Status hubungan kerja apakah ParaPenggugat mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat, belum pernahdirundingkan secara bipartit maupun tripartit melalui mediasi oleh ParaPenggugat dan Tergugat.Bahwa Para Penggugat secara sepihak, tanpa pernah memberitahu danmelakukan perundingan terlebin dahulu dengan Tergugat,telah memintaPetugas Pemeriksa Pengawas Ketenagakerjaan Kotamadya Jakarta Utarauntuk memeriksa status hubungan kerja, sehingga Petugas PengawasPemeriksa Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan

TURUT TERGUGAT lahyang mengeluarkan Nota Dinas dan menjadi Mediator perselisihan antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT.Maka sudah tepat kiranya TURUT TERGUGAT dijadikan pihak dalam perkara aquoselain agar pemeriksaan perkara menjadi terang benderang dan majelis hakimmendapatkan fakta sebenarnya.6522.Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dengan TERGUGAT, PARAPENGGUGAT telah berupaya secara maksimal baik dengan cara bipartitmaupun tripartit bahkan melibatkan DPRD Kab.

tunjangan yang menurut Serikat Pekerja Tunjangan tidak dihilangkansedangkan menurut pendapat Manajemen Tunjangan Keahlian, Tunjangan masa Kerja,Tunjangan Ship disederhanakan ke pos gaji pokok dan disesuaikan dengan UMK 2013 sebesar156Rp.2.000.000, (dua juta rupiah), yang tidak termasuk ke gaji pokok adalah tunjangan Premidan Jabatan perusahaan akan memberikan bonus atas target setiap devisi;Menimbang, bahwa telah terbukti karena proses Bipartit tidak mencapai kesepakatan,maka diselesaikan secara Tripartit

kerjanya dengan Pemohon Kasasi I sejak adanya RUPS tanggal 2Desember 2002;Bahwa sangat terlihat dengan jelas pertimbangan dan putusan Judex FactiPengadilan Negeri Jakarta Timur sejak menjatuhkan putusan sela ada indikasisyarat muatan lain karena sesungguhnya mengenai gaji yang berhak memutusadalah kewenangan Absolut Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diaturdalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial dengan tata cara penyelesaian melalui Bipartit, Tripartit

terhitung sejak tanggal 15 Mei 2013, bukan memintaagar dinyatakan hubungan kerja putus karena mengundurkan diri sejaktanggal 15 Mei 2013;Bahwa Putusan yang Ultra Petita dan Retroaktif (berlaku surut) dalamPutusan tingkat PHI dalam perkara a quo, semakin memberi kesanseolaholah Majelis Hakim berpinak kepada Para Termohon Kasasidalam memutus perkara a quo;Apabila Putusan Majelis Hakim tingkat PHI bersifat retroaktif, apagunanya UndangUndang PPHI Nomor 2 Tahun 2004 dan Tata CaraPPHI melalui Bipartit, Tripartit

dan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda bukti P47 ;48.Foto copy Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraaan Program JaminanKecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi PesertaBukan Penerima Upah, bermeterai cukup dan sesuai dengan foto copynya,diberi tanda bukti P48 ;49.Foto copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/M/ Tahun 2016Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Keanggotaan LembagaKerja Sama Tripartit

HUBUNGANINDUSTRIAL yang juga dimaksud pada huruf "g yaitu : "Peraturanperundangundangan ketenagakerjaan", Pelaksanaan peraturanperudangundangan ketenagakerjaan dimaksud adalah dalamtujuannya untuk mewujudkan hubungan industrial yang merupakantanggung jawab bersama antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh,Pengusaha dan Pemerintah, sehingga dalam kontek PKB sebagaiHal 93 dari 121 hal No.276/PDT/2016/PT.DKI10.11.sarana HUBUNGAN INDUSTRIAL yang akan dibuat dan diterbitkanadalah disusun dan dibahas bersama secara Tripartit

2003 tentang Ketenagakerjaan, Sarana HUBUNGANINDUSTRIAL yang juga dimaksud pada huruf "g" yaitu : "Peraturanperundangundangan ketenagakerjaan", Pelaksanaan peraturanperudangundangan ketenagakerjaan dimaksud adalah dalamtujuannya untuk mewujudkan hubungan industrial yang merupakantanggung jawab bersama antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh,Pengusaha dan Pemerintah, sehingga dalam kontek PKB sebagaisarana HUBUNGAN INDUSTRIAL yang akan dibuat dan diterbitkanadalah disusun dan dibahas bersama secara Tripartit

Tanggal 29 Oktober 2008 pengurus SBSI menyurati Tergugat dengansurat nomor : 036/PKFSB SBSI/WM/SEK/X/2008 dengan perihalpengajuan bipartit ke dua terhadap 7 ( tujuh ) tuntutan pada angka 5tersebut di atas namun Tergugat tidak merespon (Bukti P5 ).Bahwa berdasarkan pengajuan bipartit sebanyak 2 kali tersebut di atas, makaPengurus SBSI tanggal 12 Nopember 2008 mengajukan tripartit ke Disnakertrans Kab.OKI dengan surat nomor : 045/PKFSB SBSI/WM/SEK/XI/2008 ( Bukti P6 ) untukperundingan tanggal 26 Nopember

PLN (Persero) dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;Bahwa dalam rapat mediasi hanya dihadiri oleh TERGUGAT Il, namunTERGUGAT tidak hadir, dan dalam pertemuan tersebut tidak adakesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Il,Bahwa dalam rapat TRIPARTIT (Mediasi), Mediator memberikankesimpulan dalam pertimbangan hukumsebagai berikut :a. Bahwa praktek Outsourcing oleh PT.

Para Penggugat dan saksi bersama temantemanlain tidak terima dengan PHK yang mendasarkan pada perhitungan uangpisah khusus yang termuat didalam SKB No. 002/SKBHIPUK/III/2012tanggal 1 Maret 2012 tersebut, maka pada saat itu saksi bersamasamatemanteman termasuk Para Penggugat melaporkan kepada DisnakertransKabupaten Sorong pada sekitar Januari 2013, karena setelah diselesaikansecara bipartit antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak tercapaikesepakatan (tidak berhasil) maka diselesaikan secara tripartit

) benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapatmemutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperolehpenetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialBahwa Tergugat telah pula mengambil id card (kartu absen) dan sepatusafety para Penggugat;Bahwa para penggugat tetap berupaya untuk melaksanakan kewajibannyasebagai pekerja namun tidak diperkenankan oleh Tergugat untuk memasukiwilayah perusahaan;Bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan permohonan Tripartit

telahmengirimkan surat tanggapan yang pada intinya menyetujui dan sepakatdengan anjuran yang telah dikeluarkan oleh Mediator tetapi Tergugat tidakpernah menanggapi dan tidak juga melaksanakan apa yang telah tercantumdalam anjuran yang telah dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga KerjaTransmigrasi Kota Palembang.Bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh Para Penggugatsebagaimana disebutkan dalam peraturan ketenagakerjaan yaitu upayapenyelesaian melalui perundingan Bipartit dan juga perundingan Tripartit

bekerja dalam Proyek Logica 2sedangkan Penggugat dan Penggugat II bekerja sejak Proyek Logica 1sampai dengan Logica 2;Bahwa Penggugat Il bekerja tanpa jeda karena pekerjaannya dilapangan secara terus menerus;Bahwa sejak Proyek Logica 1 GHD Hassel terlibat, kemudian digantikanoleh Para Tergugat;Bahwa antara Saksi dan Para Penggugat bukan sebagai atasanbawahan;Bahwa Saksi tidak tahu kapan kontrak kerja dinyatakan melanggar dansetiap berakhir kontrak kerja diberitahukan;Bahwa pernah diadakan perundingan tripartit

Adapun nama petugas verifikasitersebut adalah: Ibu Leoni (Disnaker Provini Banten) dan Bapak Kusna(LKS Tripartit Provinsi Banten) Dalam hal melakukan verifikasi danHalaman 59 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017Investigasi Ke PT. Gabri Indo Italy, mereka memanggil 3 (tiga) orangkaryawan yaitu : 1. Knomsiah (Adm Ironing/ bagian gosok), 2. Nurhayati(Adm Pressing), 3.

pabrik baru sekitar satujam ;Bahwa benar, saksi sudah berusaha memberi pengertian kepadaPenggugat namun para Penggugat tetap tidak mau ;Bahwa benar, saat perundingan bipartit katanya dari Tergugat tidak adajawaban dan bilang kalau tidak bisa menjawab ;Bahwa benar, saksi mendengar mau ada pesangon 3 kali gaji dariperusahaan namun Penggugat tidak mau ;Bahwa benar, para penggugat tidak mau karena jumlahnya sedikit ;Bahwa benar, saat bipatrit saksi tidak dilibatkan saksi dilibatkan saatperundingan tripartit

PP 78/2015 telah menyediakanlembaga tripartit, dimana perumusan upah sepenuhnya merupakankesepakatan yang dibuat oleh Pengusaha dan Buruh. Hal tersebutselanjutnya difasilitasi oleh pemerintah.

Bahwa objek sengketa pada hakikatnya lahir atas kesepakatan yangtelah dibuat antara buruh/pekerja dengan pengusaha, bukan sematamatainisiatif dari Tergugat belaka ;Bahwa dalam konteks ini, seharusnya Para Penggugat memanfaatkandengan seksama lembaga tripartit tersebut di dalam memperjuangkan upahyang diinginkan, bukan justru langsung mempersoalkannya di pengadilan.Bahwa memang betul, lembaga pengadilan adalah tempat dimana setiapwarga negara tanpa terkecuali mencari keadilan dengan putusan yang palingadil

TURUT TERGUGAT lahyang mengeluarkan Nota Dinas dan menjadi Mediator perselisihan antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT.Maka sudah tepat kiranya TURUT TERGUGAT dijadikan pihak dalam perkara aquoselain agar pemeriksaan perkara menjadi terang benderang dan majelis hakimmendapatkan fakta sebenarnya.6522.Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dengan TERGUGAT, PARAPENGGUGAT telah berupaya secara maksimal baik dengan cara bipartitmaupun tripartit bahkan melibatkan DPRD Kab.

tunjangan yang menurut Serikat Pekerja Tunjangan tidak dihilangkansedangkan menurut pendapat Manajemen Tunjangan Keahlian, Tunjangan masa Kerja,Tunjangan Ship disederhanakan ke pos gaji pokok dan disesuaikan dengan UMK 2013 sebesar156Rp.2.000.000, (dua juta rupiah), yang tidak termasuk ke gaji pokok adalah tunjangan Premidan Jabatan perusahaan akan memberikan bonus atas target setiap devisi;Menimbang, bahwa telah terbukti karena proses Bipartit tidak mencapai kesepakatan,maka diselesaikan secara Tripartit

Benny F,S,Psi)Kuasa Tergugat menyatakan KEBERATAN untuk dilakukan Tripartit, olehkarena BELUM PERNAH DILAKUKAN PENYELESAIAN MELALUI BIPARTITEsebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang UndangNo. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial danjuga TIDAK ADA Risalah perundingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 6 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 2 Tahun 2004.Atas keberatan Tergugat dalam pertemuan itu Mediator menyampaikan :Bahwa benar semula tidak ada risalah

sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut dari Penggugat, dengantetap membayar hakhak Tergugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perundingan secara bipartitpada tanggal 08 Maret 2012 dan tanggal 16 Maret 2012, namun dalamperundingan bipartit tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapaikesepakatan, sehingga pada tanggal 26 Maret 2012, Penggugat telahmencatatkan perselisihan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimikauntuk dilakukan upaya penyelesaian perselisihan secara tripartit

Serikat Pekerja perusahaan tersebut denganpengusaha perusahaan tersebut dapat memusyawarahkan PKB turunan untukkalangan sendiri ;Bahwa jika salah satu pihak salah memahami atau menafsirkan PKB tentangbonus berarti tidak bisa dilaksanakan dan secara konstitutif kembali ke PP yangberlaku yaitu PP No.78 tahun 2015 ;Bahwa jika ada konflik terhadap formula SKB 2 menteri atau norma pemberianbonus maka merupakan konflik kepentingan dan harus diselesaikan secaraBipartit, dan jika gagal diteruskan ke tingkat Tripartit

penyelesaian,masingmasing Pihak berpendapat yang berbeda ;Bahwa dikarenakan belum adanya kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugatpada tanggal 21 April 2014, Penggugat melalui kuasanya memohon kepada KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang untuk melakukanpencatatan perselisihan Hubungan Industrial mengirimkan surat Nomor: 024/Es7Adv/IV/2014 Perihal Permohonan Pencatatan Perselisihan HubunganIndustrial ;16.17.18.19.20.ZLBahwa kemudian Perundingan dilanjutkan ke tingkat Tripartit