Ditemukan 2725 data
227 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak bersikap berat sebelah:Hakim dalam memikulkan pembebanan pembuktian harusbersikap: Adil, sesuai prinsip fair trial, dan Tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial,tetapi imparsialitas;b. Menegakkan risiko alokasi pembebanan:Barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebanipembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan halitu.
Sutaryo Teguh
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi
2.Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang
3.Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
4.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
5.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
6.Jaksa Agung Republik Indonesia
96 — 63
tentang Hukum Acara Pidana(selanjutnya disebut KUHAP), yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakanhukum yang didasarkan pada kerangka due process of law.Due process of law pada dasarnya bukan sematamata mengenai rule oflaw, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraanperadilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan ...a law which hears before itHalaman 35 dari 86 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Ckr condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial
61 — 22
Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifatIntegreted Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law danasas presumption of Innoncence.
123 — 20
membantah dan menyangkalnya, maka menurutketentuan Pasal 283 RBg yo Pasal 1865 KUHPerdata yang menganut asasActori in cumbit probation atau asas Negatif wettelijk bewijsleer, MajelisHakim menerapkan beban pembuktian secara berimbang yaitu : kepadaPenggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalildalil gugatannya,sedangkan kepada Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalildalilbantahannya agar dapat diujudkan dan diterapbkan beban pembuktian secaraproporsional dengan memperhatikan prinsip fair trial
190 — 326
SANAKY, tanggal 31 Desember 2014,171).1 (satu) Jepitan Rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal 04-04-2016,172).1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester II Desember 2015, Nomor: DIR/224, tanggal 29 Januari 2016,173).1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester I Juni 2015, Nomor: DIR/1383, tanggal 31 Juni 2015,174).1 (satu) Bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester II Desember
SANAKY, tanggal 31 Desember 2014,170) 1 (satu) Jepitan Rekening (Trial Balance) Bank Maluku,tanggal 04042016,171) 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.BankMaluku Malut semester Il Desember 2015, Nomor:DIR/224, tanggal 29 Januari 2016,172) 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.BankMaluku Malut semester Juni 2015, Nomor: DIR/1383,tanggal 31 Juni 2015,173) 1 (satu) Bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank MalukuMalut semester Il Desember 2014,174) 1 (satu) Jilid fotocopy
SANAKY, tanggal 31 Desember 2014,171).1 (satu) Jepitan Rekening (Trial Balance) Bank Maluku,tanggal 04042016,172).1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.BankMaluku Malut semester Ill Desember 2015, Nomor:DIR/224, tanggal 29 Januari 2016,173).1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.BankMaluku Malut semester Juni 2015, Nomor: DIR/1383,tanggal 31 Juni 2015,Halaman 196 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2017/PT AMB174).1 (satu) Bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank MalukuMalut
92 — 32
yang secara nyata melakukan perbuatanpidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karenadalam konteks Criminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaan peradilan ( lawenforcement) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel( ultimate truth ) dengan asas praduga tidak bersalah (presumption ofinnocence ) yang haruslah dilakukan menurut hukum ( due to process of law )guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujurdan adil ( to ensures a fair and just trial
54 — 30
tambahan ;4.3.6 Kawat Pengikat (bendrat) ;e Harus berukuran minimal 1 mm seperti yang disyaratkan dalam NIBab3.7;4.3.7 Air;e Air harus bersih dan jernih sesuai persyaratan dalam NI2 Bab 3.6 ;e Sebelum air untuk pengecoran beton dipergunakan harus terlebih dahuludiperiksa pada laboratorium PAM/PDAM setempat yang disetujuipengawas dan biaya sepenuhnya ditanggung oleh kontraktor ; Kontraktorharus menyediakan air atas biaya sendiri ;4.4 Pelaksanaan ;Sebelum dilaksanakan, kontraktor harus mengadakan trial
Kontraktorharus menyediakan air atas biaya sendiri ;4.4 Pelaksanaan ;Sebelum dilaksanakan, kontraktor harus mengadakan trial test atau mixed designyang dapat membuktikan bahwa mutu beton yang diisyaratkan dapat tercapai ;Dari hasil test tersebut ditentukan oleh pengawas Deviasi Standart yang akandigunakan untuk menilai mutu adukan beton selama pelaksanaan ;4.4.1 Pengecoran Beton ;Pengecoran beton dapat dilaksanakan setelah Kontraktor mendapat izintertulis dari pengawas ;Permohonan izin rencana pengecoran
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2693 — 3544
If open justice keeps thejudge on trial, then as Kitto observes, that judge is never so muchon trial as when he or she is delivering judgment.
165 — 175
yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yangdidakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karena dalam konteks Criminal JusticeSistim tegaknya pelaksanaan peradilan (law enforcement) dalam hukum pidana gunamencari kebenaran materiel (u/timate truth) dengan asas praduga tidak bersalah(presumption of innocence) yang haruslah dilakukan menurut hukum (due toprocess of law) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan99secara jujur dan adil (to ensures a fair and just trial
324 — 166
Bahwa namun demikian, Tergugat justru mengesampingkankeberadaan dan fungsi Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalamAD/ART PDI Perjuangan dan Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008termaksud, dan karena merasa sebagai orang hebat dan orangberpengaruh, secara melawan hukum dan dengan secara arogan Tergugatjustru melakukan trial by the press, dengan menyampaikan keluhan dangerakan perlawanannya kepada media atau pers, sehingga menempatkanpers menjadi
Pembanding/Penggugat II : Faisal Arsyad
Pembanding/Penggugat III : Demus Ndoen
Pembanding/Penggugat IV : Sem Pamise
Pembanding/Penggugat V : Ricky Ndun
Pembanding/Penggugat VI : Randy Mugelo
Pembanding/Penggugat VII : Supri Yadin Bala
Pembanding/Penggugat VIII : Muktar Weni
Pembanding/Penggugat IX : Syarifudin Ari Hasan Min
Pembanding/Penggugat X : Choky Aditia
Pembanding/Penggugat XI : Hairun Valdo
Pembanding/Penggugat XII : Ako Lani
Pembanding/Penggugat XIII : Jhon Ndollu
Pembanding/Penggugat XIV : Migel Henuk
Pembanding/Penggugat XV : Genjol Baco
Pembanding/Penggugat XVI : Mini Marhom
Pembanding/Penggugat XVII : Mustafa Mustafa
Pembanding/Penggugat XVIII : Jumadin Idris Min
Pembanding/Penggugat XIX : Muyir Alamin
Pembanding/Penggugat XX : Bragi Ndun
Pembanding/Penggugat XXI : Thomas Adu
Pembanding/Penggugat XXII : Luis Limbe
Pembanding/Penggugat XXIII : Reja Ndun
Pembanding/Penggugat XXIV : Jefri Ndo
170 — 107
sistim peradilan pidanaAustralia;Halaman 39 dari 115 putusan nomor 76/PDT/2019/PT.DKI17.18.19.Sepanjang 20082011 Polisi Federal Australia, Kantor Direktur Penuntut UmumFederal dan Departemen Kejaksaan Agung telah melakukan tindakantindakandan praktekpraktek yang mengarah kepada pelanggaran hakhak dasar ; tidaksaja hakhak yang diakui dibawah hukum HAM tetapi dalam beberapa kasusjuga pelanggaran terhadap hakhak yang diakui dalam common law seperti hakatas peradilan yang adil dan jujur (right to a fair trial
SAUT TARULITUA SIMAMORA,
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.KEJAGUNG R.I. Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA,
101 — 21
Pangaribuan berpendapat, bahwa lembaga praperadilanyang terdapat di dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3029) identik dengan lembaga pre trial yang terdapatdi Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus. PrinsipHabeas Corpus pada dasarnya menghendaki pemerintah menjaminhak kemerdekaan seseorang di dalam masyarakat yang beradab;4.
94 — 40
secara nyatamelakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum,karena dalam konteks Criminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaan peradilan ( lawenforcement ) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel ( ultimate truth ) denganasas praduga tidak bersalah (presumption of innocence ) yang haruslah dilakukanmenurut hukum ( due to process of law ) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilanyang dilakukan secara jujur dan adil (to ensures a fair and just trial
258 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
kasusyang seperti ini, sudah tersedia ketentuan hukum yang pasti untukditerapkan, sehingga penegakan hukum itu dapat diprediksi (predictable)sesuai dengan putusan terdahulu;e Tegaknya keseragaman hukum atau keseragaman bertindak (legaluniformity or uniformity of action) sehingga berdasarkan stare decisisyang telah ada itu, dapat ditegakkan prinsip equal treatment in equal caseor in equal situation dalam rangka mencapai tujuan uniformitas putusandi antara peradilan (for uniformity of decisions among the trial
131 — 41
Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidanayang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifatIntegreted Criminal Justice System denganlebih mengedepankan adanya fair trial, dueMenimbangMenimbangMenimbang7Sprocess of law dan asas presumption ofInnocence.Oleh karena itu dengan titik tolakdemikian maka di satu sisi dalam penerapanperadilan pidana terhadap Terdakwa, Majelistelah menerapkan ketentuan sesuai' peraturanhukum yang berlaku, tegas, adil, jujur danmenerapkan keseimbangan kepentingan' terhadapkomponen
95 — 44
secara nyata melakukanperbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karenadalam konteks Criminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaan peradilan ( law enforcement )dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel ( ultimate truth ) dengan asas pradugatidak bersalah (presumption of innocence ) yang haruslah dilakukan menurut hukum( due to process of law ) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukansecara jujur dan adil (to ensures a fair and just trial
238 — 96
membantah keras seluruh dalil gugatan paraPenggugat, kecuali apa yang Tergugat terangkan dan akui secara tegas dibawall INI, 2 22+ 12 oon nnn nnn noe nnn nnn nnn ne nen ee cn nee nee nen nnn ene enel.03.Bahwa ma'af Tergugat sama sekali tidak kenal dengan paraPenggugat. ono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen enn ene cen nennone Bahwa oleh sebab itu Tergugat mohon perhatian/pertimbangan MajelisHakimagar memerintahkan para Penggugat in persoon untuk hadir di persidanganini guna terpenuhi prinsip fair trial
HENDRI ARIFIN, S.H.
Terdakwa:
MODESTUS BUNTAR GUNAWAN
128 — 13
Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Perairan Laut Pasir Padi;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Komisi Penilai AMDAL Nomor: 14/Kom-AMDAL/BLHD/2016, tanggal 2 Mei 2016 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Perbaikan dan Penggandaan Dokumen Adendum ANDAL, RKL-RPL Final;
- 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Surat Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan Nomor: KL.203/I/10/KSOP.PKBLM-16, tanggal 15 Januari 2016 perihal Persetujuan Bergerak di dalam DLKR/DLKP dan Kawasan (untuk melakukan Sea Trial
389 — 259 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan halhal di atas telah terbukti dan tidak terbantahkandalildalil Pemohon dalam Butir C7 Permohonan a quo merupakandalil yang mengadaada, penuh dengan sesat tafsir, sekaligusmerupakan upaya trial and error dalam memaknai Pasal 20 dengankorelasi yuridisnya terhadap Pasal 50 UndangUndang Nomor5/1999 yang jelas merupakan pengecualian pemberlakuan dalamUndangUndang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;7.
150 — 89
Pihak PT Asian Agri Group menilaitindakan tersebut melawan hukum, penghinaan dan bersifatpenghakiman (trial by the press).Dalam kasus tersebut diatas, dalam salah satu pertimbangannyahakim menyatakan bahwa:Menurut Pasal 1919 KUH Perdata dan praktek peradilan/yurisprudensi selama ini tidak mensyaratkan adanya putusan pidanayang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terlebih dulu.D. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN PERBUATANMELAWAN HUKUM YANG MASUK DALAM KOMPETENSI ABSOLUTHal 90 dari 129 Hal.