Ditemukan 2371 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema samu semi semy sedu setu sempu sehu
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 19-05-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pdt.Sus/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 12 Nopember 2015 — Penggugat:
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
243 — 152
  • Jasa Yang Ditawarkan atauDipasok di Pasar Bersangkutan Menjadi Berkurang Baik dari Jumlah,Kualitas Maupun Ketepatan Waktu yang Dipersyaratkan.Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.Unsur Bersekongkol Dengan Pihak Lain tidak terbukti.Dalam panduan yang diterbitkan oleh KPPU, unsurunsur persekongkolanterdiri dari: Kerjasama antara dua pihak atau lebih; Secara terangterangan maupun diamdiam melakukan tindakanpenyesuaian dokumen dengan pihak lain; Membandingkan dokumen; Menciptakan persaingan semu
    Utr8 Secara terangterangan maupun diamdiam melakukan tindakanpenyesuaian dokumen dengan pihak lain; Membandingkan dokumen; Menciptakan persaingan semu; Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atausepatutnya mengetahul bahwa tindakan tersebut dilakukan untukmengatur.Unsur kunci dari persekongkolan sebagaimana dimaksud oleh KPPUadalah adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih, dan perbuatanhukum yang berupa kerjasama
    Keberatan XI dengan surat permohonankeberatan tanggal 19 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Juni 2014 dalam Register Nomor345/Pdt KPPU/2014/PN.Sby., telah mengajukan keberatan sebagai berikut:PUTUSAN TERMOHON KEBERATAN TIDAK DIDASARKAN PADA BUKTIYANG CUKUP KARENA PEMOHON KEBERATAN TIDAK MEMBATASIPEREDARAN BAWANG PUTIH DI PASAR DALAM NEGERIPutusan Termohon Keberatan halaman 115116 butir 65.15.1.5 mengatakanbahwa telah terdapat persaingan semu
    Bahwa keterlibatan pihak lain dapat dilakukan secara terangterangan maupun diamdiam melalui tindakan menyetujui danatau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan ekslusif,menciptakan persaingan semu, atau tidak menolak melakukansuatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebutdilakukan secara melawan hukum;. Bahwa dalam Putusan KPPU, Turut Termohon Keberatan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 24 UUNomor 5 Tahun 1999;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 12-08-2014 — Upload : 09-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2010
Tanggal 12 Agustus 2014 — PT. SPEKTRA TATA UTAMA, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
144 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terlarang karena mengakibatkanpersaingan tidak sehat yaitu tidak jujur atau melawan hukum atau menghambatpersaingan usaha;Patut dicatat disini suatu definisi mengenai apa yang dimaksud denganpersekongkolan dalam menentukan pemenang tender, yakni apabila pelakuusaha bersekongkol dengan pihak lain, baik penyelenggara tender yang dilakukanpemerintah/swasta atau pelaku usaha yang turut terlibat dalam tender itu bertindakseolaholah sebagai pesaing, padahal ia hanya sebagai pelengkap atau pelakuusaha semu
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 76/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 6 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : Muhamad Rasid
Pembanding/Penggugat II : Faisal Arsyad
Pembanding/Penggugat III : Demus Ndoen
Pembanding/Penggugat IV : Sem Pamise
Pembanding/Penggugat V : Ricky Ndun
Pembanding/Penggugat VI : Randy Mugelo
Pembanding/Penggugat VII : Supri Yadin Bala
Pembanding/Penggugat VIII : Muktar Weni
Pembanding/Penggugat IX : Syarifudin Ari Hasan Min
Pembanding/Penggugat X : Choky Aditia
Pembanding/Penggugat XI : Hairun Valdo
Pembanding/Penggugat XII : Ako Lani
Pembanding/Penggugat XIII : Jhon Ndollu
Pembanding/Penggugat XIV : Migel Henuk
Pembanding/Penggugat XV : Genjol Baco
Pembanding/Penggugat XVI : Mini Marhom
Pembanding/Penggugat XVII : Mustafa Mustafa
Pembanding/Penggugat XVIII : Jumadin Idris Min
Pembanding/Penggugat XIX : Muyir Alamin
Pembanding/Penggugat XX : Bragi Ndun
Pembanding/Penggugat XXI : Thomas Adu
Pembanding/Penggugat XXII : Luis Limbe
Pembanding/Penggugat XXIII : Reja Ndun
Pembanding/Penggugat XXIV : Jefri Ndo
204 — 159
  • Tindak administrasi negara dalambidang hukum publik dapat terdiri dari dua bagian, yaitu tindak administrasinegara bersegi satu (pengaturan, rencana, penetapan, legislasi semu, dannorma jabaran) dan tindak administrasi negara bersegi dua (yang lahirkarena ada perjanjian antara dua pihak (yang diatur oleh hukum istimewa,yaitu peraturan hukum publik, bukan diatur hukum biasa/KUHPerdata,misalnya perjanjian masuk dinas angkatan darat/laut).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2534 K/Pdt/2013
Tanggal 20 Februari 2014 — Ny. Ir. KUSUMO PURWANTI DEWI, Dkk VS ABDUL MUIN SADEWANG (alm), diwakili oleh ahliwarisnya SANDRA DEWI ANGGRAENI SANDEWANG, Dk
79 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perlawanan Itu sangatbermanfaat untuk menghindari terbitnya penetapan yang keliru.Dengan demikian, memberi hak kepada orang yang merasadirugikan untuk:* mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yangbersifat semu atau quasi derden verzet, selama prosespemeriksaan permohonan berlangsung; pihak yang merasa dirugikan tersebut bertindak: sebagai Pelawan, sedang Pemohon, ditarik sebagai Terlawan dasar perlawanan, ditujukan kepada pengajuan permohonangugatan voluntair tersebut;* perlawanan meminta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1151 K/Pid/2011
OBEN SARBENI Bin H. HODIN
125 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karenanya, perkataan atau perouatan Terdakwa tidak dapatdinilai telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal156 a butir a KUHP, melainkan lebih kepada perkataan mauapunperbuatan yang bersifat semu/abstrak, karena : Terdakwa tidak menghendaki mengeluarkan perasaan atau perbuatanyang dapat menimbulkan akibat hukum yang justru dapatmencelakakan Terdakwa, namun Terdakwa menghendakimengeluarkan perasaan atau perbuatan dalam konteks yang positif,dimana perasaan dan perbuatan tersebut
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 26-03-2018 — Putus : 02-07-2018 — Upload : 13-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 62/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 2 Juli 2018 — Pembanding/Tergugat I : YUSRIZAL Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat II : KEMAT Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat III : NURSYAMSI SALEH Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat IV : H.ANWAR HASAN B Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat V : OSNELI Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat VI : ICHA AHMAD Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat VII : DEWI HANDAYANI, S.H.,M.H. Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat VIII : INDRA JAYA Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat IX : JASRI KASIM Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat XII : YENI ERIZAL Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Terbanding/Penggugat : Hj.Mulyani Almashri, S.H
Turut Terbanding/Tergugat X : IRWAN HUSIN
Turut Terbanding/Tergugat XI : MARDIANA
Turut Terbanding/Tergugat XIII : ZAINUR
Turut Terbanding/Tergugat XIV : J
101 — 71
  • Turut Terbanding VII semu;a sebagai Tergugat IX tanggal 6 Februari 2018;9. Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat X tanggal 18 Januari 2018;10.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-12-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2147 K/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Desember 2016 — Drs. H. ABDUL LATIF, A.H., M.Si
75 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu,tidak dapat menyebabkan orang tersebut harus dijatuhi suatuhukuman;Bab 7 halaman 181 Perbedaan yang ada antara teori hukumpositif itu sebenarnya hanyalah bersifat semu.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 04-10-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 35/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat:
PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, diwakili NOVRIATY HILDA SIBUEA
Tergugat:
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
264 — 278
  • Jenis Tanaman : Kelapa SawitLuas Areal : 14.000 HaLokasi : Desa Libur Dinding dan Rantau AtasKecamatan Muara Semu KabupatenPasir Provinsi Kalimantan Timur;13Jangka Waktu Izin : 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejaktanggal 22 Mei 2006 sampai dengan22 Mei 20362) Pada tanggal 15 Februari 2010 berdasarkan KeputusanBupati Paser Nomor: 525/28/Ek.Adm.SDA/II/2010 tentangPerubahan Keputusan Bupati Pasir Nomor 525/02/Ek.Prod1/2006 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT BumiMulia Makmur Lestari (PENGGUGAT
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 10-03-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
360 — 166
  • Bahwa disamping yurisdiksi absolut berdasarkan lingkungankekuasaan kehakiman, beberapa peraturan perundangundangan jugamengatur tentang keberadaan badan peradilan semu atau extra judicialyang memiliki yurisdiksi khusus (specific jurisdiction). Extra judicialtersebut memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan suatusengketa namun kedudukan dan organisasinya berada di luar kekuasaankehakiman.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-05-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 11-01-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 421/Pdt.G,ARB/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
177 — 101
  • Sel.menyelesaian suatu sengketa perdata diantara para pihak yangterikat pada perjanjian arbitrase secara tuntas dan menyeluruhmengenai hak dan kewajiban masingmasing pihak dihadapanarbitrase incasu BANI/Tergugat diluar Pengadilan (Peradilan Semu),artinya : BANI/Tergugat BUKAN malah menambah ataumenciptakan sengketa baru lagi diantara para pihak, apalagi putusanArbitrase yang diambil disebut, putusan ini adalah putusan dalamtingkat pertama dan terakhir serta mengikat para pihak (final andbinding)
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-03-2012 — Upload : 03-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 93/Pid.Sus/TPK/2011/PN Bdg
Tanggal 22 Maret 2012 — DEDI RUSTANDI,S.Sos.
82 — 31
  • Sejak tahun 2004 s/d 2006 BPR Bungbulang mendapat keuntungan namun keuntungan tersebutadalah semu karena laba keuntungan belum dipotong pajak. Bahwa PPAP adalahsebagai pengganti modal apabila ada kredit macet namun bukan berarti kreditnasabah tersebut tidak dibayar akan tetapi kredit tersebut tetap harus dibayarnamun ditalangi dahulu oleh dana PPAP.Bahwa benar PD.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-09-2021 — Putus : 06-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 359/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 6 Desember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
122 — 93
  • pekerjaannya dengan maksimal secaraprofessional dan proporsional berdasarkan penilaian harga ganti kerugianpada saat pengumuman penetapan lokasi serta senantiasa berpijak danberpedoman kepada kaidah hukum dan peraturan perundangundanganyang berlaku, namun kenyataannya tidak mendapatkan perhatian danpenghargaan yang berarti dari para Penggugat dan bahkan memperbuattuduhantuduhan tidak berdasar dengan menyebutkan telah bekerja asalasalan, tidak adil dan tuduhan lainnya yang diyakini sebagai upayapembenaran semu
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 25-09-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 227/Pid.B/LH/2018/PN Plw
Tanggal 29 Januari 2019 — Penuntut Umum:
MARTHALIUS.SH
Terdakwa:
SUKHDEV SINGH Anak dari GURDIAL SINGH
560 — 153
  • Jagirsing Dhillon, Manjit Sigh dan Ranjot Singhdan di saksikan pula oleh terdakwa ;Bahwa suratsurat yang di ajukan Penasehat Hukum terdakwa tersebutadalah benar semu benar semua;Bahwa saksi membeli lanan tersebut dari Ketua Koperasi Segati Jaya;Bahwa saksi tidak ada bertanya pada Kepala Desa tentang status lahantersebut;Bahwa Saksi tidak ada mengurus Suratsurat lahan tersebut ;Bahwa Semenjak saksi membeli lahan tersebut sampai saya jual lagitidak ada yang melarang ;Bahwa saksi tidak ada melihat tandatanda
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-01-2014 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 20-07-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 3/PDT.G./2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 22 Juni 2015 — 1. ONIH MARYANIH 2. MAWI 3. WINAH 4. NESIH 5. YADI melawan 1. AHLI WARIS BENDON SUBARKAT, yaitu : a. HJ.SOEMINTEN ; b. ANTON YUDHO PRANANTO ; c. MIA AVIANE SAPITRI ; d. IVA ; 2. DRS. MARULAK SIMANGUNSONG 3. DRS. POLYCARPUS SWANTORO 4. RUDY SIAHAN 5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BPN RI) Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 6. BOTON MARYANTO
95 — 39
  • Jual beli antara Tergugat III dan Tergugat IVhanya akalakalan saja yang merupakan jual beli semu agar biasmenguasai dan memiliki tanah Penggugat, dan kendatipun dalamakta jual beli disebutkan bahwa Tergugat IV telah menerima tanahyanh dijual oleh Tergugat HI dan Tergugat HI telah menyerahkantanah objek jual belu kepada Tergugat IV, tetapi hal itu hanya didalam akte semata tetapi secara factual tidak pernah ada levering(serah terima fisik) sebab tanah tersebut sebelum dipagar olehTergugat IV bidangbidang
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 04-06-2010 — Putus : 23-12-2010 — Upload : 25-03-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 221 / Pdt.G/2010/PN-BKS
Tanggal 23 Desember 2010 — N U R S E N sebagai Penggugat I; HERU MARSONGKO sebagai Penggguat II; ADANG bin SARIP sebagai Penggguat III; GANDI SAMSUDIN sebagai Pengggugat IV; Melawan RESTI DYAH HASTIRIANI, SH, Dkk (RESTI DYAH HASTIRIANI, SH, RAMZANI, SH, CAHIDIR NOER, SH, MULIA WARMAN, SH, SUNDJONO PS, SH) sebagai Tergugat I; BAMBANG WIJIANTO, SH,MH CN dan ALEXANDER DARIUS, SH sebagai Tergugat II; HASAN KARNO sebagai Tergugat III; ALI ASSEGAF sebagai Tergugat IV; Ahli waris almarhumah Ny NYAI DEWI sebagai Tergugat V; MUHAMAD SYUKRONI sebagai Tergugat VI; RYANDRA RINATRI sebagai Tergugat VII; BRIGJEN TNI AD SUGENG WIDODO, SH, MSi, MH sebagai Turut Tergugat I; KOLONEL TNI AD CHK NURHAJIZAH, M, SH sebagai Turut Tergugat II; H. DANI BAHDANI, SH sebagai Turut Tergugat III; PEMERINTAH R I Cq Walikota Bekasi sebagai Turut Tergugat IV; PEMERINTAH R I Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI sebagai Turut Tergugat V;
1503 — 607
  • Mengadakan propaganda tipu muslihat seolaholah akan terjadipembebasan tanah dengan maksud agar warga masyarakat pemilik tanahyang menuntut hakhaknya bersedia mengadakan perdamaian semu yangternyata perdamaian tersebut telah merugkan warga masyarakat pemiliktanah tersebut;Bahwa terhadap pemalsuan tanda tangan pada poin 1 (satu) tersebut diatas,mantan Kepala Desa Jatisampurna dan Jatikarya telahmembuat/menandatangani Surat Pernyataan dan berdasarkan SuratPernyataan M Adul (Mantan Kepala Desa Jatisampurna
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 11-04-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 214/Pdt.G/2014/PN. Jkt Sel.
Tanggal 9 Februari 2015 — 1. AGUS SUSANTO, 2. MARlA FRANSISKA KARTIKA. Lawan 1. LISA JULIANA TANJUNG. 2. MARINA SOEWANA, SH, 3. SASTRIANY JOSOPRAWIRO, SH, 4. KANTOR PERTANAHAN KOTA MADYA JAKARTA SELATAN,
686 — 577
  • jual beli sebagai berikut:"Walaupun perjanjian dalam suatu akta notaris dimana seseorang memberikuasa kepada orang lain untuk menjual rumah sengketa kepada pihak ketigamaupun kepada dirinya sendiri , dianggap sah, namun mengingat riwayatterjadinya surat kuasa tersebut yang sebelumnya bermula dari pengakuanhutang, dengan menjaminkan rumah sengketa yang karena tidak dapat dilunasiwaktunya dirubah menjadi kuasa untuk menjual rumah tersebut maka perjanjiandemikian itu sebenarnya merupakan perjanjian semu
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 02-05-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BNA
Tanggal 4 Februari 2014 — HELMA FAIDAR BINTI BADRUDDIN
90 — 14
  • Disamping itupelimpahan wewenang kepada Terdakwa sebagai Kuasa BUD seperti yang tertuangdalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan SuratKeputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 189 Tahun 2009 Tanggal 23 April 2009sebagai sumber pelimpahan wewenang tersebut menurut Majelis tugas dan wewenangyang diperoleh oleh Terdakwa berdasarkan delegasi semu;Menimbang, bahwa terlepas apakah perolehan wewenang oleh terdakwaberdasarkan mandat ataukah delegasi, dari aspek pidana yang
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Khusus
Register : 10-12-2015 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 222/Pid.Sus/2015/PN Skh
Tanggal 8 Juni 2016 — IRAWAN ANDRY SUMAMPAUW
347 — 497
  • PLN (Persero);e Kolom reaktif plus (Varh) aggregate menunjukkan besaraliran daya reaktif.e Kolom apperent plus menunjukkan daya semu yangterukur;Halaman 33 dari 131 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2015/PN Skhe Kolorn Faktor daya menunjukkan nilai faktor daya yaitubesaran perbedaan Sudut antara tegangan dan arus;e Kolom RMS1 menunjukkan besar arus yang mengalirpada fasa R.e Kolorn RMS2 menunjukkan besar arus yang mengalirpada fasa S.e Kolom RMS3 menunjukkan besar arus yang mengalirpada fasa T.Bahwa menurut
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-06-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 12-02-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 76/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
MOHAMMAD ARIEF HAKIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK
306 — 426
  • Maka kemudian sebenarnya mandat itu. bisa dikategorikankewenangan yang semu karena penerima mandat tidak bertanggung jawab,pertanggungjawaban itu ada pada pemberi mandat; Oleh karena itu secarakarakteristik dari kewenangan itu: pertama kewenangan delegasi adalah pelimpahan wewenang dari kelebinankepada dan kemudian yang tanggung jawab terhadap pelimpahan adalahorang yang menerima pelimpahan.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Waris
Register : 20-12-2012 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 754/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 1 Agustus 2013 — 1. Ny. CARITA SMITH, berdasarkan Penetapan PN Palembang selaku wali pengampu IVAN ROBERT JON SCHULZ, ahliwaris alm RUDY MAX GUSTAV SCHULZ, bertempat tinggal di jalan P.A.K.Rokhim 14 Palembang sekarang tinggal sementara di Jakarta Pusat Jalan K.H.Mas Mansyur No.59 Tanah Abang Jakarta Pusat 10230, selanjutnya didalam Gugatan ini disebut sebagai PENGGUGAT I; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. QQ. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RL. QQ. KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA. QQ. BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA, Jalan Jend. MT. Haryono No, 24 A Cawang Atas Jakarta Timur dalam kedudukannya selaku Pengampu Pengawas berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Palembang No.1258/Pen.Pdt.P/1997/PN.PLG tanggal 20 September 1997, vide pasal 449 KUH.Perdata, yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Tamsir Chalik,SH., jabatan Sekretaris/ Anggota Teknis Hukum, sesuai dengan Surat Kuasa No.W7.AH.06.03/02/2011/III/Png-215 tanggal 18 Desember 2012, selanjutnya didalam Gugatan ini disebut sebagai PENGGUGAT II; Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut juga dalam Gugatan ini sebagai PARA PENGGUGAT; M E L A W A N : 1. PT. SAC NUSANTARA, berkedudukan dan berkantor di Gedung Perkantoran Lina, jalan HR Rasuna Said B-7 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; 2. ISKANDAR ARDIWINATA, bertempat tinggal di Blok A No.42 Gudang Peluru, RT 001/RW 003, Kelurahan Kebun Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. ZAMZANI AMIN, bertempat tinggal di jalan Bacang No.C-272 RT.003/ RW.006 Kelurahan Rawasari, Kecamatan cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ; 4. Ny. MAULI REGINA SCHULZ BORU SIAHAAN, bertempat tinggal di jalan Sinabung ll/21-22-23 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV; 5. BONAR PAULUS SALAMO SCHULZ, bertempat tinggal di Jalan Sinabung ll/22-23 RT008/RW011, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V; 6. HOTMA TIMBUL GULTOM, bertempat tinggal dijalan Kawi No.46 RT002/RW001 Kelurahan Guntur Kecamatan Setyabudi, Menteng, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI; 7. Ir. GUNAWAN LUKITO, bertempat tinggal Perumahan Duren Sawit Baru B.ll/16 RT008/RW011, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII; 8. HENDRA WIDJAYA, bertempat tinggal di jalan Green Garden Blok Al/33 RT001/RW003 Kelurahan Kedoya Kecamatan Kebun jeruk Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII; 9. Drs. HANIFA HALIM, SH, notaris di Jakarta, bertempat tinggal dijalan Kartini lll No.7A Kelurahan Kartini Jakarta Pusat 10750, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX; 10. THEODORA TITI SRI AMENRETNO DIAH WASISTI BAGIONO, SH, notaris di Jakarta, berkantor di gedung Exim Lantai 4 Jalan Tanjung Karang No.3-4A, Jakarta Pusat 10230 Telp.21-3148372 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT X; 11. TITA ARIANI SH, Notaris di Jakarta, berkantor di jalan Panglima Polim X No.19 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XI; 12. ARMAN LANNY SH, Notaris di Jakarta, berkantor di jalan Komando lll No.2 Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XII; 13. NELSON EDDY TAMPUBOLON SH, Notaris di Jakarta, berkantor di jalan Ruko Blok C Jalan Pangeran Jayakarta 143 C, Mangga Dua Selatan Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIII; 14. HERMAN CHARLES ALEXANDER SCHULZ, Bertempat tinggal dijalan Kayu Putih ll No.96, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I ; 15. RUDOLF ARMANO CHRISTIAN SCHULZ, bertempat tinggal di jalan Kelapa Puan Timur lll Blok ND4 No.23 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II; 16. LITA AURELIA DEWI SCHULZ, bertempat tinggal di jalan K.H. Mas Mansyur No.59 Kelurahan Kebun Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat 10230, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III; 17. Ny. CAROLINA NUSANTARI SCHULZ, bertempat tinggal di jalan Sinabung ll/21-22-23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV; 18. Ny. VIDIA VICIA SCHULZ, bertempat tinggal dijalan Sinabung ll/21-22-23 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V; 19. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI QQ DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM QQ DIREKTUR PERDATA, berkantor di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jalan HR Rasuna Said Kav No.6-7 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI; 20. LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI, beralamat di jalan lskandarsyah Raya No.35 Kebayoran Baru Jakarta selatan Telp.021-7201746, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VII;
200 — 157
  • Oleh karenapengaruh pragmatism, Putusan majelis Hakim dapat diharapkan bisadigambarkan tidak bersifat ethokethok (Seolaholah) berkepastian hukum,tapi sebenarnya suatu kepastian hukum yang semu yaitu kepastian hukumyang mengusik rasa keadilan masyarakat Indonesia. Masya Allah !Berdasarkan halhal yang dikemukakan tersebut di atas, dan sesuai ketentuanUndangundang RI. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, danPeraturan Pelaksanaannya, jo.