Ditemukan 2490 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bahan batas bahasa bahar bagas bahak bapas
Penelusuran terkait : - 41/pid.b/2015/pn.olm - orman zakarias bahas Drs. nithanael pandie M.m vs i. kepala kantor pertanahan kabupaten kupang. Ii. soleman bahas;
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. NOORLENAWATI Binti Alm. H. MUHAMMAD NOOR
109 — 31
  • CHAIDARCHAIRULSYAH sebagai Ka DPKP Kota Balikpapan, karenasebelum masalah RPU ini mereka sudah sering ikut rapat RDP diDPRD Kota Balikpapan bersama Komisi II DPRD Kota Balikpapan(namun bahas masalah yang lain);Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikanpendapat membenarkan;Halaman 127 dari 361 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2018/PN Smr34.ANDI WALINONO PERMATA, ST Bin ANDI MUHAMMAD YUSUFPARAMATA (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi mengetahui tentang
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 16/Pid.Sus/2013/P.Tpkor YK
Tanggal 24 September 2013 — MUJIMAN
70 — 18
  • Yk.48.Bahwa uang pembinaan juara umum Porprov tidak ada program ditempat saksi,untuk bonus di bahas oleh pengurus di rapat pleno dan langsung diserahkankepada atlit.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-08-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/Pid.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 14 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - KASMAN alias KASMAN SANGAJI
358 — 137
  • merekamenjawab masih tetap 3 (tiga) tahun kemudian saksi menuliskan straf machtdidalam putusan selama 3 (tiga) tahun;Bahwa dalam BAP point 16 saksi menerangkan saya tidak pernah bertemudengan BERTHA NATALIA RURUK KARIMANdi ruang kerja sayakecuali sayapernah bertemu di tangga depan ruang sidang, yang waktu itu BERTHAmenanyakan, apakah saya telah menerima surat permohonan penangguhanpenahanan yang diajukannnya, dan saya jawab sudah saya terima tetapibelum saya musyawarahkan dengan mgjelis, nanti kita bahas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juli 2013 — Indar Atmanto (terdakwa)
749 — 1746
  • pelanggan korporat tersebut berlangganan internetnya IM2, tidakharus menggunakan jaringan yang diberikan lisensinya oleh pemerintahkepada IM2, bisa saja bekerjasam dengan PT Indosat atau dengan Telkomatau dengan operator lain dimana didaerah itu infrastrukturnya paling baik,tidak harus dengan PT Indosat kalau kami tidak punya kami sewa ke telkomuntuk menghubungkan kantor kejaksaan di Sulawesi, kantor kejaksaan disumatera supaya internetnya masuk kesana, itu adalah pelanggan korporat,kalau yang kita bahas
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-03-2013 — Putus : 14-08-2013 — Upload : 06-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 27 /PID/Pid. Sus/TPK/2013/PN.DBG.
Tanggal 14 Agustus 2013 — ROZA MARFIN Alias ROZA MARPIN Bin UMAR SULAEMAN
115 — 41
  • Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan1.1 Setiap OrangBahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsisebagamana telah di bahas dalam unsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo.31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No.20 tahun 2001tentang Pemberantasan T indak Pidana Korupsi, diatur dalam Pasal 1 butir 3UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No.20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor No.78/Pid.sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg
Tanggal 21 Maret 2012 — H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH (TERDAKWA)
134 — 47
  • AdiDwijantoro kepada BPR Karangmalang ;Bahwa mekanisme pemberian kredit dengan menggunakan jaminanBilyet Deposito itu dimulai dengan pengajuan permohonan pinjaman,karena pinjaman dengan jaminan deposito itu sifatnya liquid, kemudiandiberikan form pinjaman dan itu kami bahas dengan tim komite pemutuskredit, apakah kredit itu disetujui atau tidak ;117Bahwa dalam keterangan saksi sebelumnya di BA Penyidik saksimengatakan bahwa ada itervensi dari Drs. Koeshardjono karena saat ituDrs.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-07-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PN AMBON Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 13 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.JUNITA SAHETAPY, S.H
2.M. YONGEN PANGKEY, S.H
3.AGUSJAYANTO, SH., MH
4.FARIDS DHESTARASTRA MUSA, SH., MH
5.GARUDA CAKTI VIRA TAMA, SH
6.DENNY I. SITUMORANG, SH
Terdakwa:
1.ABDUL ALAM HITIMALA
2.USMAN TUHUITU
214 — 152
  • Menyusun Rancangan APBDesa :1.Saksi selaku koordinator Tim Pelaksana kegiatan Desa (TPKD)Bersamasama Menyusun PERDES (Peraturan Desa) untukdiserahkan ke Kepala desa dan BPD dengan tujuan di bahas dandisetujui yang kemudian disahkan menjadi Peraturan Desa;Rancangan Peraturan Desa disusun di akhir tahun untukpelaksanaan kegiatan tahun anggaran di tahun depan;Merancang Peraturan Desa tersebut setelah disahkan menjadiPeraturan Desa.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
Tanggal 4 September 2014 — H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)
79 — 17
  • Disetiap ada rapat rutin pamong desa, Terdakwa selalumenyebut dan membahas mengenai Larasita dan saksi tidak dilibatkandalam pembahasan tersebut, yang di bahas dalam pertemuan tersebutmenekankan kepada para dukuh agar segera mendaftarkan warganyayang akan ikut program Larasita.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-11-2016 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Tanggal 14 Nopember 2016 — ASWAN ZAHARI, S.Pd Bin ZAHARI
96 — 26
  • IDHAM KHOLID, ME pada saatitu periode tahun 2010 s/d 2013, karena setahu Saksi yang mengajukanuntuk di bahas pada rapat di komisi IV DPRD Prov.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-08-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 10 Agustus 2016 — PROF. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H., M.H
416 — 323 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang bersifat subjektif semata;Dengan landasan pijak berbagai uraian di atas, cukupberdasar dan sangat beralasan bagi Majelis Kasasi untukmenyatakan bahwa benar dalam putusan a quo terdapat kelalaiandalam menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h khususnyatentang pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana dendasebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dimuatsebagai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi;Bahwa berdasar pada apa yang telah Pemohon Kasasi uraidan bahas
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 89/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 26 Nopember 2013 — BAMBANG SUPRIYANTO, BE
89 — 36
  • Krakitan;Bahwa setelah pertemuan antara GM PIKITRING JBN Moh.Agung Nugroho bertemu denganTeguh Sihono GM.PIKITRNG JBN menyetujui untuk dilakukan pembayaran ganti rugi tanamansesuai dengan harga negosiasi;Bahwa setiap pengajuan anggran ke INDUK selalu di kabulkan karena telah di lampirkan daftarnominatif dan di rapat ditiap bualan antara menejer dan GM Moh.Nugroho;Bahwa pada rapat MENKOPOLHUKAM selain membahas mengenai krisis listik di jawa bagianbarat di bahas juga penyelesaian permasalahan gant
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 134/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 11 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Drs. EDDY MACHMUDI EFFENDI,MA
126 — 47
  • Kemudian surat tersebut kita bahas di dewan pengawas lalu kepadadirektur utama kita perintahkan untuk melakukan audit program siap siar yangdimaksud. Surat kita kepada direktur utama tanggal 15 Pebruari 2013. Kemudiantanggal 8 April 2013 sampai ke SPI Satuan Pengawas Internal mengenai auditsiap siar, kemudian berdasarkan hal tersebut kami bersurat lagi supaya ditindaklanjuti ; Bahwa sepengetahuan saksi yang ditindaklanjuti audit internal itu ada di bawahHal 149 dari 283 hal.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-01-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 8 Januari 2015 — Supriyadi, S.Pd. bin Cheri
104 — 18
  • Banjarnegara) dan di isi juga oleh Pak MUHDI(Kepala Dinas), untuk arahan 1 % di sampaikan oleh pak SUPRIYADI dan pakSRIHARJONO, sedangkan untuk yang 4 % di bahas melaluiperwakilan/koordinator tiap kecamatan yang bertempat di ruang kabid TK/SDsetelah rapat forum selesai.Bahwa benar setiap SD penerima dana rehab sekolah dikenakan biaya/pungutansebesar 1 % dan 4 % dari jumlah penerima yang diserahkan ke kantor DindikporaKabupaten Banjarnegara.Bahwa benar dari SD seKec. Bawang Kab.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-01-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 8 Januari 2015 — SRI HARJONO, SH M.Acc Bin R.SASTRO TARUNO
82 — 25
  • kabupaten yang intinya adalahpengarahan dari Kadinas,kabid TK/SD dan kasi sarpras tentangpelaksanaan rehabilitasi.Bahwa benar pertemuan pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat diaula kantor Dindikpora Kabupaten Banjarnegara adapun yangmemimpin jalanya pertemuan adalah bapak SRI HARJONO, (KabidTK dan SD) dan Bapak SUPRIYADI (Kasi Sarpras Dindikpora Kab.Banjarnegara) dan di isi juga oleh Pak MUHDI (Kepala Dinas), untukarahan 1 % di sampaikan oleh pak SUPRIYADI dan pakSRIHARJONO, sedangkan untuk yang 4 % di bahas
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 5 Maret 2019 — Billy Sindoro
423 — 220
  • Setelah surat tersebuk diterima, lalu kemudian sayadisposisikan Kepala Bidang Lalu Lintas dengan Instruksi Bahas dengan Tim Internal dan eksternal dan Tempatkordinasikan dengan konsultan.3. Setelah instruksi saya, kKemudian pada tanggal 30 Januari2018, kami menindaklajuti surat dari PT. Lippo Cikarang, Toktersebut dengan mengundang pihak terkait sebanyak 13 pihakuntuk melakukan pembahasan Analisis Dampak Lalu Lintas .4.
    Pembicaraanyang saksi bahas dengan HENRY adalah terkait permintaan uang NENENGRAHMI dan keperluan Pak HESTI. Kemudian yang dimaksud dengan stokyang dibilang HENRY adalah uang operasional yang dipegang oleh HENRY.Saksi diminta oleh HENRY untuk berkomunikasi langsung denganCHRISTOPHER alias CM soal keperluan dan permintaan tersebut terutamapermintaan NENENG RAHMI dan HESTI.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Permohonan
Register : 21-07-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 468/Pdt.P/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 25 September 2020 — PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA, yang selama proses penanganan perkara berlangsung, kemudian berganti nama menjadi PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA, beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B12, Karet Kuningan, Setiabudi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I; PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (disingkat menjadi “TPI”), beralamat di The Garden Centre Lt. 6 Jl. Raya Cilandak KKO RT.001 RW.005, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN II/ dahulu TERLAPOR II Selanjutnya PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I dan PEMOHON KEBERATAN II/ Pdt.I.D.9.2 Hal. 2 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL dahulu TERLAPOR II secara bersama-sama disebut “PARA PEMOHON KEBERATAN/ dahulu PARA TERLAPOR”. Lawan: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) yang beralamat JL. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN.,
2510 — 4868
  • Lembagamana yang berani undang hotman bahas ini.4) Dikutip dari kanal Youtube milik KOMPASTVpada tanggal 19 Februar 2020, Kuasa ParaTerlapor memberikan pernyataan yaitu sebagaiberikut: Tapi yang mutus juga Majelis Hakim yangadalah anak buahnya yang memeriksa,anehnya lagi Majelis Komisioner atau Hakimboleh mengajukan saksi untuk memperkuattuduhan si Investigator, ya ngapain capekcapek sidang, putus aja langsung, itu sayatidak mengerti, itulah yang menimbulkan adasesuatu sehingga orang ini Ssudah menjadisuatu
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 17 Mei 2016 — SOLEMAN KABU, S.SOS
59 — 35
  • Taopan,S.Sos sebesar Rp. 500.000, tanggal 04 Nopember2013.Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk kepentingan pribadiSaksi dan saksi siap kembalikan uang yang saksi telah terimatersebut ;Bahwa saksi tahu tentang Rapat Pleno untuk membahas RKBsebab Drafnya saksi yang buat kemudian di bahas bersama/diplenokan ;Saksi tidak tahu ada dua RKB ;Bahwa saksi tidak tahu ada perubahan RKB namun kalau adaperubahan RKB harus disampaikan kepada Komisioner dandibahas di rapat PlenoBahwa saksi hanya lapor secara
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — Suprianto, SH. Bin (Alm) Muhammad Kurdi AM
263 — 88
  • itudilakukan pembahasan RKPD antara tim anggaran PemerintahDaerah dengan DPRD, setelah itu disaring disesuaikan denganperkiraan kemampuan anggaran kemudian menjadi Prioritas danPagu Anggaran Sementara (PPAS), kemudian SKPD bersama timanggaran melakukan asisntensi penyusunan Rencana KegiatanAnggaran (RKA), selanjutnya RKA dibahas lagi dengan dewansetelah itu RKA di bawa ke Pemerintah Provinsi untuk mendapatkanrekomendasi dari Gubernur, selanjutnya setelah mendapatkanrekomendasi dari Gubernur kemudian di bahas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 20-05-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
SURYANI ALAWIYAH, SH.
Terdakwa:
Nur Azizah Putri Utami
319 — 77
  • Pst.mengajukan TOR (Term Of Reference) untuk riset sebanyak 6kegiatan, lalu di ajukan kepada Kapuslitbang yang saat itu dijabatoleh terdakwa, kemudian usulan tersebut di bahas oleh tim, dan pada26 Pebruari 2014 saksi mengetahui ke enam kegiatan tersebutmasuk DIPA BMKG.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — IDRIS ROLOBESSY, SE
274 — 905
  • umum dan direktur kepatuhanmemo no 228 adalah produk pembina Izac Tenu;Bahwa terhadap poin 5 BAP dicabut oleh Penuntut Umum, karena saksi belumpensiun (hanya salah ketik);Bahwa terhadap poin 16 jawaban saksi (saksi mengaku tidak pernah memberijawaban seperti itu), jika terkait kebijakan direktur saksi hanya dengar daripengurus Yayasan THT;Bahwa jawaban poin 21 BAP saksi cabut, yaitu katakata yang mengatasnamakan , yang benar adalah atas kebijakan direksi;Bahwa waktu itu Fredy Sanaky sempat bilang: bahas
    (Delapan Milyar) selaku DewanKomisaris menyetujui karena telah dikaji secara berjenjang dari Satuan TerkaitKhususnya satuan Kerja Managemen Resiko (Sdr.A Burhanudin) dan DirekturKepatuan Saudara Izaak Thenu;359Bahwa kemudian telah di bahas bersama dengan Direksi untuk melihat apakahaturan ini di langgar atau tidak dan telah sesuai dengan ketentuan sehingga padasaat dokumen tersebut di sampaikan kepada Dewan Komisaris maka DewanKomisaris menyetujui namun dengan catatan bahwa sebelum dilaksanakanproses