Pasal 1 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(untuk selanjutnya disebut sebagai UUPT) menyatakan bahwa DewanKomisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasansecara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member!nasihat kepada Direksi.c. Selain daripada itu Pasal 108 jo.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, UUPT mewajibkan agar DewanKomisaris Perseroan melakukan pengawasan terhadap Perseroan dan kinerjaDireksi Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas kepada keadaan keuanganPerseroan dan laporan rugi laba, sehingga berdasarkan hal tersebut DewanKomisaris Perseroan dapat mencegah terjadinya kesalahan pengelolaankeuangan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.

Bahwa Penggugat seharusnya lebih mencermati ketentuan yang lebih tinggidari Anggaran Dasar milik Penggugat yaitu Undangundang 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dimana kewenangan bertindak untukatas nama dan mewakili Perseroan secara umum seharusnya mengacukepada ketentuan Pasal 98 UUPT.c. Pada Pasal 98 ayat (1) UUPT, jelas disebutkan bahwa Direksi berwenangmewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan.d.

Pada Pasal 98 ayat (2) UUPT, mengatur bahwa dalam hal anggota Direksiterdiri lebih dari 1 (Satu) orang, maka yang berwenang mewakili Perseroanadalah setiap Direksi. Lebih lanjut pada Penjelasan Pasal 98 ayat (2) UUPT,menyatakan bahwa UUPT menganut sistem perwakilan kolegial yang berartitiaptiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Ketentuan Pasal 98ayat (2) UUPT merupakan prinsip umum terkait kewenangan bertindakanggota Direksi dalam mewakili Suatu Perseroan Terbatas.e.

Hal demikian dalampenjelasan Pasal 98 ayat (2) UUPT merupakan penerapan sistem perwakilankolegial yang dianut dalam UUPT.Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 733/Pdt.G/2020/PN Dps12.13./.

Bhakti Ksatrya Utama juga telah memenuhikewajiban hukumnya terhadap 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mewajibkan PT.Bhakti Ksatrya Utama menyesuaikan Anggaran Dasarnya terhadapUUPT, dengan akibat hukum pembubaran perseroan, dalam hal tidakmelakukan penyesuaian anggaran dasar terhadap UUPT sebagaimanadiatur dalam Pasal 157 ayat (4) UUPT;6.

Bhakti Ksatrya Utama belum menyesuaikan anggaran dasarnyadengan Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 157 ayat (3) UUPT.4. Mengenai Keputusan Tergugat Dalam Mengesahkan Perubahan AnggaranDasar PT.

Bhakti Ksatrya Utama;Halaman 47 dari 99 halaman Putusan Perkara Nomor 200/G/2021/PTUNJKTBerdasarkan Pasal 157 ayat (3) UUPT ditentukan : Perseroan yang telahmemperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundangundangan, dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun setelah berlakunya UndangUndang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuanUndangUndang ini;Berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UUPT : Perseroan yang tidak menyesuaikananggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

, penetapan pengadilan negerimengenai pemberian izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2021 bersifat final danberkekuatan hukum tetap;Pasal 80 ayat (6) UUPT :Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimanadimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.Penjelasan Pasal 80 ayat (6) UUPT :Yang dimaksud dengan bersifat final dan mempunyai

Bhakti Ksatrya Utama (Tergugat II Intervensi) karena seluruh persyaratansebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal 25 AnggaranDasar PT. Bhakti Ksatya Utama (yang berlaku pada saat penyelenggaraanRUPS tanggal 10 Mei 2021) telah terpenuhi sebagaimana tercantum dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Penggugatdiangkat dan diberhentikan selaku Direktur berdasarkan RUPS yang manatelah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).5. Bahwa karena Penggugat menggugat masa kerjanya selaku direktur, makahubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak termasuk perselisinanindustrial, sehingga bukan kewenangan PHI untuk memeriksa, mengadilidan memutus perkara a quo.6.

Sehingga hubungan kerja atau pemberhentian anggotadireksi harus melalui RUPS sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) UUPT.16.

Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUPT, direktur merupakan organ17.18.19.20.21.perusahaan, oleh karena itu maka hubungan antara Penggugat denganTergugat bukanlah hubungan antara pengusaha dan pekerja , sehinggamerupakan hubungan keperayaan ( fiduciary duties ) dan pemberian amanat(legal mandatory), atau hubungan yang bersifat koordinasi (partnership),tidak ada hubunga n atasanbawahan atau hubungan yang bersifat subordinasi.Bahwa oleh karena Penggugat diberhentikan melalui RUPS dan oleh karenaitu Penggugat

Dalam hal ini Penggugat bertindak tidak cermat danmemilikt itikad buruk terhadap perusahaan, sehingga pemberhentianPenggugat melalui RUPS sudah sesuai dengan UUPT.22.

Penggugat sendiri diangkat dan diberhentikan selaku Direkturberdasarkan RUPS yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Sebelum kedua RUPSLB tersebut diadakan, Tergugat yangmenjabat Direktur Utama PTSP saat itu, dan Tergugat III selaku Direktur(sesuai Akta Nomor 99 tanggal 24 Februari 1994) tidak melakukanpanggilan yang dipersyaratkan oleh UUPT Lama, agar Para Penggugatdapat menghadiri serta menggunakan hak suaranya dalam RUPSLBtanggal 12 dan 23 Januari 1998.

Bahwa pada saat RUPSLB tanggal 12 dan 23 Januari 1998 tersebutdiadakan, UUPT Lama, sudah berlaku (berlaku sejak tanggal 27 Maret1996), sehingga panggilan terhadap pemegang saham harus tundukpada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) UUPT Lama yangmensyaratkan bahwa pemanggilan RUPS harus dilakukan paling lambat14 hari sebelum RUPS diadakan, dengan surat tercatat.

Penjelasanpasal 69 ayat (2) UUPT Lama pun secara tegas menyatakan bahwa:ketentuan ini untuk memastikan panggilan tersebut telah dilakukan danHal. 9 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/201410.11.12.ditujukan ke alamat pemegang saham.

Pemanggilan yang hanyadilakukan melalui surat kabar dengan sendirinya bertentangan denganketentuan dalam UUPT Lama, sehingga pemanggilan tersebut tidaksah;Bahwa lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 69 ayat (3) UUPT Lama,ketentuan mengenai pemanggilan kepada pemegang saham melaluisurat kabar dipersyaratkan bagi perusahaan terbuka (Tbk), bukan untukperusahaan tertutup/PT biasa, padahal PTSP/Turut Tergugat adalahperseroan tertutup/biasa, Tambahan lagi, rentang waktu antarapanggilan di sural kabar untuk

Penjelasan ketentuan Pasal 41ayat (1) UUPT Lama tersebut menyatakan: ketentuan ini dimaksudkanuntuk mencapai keseimbangan di antara pemegang saham, sebagaiakibat pengurangan modal.

hargaberdasarkan penilaian oleh perusahaan penilai independen denganmemperhatikan market price, past earning, book value, liquidationvalue, going concern value dan goodwill dapat menghasilkan satu harga sahamyang tidak wajar.Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan asas appraisal rights (hakPenilaian) didalam proses pembelian saham milik Penggugat dapatdiklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah melanggar pasal55 ayat 1 Undangundang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat yang tidak melakukanasas appraisal rights (hak Penilaian) didalam proses pembelian saham milikPenggugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telahmelanggar Pasal 55 ayat 1 UUPT sama sekali tidak benar, karena berdasarkanPasal 127 Undangundang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas(untuk selanjutnya disebut sebagai UUPT) disebutkan bahwa Bagi perseroanyang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal berlaku

ketentuan undangundang ini, sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundangundangan dibidang pasar modal.Dengan demikian ketentuan pasal 127 UUPT tersebut diatas mengikat pula bagiPenggugat dan Tergugat selaku Perseroan yang melakukan kegiatan di bidangpasar Modal, disamping diberlakukan juga pengaturan khusus sesuai Peraturan dibidang pasar Modal.

Oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwatindakan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yangtelah melanggar Pasal 55 ayat 1 UUPT sangatlah tidak tepat.. Tergugat dalam melakukan pembelian kembali saham telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku.

Menara Trading Coy harusdiubah sesuai dengan UndangUndang Undang Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1995 (UUPT) dan UndangUndang Republik Nomor 1Tahun 1995 (UUPT) dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;7. Bahwa PT/NV. Menara Trading Coy tidak sama dengan PTMenara Trading Company dan/atau PT/NV. Menara Trading Coy.Perubahan nama PT/NV. Menara Trading Coy menjadi PT MenaraTrading Company dan/atau PT/NV.

Menara Trading Coy harus RapatUmum Luar biasa Pemegang Saham ( RULPS) tentang perubahannama perseroan terlebih dahulu dan kemudian mendapat persetujuanMenteri, Karena menurut ketentuan pasal 15 ayat (1 dan 2) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT) dan UndangUndang RINomor 40 Tahun 2007, perubahan nama perseroan harusmendapatkan persetujuan Menteri dan didaftarkan dalam daftarPerusahaan serta diumumkan sesuai ketentuan UUPT Oleh karena ItuPT Menara Trading Company tidak sama dengan PT Menara TradingCompany.PT

Menara Trading Coy harus dilakukandalam Rapat Umum Luar biasa Pemegang Saham (RULPS) tentangperubahan nama perseroan terlebin dahulu dan kemudian mendapatpersetujuan Menteri, karena menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1 dan 2)UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT) dan UndangUndangRl Nomor 40 Tahun 2007, perubahan nama perseroan harusmendapatkan persetujuan Menteri dan didaftarkan dalam daftarPerusahaan serta diumumkan sesuai ketentuan UUPT:8.

Menara TradingCoy berubah nama menjadi PT Menara Trading Company sertaperubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri, Karena menurutketentuan Pasal 15 ayat (1 dan 2) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun1995 (UUPT) dan UndangUndang RI Nomor 40 tahun 2007 (vide buktiT.38 dan bukti T39), perubahan nama perseroan, harus mendapatkanpersetujuan Menteri dan didaftarkan dalam daftar Perusahaan sertadiumumkan sesuai ketentuan UUPT Oleh karena itu NV.

Jika anggaran dasar tidak disesuaikan denganketentuan yang diatur dalam UUPT No 40/2007, dalam jangka waktu 1tahun sejak UUPT diundangkan (max tanggal 16 Agustus 2008) makadengan sendirinya PT tersebut bubar;Halaman 49 dari 68 hal. Put. Nomor 3456 K/Pdt20167.

Bahwa, seandainya pun (qouad non) Penggugat ingin mengajukan GugatanPerbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat yang notabene merupakanmantan Direksi pada Penggugat, maka gugatan itu harus dipisah dikarenakanperbuatan Direksi yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan diatur secaraketat didalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (UUPT) karena didalamnya harus ada pembuktian mengenaibusiness judgment rules, fiduciary duty, dan ultra vires sebagaimanaditentukan dalam Pasal 97 ayat

(5) dan Pasal 92 ayat (2) UUPT;.

Bahwa, apabila Penggugat ingin mendalilkan perbuatan melawan hukum yangmenimbulkan kerugian bagi Penggugat terhadap tindakan Tergugat selamamenjabat sebagai Direktur pada Penggugat, maka gugatan yang diajukanterhadap mantan Direksi in cassu Tergugat memiliki mekanisme danpengaturan tersendiri sebagaimana yang dinyatakan dalam UUPT maupunAnggaran Dasar Perseroan;.

Maka anggota Direksi dan anggota DewanKomisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yangdirugikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (3) UUPT;. Bahwa, berdasarkan halhal tersebut diatas maka telah terang di dalam dalilgugatan a quo jika Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil audit akuntanpublik yang membuktikan adanya kerugian Penggugat disebabkan olehTergugat I;.

E.K Sun terkait perkembangan Proyek denganTurut Tergugat dan terus memberikan laporan mingguan perusahaan melaluiemail:20.Bahwa, selama menjalankan perusahaan Penggugat, Tergugat selalumengedepankan oprinsip fiduciary duties dan menjalankan pengurusanPerseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimanadinyatakan dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT, hal ini dapat dibuktikan dariadanya 10 (sepuluh) shipment trial yang diminta oleh Tergugat kepadaTergugat Il sebelum dilakukan Perjanjian, dimana

., Notaris di Kabupaten Badung,Penggugat menjabat Komisaris Perseroan;Bahwa dalam Pasal 1 angka 2 UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan: Organ Perseroanadalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan DewanKomisaris;Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UUPT menyatakan: "Rapat UmumPemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalamUndangUndang

ini dan/atau anggaran dasar;Bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UUPT, menyatakan: Direksi adalahOrgan Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baikdi dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar;Bahwa dalam Pasal 1 angka 6 UUPT, menegaskan: DewanKomisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukanpengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan

anggarandasar serta memberi nasihat kepada Direksi;Bahwa menurut UUPT yang berwenang dan bertanggungjawabpenuh atas penguruan untuk kepentingan PT Putri Sunartadi Mandiribaik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar Perseroan adalah Direktur Utama atau DirekturPerseroan, bukan Komisaris Perseroan, kecuali Komisaris mendapatkuasa dari Direktur Perseoran dan Pemegang Saham;Bahwa Penggugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)haruslah orang atau badan hukum perdata

Atas dasarhal tersebut, Pembanding selaku salah satu pemilik saham merasadirugikan akibat tindakan/perbuatan Para Tergugat dan memintapengembalian saham milik Pembanding/Penggugat;Berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang Nomor: 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas,Direksi harus menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentinganperseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Pasal 92ayat (1) UUPT).

Selain itu, Direksi berwenang menjalankan pengurusanperseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batasyang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar (Pasal 92 ayat (2)UUPT).Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan (Pasal 97 ayat (1)UUPT).

Pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksidengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (Pasal 97 ayat (2) UUPT).Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT DPS.Atas dasar hal tersebut, para pihak yang ditarik olehPembanding/Penggugat dalam perkara a quo sudah tepat;Selain itu apabila dikaji dari perspektif optik dan pratik peradilan Indonesiadengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3009 K/ Pdt.G/1994 padapokoknya

Penggugat telah menandatangani dan menyerahkan SuratPernyataan tertanggal 27 Juli 2017 yang dibuat oleh Penggugat selakucalon Direktur (Bukti T8).Adapun berdasarkan Pasal 93 (1) dan (3) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Penjelasan (UUPT),Halaman 8 Putusan Nomor 442/PDT/2019/PT.DKI11.calon anggota direksi diminta menyampaikan surat pernyataan yangmencakup persetujuan calon anggota direksi untuk diangkat sebagaianggota direksi dan bahwa calon anggota direksi telah memenuhipersyaratan

Berdasarkan Pasal 93 (1) UUPT, syaratseseorang dapat diangkat sebagai anggota direksi adalah orang yangcakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 (lima) tahunsebelum pengangkatan pernah:(i) dinyatakan pailit;(ii) menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yangdinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakanpailit; atau(iii) pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikankeuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.b.

Berdasarkan Pasal 96 (1) UUPT, ketentuan besarnya gaji dantunjangan anggota direksi ditentukan oleh Rapat Umum PemegangSaham (RUPS). Akan tetapi, Pasal 96 (1) UUPT tidak menyebutkanbahwa seoarang karyawan yang memiliki jabatan direktur yang telahmenerima gaji dan tunjangan (seperti status yang dimiliki olehPenggugat sebagaimana dijelaskan di bawah ini) juga harus menerimagaji dan tunjangan terpisah sebagai direktur.b.

Kemudian saya mendapat tugas untuk ituberdasarkan Surat Perintah dari Dekan FH Universitas Parahyangan Nomor :III/AFH/201809/189E tanggal 17 September 2018.Halaman 41 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2019/PNCkr Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UUPT, OrganPerseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan DewanKomisaris.

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugasmelakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengananggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi (Pasal 1 angka 4, 5 dan6 UUPT).Halaman 42 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2019/PNCkr Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 97 Ayat (1) UUPT, Direksibertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 92 Ayat (1) UUPT.

Pasal 92 Ayat (1) UUPT mengatakan bahwa Direksimenjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan. Berdasarkan Pasal 92 Ayat (2) UUPT,Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yangditentukan dalam Undangundang ini dan/atau anggaran dasar.

Adapununtuk mengetahui apa maksud dan tujuan perseroan, biasanya sudah diatursecara terperinci di dalam Anggaran dasar Perseroan yang bersangkutan.Berdasarkan Pasal 97 Ayat (2) UUPT : Pengurusan sebagaimana dimaksuddalam Ayat (1) di atas, wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikadbaik dan penuh tanggung jawab.

Bahwa Ahli menerangkan bahwa Pasal 103 UUPT mengatur bahwa Direksidapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan ataulebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukanperbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Jadiyang diijinkan oleh UUPT adalah memberi kuasa, bukan mengalihkan tanggungjawab hukum.

Latief masingmasing selakuDireksi) yang karena kesalahannya atau kelalaiannya merugikanperseroan PT Blue Bird Taxi;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menggugat pihak ketiga(Tergugat VII sampai dengan Tergugat XIX) tersebut, berdasarkanketentuan Pasal 98 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 5 UUPT, menjadikewenangan direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun diluarpengadilan, sehingga untuk menggugat pihak ketiga (Tergugat VIIsampai dengan Tergugat XIX) tersebut bukan menjadi kewenanganPara Penggugat

sampaidengan Tergugat V selaku pribadi serta menggugat Tergugat VI dantelah menggugat Tergugat VII sampai dengan Tergugat XIX adalahkeliru/salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (error in persona);Menimbang, bahwa hal di atas dikuatkan oleh keterangan ahli Elijana,S.H., yang berpendapat, bahwa pada dasarnya yang berhak mewakiliPT adalah direksi secara umum, jadi kalau dia (PT) melakukan tindakanbaik di luar maupun di pengadilan itu selalu diwakili oleh direksi, tetapidalam Pasal 97 ayat (6) UUPT

Nomor 1515 K/Pdt/20172.PT, maka di Pasal 97 ayat (6) UUPT diatur pemegang saham yangminimal 1/10 (Ssepersepuluh) persen, dia bisa mewakili PT, untuk danatas nama PT menggugat anggota direktur atau direksi yang menurutdia melakukan perbuatan karena kesalahan atau kelalaiannyamerugikan PT, bukan merugikan pribadi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas,berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT, seharusnya ParaPenggugat untuk dan atas nama serta mewakili perseroan selakupemilik/oemegang

Sesuai ketentuan Pasal 81 UUPT, makaHalaman 38 dari 42 hal. Put.

UUPT jelas mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban/laporan tahunan suatu perseroan harus ada disampaikan kepadadireksi atau seluruh direktur;11.

Direksiadalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, mewakiliPerseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai denganketentuan Anggaran Dasar, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka5 UUPT.Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UUPT menyebutkan Direksimewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta padaPasal 98 ayat (2) UUPT juga menyebutkan Kewenangan Direksi untukmewakili Perseroan sebagaimana dimaksud

Pasal 1 angka 5 UUPT yang menyatakanbahwa Direksi sebagai organ perseroan berwenang dan bertanggungJawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroandan Pasal 92 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Direksi menjalankanpengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai denganmaksud dan tujuan Perseroan, serta berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UUPTmenyebutkan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarPengadilan, demikian juga pada Pasal 98 ayat (2) UUPT jugamenyebutkan Kewenangan

Eksepsi Surat Kuasa yang dibuat oleh Orang yang Tidak Berwenang(Unauthorize Person);Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Penggugat yang mewakili Perseroandimana dalam hal ini General Manager yang bertindak sebagai wakilPerseroan untuk menggugat ke Pengadilan sangat bertentangan denganUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimanayang berhak mewakili Perseroan yakni Direksi sebagaimana dimaksudPasal 1 angka 5 UUPT yang disebutkan bahwa Direksi yakni OrganPerseroan yang berwenang dan bertanggung

jawab penuh ataspengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, mewakili Perseroanbaik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuanAnggaran Dasar, dan Pasal 92 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Direksimenjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta Pasal 98 ayat (1)UUPT menyebutkan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan, demikian pula pada Pasal 98 ayat (2) UUPT jugamenyebutkan Kewenangan Direksi

acara kilat (Kort geding) ditetapkan satuPUTUSAN PROVISI yang memutuskan dan menetapkan memerintahkanKepada Tergugatll untuk menunda eksekusi/sita/lelang atas segala bentukasset Penggugat sampai Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatanhukum tetap ;Bahwa Perbuatan Tergugatl seperti yang tersebut pada butir 9 tersebutdi atas tidak mengikat perseroan sehingga menjadi tanggung jawab Tergugatlsecara pribadi hal ini dapat dilihat dalam Pasal 85 ayat (1) UndangUndangNo.1 tahun 1995 tentang Perseroan (UUPT

) yang menyatakan sebagai berikut :"Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawabmenjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan"Sebelumnya, dalam Pasal 84 ayat 1 huruf b UUPT dinyatakan bahwa :"anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yangbertentangan dengan kepentingan perseroan"Dengan demikian berdasarkan pasalpasal UUPT ini tugas dan kewajibanDireksi dalam melakukan kepengurusan dan

perwakilan perseroan harusdijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentinganseperti yang tersebut dalam Pasal 82 UUPT dan tujuan perseroan atau untukkepentingan dan usaha perseroan seperti tersebut dalam Pasal 85 ayat (1)Hal. 10 dari 28 hal.

Anggota Direksi yang yang melanggar ketentuan Pasal dan Pasal 85ayat (1) UUPT atau prinsip ultra vires bertanggung jawab penuh secara pribadiatas kerugian yang diderita perseroan.Dalam Pasal 85 ayat (2) UUPTditentukan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secarapribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnyasesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1)UUPT ;Bahwa adapun yang dimaksud dengan "standar kehatihatian" itu, antaralain misalnya

Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pembubaran PerseroanTerbatas dapat terjadi akibat ; berdasarkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) akan tetapi RUPS yang diselenggarakan tidakdihadiri oleh Tuan Febriansyah selaku pemegang saham lainnya sehinggaKeputusan RUPS tentang pembubaran perseroan tidak dapat berlaku sahkarena harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan/ataupaling sedikit dihadiri oleh 3/4 (tiga perempat

Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pembubaran PerseroanTerbatas dapat terjadi akibat berdasarkan Penetapan Pengadilan.Berdasarkan dasar hukum inilah Pemohon mengajukan PermohonanPenetapan Pengadilan Negeri Gianyar untuk dapat mengeluarkanPenetapan Pembubaran PT. Buahan;9.

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Undang Undangnomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)dinyatakan sebagaiberikut:Pasal 150; 22222 2220222222 2(I) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudianditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilannegeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hariterhitung sejak tangal penolakan)04.

Oleh karenanya gugatan aquo yangdiajukan masih dalam batas waktu 60 hari sesuai dengan ketentuanPasal. 150 UUPT; 22 222 n none nn nnnPOKOK PERKARA) 7272 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn neeBe Majelis Hakim yang kami hormati, bahwa, selama kurun waktu2004 2011, PENGGUGAT telah menjabat sebagai salah satu direkturdan atau direktur utama Perseroan, sebagaimana akan diuraikansebagaiberikut: 2222222 o nnn enna5.1. Periode Tahun 2004;a.

Bahwa salah satukewajiban Likuidator tersebut adalah sebagaimana diuraikan dalamketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf c UUPT sebagai berikut:1. Kewajiban likuidator dalam melakukanpemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasimeliputi pelaksanaan pembayaran kepada paraKr @CitOl;0202Merupakan fakta hukum sesuai surat Tim Likuidator PT. KutaiTimur Energi no.

Istilan acquit et de charge initidak ditemukan dalam UUPT akan tetapi dalam UndangUndang No.19Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 71 ayat (1)Penjelasannya menegaskan bahwa opini eksternal auditor yang diwajibkanPasal 71 (1) UndangUndang BUMN adalah diperlukan untuk dasarpemberian acquit et de charge. Dalam praktik acquit et de charge banyakdigunakan oleh hampir semua Perseroan setelah Laporan Pertanggungjawaban Direksi diterima oleh RUPS.

dalam Daftar PemegangSaham dan memberitahukan perubahan Susunan Pemegang Sahamkepada Menkumham untuk dicatat dalam Daftar Perseroan paling lambat30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan. hak(Pasal 56 ayat 3 UUPT).

Maka dapat saya kemukakan disini bahwa berdasarkanketentuan Pasal 584 KUHPerdata dan Pasal 56 ayat 1 UUPT serta dapatjuga didasarkan pada Pasal 613 KUHPerdata, kepemilikan atas sahamtersebut beralih dari Pemilik semula kepada Pemilikan yang baru misalnyaPembeli sejak saat selesai ditandatanganinya akta pemindahan hak atassaham tersebut .

Namundemikian ia belum mempunyai hakhak yang timbul berdasarkankepemilikan saham tersebut samapi pada saat dicatatnya pemindahan hakatas saham tersebut dalam Daftar Pemilikan Saham (Pasal 52 ayat 2 joayat 1 UUPT) ;Berkaitan dengan pertanyaan kedua apa akibatnya jika pemindahan hakatas saham tersebut tidak dicatat datam Daftar Pemegang Saham?

Jika perubahan pemegangsaham karena adanya pemindahan hak tersebut tidak diberitahukan kepadaMekumham maka segala permohonan persetujuan perubahan AD yangditujukan kepada Menkumham atau pemberitahuan perubahan AD dan lainlain kepada Menkumham akan ditolak oleh Menkumham, karena diajukanberdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belumdiberitahukan kepada Menkumham (Pasal 56 ayat 4 UUPT).

GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS (OBSCUURLIEBEL)1.Bahwa Penggugat (KIM DAE HYUN) dalam lIdentitasgugatannya, mengajukan gugatan wanprestasi terhadapTergugat dalam kedudukannya selaku inside director untukmewakili HYUN INTERNATIONAL CO, LTD, (PerseroanTerbatas di Indonesia) sedangkan diketahui berdasarkan hukumPerusahaan di Indonesia (UUPT), Perseroan terbatas adalahsuatu badan hukum yang dapat bertindak didalam hukum,sedangkan dalam perkara aquo HYUN INTERNATIONAL CO,LTD selaku Perusahaan (Perseroan

;Bahwa jika berdasarkan UUPT di Indonesia HYUNINTERNATIONAL CO.LTD adalah suatu Perseroan Terbatas,maka tentunya selaku badan hukum dapat bertindak di dalamhukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat disampingKIM DAE HYUN selaku inside director, oleh karenanya didalamperkara aquo Penggugat selaku inside director telah mencampuradukkan HYUN INTERNATIONAL CO.LTD selaku badan hukumdan KIM DAE HYUN selaku Inside director mewakili HyunInternational Co.Ltd dalam mengajukan gugatan wanpretasiterhadap

,LTD., dalam mengajukan gugatan wanpretasi terhadapTergugat telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (tidak jelas)Obscuur liebel, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut:Bahwa dalam UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) dikenal Organ Perseroan yang terdiri dari RapatUmum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, dan memang benardalam UUPT tidak

terdapat penafsiran normatif mengenai inside director,sehingga dalam hal ini apakah benar inside director dapat dipersamakandengan Dewan Komisaris dalam hukum perusahaan di Indonesia (UUPT);Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjawab pertanyaantersebut, mengutip tulisan Dr.

Sjawie, S.H., LL.M., M.M, dalambukunya Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban PidanaKorporasi, hal. 96, yang mengatakan bahwa pola organ perseroan yangditerapbkan UUPT No. 40 Tahun 2007 berbeda dengan yang diterapkan padasistem common law, yang tidak mengenal organ dewan komisaris. Yangdikenal hanya direksi (board of directors) dan RUPS (General Meeting ofShareholders).

Truly Anugerah Retailindo(PT TAR) dengan janji komposisi saham 65% Penggugat dan 35%Tergugat yang tertulis dan dituangkan dalam Akta Pendirian;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 (UUPT), berbunyi:Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut (Perseroan), adalah badanhukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian,melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagidalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undangundang

Truly Anugerah Retailindo sendiri sebagaiperwujudan entitas badan hukum yang memiliki kekayaan yangterpisah dengan kekayaan para pemegang sahamnya (separatelegal entity) sebagaimana diatur dalam UndangUndang RepublikIndonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT),yang akibatnya sejak tanggal dimana perseroan PT.

AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 29September 2015 (vide Pasal 7 ayat (4) UUPT), maka terhitung sejaktanggal pengesahan tersebut para pendiri/pemegang sahamperseroan PT.

Truly Anugerah Retailindo belum memperoleh statussebagai badan hukum dan/atau kondisi lainnya yang diatur dalamPasal 3 ayat (2) UUPT yang kita kenal dengan prinsip Piercing theCorporate Veil, dalam keadaan demikianlah baru dapat dibenarkanbahwa kerugian perseroan terbatas menjadi tanggung jawab pribadipara pemegang saham.

Pasal 157 ayat (1)UUPT dengan tegas mengatur bahwa keberlakuan anggaran dasarperseroan tidak boleh bertentangan dengan Undang UndangPerseroan Terbatas, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakahMoU tertanggal 16 Februari 2016 dan Anggaran Dasar PT. TrulyAnugerah Retailindo mengatur bahwa pemegang saham wajib ikutbertanggung jawab secara tanggung renteng sebesar sahamterhadap kerugian perseroan, sebagaimana yang berulangkaliPenggugat dalilkan dalam posita butir 29 halaman 8 gugatan a quo?

PTP) berkedudukan di Desa Gempol,Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.Bahwa berkaitan dengan gugatan ini, Penggugat mempunyai hak untukmengajukan gugatan terhadap Para tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuanyang terdapat dalam Pasal 61 UUPT (kutipan), yaitu :(1).

pada dasarnya telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,yaitu sebagai berikut :Penggugat tidak pernah diundang baik secara lisan maupun tertulis akandiselenggarakannnya RUPS tersebut dan dapat dilihat dari Akta No. 23Tanggal 22 Desember 2017 tidak pernah diundang sebagai Komisarismaupun undangan rapat.Bahwa berdasarkan ketentuan UU PT, RUPS yang diselengarakan tidakmemenuhi unsurunsur yang disyaratkan oleh Undang Undang sebagaiman yangtercantum dalam Pasal 82 UUPT

Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimandimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuaidengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semuapemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPSdan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulatBahwa di dalam Pasal 82 Ayat (5) UUPT tersebut disebutkan KeputusanRUPS tetap sah walaupun tidak memenuhi unsurunsur yang harus adadalam surat undangan degan syarat seluruh Pemegang Saham hadir ataudiwakili

Hal ini Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2)Anggaran Dasar jo Pasal 57 Ayat (1) dan Pasal 58 Ayat (1) UUPT, yaitu sebagaiberikut : 18.19.Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar (kutipan) :Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harusmenawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain denganmenyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepadadireksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.Pasal 57 Ayat (1) UUPT (kutipan) :Dalam anggaran dasar

Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yangberwenang sesuai dengan ketentuan perarturan perundangundangan.Pasal 58 Ayat Ayat (1) UUPT (kutipan) :(1).