Negara adalahsemua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang sertasegala sesuatu baik berupa uang maupun berupa kewajiban yangdijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dankewajiban tersebut ;Bahwa Standar Audit yang digunakan dalam pelaksanaan PerhitunganKerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalamKegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman padaDinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yaitu Standar AuditIntern Pemerintah Indonesia (SAIPI

SAIPI (Standart Auditor Intern PemerintahIndonesia dan harus berdasarkan AAIPI (Asosiasi Auditor InternPemerintah Indonesia);Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, ada beberapa jenispemeriksaan yang biasa di lakukan oleh Auditur, diantaranya jenispemeriksaan keuangan, jenis pemeriksaan kinerja dan jenispemeriksaan tujuan tertentu;Bahwa dalam melakukan setiap jenis pemeriksaan auditor harusmenggunakan SPKN, dan apabila auditurnya dari internalpemerintah maka SOP / standar yang harus digunakan adalahSAIPI

dari AAIPI (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia);Bahwa auditor di perbolehkan melakukan audit dalam waktutertentu, asalkan harus berpedoman atau dalam melakukanpemeriksaannya Sesuai dengan SPKN atau SAIPI;Bahwa jika auditor melakukan pemeriksaan atas dasar permintaanpenyidik, kemudian setelah melakukan audit, auditor tidakmengcross chek dan tidak melakukan wawancara ataumengkonfirmasi kepada yang bersangkutan maka hasil auditnyaHalaman 234 dari 408 : Putusan Nomor: 60/PID.SUSTPK/2019/PN.JKT.PST

;tidak dapat di jadikan rujukan, karena auditor dalam melakukanpemeriksaannya bertentangan dengan SPKN dan SAIPI;Bahwa setiap Auditor dalam melakukan setiap pemeriksaan harusindependen dan netral;Bahwa hal tersebut, sesuai dengan pasal 1 Ayat (1) Undang undangNomor 15 Tahun 2004 mengatakan pemeriksaan adalah prosesidentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang di lakukan secaraindependen, objektif, dan professional, berdasarkan standarpemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas

Negara adalahsemua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang sertasegala sesuatu baik berupa uang maupun berupa kewajiban yangdijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dankewajiban tersebut ;Bahwa Standar Audit yang digunakan dalam pelaksanaan PerhitunganKerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalamKegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman padaDinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yaitu Standar AuditIntern Pemerintah Indonesia (SAIPI

;Bahwa metode penghitungan Keuangan Negara yang digunakan adalahmenghitung Jumlah Pertanggung jawaban Pelaksanaan Kegiatan BidangPembangunan dan kegiatan dalam rangka sistem Informasi Desa melaluiKoran Desa yang tidak benar;Bahwa metode penghitungan keuangan negara yang digunakan oleh TimAudit BPKP Provinsi lampung telah sesuai dengan standarisasipenghitungan kerugian keuangan negara yang di Persyaratkan oleh SAIPI(Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia);Bahwa selanjutnya TIM Audit BPKP Provinsi

Irmansyah,MAcc yang padapokoknya menerangkan bahwa jika proses audit dilakukan dengan caracara yang tidaksesuai dengan standar Audit, maka produk yang dihasilkan dari proses audit tersebut,mutunya di bawah standard dan diragukan validitas hasil auditnya;Menimbang, bahwa atas pendapat penasihat hukum tersebut diatas, maka majelishakim tidak sependapat dikarenakan bahwa proses dan metode yang dilakukan AuditorBPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo sudah memenuhi Standar Audit Intern PemerintahIndonesia (SAIPI

;Bahwa metode penghitungan Keuangan Negara yang digunakan adalahmenghitung Jumlah Pertanggung jawaban Pelaksanaan Kegiatan BidangPembangunan dan kegiatan dalam rangka sistem Informasi Desa melaluiKoran Desa yang tidak benar;Bahwa metode penghitungan keuangan negara yang digunakan oleh TimAudit BPKP Provinsi lampung telah sesuai dengan standarisasipenghitungan kerugian keuangan negara yang di Persyaratkan oleh SAIPI(Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia);Halaman 60 dari 131 Putusan Nomor21/Pid.SusTPK

pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja di Perwakilan BPKP Propinsi Lampung padaBidang Investigasi sebagai Auditor Muda;Bahwa saksi melakukan Audit Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Korupsi pemungutan Pajak Mineral BukanLogam dan Batuan yang tidak disetorkan di Badan Pengelolaan Pajakdan Retribusi Daerah Kab.Lampung Selatan dan Dinas PendapatanKab.Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017 s/d 2019, standar yangdigunakan yaitu Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI

Bombana Tahun Anggaran2019 metode pelaksanaan audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit AparatPengawas Internal Pemerintah (SAIPI), yang diatur dalam Asosiasi Auditor InternPemerintah Indonea (AAIPI), oleh karenanya prosedur pemeriksaan mencakup reviudokumen, konfirmasi/klasrifikasi, obserfasi, wawancara dengan pihakpihak terkaitserta buktibukti yang telah diperoleh saat pelaksanaan audit.

Pulau Morotai TA. 2015 adalah : Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)Halaman 113 dari 191 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020.

DugaanTindak Pidana Korupsi Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan dalamrangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan PasarTahun Anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Jember.Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang184telah kami laksanakan sesuai dengan Peraturan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang PedomanPengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi dan sesuai dengan Standar AuditIntern Pemerintah Indonesia (SAIPI

puluh satu juta tiga ratus tigapuluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluhpuluh tujuh rupiah) sedangkan Luas tanahyang dibeli Pemda dari warga setelah diukursemuanya 16.187 M2 ( enam belas ribuseratus delapan puluh tujuh meter persegi) ;Bahwa yang dijadikan patokan dalammenentukan harga biasanya berdasarkanNJOP (Nilai Jual Objek Pajak) ;Bahwa Riwayat tanah dari pemilik lahanyang dibebaskan tersebut BerdasarkanRiwayat tanah yang ada di Buku Desa adalah: Tanah Maya Purba asalnya Tahun 1996berasal dari saipi

Dugaan TindakPidana Korupsi Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan dalam rangkapelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Pasar TahunAnggaran 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan KabupatenJember.Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yangtelah kami laksanakan sesuai dengan Peraturan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang PedomanPengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi dan sesuai dengan Standar AuditIntern Pemerintah Indonesia (SAIPI

danakuntansi untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangannegara.Bahwa acuan atau pedoman yang dipakai dalam melaksanakan tugassebagai auditor antara lain adalah :e Peraturan perundangundangan, pedoman teknis dan petunjukpelaksanaan yang terkait dengan kegiatan/instansi yang diperiksa.e Peraturan perundangundangan yang terkait dengan keuangannegara.e Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang PedomanPengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi.e Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI

danakuntansi untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangannegara.Bahwa acuan atau pedoman yang dipakai dalam melaksanakan tugassebagai auditor antara lain adalah :e Peraturan perundangundangan, pedoman teknis dan petunjukpelaksanaan yang terkait dengan kegiatan/instansi yang diperiksa.e Peraturan perundangundangan yang terkait dengan keuangannegara.e Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang PedomanPengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi.e Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI

Dugaan TindakPidana Korupsi Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan dalam rangkapelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Pasar TahunAnggaran 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan KabupatenJember.Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yangtelah kami laksanakan sesuai dengan Peraturan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang PedomanPengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi dan sesuai dengan Standar AuditIntern Pemerintah Indonesia (SAIPI

sebagai berikut:Bahwa Ahli tidak memiliki Surat tugasBahwa Ahli tidak memiliki Sertifikat keahlian.Bahwa Ahli pernah bekerja di BPKP, tapi sudah berhenti.Bahwa tidak ada Kerugian Keuangan Negara karena tidak ada laporanhasil audit Kerugian Keuangan Negara untuk kegiatan studi kelayakanTPA sampah T.A. 2015, sebab laporan hasil audit pengadaan tanah TPAsampah T.A. 2016 tidak dibenarkan sebab berbeda jenis kegiatan danTahun Anggaran serta tidak sesuai dengan standar audit internPemerintah Indonesia (SAIPI

danakuntansi untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangannegara.Bahwa acuan atau pedoman yang dipakai dalam melaksanakan tugassebagai auditor antara lain adalah :e Peraturan perundangundangan, pedoman teknis dan petunjukpelaksanaan yang terkait dengan kegiatan/instansi yang diperiksa.e Peraturan perundangundangan yang terkait dengan keuangannegara.e Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang PedomanPengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi.e Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI

Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisandalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratBangunan Pasar Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Jember.Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negarayang telah kami laksanakan sesuai dengan Peraturan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi dan sesuaidengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI

pendapat atas hasil auditdalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara atasDugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah KONIKota Tasikmalaya Tahun 2018, berdasarkan data dan/atau buktihalaman 191 dari 293 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN Bdgbukti yang cukup, kompeten dan relevan dengan permasalahandimaksud yang diperoleh melalui Penyidik Kepolisian ResorTasikmalaya Kota.bahwa Pernyataan Pemenuhan Norma :Audit kami laksanakan sesuaidengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI

Dian Sentosa untuk itempekerjaan Asphalt Concrete (AC) pada pelapisan landasan pacu, taxiwaydan apron, Nomor : SR652/PW15/5/2018 tanggal 26 Desember 2018; Bahwa LaporanHasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindakpidana korupsi Pembangunan Bandar Udara Trinsing Muara Teweh tahun2014 dimaksud sudah sesuai dengan pedoman audit dalam rangkapenghitungan kerugian negara yaitu Standar Audit Internal PemerintahIndonesia (SAIPI) Tahun 2014 dan sudah diserahkan kepada PenyidikKejaksaan