Ditemukan 1223 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 647 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KALTIM PASIFIK AMONIAK;
3311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Banding menerima SPHP pada tanggal 16 April 2010;2. Terbanding membuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dalamrangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal28 April 2010 yang mengemukakan bahwa Wajib Pajak tidak hadirdalam jangka waktu yang telah ditentukan;3.
    Sebagaimana telahdijelaskan pada Surat Keberatan, kronologis prosedur pemeriksaan yangdilakukan terhadap Pemohon Banding adalah sebagai berikut:a.Pada tanggal 16 April 2010, Pemohon Banding menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor : PHP302/WPJ.07/KP.0205/2010 tertanggal 16 April 2010.
    Di dalam SPHP tersebutdicantumkan temuan Terbanding berupa koreksi fiskal atas PPNmasukan masa pajak Desember 2008 sebesar Rp697.862.419,00;Pemeriksaan PPN masa pajak Desember 2008 mengacu kepada SuratPerintah Pemeriksaan Pajak (SP3) Nomor : PRINPL358/WPJ.07/KP.0205/2009 tertanggal 30 Juni 2009. Sesuai dengan prosedurpemeriksaan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor :199/PMK.03/2007 (PMK 199/2007) jo.
    Karena Pemohon Bandingmenerima SPHP tersebut pada tanggal 16 April 2010, maka jangkawaktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut jatuh pada tanggal 26 April 2010;Pada tanggal 23 April 2010, Pemohon Banding menyampaikantanggapan tertulis atas SPHP tersebut kepada DJP yang diterimatanggal 23 April 2010.
    Dengan demikian persyaratan formalpenyampaian tanggapan atas SPHP tersebut telah terpenuhi;Dikarenakan jangka waktu yang sudah mendesak, Terbanding tidakmemberikan Pemohon Banding kesempatan untuk melakukanpembahasan akhir atas koreksi yang tertuang di dalam SPHP.
Putus : 02-11-2010 — Upload : 26-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167/B/PK/PJK/2007
Tanggal 2 Nopember 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PHILIPS INDONESIA (d/h PT. PHILIPS ELECTRONICS INDONESIA)
3311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maret 2005 harusdibatalkan demi hukum;Ketentuan MateriBahwa Pemohon Banding tidak mengetahui perincian dandasar hukum~ atas koreksi yang dilakukan olehpemeriksa pajak seperti yang tercantum di dalam SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBadan Tahun 2003 Nomor: 00052/207/03/056/05 tanggal30 Maret 2005;Bahwa jumlah koreksi yang tercantum di dalam SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar tersebut berbedajumlahnya dengan koreksi yang tercantum didalam SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP
    Pemb30/WPJ.07/KP.0400.111.1/2005 tanggal 22 Maret 2005;Bahwa karena pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tidakdilakukan oleh Terbanding maka Pemohon Banding tidakmengetahui perubahan koreksi dari yang tercantum didalam SPHP dengan yang ada di SKPLB seperti tersebutdiatas;Bahwa namun demikian menurut Pemohon Banding setiaptransaksi yang Pemohon Banding lakukan adalah benardan selalu) didukung oleh bukti bukti/dokumen yanglengkap dan selain hal tersebut angkaangka yangPemohon Banding sampaikan di dalam
Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1344/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT. GAYA FAVORIT PRESS vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4616 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 17.03 dan AC 20.33 tidak ada(halaman ke 2 dari Risalah Pembahasan Akhir);Halaman 4 dari 55 Halaman Putusan Nomor 1344 /B/PK/PJK/2015Bahwa menurut Pemohon Banding pernyataan Terbanding adalah Tidak Benarkarena sebagai fakta adalah sebagai berikut:Bahwa dalam proses pemeriksaan dimana masih terdapat tenggang waktu 1(satu) bulan dari sebelum jatuh tempo Pemeriksaan, yaitu terhitung daritanggal diterbitkannya SP3 pada tanggal 21 Juli 2011, pelaksanaan di lapanganbaru dimulai tanggal 2 Agustus 2011, dan SPHP
    bukti yang akurat terhadap koreksi yangdibuat oleh Terbanding tersebut;Bahwa faktanya koreksi Terbanding hanya berdasarkan anggapan semataTerbanding dan sama sekali TIDAK MEMPERTIMBANGKAN fakta dan buktiyang sudah Pemohon sampaikan baik dari proses pemeriksaan maupun saatkeberatan;Bahwa berdasarkan fakta dan bukti di atas maka perhitungan Pajak yang masihharus dibayar oleh Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2008 adalah sebagaiberikut: DeskripsiPerhitunganPemohonBanding (SPT)PerhitunganTerbanding(SPHP
    Biaya Usaha Lainnya 717.627.712 = 717.627.712Penghasilan (Rugi) Netto3.958.996.542 6.496.418.881 1.819.794.627 4.676.624.254 PPh Terutang10% x 50.000.00015% x 50.000.00030% xX 3.858.996.542 1.170.198.800 1.931.425.400 545.938.2001.385.487.200 Deskripsi Perhitungan Perhitungan Koreksi Atas Nilai Halaman 10 dari 55 Halaman Putusan Nomor 1344 /B/PK/PJK/2015 Pemohon Terbanding Hitungan SeharusnyaBanding (SPT) (SPHP) TerbandingKredit Pajak (3.915.180.892) (3.889.638. 184) 25.542.708 (3.915.180.892)PPh
    Adapun selisin tersebut adalahsebesar Rp 1.121.377,00 dengan perhitungan sebagai berikut :Cfm surat tanggapan atas SPHP Rp 49.651.121.212,00Seharusnya adalah Rp 49.649.999.835,00Selisih Rp 1.121.377,00Bahwa selisin tersebut disebabkan adanya kesalahan ketik didalam jumlah pembayaran pada tanggal 31 Desember 2008 atasPembelian dalam Faktur Pajak atas nama PTI MagowanayaDayasentosa Nomor FP 2596 sebesar Rp 200.337.580,00seharusnya adalah sebesar Rp 199.216.368,00 yang telahPemohon Peninjauan Kembali
    (bukti surat sanggahan atas SPHP Nomor 0001/TAX/GFP/IX/201 1tanggal 29 September 2011 terlampir ======== Lampiran P 6)Bahwa di dalam surat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menyampaikan sebagai berikut :Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)tidak memperhitungkan jumlah pembelian yang dibukukan olehPemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sebagai persediaan barang yang telah dibayarkan sebesar Rp49.651.121.212,00Halaman 30 dari 55 Halaman Putusan
Register : 11-08-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 02-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 44/PID/TPK/2014 /PT.DKI
Tanggal 10 September 2014 — IMANUEL ROBERT NAJOAN alias BERTHY
10832
  • Des 2004;1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) nomor Pem23/WPJ.07/ KP.0805/2005 tanggal 22Juni 2005.Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) nomorPrint02/PSL/WPJ.07/KP. 0805/2006 tanggal 04 Januari 2006,terdiri dari:a)b)d)e)1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badannormal Tahun Pajak 2004 diterima tanggal 28 Juni 2005,LPAD nomor S022504/PPWB/WPJ. 07/KP.0803/ 2005;1 (satu) set lengkap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) TahunPajak 2004 all taxes;1
    (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemeriksaan SederhanaLapangan nomor PEMB02/WPJ.07/KP. 0805/2006 tanggal04 Januari 2006;1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku,Catatan, dan Dokumen nomor S117/WPJ. 07/KP.0805/2006tanggal 04 Januari 2006;1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) nomor Pem121/WPJ.07/ KP.0805/2006 tanggal 14Juni 2006;1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaantanggal 15 Juni 2006.Hal. 35 dari 71 Perkara No. 44/PID/TPK/2014/PT.DKI11
    Juni 2006;1 (satu) lembar Surat Panggilan Dalam Rangka PemeriksaanPajak nomor PAN55/WPJ.07/KP.0805/ 2006 tanggal 08November 2006;1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku,Catatan, dan Dokumen nomor S241/WPJ.07/ KP.0805/2006tanggal 15 November 2006;1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) nomor Pem04/WPJ.07/KP.0805/ 2007 tanggal 15Januari 2007;1 (satu) set lengkap Berita Acara Persetujuan HasilPemeriksaan tanggal 17 Januari 2007.13) Dokumen terkait Surat Perintah
    Des 2004;1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)nomor Pem23/WPJ.07/ KP.0805/2005 tanggal 22 Juni 2005.101) Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) nomor Print02/PSL/WPJ.07/KP. 0805/2006 tanggal 04 Januari 2006, terdiri dari:a)b)1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan normalTahun Pajak 2004 diterima tanggal 28 Juni 2005, LPAD nomorS022504/PPWB/WPJ.07/KP.0803/ 2005;1 (satu) set lengkap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Tahun Pajak 2004all taxes
    ;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana Lapangannomor PEMB02/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04 Januari 2006;1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, danDokumen nomor S117/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04 Januari 2006;1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)nomor Pem121/WPJ.07/ KP.0805/2006 tanggal 14 Juni 2006;1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan tanggal 15Juni 2006.102) Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan
Putus : 01-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1389/B/PK/PJK/2016
Tanggal 1 Desember 2016 — PT. MAJU ANEKA SAWIT vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2618 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1389/B/PK/PJK/2016 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 7.971.678.8167.971.678.816 Jumlah yang masih harus dibayar 15.943.357.632 15.943.357.632 bahwa sebagaimana disebutkan dalam SPHP, Terbanding melakukan koreksidengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pajak Masukan atas pembelian pupuk dan bahan kimia yang digunakanuntuk memproduksi Tandan Buah Segar (TBS) yang PPNnya dibebaskan,berdasarkan :e Pasal 16B UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000, Pajak
    Banding telah membayar sebagian jumlah pajak yang terutangbeserta sanksinya sebesar Rp.12.864.700.468,00 sebagaimana telah dijelaskanPemohon Banding di atas;ALASAN BANDINGBahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Keputusan TerbandingNomor : KEP724/WPJ.01/2011 tanggal 03 Oktober 2011 yang menolakpermohonan Pemohon Banding dalam keberatan atas SKPKB PPN Masa PajakJanuari sampai dengan November 2009 Nomor : 00021/207/09/112/10 tanggal24 November 2010, dengan alasan sebagai berikut:Dasar HukumBahwa dalam SPHP
    Putusan Nomor 1389/B/PK/PJK/2016bahwa selain itu, dalam SPHP Terbanding juga merujuk ke Pasal 9 ayat (8)huruf b UU PPN dan berpendapat bahwa Pajak Masukan atas pembelian pupukdan bahan kimia tidak dapat dikreditkan, karena tidak berhubungan dengankegiatan usaha Pemohon Banding (distribusi, manajemen dan produksi barangkena pajak) untuk CPO dan PK;Bahwa Pemohon Banding mengutip ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8)huruf b UU PPN sebagai berikut:"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana
    Putusan Nomor 1389/B/PK/PJK/2016Bahwa Terbanding telah keliru dalam memahami ketentuan Pasal 16BUU PPN;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon Bandingberpendapat bahwa Terbanding telah keliru dalam memahami ketentuan Pasal16B UU PPN sehingga alasan koreksi PPN Masukan atas pembelian pupuk,bahan kimia, dan lainlain menjadi tidak tepat;Bahwa dalam SPHP, Terbanding menganggap bahwa PPN Masukanyang digunakan untuk memproduksi TBS, yang PPNnya dibebaskan, tidakdapat dikreditkan.
    Putusan Nomor 1389/B/PK/PJK/2016Bahwa berhubung pupuk, bahan kimia, dan lainlain yang dibeli olehPemohon Banding, jelas berhubungan langsung dengan kegiatan usahaPemohon Banding untuk menghasilkan CPO dan PK, maka PPN Masukan yangberkaitan dengan pembelian pupuk, bahan kimia, dan lainlain tersebutseharusnya dapat dikreditkan;Pajak Masukan atas Pembelian Bahan Bakar MinyakBahwa dalam SPHP, Terbanding berpendapat bahwa PPN Masukan atasbahan bakar minyak (BBM) tidak dapat dikreditkan, karena merupakan
Putus : 22-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. POLLUX INDONESIA TEXTILES INDUSTRY
2910 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Desember Pernohon Banding untuktahun pajak 2006 dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak(SP3) Nornor: PRINPSL19/WPJ.07/KP.050512007 tertanggal 21 Februari2007;2. bahwa pad a tringga: 22 Februari 2008 l'ernohon Bandinc rnenerunaSuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor: PHP128/WPJ.07/ KP.0505/2008 tertanggal 20 Februari 2008;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, yang merupakan keberatan danmenjadi banding utas sengkeia pajak Pemohon Banding yaitu rnengenaiPPN DN alas Penverah.in
    Pengurangan persediaan ini dikoreksi karena Pemohon Banding tidakdapat menunjukkan adanya Berita Acara Pemeriksaan dari Bea dan Cukaisesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003;Bahwa dalam surat tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummelampirkan dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Bea danCukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003 karenuPernohon Banding berada dalam kawasan berikat.
    Oleh karena itu,Pemohon Banding melakukan penghapusan (write off) atau pemusnahanatas persediaan bahan kimia tersebut sehingga saldo akhir 31 Desember2006 adalah nihil;bahwa mengenai tanggapan dari Terbanding bahwa pada saatpenyampaian Surat Tanggapan SPHP, Pernohon Banding belummemberikan atau melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Bea danCukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003 karenaPemohon Banding berada dalam kawasan berikat serta tidak dapatmenunjukkan dokumen pendukung
    Perlu kiranyaPemohon Banding jelaskan bahwa pad a saat pemeriksaan hinggapenyampaian tanggapan atas SPHP, dokumen atas Berita AcaraPemeriksaan dari Bea dan Cukai dan Berita Acara Pemusnahan BarangRusak (Broken Stock) belum dapat Pemohon Banding temukan mcngingatkondisi perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi sehingga pada saatpenyampaian Surat Tanggapan SPHP, dokumen tersebut belum dapatPemohon Banding lampirkan;bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan/Stock Opname dari Bea danCukai dengan Nomor
    Oleh karena itu,Pernohon Banding melakukan penghapusan (write gif) atau pernusnahanatas persediaan bahan bakar tersebut sehingga saldoakhir 31 Desernber 2006 adalah nihil;bahwa mengenai tanggapan dari Terbanding bahwa pada saatpenyampaian Surat Tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummemberikan atau melampirkan Berita Acara Perneriksaan dan Bea danCukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003. telahPemohon Banding jelaskan pada butir 1.1. diatas.
Register : 12-10-2012 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-49320/PP/M.XIII/16/2013
Tanggal 12 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
13238
  • Angka Pembelian Barang memang seharusnya Rp112.532.652.840,00sesuai dengan dokumen PIB dan Kredit Pajak Penghasilan Pasal 22impor,Penjelasan ini telah dijelaskan oleh Pemohon Banding pada tanggal 20April 2011 atas Surat Sanggahan atas Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP) tahun 2009. a.2.
    Variance 225.716.541511 Obsolete Stock Expense on (644.639.96Provision41518 Commission (Third Party) 19.578.441529 Late Freight Charges Import & 72.506.6Export41596 Indirect Cost of SalesOthers 10.786.841512 Stock Take Discrepancies (701/702 62.610.4mvmt)41597 Indirect Cost of SalesOthers 10.786.8Selisih Kurs PIB dan Invoices (330.892.3.Total (573.546.5bahwa penjelasan ini telah dijelaskan oleh Pemohon Banding padatanggal 20 April 2011 atas Surat Sanggahan atas Surat PemberitahuanHasil Pemeriksaan (SPHP
Putus : 07-08-2017 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 7 Agustus 2017 — Imanuel Robert Najoan alias Berty
246137 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SederhanaLapangan Nomor PEMB02/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04Januari 2006;d) 1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan,dan Dokumen Nomor S117/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04Januari 2006;e) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) Nomor Pem121/WPJ.07/ KP.0805/2006 tanggal 14 Juni2006;f) 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaantanggal 15 Juni 2006.Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor :Print26/PSL/WPJ.07/KP.0805/
    Des 2005;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemeriksaan SederhanaLapangan Nomor PEMB26/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 01Maret 2006;1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku,Catatan, dan Dokumen Nomor S134/WPJ.07/KP.0805/2006tanggal 01 Maret 2006;1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) Nomor Pem147/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 15Hal. 33 dari 119 hal. Put.
    Juni 2006;1 (satu) lembar Surat Panggilan Dalam Rangka PemeriksaanPajak Nomor PAN55/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 08November 2006;1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku,Catatan, dan Dokumen Nomor = S241/WPJ.07/KP.0805/2006tanggal 15 November 2006;1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) Nomor Pem04/WPJ.07/KP.0805/2007 tanggal 15Januari 2007;1 (satu) set lengkap Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaantanggal 17 Januari 2007.13) Dokumen terkait Surat Perintah
    ;c) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemeriksaan SederhanaLapangan Nomor PEMB02/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04Januari 2006;d) 1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan,dan Dokumen Nomor S117/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04Januari 2006;e) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) Nomor Pem121/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 14 Juni2006;f) 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan tanggal15 Juni 2006.Hal. 54 dari 119 hal.
    Des 2005;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemeriksaan SederhanaLapangan Nomor PEMB26/WPUJ.07/KP.0805/2006 tanggal 01Maret 2006;1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan,dan Dokumen Nomor S134/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 01Maret 2006;1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) Nomor Pem147/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 15 Agustus2006;1 (satu) set lengkap Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaantanggal 22 Agustus 2006.103) Dokumen terkait Surat Perintah
Register : 14-01-2013 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.48283/PP/M.XV/99/2013
Tanggal 14 Nopember 2013 — Penggugat dan Tergugat
10120
  • ., LLM. adalah sebagai berikut :bahwa Tergugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)No.
    Surat Bantahan Penggugat No. 074/SKPMMS/DU/IV/2013tanggal 22 April 2013);Meminta pembatalan atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final No.00011/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012 karena tidak sesuai dan tidakmempertimbangkan Surat Tanggapan SPHP/ Surat Permohonan PerpanjanganWaktu Sanggahan No. 016B/SKPMMS/DU/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, yangditerima Tergugat tanggal 31 Juli 2012;MenimbangMenimbangMengingatMemutuskanMeminta agar jumlah pajak yang terhutang untuk Masa Pajak September 2008sebesar Rp302.609
Register : 30-08-2012 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 11-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.56102/PP/M.XIIIA/16/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
245305
  • sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana denganpidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit2(dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan palingbanyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak,bukti pemotongan pajak,dan/atau bukti setoran pajak.bahwa Pemohon Banding tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksudPasal 39A UU KUP dimaksud;bahwa Terbanding menerbitkan SPHP
    Nomor PHP031/WPJ.05/KP.0600/2011tertanggal 21 Februari 2011, sementara Pengukuhan PKP secara jabatan olehTerbanding tanggal 4 Maret 2011 oleh karena SPHP dikeluarkan sebelum pemohondikukuhkan sebagai PKP secara jabatan maka PPN terhutang menurut PemohonBanding adalah NIHIL.bahwa karena Pemohon Banding belum dikukuhkan sebagai PKP maka PemohonBanding tidak berhak untuk memungut PPN kepada pembeli atas transaksi penjualanyang Pemohon Banding lakukan.bahwa sesuai Pasal 1 angka 25 UU No.
Putus : 23-10-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 776 /B/PK/PJK/2013
Tanggal 23 Oktober 2014 — PT JAKARTA STEEL MEGAH UTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
19933 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemegang Saham Rp.94.187.170.295, yang di koreksi positif menjadi Penghasilan Lainlain dalam Pemeriksaan Pajak PPh Badan Tahun Pajak 2008, yangtidak dilaporkan.Bahwa terdapat bukti pendukung yang sangat menentukan jugayaitu Hasil Pemeriksaan PPh Badan oleh Termohon PK untukTahun Pajak 2005, 2006, 2007 dan 2009 yaitu Hutang kepadaPemegang Saham (Thee Ning Khong) tidak dilakukan koreksi positifmenjadi Penghasilan Lainlain yang belum dilaporkan.Bukti pendukung berupa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP
    (Bukti PK 8) SPHP Tahun 2006, PHP Nomor : 61/WPJ.20/KP.0705/2008Tanggal 5 Juni 2008, SKPLB PPh Badan Nomor : 00051/406/06/007/08 Tanggal 12 Juni 2008.(Bukti PK 9) SPHP Tahun 2007, SKPKB PPh Badan Nomor00037/206/07/007/11 Tanggal 22 Agustus 2011.
    (Bukti PK 10) SPHP Tahun 2009 Nomor : PHP90/WPJ.20/KP0705/ 2011Tanggal 8 Nopember 2011, SKPLB PPh Badan Nomor :00068/406/09/007/11 Tanggal 11 Nopember 2011.Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 776 /B/PK/PJK/2013(Bukti PK 11)Bahwa buktibukti berupa SPHP tersebut diatas membuktikanbahwa Termohon PK mengakui keberadaan Hutang kepadaPemegang Saham (Thee Ning Khong) karena dalam hasilpemeriksaan PPh Badan Termohon PK untuk Tahun Pajak 2005,2006, 2007, dan 2009, Termohon PK tidak melakukan koreksipositif
Register : 14-01-2013 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.48269/PP/M.XV/99/2013
Tanggal 14 Nopember 2013 — Penggugat dan Tergugat
17110
  • 2002tentang Pengadilan Pajak.L.bahwa berdasarkan bukti dan penelitian atas fakta yang terungkap dalampersidangan, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLMberkesimpulan Surat Gugatan Penggugat Nomor: 032/SKPMMS/DU/1/2013 tanggal 09 Januari 2013 memenuhi ketentuan formal sehingga dapatdilanjutkan ke pemeriksaan pokok sengketa.bahwa pembahasan materi pokok sengketa menurut Hakim AnggotaDjangkung Sudjarwadi, SH LLM adalah sebagai berikut :bahwa Tergugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP
    Penggugat mengajukan petita sebagaiberikut :Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan formal yang diterbitkanTergugat Nomor : S00209/WPJ.23/KP.0103/2012 tanggal 11 Desember 2012 mohondibatalkan karena surat tersebut diterbitkan berdasarkan SKPKB yang cacat hukum (cfm.Surat Bantahan Penggugat No. 060/SKPMMS/DU/IV/2013 tanggal 22 April 2013),Meminta pembatalan atas SKPKB PPN No. 00032/207/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012karena tidak sesuai dan tidak mempertimbangkan Surat Tanggapan SPHP
Putus : 21-01-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 903 /B/PK/PJK/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. IMTIAZ LOKA
29366 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Teuku Cik Ditiro Nomor 53 karena pada saatmengirimkan SPHP pada alamat korespondensi, oleh pihak PT PosIndonesia dikembalikan ke alamat pengirim dengan alasan pindahalamat.Bahwa atas pernyataan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) menyampaikan data pendukung berupa BuktiTerima Kiriman dari PT Pos Indonesia atas pengiriman SPHP Nomor:S2378/WPJ.06/BD.06/2011 tanggal 9 September 2011 denganbarcode : 12007323886 dan KEP1003/WPUJ.06/2011 tanggal 20September 2011 dengan barcode 12007398545
    .Bahwa dari data tersebut diketahui bahwa: SPHP Nomor: S2378/WPJ.06/BD.06/2011 tanggal 9 September2011 dengan alamat penerima JI.
Register : 22-02-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Ptk
Tanggal 23 Juni 2021 — Penggugat:
PT NIAGA PERSADA LESTARI ( Diwakili KEVIN selaku direktur)
Tergugat:
Kepala kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Pontianak timur
9117
  • ) ikhtisar hasil Pemeriksaan;10) penghitungan pajak terutang; dan11) simpulan dan usul Pemeriksa Payjak.Pasal 11 huruf a dan f:Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wayib:a.Emenyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangankepada Wajyib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenisPemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam RangkaPemenksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan denganJenis Pemeriksaan Kantor,menyampaikan SPHP
    b:Pemenksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengancara:Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Sela Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Ptkb. membuat LHP, sebagai dasarpenerbitansuratketetapanpajakdan/atau Surat Tagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan.Pasal 41 ayat (1) dan (2):(1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhankewayjiban perpajakan harus dibentahukan kepada Wayib Pajakmelalui penyampaian SPHP
    yang dilampiri dengan daftar temuanhasil Pemeriksaan.(2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa Pajaksecara langsung atau melalui faksimili.Pasal 42:(1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dandaftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 41 ayat (1) dalam bentuk:a. lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam halWayib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; ataub. surat sanggahan,
    dalam menyetujui sebagian Pemeriksaan.(2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh)hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak.(3) Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktupenyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksudpada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) harkerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (2) berakhir.(4) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu
    , Pemeriksa Pajak membuat berita acaratidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP yangditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.b.
Register : 04-06-2012 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-47794/PP/M.III/16/2013
Tanggal 17 Oktober 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11336
  • Sehingga tindakan Terbanding dengantidak memperhitungkan adjustment atas pajak masukan sebagai pajak masukan yang dapatMenurut Pemohon Banding :bahwa terkait kesalahan pengisian SPT Masa PPN Masa Juli 2009, dalam proses pemeriksaan namunsebelum Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor: PHP353/WPJ.07/KP.0700/2010 yangditerbitkan tanggal 17 Desember 2010, Pemohon, dengan kesadaran sendiri, dan berdasarkan ketentuanPasal 8 ayat (4) Undangundang Nomor 28 Tahun 2007, mengungkapkan adanya Ketidakbenaran
Register : 06-01-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. POLLUX INDONESIA TEXTILES INDUSTRI;
2925 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Desember 2006;Bahwa pada tanggal 22 Februari 2008 Pemohon Banding menerimaSurat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor PHP128/WPJ.07/KP.0505/2008 tertanggal 20 Februari 2008;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, yang merupakan keberatan danmenjadi banding atas sengketa pajak Pemohon Banding yaitu mengenaiPPN DN atas Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Januari s.d.2006Rp2.251.687.713,00 dengan perincian sebagai berikut:Desember dimana terdapat koreksi positif sebesarTotal Penyerahan:Menurut PemeriksaMenurut
    Pengurangan persediaan ini dikoreksi karena Pemohon Banding tidakdapat menunjukkan adanya Berita Acara Pemeriksaan dari Bea dan Cukaisesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003;Bahwa dalam surat tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummelampirkan dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Bea danCukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003 karenaPemohon Banding berada dalam kawasan berikat, Hal inilah yang menjadidasar dilakukannya koreksi oleh Terbanding.
    Oleh karena itu,Pemohon Banding melakukan penghapusan (write off) atauperusahaan atas persediaan bahan kimia tersebut sehingga saldoakhir 31 Desember 2006 adalah nihil;Bahwa mengenai tanggapan dari Terbanding bahwa pada saatpenyampaian Surat Tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummemberikan atau melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Bea danCukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003 karenaPemohon Banding berada dalam kawasan berikat serta tidak dapatmenunjukkan dokumen pendukung lainnya
    Perlu kiranyaPemohon Banding jelaskan bahwa pada saat pemeriksaan hinggapenyampaian tanggapan atas SPHP, dokumen alas Berita AcaraHalaman 7 dari 32 halaman.
    Oleh karena itu,Pemohon Banding melakukan penghapusan (write off) ataupemusnahan atas persediaan bahan bakar tersebut sehingga saldoakhir 31 Desernber 2006 adalah nihil;Bahwa mengenai tanggapan dari Terbanding bahwa pada saatpenyampaian Surat Tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummemberikan atau melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dan Bea danCukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003 telahPemohon Banding jelaskan pada butir 1.1. diatas.
Register : 14-01-2013 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.48264/PP/M.XV/99/2013
Tanggal 14 Nopember 2013 — Penggugat dan Tergugat
12732
  • tentang Pengadilan Pajak.bahwa berdasarkan bukti dan penelitian atas fakta yang terungkap dalampersidangan, Hakim Anggota Dyangkung Sudjarwadi, SH LLMberkesimpulan Surat Gugatan Penggugat Nomor: 027/SKPMMS/DU/I/20131.tanggal O09 Januari 2013 memenuhi ketentuan formal sehingga dapatdilanjutkan ke pemeriksaan pokok sengketa;bahwa pembahasan materi pokok sengketa menurut Hakim AnggotaDjangkung Sudjarwadi, SH LLM adalah sebagai berikut :bahwa Tergugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP
    Penggugat mengajukan petita sebagaiberikut :Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan formal yang diterbitkanTergugat Nomor : S00207/WPJ.23/KP.0103/2012 tanggal 11 Desember 2012 mohondibatalkan karena surat tersebut diterbitkan berdasarkan SKPKB yang cacat hukum (cfm.Surat Bantahan Penggugat No. 055/SKPMMS/DU/IV/2013 tanggal 22 April 2013),Meminta pembatalan atas SKPKB PPN No. 00027/207/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012karena tidak sesuai dan tidak mempertimbangkan Surat Tanggapan SPHP
Register : 13-02-2012 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 22-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.52304/PP/M.VB/16/2014
Tanggal 5 Mei 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12140
  • Agustus 2007 dan General LedgerTahun 2007;: bahwa Pemohon Banding tidak mendapatkan penjelasan rnengenai penyerahan BKPyang belum dikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam SPHP Nomor Pem052/WPJ.20/KP.0400/2010 tanggal 22 September 2010.
Register : 10-12-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 04-02-2015
Putusan PT PEKANBARU Nomor 306/PID.B/2014/PT.PBR
Tanggal 26 Januari 2015 — Asmadi, SE.
619
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asmadi, SE. dengan pidanapenjara selama, 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selamaTerdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak denganperintah agar Terdakwa ditahan;e Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 20/ SPHP/ 11 PekanbaruTanggal 17 Februari 2011;e 1 (satu) lembar Surat tanda terima BPKB Adira Finance CabangPerawang Nomor Memo : 0614.11.c.02830 tanggal 18 November 2011,telah diterima nama : Honda Indo Perkasa Motor
    Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 20/ SPHP/ 11 Pekanbaru tanggal17 Februari 2011;Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 306/PID.SUS/2014/PT.PBR12e 1 (satu) lembar Surat tanda terima BPKB Adira Finance CabangPerawang Nomor Memo : 0614.11.c.02830 tanggal 18 November 2011,telah diterima nama : Honda Indo Perkasa Motor an. Nama NasabahZulkai Hartono, nama BPKB An. Wastuti;e 1 (satu) lembar pengembalian BPKB kepada Honda Indo Perkasa Motoran. Soim BM 5939 YD No.
Register : 23-04-2012 — Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-57757/PP/M.XVB/13/2014
Tanggal 26 Nopember 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
378816
  • terakhir yaitu Surat Nomor: S7288/PJ.07/2011 tanggal 11 November 2011, Pemohon Banding tidak memberikanklarifikasi dan/atau dokumendokumen yang diminta dalam Surat tersebut danTerbanding telah mengemukakan alasan atau rincian timbul koreksi objek PPh Pasal26 sebesar Rp10.456.238.036,00.bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan Terbandingatas tambahan Objek PPh Pasal 26 ini tidak memenuhi ketentuan formal karena tidakpernah disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ("SPHP
    karena adanya pengeluaran yang merupakan objekPPh Pasal 26 berupa jasa kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut: Ekualisasi SPT PPh Pasal 26 dengan PPN Jasa LN 9.664.638.810,00TA Leasing Inc 365.005.697,00Houghton M Coy 3,737.195,00lan Wark Research 185.034.834,00Kaba Benzing 237.821.500,00 Jumlah 10.456.238.036,00oplOU DODO DODVOD bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi Terbanding tidak memenuhi ketentuanformal karena tidak pernah disebutkan dalam Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan ("SPHP