Ditemukan 2512 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 19-02-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Februari 2020 — PT SAGO PRIMA PRATAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
16047 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirib. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:c. Jumlah seluruh penyerahan (a+b)2 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi:b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 54.573.838.756c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (54.573.838.756)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a.
    Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirib. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:c. Jumlah seluruh penyerahan (a+b)2. Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi:b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 54.573.838.756c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (54.573.838.756)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a.
Register : 08-01-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SANOH INDONESIA;
14436 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah Rp 0,00b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain: PPh Pasal 22 Rp 5.707.192.000,00c. Dibayar sendiri: PPh Pasal 25 Rp 2.974.191.432,00d. Diperhitungkan: SKPPKP Rp 0,00e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 8.681.383.432,007. Pajak yang tidak/kurang bayar Rp 101.804.707,008. Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 Ayat (2) UU KUP Rp 36.649.694,009.
    Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah Rp 0,00b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain: PPh Pasal 22 Rp 5.707.192.000,00c. Dibayar sendin: PPh Pasal 25 Rp 2.974.1971.432,00d. Diperhitungkan: SKPPKP Rp 0,00. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 6.661.353.432 00T. Pajak yang tidak/kurang bayar Rp 101.804 .707,008. Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 Ayat (2) UU KUP Rp 36.649.694 009.
Putus : 06-09-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1646/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 6 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KARYA MAKMUR BAHAGIA,
2319 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menetapkan bahwa Surat Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Maret 2010 yang seharusnya diterbitkan adalahsebagai berikut: Jumlah Menurut PemohonNo Uraian Banding (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPNa.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5.
    Lagipula Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanyamenyerahkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) sertamenyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapat menggugurkandalildalil Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yangtelah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajakdengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalihpertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajaka quo dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali
Register : 13-08-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3879 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Oktober 2020 — PT. BANK COMMONWEALTH VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
7657 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Nomor KEP00063/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 19Februari 2018 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012Nomor 00020/207/12/062/17 tanggal 30 Januari 2017 atas nama PT BankCommonwealth, NPWP 01.788.238.2062.000, beralamat di World TradeCenter (WTC) 6 Lantai Dasar dan Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman 29,Karet Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga pajak dihitung kembali menjadisebagai berikut: Uraian JumlahDasar Pengenaan Pajaka
    Putusan Nomor 3879/B/PK/Pjk/2020 Uraian RpDasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 14.109.530.139a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 6.263.637a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNb Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b) 14.115.793.776Perhitungan PPN Kurang Bayar :a Pajak Keluaran yang
Putus : 19-02-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Februari 2020 — PT SAGO PRIMA PRATAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
13232 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirib. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:c. Jumlah seluruh penyerahan (a+b)2 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi:b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 104.145.721c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (104.145.721)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a.
    Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirib. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:c. Jumlah seluruh penyerahan (atb)2. Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi:b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 104.145.721c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (104.145.721)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a.
Register : 17-02-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1353 B/PK/PJK/2020
Tanggal 13 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TELEN PRIMA SAWIT;
14331 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TB Simatupang No. 41, RagunanPasar Minggu, Jakarta, sehinggaJumlah yang masih harus/(lebih) dibayar dihitung kembali menjadi sebagaiberikut: 1Dasar Pengenaan Pajaka.
    demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung Kembali menjadisebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 14-10-2019 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3878/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Oktober 2019 — PT BANK COMMONWEALTH vs DIREKTUR JENDERAL PAJA
17041 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor Rp a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp 18.314.214.817a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh PemungutPPN Rp 6.577.273a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutangPPN Rp c Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b) Rp 18.320.792.0902.
    Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 18.314.214.817a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 6.577.273 a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b) 18.320.792.090 2.
Putus : 27-02-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 927/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT SUMBER INDAH PERKASA
12227 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor 556.696.214.750,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 33.271 .470.732,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 120.000.000,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00a.6. Jumlah 590.087.685.482,00b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN 0,00c. jumlah seluruh penyerahan 590.087.685.482,00 d.
    Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat10350, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Agustus 2012 adalah sebagai berikut: 1.Dasar Pengenaan Pajaka.
Register : 27-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 16-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5239 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MC. PET FILM INDONESIA;
7728 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 5239 B/PK/Pjk/2020Nomor KEP123/Nkeb/WPJ.07/KP.0203/2016 tanggal 8 November 2016,atas nama PT Mc Pet Film Indonesia, NPWP 01.070.954.1052.000,beralamat di Gedung Setiabudi Atrium, Suite 710, Jalan HR Rasuna Said,Kuningan, Jakarta Selatan 12920 sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: : JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1.
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp27.366.560,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka
Register : 08-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 933 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SINAR MAS AGRO RESOURCESS AND TECHNOLOGY, Tbk
4932 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 933/B/PK/Pjk/2021 Pemohon Banding No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 790.498.854.002,00a.2 Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri 214.184.849.156,00a.3 Penyerahan yg PPNnya dipungut Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yg PPNnya tidak dipungut 155.696.297.515,00a.5 Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN 45.126.200,00a.6 Jumlah (a.1 + a.2+a.3+a.4+a.5) 1.160.425.126.873,00b.
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 08-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2033/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NAFASINDO
14927 Berkekuatan Hukum Tetap
  • masukan pembelian pupuk dangulmaxone sebesar Rp255.970.400,00 adalah bertentangan denganketentuan dan peraturan pajak yang berlaku, karena pajak masukanpembelian pupuk dan gu/maxone tersebut dapat dikreditkan;Dengan keteranganketerangan diatas, sukacita Pemohon Bandingmemohon pertimbangan yang terhormat Ketua Pengadilan Pajak, agarberkenan menerima seluruh permohonan Banding yang PemohonBanding kemukakan ini dan jumlah Pajak Penghasilan yang harusdibayar adalah seperti berikut : 1 Dasar Pengenaan Pajaka
    Putusan Nomor 2033/B/PK/Pjk/2018Setia Budi, Komplek Setia Budi Point Blok B Nomor 0912, Medan Selayang,Sumatera Utara, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 1.406.076.515 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 20.339.448.744b. Jumlah Seluruh Penyerahan 21.745.525.2592 Penghitungan PPN Kurang Bayara.
Register : 19-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4995 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — PT. SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
8230 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenderal Pajak Nomor KEP00119/KEB/WPJ.03/2017, tanggal 21Juli 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Agustus 2012 Nomor 00056/207/12/308/16, tanggal 11 Mei 2016,atas nama PT Sarana Marindo, NPWP 01.001.929.7308.000, beralamatdi Jalan Stania Nomor 140 RT 005/RW 002, Kelurahan Taman Bunga,Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung,dengan perhitungan sebagai berikut : Rupiah1 Dasar Pengenaan Pajaka
    demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajaka
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. WIPOLIMEX RAYA;
9137 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenderal Pajak Nomor KEP00028/KEB/WPUJ.26/2017tanggal 11 Desember 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Agustus 2015 Nomor 00018/207/15/115/16 tanggal 27Desember 2016, atas nama: PT Wipolimex Raya, NPWP 01.630.825.6115.000, beralamat di Jalan Prof HM Yamin SH LK Il, Nomor 62, KotaKisaran Timur Kabupaten Asahan, dengan perhitungan jumlah PajakPertambahan Nilai yang masih harus dibayar sebagai berikut ;Dasar Pengenaan Pajaka
    dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp11.172.386,00; dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1583/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SINAR EKA SELARAS
14943 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mitra Bahari, Jalan Pakin Blok C Kav.12, Penjaringan, JakartaUtara 14440; Alamat korespondensi di Erajaya Plaza, Jalan BandenganSelatan Nomor 20, Pekojan Tambora, Jakarta Barat 11240, sehinggajumlah PPN yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagaiberikut: Uraian Jumlah Rupiah 1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1 Ekspor 4.004.526.895,00a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 74.462.364.455,00a.6 Jumlah 78.466.891.350,00b.
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Uraian Rp 1 Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3296/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT DELTA INTAN MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor 0enn yang PPNnya harus dipungut 95,608.95;c. Penyerahan yang PPNnya dipungut olehemungut PPN vane . pang 1.977.242.147d. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0e.
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp421.726.538,00; dengan perincian sebagai berikut : NUraian (Rp)O1 Dasar Pengenaan Pajaka
Register : 24-08-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4124 B/PK/PJK/2020
Tanggal 19 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV. KARYA JAYA NUSANTARA;
4024 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4124/B/PK/Pjk/2020asDasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor Rp 1.923.395.648,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6.
    dengan demikian, alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidakbersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
Register : 24-08-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4128 B/PK/PJK/2020
Tanggal 19 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV. KARYA JAYA NUSANTARA;
6018 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 744.093.961 ,00Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4128/B/PK/Pjk/2020a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 21.209.400,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6.
    Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 744.093.961 ,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 21.209.400,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6.
Putus : 14-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3256/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SUMBER INDAH PERKASA
17847 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3256/B/PK/Pjk/2019Bahwa perhitungan PPN terutang Masa Pajak Agustus 2011 menurutPemohon Banding adalah sebagai berikut: N Uraian Pemohon Banding (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 355.490.169.050,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 46.727.367.320,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0,00a.5.
    dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp3.518.068,00 dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
Register : 20-08-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2242 B/PK/PJK/2018
Tanggal 17 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BINAPRATAMA SAKATOJAYA
2110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 24.949.143.750a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 23.206.907.500a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 0a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 4.676.000.000a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0a.6. Jumlah Rp 52.832.051.250b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 52.832.051.2502.
    Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor Rp 24.949.143.750a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 23.206.907.500a.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri Rp 0a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 4.676.000.000a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0a.6 Jumlah Rp 52.832.051.250b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 52.832.051.2502. Perhitungan PPN Kurang Bayara.
Register : 27-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 05-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5185 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MC PET FILM INDONESIA;
7227 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01458/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 30September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2013 Nomor 00305/207/13/052/15, tanggal 8 Juli 2015, atasnama PT Mc Pet Film Indonesia, NPWP 01.070.954.1052.000, beralamatdi Gedung Setiabudi Atrium, Suite 710, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan,Jakarta Selatan 12920 dan menetapkan perhitungan pajak menjadisebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
    dengan demikian, alasanalasan permohonanPemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifatpendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajaka