Ditemukan 2806 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : diajukan dlakukan dawuan djuan dawuhan darusan darakan daruman dijukan danukan dawukan dudukan
Pengadilan PA PANYABUNGAN Perdata Agama
Register : 24-02-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 30-06-2020
Putusan PA PANYABUNGAN Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Pyb
Tanggal 30 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 25
  • No. 78/Pdt.G/2020/PA.Pybyang dajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan mohon segera diputus denganmengabulkan permohonan Pemohon;Kemudian Termohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulisyang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tentang tuntutanPenggugat rekonvensi tetap dengan semula dan mohon segera diputus denganmengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telahtercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untukmempersingkat
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 07-12-2020 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 269/Pdt.G/2020/PN Mtr
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 40
  • untukHalaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pat.G/2020/PN Mtrseluruhnya, bahwa tentang petitum pertama belum dapat ditegaskan dikabulkanatau tidak tergantung pada seluruh atau sebagian tuntuan Penggugat diterima,maka tuntutan pertama dipending untuk sementara ini;Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat ke2 (kedua) adalah agarPengadilan Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat.Bahwa terksit dengan tuntutan tersebut menurut pandangan Majelis oleh karenabukti Surat yang dajukan
Pengadilan PN KUDUS Perdata
Register : 18-07-2011 — Putus : 21-02-2012 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 49 / Pdt.G / 2011 / PN.Kds
Tanggal 21 Februari 2012 — PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Berkedudukan di Jakarta Cq. PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KUDUS H. ISKANDAR melawam
76 — 84
  • Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mempermasalahkan tentang34ketentuan pencantuman klausula baku sebagaimana disampaikan dalam ReplikPenggugat tertanggal 29 Nopember 2011, akan tetapi cara pengajuan gugatanyang dajukan oleh Penggugat adalah dengan menggunakan cara gugatanperwakilan kelompok/class action sebagaimana diuraikan dalam gugatanPenggugat tersebut hal ini terbukti dari gugatan Penggugat pada angka romawi Iyang menyebutkan sebagai berikut : Bahwa gugatan ini didasarkan pada
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 05-06-2017 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 438/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat:
Bastian
Tergugat:
PT. Bali Unicorn
Turut Tergugat:
PT. Kharisma Aryapaksi
247 — 195
  • menyewaataukah tidak ;Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatanya pihak Penggugattelah mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P29 dan 4 (empat)orang saksi, sedangkan pihak Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannyatelah mengajukan bukti Surat bertanda T1 sampai dengan T21 dan 4 (empat)Hal 43 dari 52 Halaman Putusan Nomor ; 438/Pdt.G/2017/PN Dpsorang saksi, sedangkan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat bertandaTT1 sampai dengan TT2;Menimbang bahwa berdasarkan buktibukti yang dajukan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-10-2013 — Upload : 28-02-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 70/Pdt.G/2012/PN.TPI
Tanggal 31 Oktober 2013 — SUKARNI Alias NA AING (Penggugat) PT. BUANA MEGA WISATA (Tergugat I) PT. BINTAN RESORT CAKRAWALA (Tergugat II) PT. BINTAN LAGOON (Tergugat III) PT. RIA BINTAN (Tergugat IV) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBENUR PROPINSI KEPULAUAN RIAU (TergugPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBENUR PROPINSI KEPULAUAN RIAU Cq. BUPATI KABUPATEN BINTAN ( Tergugat VI)PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBENUR PROPINSI KEPULAUAN RIAU Cq. BUPATI KABUPATEN BINTAN Cq CAMAT TELUK SEBONG (Tergugat VII) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBENUR PROPINSI KEPULAUAN RIAU Cq. BUPATI KABUPATEN BINTAN Cq CAMAT TELUK SEBONG Cq DESA SEBONG LAGOI (Tergugat VIII) BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KANWIL KEPULAUAN RIAU (Turut Tergugat)
67 — 10
  • Majelis Peta Topografi tersebut bukanlah merupakan bukti Hak atastanah akan tetapi hanya merupakan salah satu tahapandidalam proses terbitnya Hakatas tanah, untuk mendapatkan Hak atas tanah perlu ada tahapan berikutnya yaitupembukuan serta Penetapan dari Pemerintah.Menimbang, bahwa selanjutnya setelah proses terbitnya peta Topografi tidakada bukti yang dapat menunjukan tahapan berikutnya yaitu pembukuan sertapenetapan dari pemerintah oleh karenanya dapatlah disimpulkan bahwa permohonanHak yang dajukan
Pengadilan PN DONGGALA Perdata
Register : 23-12-2019 — Putus : 26-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PN DONGGALA Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Dgl
Tanggal 26 Juni 2020 — Penggugat:
ISMAN
Tergugat:
1.LUTFIN, S.Sos
2.Panitia Pemilihan Kepala Desa Marana
3.Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Donggala
137 — 66
  • Bahwa gugatan yang dajukan Penggugat tidak jelas fobscuur libel) karena dalampoint (4) dan (7) gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat 1melanggar Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 tahun 2019 tentang PemilihanKepala Desa pasal 21 huruf q yaitu Calon Kepala Desa harus memenuhipersyaratan memiliki Dokumen kependudukan yakni KTP Elektronik, akta kelahiranatau dokumen yang dipersamakan dan kartu keluarga.Tetapi justru dalam point (9)gugatan menjadi berubah, dimana Penggugat mendalilkan bahwa
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 13-08-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 141/PDT/2021/PT KPG
Tanggal 9 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : LATIF TAMAL Diwakili Oleh : Yusak Tausbele, S.H., M.Hum.
Terbanding/Tergugat I : NURHAYATI WONDO KAMORE
Terbanding/Tergugat II : BAMBARUDIN ASA
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI Cq Presiden RI di Jakarta Cq.Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang di Jakarta Cq. Gubernur Prov. NTT di Kupang Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. NTT di Kupang Cq. Kepala Kantor BPN Kab. Alor di Kalabahi
71 — 25
  • ., dantelah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori bandingyang diajukan oleh pihak pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikanHalaman 40 dari 45 Putusan Nomor 141/PDT/2021/PT KPGdiatas dan surat kontra memori banding yang dajukan oleh para Terbandingsemula Para Tergugat 1 dan Tergugat 2, serta Turut Tergugat sekarang TurutTerbanding yang pada pokoknya berpendapat ternyata dalam pertimbanganhukum yang menyatakan menolak gugatan Pembanding semula Penggugatmenurut Hakim tingkat
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus Arbitrase
Register : 02-03-2017 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 125/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn
Tanggal 21 April 2017 — - M. ARIF WIBOWO (PENGGUGAT) - MAHSIN,SH (TERGUGAT)
396 — 170
  • Perhitungan yang diberikan dalam mengaplikasikanpenyusutan sebesar 40 % atas harga barangbarang Termohon Keberatan punkeliru, karena kalaupun benar harus diterapkan penyusutan 40 % terhadap Rp.38.520.000, quad non seharusnya ganti rugi yang diberikan berjumlah Rp.23.112.000, bukan Rp.23.124.000, ;Menimbang bahwa dari dalil permohonan pemohon tersebut ternyataalasan keberatan yang dajukan oleh Pemohon didalam perkara ini adalah diluarapa yang diatur didalam Pasal 6 ayat (8)PERMA NO.1 TAHUN 2006, sehinggaberdasarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 387 K/PDT.SUS/2010
PT. ATRIUMASTA SAKTI, DK.; PT. BANK SYARIAH MANDIRI, DK.
383 — 400 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tambahan Bukti Tambahan BuktiHalaman Pembanding (P5A) Pembanding (P5B)Surat SP3 SP3Yang Diajukan Sebagai Yang Dajukan SebagaiBukti Oleh Pembanding Bukti Oleh Terbanding1. 1,2,3 Terdapat paraf Pembanding Tidak terdapat paraf Terdan Terbanding ; banding ;2. 3 1. Angka IV poin (3) : 1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 31-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2645 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Oktober 2017 — OO ABDUL WAHAB, DKK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO), SEMULA BERNAMA PPN ANEKA TANAMAN, KEMUDIAN BERGANTI PT. PERKEBUNAN XVIII HINGGA SEKARANG BERGANTI NAMA MENJADI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (Persero), DKK
51 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan : Nebis In IdemBahwa perkara aquo pernah dajukan kepada Lembaga Peradilanoleh saudara kandung dan kemenakan dari Almarhum Ny. Sijak BintiMalati yaitu Terbukti : adanya Putusan Pengadilan Negeri SemarangNomor: 225/1956/Pdt. Tanggal 16 Agustus 1960 yang dimenangkanoleh : WillyLouis Don Griot sebagai satusatunya anak sah dariAlmahum Ny.
Pengadilan PN Mentok Perdata
Register : 15-06-2023 — Putus : 18-12-2023 — Upload : 20-12-2023
Putusan PN Mentok Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mtk
Tanggal 18 Desember 2023 — Penggugat:
MULIADY
Tergugat:
1.JUIMAN
2.JAMIDI
3.KEPALA DESA BENTENG KOTA
4.CAMAT TEMPILANG
Turut Tergugat:
5. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional Kab. Bangka Barat
87 — 31
  • >DALAM PROVISI

    • Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

    DALAM EKSEPSI

    • Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tersebut untuk seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
    2. Menyatakan sah dan berharga berdasarkan hukum seluruh alat-alat bukti yang dajukan
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama
Register : 05-11-2020 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 1040/Pdt.G/2020/PA.Sgm
Tanggal 19 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
100 — 33
  • Bahwa Tergugat dalam mengutif putusan Mahkamah Agung No.115 K/Ag/2018, tidak lengkap sesuai amar putusan, hal inidilakukan Tergugat untuk melakukan pengelabuan seolaholahMajelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 115K/Ag/2018, tidak menjatuhnkan amar putusan dalam gugatanRekonvensi yang dajukan Penggugat Rekonvensi.Bahwa bedasarkan fakta hukum Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam Putusan No. 115 K/Ag/2018, menjatuhkan amar putusan dalamrekonvensi, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima.bahwa
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 20-02-2020 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2018/2019/PN Jap
Tanggal 26 Februari 2019 — - PT FREEPORT INDONESIA - ERENS CARTENZ ELUAY
207 — 1066
  • denganperkara ini, lagi pula Pengadilan di Indonesia menganut civil law system bukancommon law, sehingga putusan hakim terdahulu tidak mengikat hakimselanjutnya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat telahmengajukan bukti surat yang dalam pengantarnya menggunakan Daftar BuktiSurat dimulai dari T1 dan seterusnya sampai T17, namun Tergugat tidakpernah mengajukan bukti T1, T2 dan T15, sehingga yang akandipertimbangkan adalah bukti yang dajukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 16-08-2012 — Putus : 15-01-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/TUN/2012
Tanggal 15 Januari 2013 — ACCOR VS 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. NOVOTEL INDONESIA;
76 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Judex Juris aquo jelasjelas sangatmerugikan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang berperkara, karenaalasanalasan pokok Permohonan Kasasi yang dajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali menjadi tidak diperiksa dengan cermat oleh Judex Juris tingkat Kasasi.Hal tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (3) UUMAsebagaimana tersebut dalam angka 4.2. diatas.Bahwa sehubungan dengan perihal ini Peninjauan Kembali mohon kepada JudexJuris tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 31-12-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 180/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 19 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : IR.EKO ARYANTO Diwakili Oleh : Mat Arsan Yunus,SH
Terbanding/Tergugat I : IR.UMI RAHMINI PURWANTO
Terbanding/Tergugat II : DJOKO HARTANTO
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERPONG
Terbanding/Turut Tergugat I : HAJI DEDE SUTARDI
Terbanding/Turut Tergugat IV : RIA ANGGRANI,SH.M Kn
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN PROVINSI BANTEN cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANGERANG SELATAN
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. BANK CTBC INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat III : KRISTIA HALIM SH
121 — 40
  • Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan telah dilakukanterlebin dahulu sebelum adanya keberatan dan pihak ketiga yaitu Penggugat,serta dikarenakan permohonan lelang yang dajukan oleh Turut Tergugat Vtelah disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan untuk dilaksanakanlelang, maka berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan No.Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 180/PDT/2018/PT.BTN.93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Tergugat III tidakboleh menolak lelang yang telah diajukan
Pengadilan PN AMBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-02-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PN AMBON Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 29 Januari 2019 — DJON KAFIANE ELWARIN, ST. M.ENG, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Dosen, Jabatan Direktur Politeknik Negeri Ambon, Bertempat tinggal di Desa Passo, RT.026/RW.006, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 148/2018, tanggal 12 Februari 2018, memberikan Kuasa kepada RISART RIRIHENA, SH, JOPIE STENLY NASARANY, SH, YACOB WAAS, SH, ke tiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RISART RIRIHENA, SH – JOPIE . S . NASARANY, SH & REKAN, yang beralamat kantor di Jl. Wem Reawaru No. 114 (Hotel Beta), Lt. 3 Belakang Kantor Gubernur Maluku, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Dan dalam perkara ini memilih tempat domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya, sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT; --------------------------------------------- M e l a w a n : 1. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, JLN. Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan Jakarta 10270. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.----------------------------------------------- 2. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Cq Ketua Senat Politeknik Negeri Ambon EDISON HUKOM, SST, MT, yang berlamat di JLN. Ir. M . Putuhena, Wailela – Rumah Tiga Ambon 97234. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; -------------------------------------------- 3. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Cq , Ketua Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon Dr. SAMMY SAPTENNO, SE, M.Si, yang beralamat di JLN.Ir.M.Putuhena, Wailela – Rumah Tiga Ambon 97234. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
105 — 43
  • Telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak dalam perkaratersebut ; Telah mendengar keterangan saksisaksi yang dajukan kedua belah pihakdipersidangan ; Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 19Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ambonpada 21 Februari 2018 dibawah Nomor Register Nomor: 34/PDT.G/2018/PN.Amb,telah mengemukakan dalildalil sebagai berikut
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 09-07-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 52/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
1.ANAH SUWANAH
2.JIWAN PRASETYA
3.JAKA RUSDAYA
4.JOHAN DARMANSYAH
5.ANISAH ARBIAWATI
6.RATIH PATIMAH HAMSAH
7.YOGI ABDAL HAMID
8.ELLA SITI SUHERAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT PROPINSI JAWA BARAT
Intervensi:
Prof Dr R Sulaeman Sastrawinata
173 — 80
  • HASANPRAWIRASASMITA dan PENGGUGAT VIII tidak pernah menyetujuidan menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama No. 104/2002tanggal 08012002, PPAT Kecamatan Pasirwangi KabupatenGarut, yang dajukan sebagai dasar penerbitan Sertifikat aquo olehPROF. DR. R. SULAEMAN S. kepada TERGUGAT;25.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran No. 61/BASIP/IV/2018, tertanggal 11 April 2018 yang diterbitkanTERGUGATdiketahui batasbatasnya: Utara : H.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-04-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Gto
Tanggal 1 April 2015 — AHMAD HASAN
92 — 15
  • 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsitelah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer,sehingga Terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaansubsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Tedakwa maupunPembelaan yang dajukan
Pengadilan PN DEPOK Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 30-03-2011 — Upload : 21-02-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 674/Pid.B/2010/PN.Dpk
Tanggal 30 Maret 2011 — I GEDE DANA Alias GEDE ;
27 — 21
  • berat netto 20 gram, 1 (satu)buah plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 8 gram, 1 (satu) buah timbanganelektrik merk ACIS, 1 (satu) buah bong kaca, 1 (satu) buah botol aqua yang dijadikanbong dan 2 (dua) buah korek api dan akhirnya Terdakwa beserta barang bukti langsungdibawa ke BNN untuk diperiksa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heru Siswanto alias Heru, SoliSucipto alias Kiwil dan Robi Sugara alias Robi dan keterangan Terdakwa sertadhubungkan dengan barang bukti yang dajukan
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PA SELONG Nomor 845/Pdt.G/2018/PA.Sel
Tanggal 7 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 37
  • Liyeg, Inaq Rat meninggal duniaselanjutnya ketika Inag Milatih, Inaq Liyeq, Inaq Rat meninggal duniaharus disusun satu persatu siapa ahli waris yang hidup ketika pewarismeninggal, jika ada suaminya wajib disebutkan, anaknya dan lainlain;cara membuat gugatan dan petitum seperti ini harus dibuat sampaidengan masa Penggugat dengan Tergugat saat gugatandibuat/diajukan ke Pengadilan Agama;Hal. 55 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.Menimbang, bahwa karena majelis hakim telah sependapat denganeksepsi yang dajukan