Ditemukan 2484 data
FAISAL REDY
Tergugat:
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk
82 — 28
Dan dalam proses PHK, Tergugat telahmenempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial yang meliputi Lembaga Bipartit (Sebagaimana diuraikandiawal jawaban ini izin tidak mengutip ulang) dan Tripartit pada DinasKetenagekerjaan Kota Medan.
PT AGRINDO PANCA TUNGGAL PERKASA
Tergugat:
1.IVO KRISNADI
2.ABDURRAHMAN
3.SAHRONI
4.MUHAMMAD ISMAEL
5.ISMAIL
6.HABIBI
7.SOBIRIN
8.RIZKI AKBAR
9.AMIN SETIAWAN
10.MUHAMMAD AMIN
11.ANDI CANDRA
12.TAUFIK
13.RAHMAN
14.M. ZAYADI
15.AL AHYUDI
16.AMAR HANAPI
17.ROY WIJAKSONO
18.EDISON
19.ISHAK
20.ISKANDAR.Z
21.JONIANSYAH
22.RIDWAN
23.AGUS SAHRIAL
24.SAMSUL BAHRI
25.ASAN FIRDAUS
106 — 14
benar ada hubungan kerja antara Penggugat dengan ParaTergugat, yang mana Para Tergugat adalah karyawan tetap Penggugat; Bahwa benar Penggugat telan memutus hubungan kerja denganPara Tergugat; Bahwa benar Penggugat belum membayar uang kompensasipemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Tergugat; Bahwa benar perselisihan hubungan industrial antara Penggugatdengan Para Tergugat telah dimediasi oleh Mediator DinasKetenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah KabupatenSarolangun Propinsi Jambi (Tripartit
Drs. AGUSTIN BASTAMAN
Tergugat:
Walikota Tangerang Selatan
231 — 837
Saksi sempat dipanggil oleh BadanKepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dahulu BadanKepegawaian Daerah (BKD) terkait dengan status KepangkatanPenggugat;Bahwa, Saksi tahu Penggugat menerima SK Pemberhentian, tapi lupaTahun berapa;Bahwa, pada saat Penggugat menjabat sebagai Pengelola Barang ituada SKnya yang diterbitkan oleh BPKAD;Bahwa, Saksi tidak tahu, selain Penggugat sebagai Mediator, Penggugatjuga menjabat di Dewan Pengupahan atau di Tripartit;Bahwa, Saksi tahu Penggugat diberhentikan tidak
103 — 62
Bahwa perkara a quo sudah diupayakan penyelesaian baik secara perundinganbipartit melalui Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi SerikatPekerja Metal Indonesia (PUK SPL FSPMI) PT.Bumi Kaya Steel Industries22.23.26dengan Tergugat maupun melalui Tripartit melalui Mediasi di Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi dengan hasil Tergugat tetap tidak bersedia membayarkan hakyang seharusnya diterima oleh penggugat oleh karenanya demi kepastianhukumnya penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan
111 — 47
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yangdilakukan Tergugat tidak sah secara hukum, dan sekaligus gugatan ParaPenggugat pada petitum angka4 Para Penggugat yang menyatakan tidakputus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata parapihak telah mengupayakan penyelesaian perkara a quo secara musyawarahpada tingkat Bipartit (Bukti P35 s/d P53, Bukti P55 s/d P58, dan Bukti T6.1 s/d T7.18, Bukti T11.1 s/d T12.6) dan kemudian dilanjutkan padatingkat Tripartit
71 — 16
Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasi tripartit,sebagaimana disyarakatkan oleh UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial Yakni dengan dikeluarkannya nota anjuranoleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Cimahi Nomor: 560 /6034 / Disnakertransos tertanggal 1 Oktober 2016 yang menganjurkan agar pihakTergugat dan Para Penggugat menyepakati hasil Mediasi tersebut;2.
116 — 446 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maknabiparti/perundingan hanya dilakukan antara pekerja dan pengusaha bukandalam tingkat mediasi yang disebut tripartit. Sehingga Judex Facti telah salahmenafsirkan makna perundingan tidak buntu karena masih dilanjut padatingkat mediasi. Dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 bipartit atauperundingan dapat disebut gagal, akan tetapi mediasi tidak dapat disebut gagalkarena mediator akan mengeluarkan produk berupa anjuran yang sifatnyatertulis.
193 — 90
dinubungkan dengan Pasal 3 ayat (1),Pasal 4 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan dihubungkan pula denganPasal 44 ayat (1) UU No. 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, serta Pasal 151 ayat (2) UU Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengisyaratkan bahwamekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial diwajibkanterlebin dahulu melalui proses perundingan atau upaya perdamaianHalaman 78 dari 156 halaman Putusan No: 18/Pdt.SusPHI/2019/PN.Jappada tingkatan bipartit, tripartit
: Freeport sudah diperbolehkanekspor;Fotokopi dari fotokopi Siaran press nomor:00025.Pres/04/SJI/2017 tanggal 17 Februari 2017Pernyataan Menteri Energi Dan Sumber DayaMineral terkait kontrak karya PT FreeportIndonesia;Fotokopi dari fotokopi artikel KOMPAShttos:/ekonomi.kompas.com terbitan 21/02/2019freeportbantahakanphkkaryawan;Fotokopi dari fotokopi notulen pertemuan timpemantau dan pencegah permasalahanketenagakerjaan PI Freeport perusahaanprivatisasi dan kontraktor diwilayah kerja PTFreeport Tripartit
215 — 67
Bahwa Penerima Kuasa berhak secara hukumMenghadap Pihak Managemen, Melakukan Penyelesaian secara Bipartit,Melakukan Penyelesaian secara Tripartit melalui Mediasi di Kantor DinasSosial Tenaga Kerja Kabupaten Sintang Maupun mengajukan gugatan di75Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak,melawan PT. Sumber Hasil Prima Kecamatan Serawai Kabupaten Sintangsebagai Tergugat.;. Bahwa sesuai Pasal 123 ayat (1) HlR,surat kuasa beracara di pengadilanharuslah surat kuasa khusus.
281 — 93
Biparti jugamerupakan lembaga, bila terjadi kesepakatan maka dibuat PB, begitu jugadengan Tripartit, Mediator bertindak untuk memfasilitasi perjanjian bersama(PB), jika ada kesepakatan maka mediator akan menuangkan dalam PB,jika tidak terjadi PB, maka Mediator mengeluarkan anjuran. Apabila salahsatu pihak atau para pihak menolak anjuran dari mediator, maka pihak yangmenolak dapat mengajukan penyelesaian perselisihan ke PengadilanHubungan Industrial.
160 — 36
melalui surat masing masing tertanggal 6 Desember 2014 untukdilakukan bipartit ke 2 pada tanggal 12 Desember 2014 akan tetapi ParaTergugat tidak pernah hadir dengan demikian dapat disimpulkan bahwapemanggilan yang dilakukan oleh Penggugat agar Para Tergugat hadir padatanggal 10 dan 12 Desember 2014 untuk dilakukan perundingan haruslahdinyatakan terbukti kebenarannya mengingat hal itu dalam Kesimpulan ParaTergugat telah diakui bahwa pemanggilan pemanggilan yang dilakukan untukmelakukan bipartit dan Tripartit
PT. ECO PAPER INDONESIA
Tergugat:
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.gubernur provinsi jawa barat
Intervensi:
SPSI PT. ECO
249 — 119
Bahwa objek sengketa pada hakikatnya lahir ataskesepakatan yang telah dibuat antara buruh/pekerja denganpengusaha, bukan sematamata inisiatif dari Tergugat belaka; Bahwa dalam konteks ini, seharusnya Penggugat memanfaatkandengan seksama lembaga tripartit tersebut di dalammemperjuangkan upah yang diinginkan, bukan justru langsungmempersoalkannya di pengadilan.
107 — 20
sehingga Tergugat menambahkan nilai rupiah penawaranyang awalnya Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) menjadisebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah), tetapi Penggugatberanggapan nilai tersebut masih terlalu jauh nilainya dari Penetapan PegawaiPengawas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Bernomor : 560/2609/43758/2014 tertanggal 22 Desember 2014, dan tidak ada titik temu terhadappermasalahan tersebut sehingga oleh Tergugat ahkirnya mengajukan masalahini ke tingkat Tripartit
182 — 81
Novita Mulyani (TERGUGAT);Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018, PENGGUGAT mengajukanPermohonan Tripartit melalui Mediasi pada Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Jakarta Pusat sebagaimana surat No: 005/HRSLOHP/I/18tanggal 15 Januari 2018;Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 Mediasi antara PENGGUGAT DalamRekonvensi dengan TERGUGAT Dalam Rekonvensi dinyatakan gagalsetelah melakukan beberapa kali mediasi, oleh karena mediasi dinyatakanHalaman 57 dari 86 hal. Putusan No .306/Pdt.
153 — 96
Simon Tarigan, S.Th) akanmelakukan pertemuan dan percakapan secara tripartit(Moderamen,Badan Pekerja Majelis GBKP Runggun Kemenangen Tani dan GBKPKlasis MedanNamorambe) perihal pemilinan Pertua dan Diaken, (3).Ketua Umum dan Sekretaris Umum Moderamen GBKP (Pdt. M.P. Barus,M.Th dan Pdt.
192 — 66
Sehingga dalil PARA PENGGUGAT pada angka14 dan angka 15 Gugatan adalah DALIL YANG SANGAT MENGADAADADAN PATUT UNTUK DITOLAK.Bahwa antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melakukanperundingan Bipartit dan Tripartit, yang mana pihak Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi telah memberikan Anjuran Nomor:567/8509/Disnaker/XII/2017 tertanggal 27 Desember 2017 yang pada intinyamediator berpendapat dan memberikan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan dokumen perjanjian kerja yang ada, pekerja Sadr.Teguh
115 — 49
Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasi tripartit,sebagaimana disyarakatkan oleh UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial. Yakni dengan dikeluarkannya nota anjuranoleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Pemerintah Daerah KotaDenpasar tertanggal 1 September 2016 dengan No. 567/2269/Dinsosnaker yangmenganjurkan agar pihak Tergugat membayar hakhak Para Penggugat;.
1.MUHAMMAD TABRANI
2.SAIDIN
Tergugat:
1.PT Hasal Logam Utama
2.PT DAVINDO JAYA MANDIRI
3.PT PUTRA PUTRI WINATA INDONESIA
4.PT PUTRA PUTRI WINATA
5.PT MAXIMA TIGA BERKAT
6.PT PUTRA ELAN BALINDO
7.PT JUBA PRATAMA
8.PT UTAMA SIRTU ABADI
9.PT RISGUN PERKASA ABADI
10.PT ANUGRAH KARYA JAYA MANDIRI
11.PT BATUAN ALAM RAYA
12.PT INDAKO BANGUN PERSADA
13.PT NURINDO WATUSAMPU
14.PT SINAR TERANG MANDIRI
15.CV SUMBER ALAM GEMILANG
16.CV SUMBER BATUAN PRIMA
17.PT WATU PALU PRIMA
18.CV DINAMIS ABADI
19.PT SALENA JAYA SEJATI
20.PT AGUNG JAYA MINING
21.PT WATU MERIBA JAYA
22.PT WATU SINAI ABADI
23.PT BINTANG MANUNGGAL PERSADA
24.PT MEGA JASA PRATAMA
25.PT ACES SELARAS
26.PT SIRTU KARYA UTAMA
27.PT FARHAN BATU PALU
28.PT ATNUR PRIMA MANDIRI
729 — 304
Bahwa untuk mekanisme pengelolaan CSR yangAhli ketahui adalah pihak perusahaan memprogramkan setelah itu disampaikankepada masyarakat, dimana disini ada sistem tripartit antara pihak perusahaan,masyarakat, dan pemerintah. Bahwa terkait pelaksanaan CSR, makapihakperusahaan menurut UndangUndang membuat pertanggungjawaban tahunan.Bahwa sebelum perusahaan melakukan aktivitas pertambangan, perusahaansebelumnya mensosialisasikan terlebih dahulu programprogramnya kepadamasyarakat.
1.ALBERT PANGIHUTAN PARDEDE
2.AFRIZAL
3.AZMI MURNIAWAN
4.NADIA SIGIRO
5.ANANDA PUTRI ANJELI
6.JULIS DARYANTI
7.ACHMAD ARDIANSYAH
8.HELVI MANDA SARI
9.KENNY AUGUSTHIO MAITIMU
10.NURLIAN
11.WIYANTO
12.SATRIA DEO JECKO HARTAWAN
13.WELLY FULERMAN
14.EKA ASMIRA
15.RIFKI CAHYONO
16.SISKA ANDRIANI
17.TOHARI
18.IMAM ACHIRULLAH
19.MUHAMMAD SULAIMAN
20.TRI NEGSIH ANGGRAINI
21.RINA AGUSTINA
22.JEPI OKTIAWAN
23.FATONI FEBRIANTO
24.DIAN KURNIATI
25.TITISARI PITALOKA
26.DESI FITRIANA ,S.Kel
27.FURIESA LORISZANTO
28.MORIS BOY MARPAUNG
29.NOPRI YANTO
30.ATMAN
31.ADE PUTRA
32.ARI
33.ARI PITRIANSIH
34.ROCKY SUGIARTO
35.GUNTUR ALAMSYAH
36.SAHRUL KUMALA
37.EDI KARTUNA
38.TYA RAINJANI PURNAMA SARI
39.ALI ALHABSYI
40.AMAN SAPIT NASUTION
41.FERIANSYAH
42.ADE EVI AGUSTINA HASIBUAN
Tergugat:
PT ANUGERAH PRATAMA INSPIRASI
277 — 84
efektifbulan Februari 2020 Para Penggugat dirumahkan oleh Tergugat;Bahwa sejak dirumahkan oleh Tergugat, pihak Direksi tidak jugamemberikan jawaban yang dapat menyelesaikan permasalahan ParaPenggugat dan Tergugat akhirnya pada bulan Oktober 2020 ParaPenggugat melaporkan permasalahan Para Penggugat ke Kantor DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu dan menuntutupah/gaji Para Penggugat dan meminta kejelasan status ParaPenggugat apakah masih dipekerjakan atau tidak;Bahwa dalam Mediasi Tripartit
283 — 91
Bahwa terdapat fakta tidak terbantahkan yangtelah terjadi (sebagai dasar melakukan mogok kerja/ vide SuratPemberitahuan Mogok Kerja dengan Nomor : 04/ADSBHL/VIII/2015,tanggal 14 Agustus 2015, dan Surat dengan Nomor : 05/ADSBHL/VIII/2015,tanggal 28 Agustus 2015) yakni perundinganperundingan yang selama initelahdilakukan, baik secara Bipartit dan Tripartit telah mengalami jalanbuntu, hal tersebut secara tegas dinyatakan oleh para pihak dalam Aisalahperundingan khususnya tertanggal Risalah perundingan
menerimapekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/ouruh berhak atas uangpesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat(3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat(4);Bahwa apabila suatu perusahaan terjadi perubahan kepemilikan makaunsur unsur di dalam Pasal 163 Undang Undang Nomor 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut telah terpenuhi;Bahwa proses proses mediasi ada Bipartit dan Tripartit
mengenai mogok yang dilakukan oleh paraPenggugat/para pekerja P.T BHL tersebut;Bahwa saksi mengetahui mogok kerja pekerja/ouruh/karyawan tersebutdikarenakan para pekerja/buruh/karyawan P.T BHL tersebut mengajukantuntutan selanjutnya dilakukan mediasi di Disnaker Kotawringin Timurgagal dan selanjutnya terbitlah Anjuran;Bahwa saksi mengetahui ada beberapa syarat mogok kerja yang harusdipenuhi sebelum melakukan mogok dan harus ada jjin dari instansiterkait;Bahwa saksi mengetahui kegagalan Bipartit dan Tripartit
karenatidak puas atas tuntutan mereka ke P.T BHL;Bahwa saksi mengetahui pernah ada anjuran atau himbauan dariDisnaker Kotawaringin Timur agar pekerja/ouruh yang mogok tersebutbekerja kembali;Bahwa saksi mengetahui pada saat mediasi akan dilakukan kembalipihak perusahaan menerima tetapi ditolak oleh pekerja/karyawan/buruhtersebut;Bahwa saksi mengetahui perselisihnan antara pihak perusahaan P.T BHLdengan P.T ADS tersebut karena saksi selalu mengikutiperkembangannya dan telah dilakukan pertemuan Bipartit, Tripartit