;Bahwa dalam penyidikan dan penuntutan perkata tindak pidanapencucian uang tidak mensyaratkan dibuktikannya tindak pidana asal(predicate crime) cukup dibuktikan bahwa telah terjadi tanoa menunjuksiapa pelaku tindak pidan asal yang penting ada hubungan kausalantara harta kekayaan yang dimaksud dalam tindak pidana pencucianuang dengan terjadinya tindak pidana asal;Bahwa yang dimaksud dengan transaksi keuangan yang mencurigakanadalah transaksi keuangan yang mencurigakan dari pprofil, karakteristikatau

UndangUndang;Bahwa Kebijakan yang diatur dalam UndangUndang ada 4 (empat) macamyang tidak bisa dihukum pidana karena hal tersebut diatur dalam UndangUndang:Kebijakan Atributor;Kebijakan Delegator;Kebijakan Administrator danKebijakan Ordenantor;277Bahwa Benar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) harus dilihat terlebihdahulu Esensialnya dari tindak pidana korupsinya;Bahwa Menurut pendapat saksi proses penyidikan Tindak Pidana PencucianUang (TPPU) perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana awalnya(Predicate

crime) ;Bahwa Menurut pendapat saksi seseorang tidak bisa dipidana karenamelakukan sesuatu sesuai dengan kebijakan yang berlaku;Bahwa Menurut pendapat saksi jika seseorang tidak melaksanakan tugassesuai dengan kebijakan maka orang tersebut dianggap tidak cakap makaharus diganti bukannya dikenakan pidana;Bahwa Ada batasan kewenangan jika terjadi suatu pelanggaran maka akandikenakan sanksi berupa : sanksi administrasi, sanksi pindah tugas dan sanksiPidana ;Bahwa Menurut pendapat saksi jika ada pemeriksaan

Tentunya JudexJuris mengetahui bahwa ketentuan pidana dalam undangundangHal. 323 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016tidak boleh berlaku surut (strafrecht heeftgeen terugwerkendekracht).Bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan caramenempatkan, mentransfer, mengalinkan ... dst. harus dikaitkandengan adanya tindak pidana (predicate crime) yang dilakukansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU,diantaranya tindak pidana korupsi. Ahli DR. YENTI GARNASIH,SH, M.H.

Tentunya JudexJuris mengetahui bahwa ketentuan pidana dalam undangundangHal. 323 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016tidak boleh berlaku surut (strafrecht heeftgeen terugwerkendekracht).Bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan caramenempatkan, mentransfer, mengalihkan ... dst. harus dikaitkandengan adanya tindak pidana (predicate crime) yang dilakukansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU,diantaranya tindak pidana korupsi. Ahli DR. YENTI GARNASIH,SH, M.H.

Fakta KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR aliasPHILIP RUSEEL dan HILDA RIZQY diduga telah terlibat dalamTindak Pidana Narkotika, dimana dalam khasanah Tindak PidanaPencucian Uang, tindak pidana Narkotika tersebut dapat didugasebagai Tindak Pidana Asal (Predicate Crime).b.

jelas dan pasti atau setidaktidaknya dapatmemperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimilikibahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dansuatu perbuatan melawan hukum.Ahli menjelaskan bahwa tidak mengenal SURYANA, MAULANASYAHZIHAN dan TERDAKWA baik secara pribadi maupun secarakedinasan.Berdasarkan uraian kronologis tersebut diatas, ditanyakan kepadaAhli, Apakah tindakan SURYANA, dan TERDAKWA telah memenuhiunsurunsur dari dugaan melakukan tindak pidana pencucian uangdengan predicate

crime penipuan dan/atau Penggelapan dan/atauPemalsuan yaitu Bahwa Untuk mempersangkakan dugaan tindakpidana pencucian uang sebagaimana diaturdalam Pasal 3 UndangHalaman 267 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN CbiUndang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulupenyidik harus menemukan adanya faktafakta atau peristiwa hukumyang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menempatkan,mentransfer, mengalinkan, membelanjakan, membayarkan

Bahwa seperti yang telah dipertimbangkan di atas maka sehubungandengan tindak pidana predicate crime yang dilakukan Terdakwa tersebutdinyatakan terbukti dan berdasarkan fakta persidangan ada harta kekayaanhasil tindak pidana yang telah disita olen Penyidik. Sesuai ketentuan hukumTerdakwa seharusnya membuktikan bahwa harta kekayaan yang disitatersebut bukan berasal dari tindak pidana (tindak pidana Kehutanan, Migas).15.

, terdakwa wajib membuktikanbahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidanadimana sebelum menjawab hal tersebut maka Ahli menjelaskandefinisi dari tindak pidana asal terlebih dahulu yakni sebagai berikut :Halaman 550 dari 877 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK /2021/PN Jkt Pst.Predicate crime atau tindak pidana asal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Negara Indonesia merumuskan definisi predicate

crime denganmerumuskan secara jelas jenis tindak pidana asal pencucian uangsebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan ydan untuk tindak pidana yang memiliki ancaman pidana 4 tahunsebagaimana tercantum dalam huruf zPredicate crime adalah tindak pidana yang melahirkan hasil tindakpidana yang menjadi objek dari tindak pidana pencucian uang, jadiobjeknya berupa hasil kejahatan (proceeds of crime) yang kalaudisembunyikan atau disamarkan asal usulnya menimbulkan tindakpidana baru

untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidakatas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjutapakah faktafakta hukum perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan dapat memenuhiunsurunsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapatmempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mendakwa Terdakwa melakukanTindak Pidana Pencucian Uang sebagai tindak pidana lanjutan dengan tindak pidana asal(predicate

crime) adalah tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terurai di atas dihubungkandengan masingmasing unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, baik DakwaanKesatu Primair atau Subsidair maupun Dakwaan Kedua, Dakwaan Ketiga Pertama atauKedua dan Keempat Pertama atau Kedua serta dengan memperhatikan koneksitas danrelevansinya, maka Majelis Hakim secara berurutan akan mempertimbangkan danmembuktikan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu.

Perlu dilakukanpendalaman lebih lanjut terkait hal tersebut;Bahwa Kaitan tindak pidana asal (predicate crime) merupakan salah satusyarat terjadinya TPPU. Sehingga tidak mungkin ada TPPU tanpa adanyatindak pidana Asal.

Unsur obyektif yang kedua adalah harta kekayaan yang dialirkan(Sesuai perbuatan unsur obyektif pertama) tersebut harus berasal dari kejahatan asal(predicate crime);Menimbang, bahwa terdapat fakta yang sesuai dengan buktibukti danketerangan SaksiSaksi dipersidangan bahwa sejak tahun 2012 sampai dengantahuan 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF bersamasama dengan MARCEMUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, SaksiKRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI CabangPembantu Tual

Unsur obyektif yang kedua adalah harta kekayaan yang dialirkan(Sesuai perbuatan unsur obyektif pertama) tersebut harus berasal dari kejahatan asal(predicate crime);Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti dan keterangan saksisaksi,dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:= Bahwa Saksi FARRAHDHIBA JUSUFS.H.

Unsur obyektif yang kedua adalah harta kekayaan yang dialirkan(Sesuai perbuatan unsur obyektif pertama) tersebut harus berasal dari kejahatan asal(predicate crime);Hal 1562 dari 1751 hal.

Unsur obyektif yang kedua adalah harta kekayaan yang dialirkan(Sesuai perbuatan unsur obyektif pertama) tersebut harus berasal dari kejahatan asal(predicate crime);Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukt dan keterangan Terdakwa IVJoseph R Maitimu selaku Pimpinan BNI KCP Kepulauan Aru dan Saksi MelvinTuhumury selaku Teller, Terdakwa Il Marce Muskita selaku Pimpinan BNI KCPMasohi, Terdakwa III Krestiantus Rumahlewang selaku Pimpinan BNI KCP Tual, SaksiMelvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan

Unsur obyektif yang kedua adalah harta kekayaan yang dialirkan(Sesuai perbuatan unsur obyektif pertama) tersebut harus berasal dari kejahatan asal(predicate crime);Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukt dan keterangan Terdakwa IVJoseph R Maitimu selaku Pimpinan BNI KCP Kepulauan Aru dan Saksi MelvinTuhumury selaku Teller, Terdakwa Il Marce Muskita selaku Pimpinan BNI KCPMasohi, Terdakwa III Krestiantus Rumahlewang selaku Pimpinan BNI KCP Tual, SaksiMelvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan

Unsur obyektif yang kedua adalah harta kekayaan yang dialirkan(Sesuai perbuatan unsur obyektif pertama) tersebut harus berasal dari kejahatan asal(predicate crime);Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukt dan keterangan Terdakwa IVJoseph R Maitimu selaku Pimpinan BNI KCP Kepulauan Aru dan Saksi MelvinTuhumury selaku Teller, Terdakwa Il Marce Muskita selaku Pimpinan BNI KCPMasohi, Terdakwa III Krestiantus Rumahlewang selaku Pimpinan BNI KCP Tual, SaksiMelvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan kelirudalam menilai predicate crime tindak pidana pencucian uang yangberasal dari tindak pidana korupsi.Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pulamengajukan kontra Memori Banding tertanggal 26 Oktober 2020, yang padapokoknya berpendapat sebagai berikut:1.