Ditemukan 2410 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-07-2019 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PA MAKALE Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Mkl
Tanggal 10 Juni 2020 — Penggugat:
1.Muktar Yunus bin M. Yunus
2.Hjh SULDIAH Binti Dg. Sigarra
3.ATTO Bin Dauda
4.Ahliwaris Almh. Hjh.RUKIAH A.S
5.AINUN MARDHIAH
6.FERDI Bin Garlan
7.FABYOLA Binti GARLAN
8.I M P O Binti Dg Sigarra
9.I L H A M Bin Dg.Sigarra
10.SAINIDAR Binti Dg. Sigarra
11.EDDY LAUWO Bin Dauda
Tergugat:
1.Hjh. SOFIATI YUNUS
2.ZULKIFLI DAHLAN
3.NURLAELA
4.MALIK, AHLIWARIS Alm.TAJUDDIN bin M. Yunus
5.ANI, AHLIWARIS Alm.TAJUDDIN bin M. Yunus
6.YANTI, AHLIWARIS Alm. TAUFAN
Turut Tergugat:
1.YETTI alias ETTI ALLO TODANG
2.MELATI Binti Latif
3.Hjh. RUSIA Binti Dg. Sigarra
4.WAN, AHLIWARIS Alm. SAHWAN
5.ISMARYATI alias SAMMOE
6.PUTRI, AHLIWARIS Alm. NATSIR
7.ADHAR
8.JUMRIA
9.ROSANI
10.ISHAYATI
11.YASMIN
12.SURAL SYAMSUDDIN
13.BARATHA YUDHA SYAMSUDDIN
197291
  • Menyatakan Sri Binti M.Yunus~ belum berkeluargameninggal dunia pada tahun 1975 karena musibah kecelakaan dilaut;12. Menyatakan Tajuddin Bin M.Yunus meninggal dunia padatahun 1990 karena sakit;13. Menetapkan Alm. Tajuddin Bin M.Yunus adalah pewaris;14. Menetapkan Ahli waris Tajuddin Bin M.Yunus;14.1. Nidar ( ister );14.2. Malik ( anak kandung);14.3. Apriani ( anak kandung )14.4. Ardy ( anak kandung )15. Menyatakan Taufan Bin M.Yunus meninggal dunia padatahun 1991 karena sakit;16.
Register : 20-09-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 29-12-2014
Putusan PN KEBUMEN Nomor 93/Pid.SusB/2013/PN Kbm
Tanggal 23 Desember 2013 — SAJAR als. GALINGGING bin SUWARNO, Dkk
4811
  • Kabupaten di Kebumen;par listtextpardplainltrpar s16 rtlchfcsl abaf0 ltrchfcs0f461lang1033 langfe1033langnp1033insrsid15538512hichaf46dbchaf0lochf46 tabBahwa saksi tahu pra terdakwa telahmembantu proses evakuasipara imigran warga negara asing yang terdampar di perairan laut selatan;par listtextpardplainltrpar s16 rtlchfcsl abaf0O ltrchfcs0f461lang1033langfe1033langnp1033insrsid15538512hichaf46dbchaf0lochf46 tabBawha para terdakwa tidak tahu apabila imigran yang dibantu adalahimigran gelap, oleh karena dilaut
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN AMBON Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb
Tanggal 25 April 2016 — RAYNOLD GERRITS HETHARIE ;
10435
  • Seram Bagian Timur ; Bahwa saksi pernah ke kantor dinas kelautan dan perikanan ProvinsiMaluku namun bertemu dengan Pak Gerrits selaku Ketua PanitiaPemeriksa Barang karena pada wakiu saksi ke Kantor Dinas Kelautandan Perikanan itu baru mau proses lelang ; Bahwa setahu saksi Pak Gerrits ada melakukan pemeriksaan barangyakni keramba yang ada di SBT dan saksi saat itu melihat dilaut ituhanya ada 1 (satu) keramba dan yang lainnya masih belum jadi ; Bahwa saksi pernah melihat kontrak ; Bahwa pada saat
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 204/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
13775
  • Kapal melanggar jalur penangkapan ikan (menangkap ikan dilaut territorial);. Kondisi fisik kapal tidak sesuai dengan SIPI antara lain sepertikapal melakukan mark down dan kapal menggunakan alattangkap yang tidak sesuai dengan SIPI (berdasarkan hasiltemuan verifikasi lapangan);. Kapal dlindikasikan melakukan tindak pidanaberat antara lainmelakukan praktek forced labour dan human trafficking(berdasarkan hasil temuan verifikasi laobangan dan wawancaradengan perusahaan).;3088.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
30191568
  • Tentang : Cipta Kerja
  • memenuhi Perizinan Berusaha terkaitpemanfaatan di laut dari Pemerintah Pusat.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan satu pasalyakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 16ASetiap Orang yang memanfaatkan ruang dari PerairanPesisir yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkaitpemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal16 ayat (2), dikenai sanksi administratif.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 17(1) Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan dilaut
    Pemerintah Pusat.Kewajiban memenuhi Perizinan Berusahasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ataumembawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimanadimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi NelayanKecil.Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal,yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:(1)(2)Pasal 27ASetiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera Indonesiamelakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaanperikanan Negara Republik Indonesia dan/atau dilaut
    Berusahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidanadengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dandenda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar limaratus juta rupiah).Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal93...SK No 050642 A PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 142 Pasal 93(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera Indonesiamelakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaanperikanan Negara Republik Indonesia dan/atau dilaut
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — NIWEN KHAIRIAH Binti IMAM MUHTADIN
307151
  • Santana, karena SPOB Melisa itu pompanya bagus mendorongsemuanya keluar kalaupun ada tersisa hanya sedikit sekali dan itu setelahbongkar dan cuci, lalu Kapten memberikannya pada pihak tongkang dilaut ;Bahwa seingat saksi setiap kapalkapal yang mengangkut itu mau muatPertamina tidak mau Tanki dalam keadaan kotor dan ada gasnya ;Halaman 249 dari 375 halaman Putusan No. 09/Pid.SusTPK/2015/PN.
    Umiyati dari Antonius Manulangsebanyak 133 transaksi, itu. merupakan uang usaha saksi yangdigabungkan dalam rekening tersebut ;Bahwa sesungguhnya BAP itu sudah disiapkan, lalu saksi ditanyakemudian setelah selesai semua saksi disuruh baca, tapi karena takutbelum pernah menghadapi masalah seperti ini saksi tidak baca saksitandatangani saja ;Bahwa waktu saksi ditanya masalah keuangan itu saksi katakan saksi tidaktahu ;Bahwa di dalam BAP ada keterangan saksi membeli BBM dari kapalTanker yang kencing dilaut
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014
293112
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • manusia, pembangunanhukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasimasyarakat dalam pembangunan Daerah Provinsi yangBerciri Kepulauan.(6) Dalam...(6)13a gnhOtg,eePRESIDENREPUBLIK INDONESIA 24 Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan diDaerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimanadimaksud pada ayat (5), Pemerintah Pusat dapatmengalokasikan dana percepatan di luar DAU dan DAKsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).Pasal 30Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Daerah provinsi dilaut
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 28-04-2017
Putusan PN AMBON Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb
Tanggal 25 April 2016 — SYAMSUL BAHRI JAINAHU, S.T
11840
  • Seram Bagian Timur ;Bahwa saksi pernah ke kantor dinas kelautan dan perikanan ProvinsiMaluku namun bertemu dengan Pak Gerrits selaku Ketua PanitiaPemeriksa Barang karena pada waktu saksi ke Kantor Dinas Kelautan danPerikanan itu baru mau proses lelang ;Bahwa setahu saksi Pak Gerrits ada melakukan pemeriksaan barang yaknikeramba yang ada di SBT dan saksi saat itu melihat dilaut itu hanya ada 1(satu) keramba dan yang lainnya masih belum jadi ;Bahwa saksi pernah melihatkontrak ;Bahwa pada saat pencairan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
1099260
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • manusia, pembangunanhukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasimasyarakat dalam pembangunan Daerah Provinsi yangBerciri Kepulauan.(6) Dalam...(6)13a gnhOtg,eePRESIDENREPUBLIK INDONESIA 24 Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan diDaerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimanadimaksud pada ayat (5), Pemerintah Pusat dapatmengalokasikan dana percepatan di luar DAU dan DAKsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).Pasal 30Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Daerah provinsi dilaut
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI;MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
10546
  • Putusan Nomor 203/G/2015/PTUN.JKTS&T Samudera Jaya 1 dan Kapal Esi Jaya 1 sejak 19 September 2014s/d 31 Desember 2014, dan sekarang saksi bekerja sebagai tukangojek;Bahwa total jumlah 30 orang ABK, ada ABK asingnya berjumlah 19orang, Nakhoda adalah tekong orang asing dan lokasi penangkapan dilaut Arafura;Bahwa saksi pernah memindahkan ikan ke kapal lain pada saat melautdan tidak ada petugas yaitu ke kapal dari perusahaan yang sama,sedangkan kapal ekspor berasal dari Thailand karena ada benderaThailand
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 —
12347
  • saudara Yusri agarmempersiapkan penerimaan dimaksud ;Bahwa yang dimaksud dengan Mobile Bunker Agent dan Ploting Storoage adalah :Mobile Bunker Agent (MBA) adalah lembaga penyalur BBM non Subsidi berupaSolar yang ditunjuk oleh Pertamina untuk melayani bunker penjualan BBM Solarmengunakan kapal dengan cara ship to ship diperairan dekat dermaga atau tanpasandar di dermaga ;Ploting Storoage (Penampungan terapung) adalah penimbunan BBM yang dilakukanoleh Pertamina dengan menggunakan kapalkapal tanker dilaut
    Lautan disewa oleh Pertamina sampai dengan tahun 2009, dimana kapalsaksi yang disewa oleh Pertamina itu adalah untuk membawa minyak dari KilangDumai ke Sei Pakning, Siak dan ke Pekanbaru jadi saksi jalanlah ke Lanalmenjumpai Pak Antonius Manulang kalau ada masalah dalam pengoperasian kapalsaksi oleh Pertamina saksi minta tolong dibantu hanya dalam permasalahannya itusaja, dan juga kadangkadang Antonius Manulang kalau ada untuk operasinya diLaut Antonius Manulang sering meminjam kapal saksi dalam
    sebanyak133 transaksi, itu merupakan uang usaha Terdakwa yang digabungkan dalamrekening tersebut ;Bahwa sesungguhnya BAP itu sudah disiapkan, lalu Terdakwa ditanya kemudiansetelah selesai semua Terdakwa disuruh baca, tapi karena takut belum pernahmenghadapi masalah seperti ini Terdakwa tidak baca langsung Terdakwatandatangani saja ;Bahwa waktu Terdakwa ditanya masalah keuangan itu Terdakwa katakan saksitidak tahu ;Bahwa di dalam BAP ada keterangan Terdakwa membeli BBM dari kapal Tankeryang kencing dilaut
Register : 22-08-2014 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN BITUNG Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Bit
Tanggal 3 Agustus 2015 — PT. WAILAN PRATAMA LAWAN PT. INTERNATIONAL ALLIANCE FOOD INDONESIA, DK
132101
  • Putusan Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Bite Bahwa Kapal Cinta 8 membawa masuk ikan dan kapal Cinta 7 menampung ikan dilaut,dari Bitung langsung dibawah ke PT.
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb
Tanggal 25 April 2016 — HARDO
9948
  • Seram Bagian Timur ;Bahwa saksi pernah ke kantor dinas kelautan dan perikanan ProvinsiMaluku namun bertemu dengan Pak Gerrits selaku Ketua PanitiaHal. 72 dari 193 hal Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2015/PN.Amb.Pemeriksa Barang karena pada waktu saksi ke Kantor Dinas Kelautan danPerikanan itu baru mau proses lelang ;Bahwa setahu saksi Pak Gerrits ada melakukan pemeriksaan barang yaknikeramba yang ada di SBT dan saksi saat itu melihat dilaut itu hanya ada 1(satu) keramba dan yang lainnya masih belum jadi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor Kitab Undang-undang Hukum Dagang Tahun 1847
477624
  • Tentang : Kitab Undang-undang Hukum Dagang
  • S. 19382.BAB IXASURANSI ATAU PERTANGGUNGAN TERHADAP BAHAYABAHAYA DILAUT DAN BAHAYABAHAYA PERBUDAKANBagian 1Bentuk Dan Isi Pertanggungan.Pasal 592Selain syarat syarat yang disebut dalam pasal 256, polis harus menyatakan:1. (s.d.u. dg. S. 19334 7jo.
Register : 05-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 107/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — MR.BOONSOM JAIKA Alias YUD Alias TAI YUD
384793
  • Benjina dan terdakwa tidak tahuapakah tempat isolasi tersebut yang digunakan untukmeletakkan ABK yang bermasalah, Terdakwa menjelaskanbahwa terdakwa tidak tahu kalau ABK Asing yang bekerja dilaut memiliki perjanjian kerja atau memiliki perjanjian kerjalaut;Bahwa benar langkahlangkah penanganan yang dilakukanoleh QC dalam mengatasi ABK yang bermasalah adalah,awalnya QC datang menemui Tekong/Nahkoda kapal tempatABK tersebut bekerja, kKemudian koordinasi dengan Nahkodaapakah ABK tersebut sebaiknya dimasukkan
Register : 02-08-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap
Tanggal 10 Juni 2021 — Penuntut Umum: 1.SUGIYANTO, SH 2.EKO NURYANTO, SH Terdakwa: 1.HARIYANTO 2.MORANDA MALISSA
14044
  • Karenapada saat itu sekitar bulan September tahun 2017 dari DinasPerikanan Kabupaten Merauke ada datang ke kampung Wogikel,kampung yang mayoritas nelayan lalu saat orang dinas perikananyaitu iobu Marta datang ke kampung wogikel dengan tujuan agarmasyarakat kampung dapat mengoptimalkan perahu semang yangsebelumnya pernah kami dapat, kami menyampaikan aspirasi kamibahwa kalo bisa dinas perikanan membantu kami sarana karena jikamenggunakan semang taruhan nyawa lebih besar dilaut.
Register : 17-05-2013 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 Februari 2014 — Pidana Korupsi : - SELVIANA WANMA
19789
  • konsekwensi hukum yangberbeda, objek yang diperiksa maupun yang diawasi berbeda, BPKdiabngun itu sebenarnya mengadopsi Rekenkamer yang ada di Belandapada waktu Pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Indonesia,Rekenkamer ini diadopsi di Indonesia menjadi BPK, kenapa BPK inipenting dan perlu, karena urusan keuangan negara itu sebetulnyatanggungjawab Pemerintah, gak ada institusi yang bisa mandiri, steriildari pengaruh atau intervensi Pemerintah mesti dibangun sebuahinstitusi yang benarbenar Independent dilaut
Putus : 23-04-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 435/PDT.G/2010.PN.Jkt.Ut.
Tanggal 23 April 2012 —
16369
  • Pelindo seluas + 7 Hasedangkan sisanya masih dikuasai oleh Pemiliklama untuk di garap dan di kelola dengan caramenanam kacang ;e bahwa tanah yang di beli dari desa lain juga masihdikelola batunya dan belum ada bangunan , hanyaada plang /pintu gerbang di pancang dilaut dengantulisan PT. Pelindo di Desa Pulo Ampel danbelum ada bangunan/gedung, hanya ada berupaDermaga yang dibangun oleh PT.
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
RICKY MARTHIN SYAUTA
204512
  • kota Ambon baru selanjutnya diangkut menggunakan dumptruck;untuk Loder Mini jalumya di Pasar Mardika dan pasar Batu Merah, untuk jamOperasional mulai jam 22.00 WIt sampai dengan jam 04.00 WIT,Speed boat jadwal Operasionalnya sejak jam 07.30 Wit sampai jam 11.30 Witsetiap hari dengan jalur di Pantai Wainitu, depan rumah Pangdam TamanAmahusu, Pelabuhan Yos Sudarso Pasar Mardika dan Rute Pasar Mardika Batu Merah namun untuk Speedboat, jalurnya disesuaikan dengan arah tiupanangin mengingat sampah yang dilaut
    Kota ambon yang diperpanjang tiap tahun, tapi saksi tidakmembawanya sekarang;Bahwa tugas saksi sebagai pengemudi speed boat operasional sampah padaDinas Lingkungan Hidup dan persampahan Kota ambon tahun 2019 yaknimengemudikan speed boat untuk mengangkut sampah laut sesuai dengan jaluryang sudah ditetapkan oleh Kepala Bidang Persampahan (Pa FrengkyMahulette);Bawah saksi menerangkan dalam pelaksanaan tugasnya, ada pengawas yangbernama La Inku, Biasa orang tersebut yang menelpon apabila ada sampah dilaut
Register : 27-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 907/Pdt.G.KPPU/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 27 April 2017 — - PT. COSL INDO - PT. HUSKY – CNOOC Madura Limited Lawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
416612
  • holder of Business Licensefor OilRegistration of Oil & Gas for Offshore Drilling, we never& Gas Servcs and Certification Letter ofever been requested a SIUPAL as one of therequirement for the provision of Jack Up service tender.Therefore we are kindly ask for Huskys discretion toeliminate such requirement.PQ requirement Clause 3.7 page 4 of 8:Bidder as a single entity or as Consortium Leader shallhave license to conduct marine business (SIUPAL) insector Penyewaan Alat Angkut Laut dan infrastruktur dilaut