Ditemukan 2371 data
126 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenanya, perkataan atau perouatan Terdakwa tidak dapatdinilai telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal156 a butir a KUHP, melainkan lebih kepada perkataan mauapunperbuatan yang bersifat semu/abstrak, karena : Terdakwa tidak menghendaki mengeluarkan perasaan atau perbuatanyang dapat menimbulkan akibat hukum yang justru dapatmencelakakan Terdakwa, namun Terdakwa menghendakimengeluarkan perasaan atau perbuatan dalam konteks yang positif,dimana perasaan dan perbuatan tersebut
75 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu,tidak dapat menyebabkan orang tersebut harus dijatuhi suatuhukuman;Bab 7 halaman 181 Perbedaan yang ada antara teori hukumpositif itu sebenarnya hanyalah bersifat semu.
PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, diwakili NOVRIATY HILDA SIBUEA
Tergugat:
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
265 — 278
Jenis Tanaman : Kelapa SawitLuas Areal : 14.000 HaLokasi : Desa Libur Dinding dan Rantau AtasKecamatan Muara Semu KabupatenPasir Provinsi Kalimantan Timur;13Jangka Waktu Izin : 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejaktanggal 22 Mei 2006 sampai dengan22 Mei 20362) Pada tanggal 15 Februari 2010 berdasarkan KeputusanBupati Paser Nomor: 525/28/Ek.Adm.SDA/II/2010 tentangPerubahan Keputusan Bupati Pasir Nomor 525/02/Ek.Prod1/2006 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT BumiMulia Makmur Lestari (PENGGUGAT
80 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perlawanan Itu sangatbermanfaat untuk menghindari terbitnya penetapan yang keliru.Dengan demikian, memberi hak kepada orang yang merasadirugikan untuk:* mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yangbersifat semu atau quasi derden verzet, selama prosespemeriksaan permohonan berlangsung; pihak yang merasa dirugikan tersebut bertindak: sebagai Pelawan, sedang Pemohon, ditarik sebagai Terlawan dasar perlawanan, ditujukan kepada pengajuan permohonangugatan voluntair tersebut;* perlawanan meminta
Pembanding/Tergugat II : KEMAT Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat III : NURSYAMSI SALEH Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat IV : H.ANWAR HASAN B Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat V : OSNELI Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat VI : ICHA AHMAD Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat VII : DEWI HANDAYANI, S.H.,M.H. Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat VIII : INDRA JAYA Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat IX : JASRI KASIM Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat XII : YENI ERIZAL Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Terbanding/Penggugat : Hj.Mulyani Almashri, S.H
Turut Terbanding/Tergugat X : IRWAN HUSIN
Turut Terbanding/Tergugat XI : MARDIANA
Turut Terbanding/Tergugat XIII : ZAINUR
Turut Terbanding/Tergugat XIV : J
102 — 71
Turut Terbanding VII semu;a sebagai Tergugat IX tanggal 6 Februari 2018;9. Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat X tanggal 18 Januari 2018;10.
Pembanding/Penggugat II : Faisal Arsyad
Pembanding/Penggugat III : Demus Ndoen
Pembanding/Penggugat IV : Sem Pamise
Pembanding/Penggugat V : Ricky Ndun
Pembanding/Penggugat VI : Randy Mugelo
Pembanding/Penggugat VII : Supri Yadin Bala
Pembanding/Penggugat VIII : Muktar Weni
Pembanding/Penggugat IX : Syarifudin Ari Hasan Min
Pembanding/Penggugat X : Choky Aditia
Pembanding/Penggugat XI : Hairun Valdo
Pembanding/Penggugat XII : Ako Lani
Pembanding/Penggugat XIII : Jhon Ndollu
Pembanding/Penggugat XIV : Migel Henuk
Pembanding/Penggugat XV : Genjol Baco
Pembanding/Penggugat XVI : Mini Marhom
Pembanding/Penggugat XVII : Mustafa Mustafa
Pembanding/Penggugat XVIII : Jumadin Idris Min
Pembanding/Penggugat XIX : Muyir Alamin
Pembanding/Penggugat XX : Bragi Ndun
Pembanding/Penggugat XXI : Thomas Adu
Pembanding/Penggugat XXII : Luis Limbe
Pembanding/Penggugat XXIII : Reja Ndun
Pembanding/Penggugat XXIV : Jefri Ndo
204 — 159
Tindak administrasi negara dalambidang hukum publik dapat terdiri dari dua bagian, yaitu tindak administrasinegara bersegi satu (pengaturan, rencana, penetapan, legislasi semu, dannorma jabaran) dan tindak administrasi negara bersegi dua (yang lahirkarena ada perjanjian antara dua pihak (yang diatur oleh hukum istimewa,yaitu peraturan hukum publik, bukan diatur hukum biasa/KUHPerdata,misalnya perjanjian masuk dinas angkatan darat/laut).
360 — 166
Bahwa disamping yurisdiksi absolut berdasarkan lingkungankekuasaan kehakiman, beberapa peraturan perundangundangan jugamengatur tentang keberadaan badan peradilan semu atau extra judicialyang memiliki yurisdiksi khusus (specific jurisdiction). Extra judicialtersebut memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan suatusengketa namun kedudukan dan organisasinya berada di luar kekuasaankehakiman.
82 — 31
Sejak tahun 2004 s/d 2006 BPR Bungbulang mendapat keuntungan namun keuntungan tersebutadalah semu karena laba keuntungan belum dipotong pajak. Bahwa PPAP adalahsebagai pengganti modal apabila ada kredit macet namun bukan berarti kreditnasabah tersebut tidak dibayar akan tetapi kredit tersebut tetap harus dibayarnamun ditalangi dahulu oleh dana PPAP.Bahwa benar PD.
122 — 93
pekerjaannya dengan maksimal secaraprofessional dan proporsional berdasarkan penilaian harga ganti kerugianpada saat pengumuman penetapan lokasi serta senantiasa berpijak danberpedoman kepada kaidah hukum dan peraturan perundangundanganyang berlaku, namun kenyataannya tidak mendapatkan perhatian danpenghargaan yang berarti dari para Penggugat dan bahkan memperbuattuduhantuduhan tidak berdasar dengan menyebutkan telah bekerja asalasalan, tidak adil dan tuduhan lainnya yang diyakini sebagai upayapembenaran semu
178 — 102
Sel.menyelesaian suatu sengketa perdata diantara para pihak yangterikat pada perjanjian arbitrase secara tuntas dan menyeluruhmengenai hak dan kewajiban masingmasing pihak dihadapanarbitrase incasu BANI/Tergugat diluar Pengadilan (Peradilan Semu),artinya : BANI/Tergugat BUKAN malah menambah ataumenciptakan sengketa baru lagi diantara para pihak, apalagi putusanArbitrase yang diambil disebut, putusan ini adalah putusan dalamtingkat pertama dan terakhir serta mengikat para pihak (final andbinding)
145 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
terlarang karena mengakibatkanpersaingan tidak sehat yaitu tidak jujur atau melawan hukum atau menghambatpersaingan usaha;Patut dicatat disini suatu definisi mengenai apa yang dimaksud denganpersekongkolan dalam menentukan pemenang tender, yakni apabila pelakuusaha bersekongkol dengan pihak lain, baik penyelenggara tender yang dilakukanpemerintah/swasta atau pelaku usaha yang turut terlibat dalam tender itu bertindakseolaholah sebagai pesaing, padahal ia hanya sebagai pelengkap atau pelakuusaha semu
95 — 39
Jual beli antara Tergugat III dan Tergugat IVhanya akalakalan saja yang merupakan jual beli semu agar biasmenguasai dan memiliki tanah Penggugat, dan kendatipun dalamakta jual beli disebutkan bahwa Tergugat IV telah menerima tanahyanh dijual oleh Tergugat HI dan Tergugat HI telah menyerahkantanah objek jual belu kepada Tergugat IV, tetapi hal itu hanya didalam akte semata tetapi secara factual tidak pernah ada levering(serah terima fisik) sebab tanah tersebut sebelum dipagar olehTergugat IV bidangbidang
1508 — 607
Mengadakan propaganda tipu muslihat seolaholah akan terjadipembebasan tanah dengan maksud agar warga masyarakat pemilik tanahyang menuntut hakhaknya bersedia mengadakan perdamaian semu yangternyata perdamaian tersebut telah merugkan warga masyarakat pemiliktanah tersebut;Bahwa terhadap pemalsuan tanda tangan pada poin 1 (satu) tersebut diatas,mantan Kepala Desa Jatisampurna dan Jatikarya telahmembuat/menandatangani Surat Pernyataan dan berdasarkan SuratPernyataan M Adul (Mantan Kepala Desa Jatisampurna
348 — 497
PLN (Persero);e Kolom reaktif plus (Varh) aggregate menunjukkan besaraliran daya reaktif.e Kolom apperent plus menunjukkan daya semu yangterukur;Halaman 33 dari 131 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2015/PN Skhe Kolorn Faktor daya menunjukkan nilai faktor daya yaitubesaran perbedaan Sudut antara tegangan dan arus;e Kolom RMS1 menunjukkan besar arus yang mengalirpada fasa R.e Kolorn RMS2 menunjukkan besar arus yang mengalirpada fasa S.e Kolom RMS3 menunjukkan besar arus yang mengalirpada fasa T.Bahwa menurut
91 — 14
Disamping itupelimpahan wewenang kepada Terdakwa sebagai Kuasa BUD seperti yang tertuangdalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan SuratKeputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 189 Tahun 2009 Tanggal 23 April 2009sebagai sumber pelimpahan wewenang tersebut menurut Majelis tugas dan wewenangyang diperoleh oleh Terdakwa berdasarkan delegasi semu;Menimbang, bahwa terlepas apakah perolehan wewenang oleh terdakwaberdasarkan mandat ataukah delegasi, dari aspek pidana yang
Pembanding/Penggugat III : Wagiman Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Pembanding/Penggugat IV : Sukiyem Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Pembanding/Penggugat V : Sarpin Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Pembanding/Penggugat VI : Suprayetno Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Pembanding/Penggugat VII : Ponirin Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Pembanding/Penggugat VIII : Kasiyem Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Pembanding/Penggugat IX : Khaidir Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Pembanding/Penggugat XI : Edi Surianto Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Pembanding/Penggugat XII : Kamaruddin Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Pembanding/Penggugat XIII : Burhanuddin Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Pembanding/Penggugat XV : Ponimin Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Pembanding/Penggugat XVI : Ngatiyem Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Pembanding/Penggugat XVII : Muhammad Yani Diwakili Oleh : KUSWARA, SH.
Terbanding/Tergugat I : Kenentrian ATR/BPN Kepala Kanwil Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat II : Kantor Jasa Penailai Publik KJPP Pung's Zulkarnain
Terbanding/Tergugat III : Kantor Jasa Penailai Publik KJPP Andi Iswitardiyanto & Rekan
Terbanding/Tergugat IV : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Terbanding/Turut Tergugat I : Gubernur Sumatera Utara
Terbanding/Turut Tergugat II : Bupati Batu Bara
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. Waskita Karya
Turut Terbanding/Penggugat I : Bambang Irwansyah
Turut Terbanding/Penggugat X : Leni Juliani
Turut Terbanding/Penggugat XIV : Sani Saragih
107 — 75
dengan maksimal secara professional danproporsional berdasarkan penilaian harga ganti kerugian pada saatpengumuman penetapan lokasi serta senantiasa berpijak dan berpedomankepada kaidah hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku,namun kenyataannya tidak mendapatkan perhatian dan penghargaan yangberarti dari para Penggugat dan bahkan memperbuat tuduhantuduhan tidakberdasar dengan menyebutkan telah bekerja asalasalan, tidak adil dantuduhan keji lainnya yang diyakini sebagai upbaya pembenaran semu
MARTHALIUS.SH
Terdakwa:
SUKHDEV SINGH Anak dari GURDIAL SINGH
560 — 153
Jagirsing Dhillon, Manjit Sigh dan Ranjot Singhdan di saksikan pula oleh terdakwa ;Bahwa suratsurat yang di ajukan Penasehat Hukum terdakwa tersebutadalah benar semu benar semua;Bahwa saksi membeli lanan tersebut dari Ketua Koperasi Segati Jaya;Bahwa saksi tidak ada bertanya pada Kepala Desa tentang status lahantersebut;Bahwa Saksi tidak ada mengurus Suratsurat lahan tersebut ;Bahwa Semenjak saksi membeli lahan tersebut sampai saya jual lagitidak ada yang melarang ;Bahwa saksi tidak ada melihat tandatanda
200 — 157
Oleh karenapengaruh pragmatism, Putusan majelis Hakim dapat diharapkan bisadigambarkan tidak bersifat ethokethok (Seolaholah) berkepastian hukum,tapi sebenarnya suatu kepastian hukum yang semu yaitu kepastian hukumyang mengusik rasa keadilan masyarakat Indonesia. Masya Allah !Berdasarkan halhal yang dikemukakan tersebut di atas, dan sesuai ketentuanUndangundang RI. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, danPeraturan Pelaksanaannya, jo.
1.NURUL AFIFAH ANA, SH
2.NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, SH
Terdakwa:
WIM ISKANDAR ZULKARNAIN Yang mewakili korporasi atau Badan Hukum PT.Kaswari Unggul
1935 — 1481
Biasanya gambut kalau sudah rusak tidak bisaditanam, namun apabila sebaliknya bisa di tanam kembali membuktikan tidakada kerusakan.Disamping hal di atas, kriteria gambut rusak adalah terjadiperubahan bahanbahan gambut menjadi pasir semu (mengumpul di kanalkanal);Bahwa penerapan perhitungan gambut akibat pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup, tidak bisa menggunakan PP No. 71 Tahun2014, karena dalam PP tersebut perhitungannya bukan terhadap kriteriarusak, akan tetapi pada perbaikan produktifitas
MOHAMMAD ARIEF HAKIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK
308 — 427
Maka kemudian sebenarnya mandat itu. bisa dikategorikankewenangan yang semu karena penerima mandat tidak bertanggung jawab,pertanggungjawaban itu ada pada pemberi mandat; Oleh karena itu secarakarakteristik dari kewenangan itu: pertama kewenangan delegasi adalah pelimpahan wewenang dari kelebinankepada dan kemudian yang tanggung jawab terhadap pelimpahan adalahorang yang menerima pelimpahan.