai Rp164.138.056.800,00 (seratus enam puluhempat milyar seratus tiga puluh delapan juta lima puluh enamribu delapan ratus rupiah);Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tanpamengindahkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4)Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yakni tanoa persetujuan tertulisdari
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps
Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
541 — 476
  • Tahun 2005 TentangPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umumsebagaimana diubah dengan Perpres No.65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala BPN No.3Tahun 2007 yang menentukan : Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaanpembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yangditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukanpembelian tanah diatas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulisdari
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-09-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Desember 2014 — HERU SULAKSONO
948 — 721
  • PUTUSAN Nomor : 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.419Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan DermagaSabang tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat(4) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yakni tanpa persetujuan tertulisdari RAMADHANI ISMY selaku PPK, mengalihkan pekerjaan utama(mensubkontrakkan) kepada CV SAA INTI KARYA TEKNIK yaituuntuk pekerjaan Pile Cap, Balok, Plat, Plat Injak dan Pasangan Batudi bawah Plat Injak dan terdapat pekerjaan tambahan yaitu PekerjaanPersiapan dan pekerjaan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — -TRIONO, SE Bin WIDYO WARDONO
524 — 278
  • Terdapat aktifitas infestasi yang tidak sesuai dengan Arahan Investasidan melanggar AD ART Yayasan Bapelkes Krakatau Steel, dimanaHalaman 302 dari 1283 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PN Srgada investasi yang seharusnya perlu mendapatkan persetujuan tertulisdari Dewan Pengawas namun tidak dilakukan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 Oktober 2015 — HERU SULAKSONO
435 — 441 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • rupiah) dalam jangka waktu 260 harikalender, kemudian perjanjian tersebut dilakukan Addendumpada tanggal 14 September 2009 dengan perubahan padavolume pekerjaan yang menyebabkan perubahan hargakontrak menjadi senilai Rp164.138.056.800,00 (seratus enampuluh empat miliar seratus tiga puluh delapan juta lima puluhenam ribu delapan ratus rupiah);Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tanpamengindahkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4)Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yakni tanpa persetujuan tertulisdari
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
350 — 78
  • PbrAtas adanya subkon tersebut memang tidak ada persetujuan secara tertulisdari Dinas PU namun saya mengetahuinya dan setuju karena subkontersebut diperlukan untuk memperlancar pekerjaan PT. Mawatindo RC.