Ditemukan 582 data
10 — 5
., pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :e Bahwa pada tanggal 12 Mei 2000, penggugat dan tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama (KUA)Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, seabagaimana bukti berupa KutipanAkta Nikah Nomor : 12/03/V/2000, tertanggal 1 Maret 2012, yangdikeluarkan oleh KUA Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya.Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat hidup bersamasebagai suamiisteri dengan bertempat tinggal di rumah orang
11 — 1
Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UU No.50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolutdan kompetensi relatif dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 49 (2) danpasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seabagaimana telahdiubah dengan UU No. 3 Tahun 2006
7 — 0
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1)dan (2) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 seabagaimana telah di ubah dengan Undangundang nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan putusanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatnikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan tergugatdan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
17 — 8
Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku.SUBSIDAIRAtau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidakmenyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dangan resmidan patut, seabagaimana sesuai relas panggilan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal11 Juni 2020 dan tanggal 18 Juni 2020 ;Halaman 2 dari 9 Hal.
9 — 0
Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun2008 dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. tahun 2008 mediasi tidak dapatdilaksanakan terhadap perkara ini.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolutdan kompetensi relatif dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 49 (a) dan pasal 73(1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seabagaimana telah diubahdengan UU No. 3 Tahun 2006
21 — 7
Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidakmenyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dangan resmidan patut, seabagaimana sesuai relas panggilan Nomor 0580/Pdt.G/2019/PA.Bn.tanggal 15 Juli 2019, dan tanggal 23 Juli
17 — 3
tertibnya administrasi perkawinan berdasarkanHasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisialtahun 2010, maka Apabila dalam permhonan isbat nikah dikabulkan, harus adaamar yang memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatperkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana mereka bertempat tinggal, olehsebab itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untukmendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan MapatTunggul Selatan seabagaimana
13 — 5
berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera PengadilanAgama Sangatta diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahdimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada PegawaiPencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugatdilangsungkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 Tahun 1989 seabagaimana
107 — 23
Membebankan biaya perkara sesual hukum;SUBSIDER:Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetaopbkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidakmenyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil danganresmi dan patut, seabagaimana sesuai relas panggilan Nomor1716/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 07 Oktober 2021 dan 07 Nopember 2021 ;Bahwa, proses
16 — 3
dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan berdasarkan(Sosialisasi Hasil Rakernas Bidang Teknis Yudisial), maka Apabila dalam permhonanisbat nikah dikabulkan, harus ada amar yang memerintahkan kepada para pihakuntuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di manamereka bertempat tinggal, oleh sebab itu Majelis Hakim memerintahkan kepadaPemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke KantorUrusan Agama Kecamatan Mapat Tunggul seabagaimana
12 — 2
dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan berdasarkan(Sosialisasi Hasil Rakernas Bidang Teknis Yudisial ), maka Apabila dalam permhonanisbat nikah dikabulkan, harus ada amar yang memerintahkan kepada para pihakuntuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di manamereka bertempat tinggal, oleh sebab itu Majelis Hakim memerintahkan kepadaPemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke KantorUrusan Agama Kecamatan ..........eeeeeeeeee seabagaimana
8 — 1
Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat,putus karena perceraian;2S: Membebankan biaya perkara menurut hukum;Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor : 0360/Pdt.G/2017/PA.JmbSubsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan,sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanyayang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dangan resmi dan patut,seabagaimana
26 — 2
dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan berdasarkan(Sosialisasi Hasil Rakernas Bidang Teknis Yudisial ), maka Apabila dalam permhonanisbat nikah dikabulkan, harus ada amar yang memerintahkan kepada para pihakuntuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di manamereka bertempat tinggal, oleh sebab itu Majelis Hakim memerintahkan kepadaPemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke KantorUrusan Agama Kecamatan Mapat Tunggul seabagaimana
9 — 1
Membebankan Penggugat untuk membaya rbiaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidakmenyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dangan resmidan patut, seabagaimana sesuai relas panggilan 594/Pdt.G/2016/PA.Jmb tanggal 10Juni 2016 dan tanggal 17 Juni 2016 ;Bahwa
15 — 2
tertibnya administrasi perkawinan berdasarkanHasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisialtahun 2010, maka Apabila dalam permhonan isbat nikah dikabulkan, harus adaamar yang memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatperkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana mereka bertempat tinggal, olehsebab itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untukmendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan MapatTunggul Selatan seabagaimana
19 — 3
dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan berdasarkan(Sosialisasi Hasil Rakernas Bidang Teknis Yudisial ), maka Apabila dalam permhonanisbat nikah dikabulkan, harus ada amar yang memerintahkan kepada para pihakuntuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di manamereka bertempat tinggal, oleh sebab itu Majelis Hakim memerintahkan kepadaPemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke KantorUrusan Agama Kecamatan Mapat Tunggul seabagaimana
28 — 2
tersebutdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan berdasarkan(Sosialisasi Hasil Rakernas Bidang Teknis Yudisial), maka Apabila dalam permhonanisbat nikah dikabulkan, harus ada amar yang memerintahkan kepada para pihakuntuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di manamereka bertempat tinggal, oleh sebab itu Majelis Hakim memerintahkan kepadaPemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke KantorUrusan Agama Kecamatan Mapat Tunggul seabagaimana
Tergugat:
11 — 1
Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidakmenyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dangan resmidan patut, seabagaimana sesuai relas panggilan 0994/Pdt.G/2015/PA.Jmb tanggal 12Nopember 2015 dan tanggal 23 ;Bahwa, proses mediasi tidak
9 — 4
Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsidair :Apabila Majelis Hakim berpen dapat lain, Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datangmenghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut seabagaimana relaas panggilan yang dijalankan Jurusita PenggantiPengadilan
9 — 0
Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimanatelah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. tahun 2008 mediasi tidakdapat dilaksanakan terhadap perkara ini;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolutdan kompetensi relatif dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 49 (2) dan pasal 66(12) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seabagaimana telah diubahdengan UU No. 3 Tahun 2006