No. 1745 K /Pid.Sus/2015 Rabu, 17 September 1x Rapat Paripurna Il2008 Penyampaian Pendapanakhir Fraksifraksi Dewanterhadap kebijakan UmumPerubahan APBD ~ Tahun2008 dan PPAS PerubahanAPBD Tahun 2008; Bahwa sesuai jadwal Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBDTahun 2008 dijadwalkan tanggal 05 September 2008 s/d tanggal 10 September2008, namun sampai pada tanggal 10 September 2008 sekira pukul 12.00 WIBbelum ada kesepakatan terhadap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran(KUA) Perubahan dan rapat dilanjutkan

pembahasan Kebijakan UmumAnggaran (KUA) Perubahan dan rapat dilanjutkan pada pukul 15.25 WIB.

Dewanterhadap kebijakan UmumPerubahan APBD Tahun2008 dan PPAS PerubahanAPBD Tahun 2008; Bahwa sesuai jadwal Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBDTahun 2008 dijadwalkan tanggal 05 September 2008 sampai dengan tanggal 10September 2008, namun sampai pada tanggal 10 September 2008 sekira pukul12.00 WIB belum ada kesepakatan terhadap pembahasan Kebijakan UmumAnggaran (KUA) Perubahan dan rapat dilanjutkan pada pukul 15.25 WIB.

Malam:terhadap Kebijakan Umum 20.0022.30Perubahan APBD dan WibPPAS Perubahan APBDTahun 2008.Rabu, 17 September 1x Rapat Paripurna ll2008 Penyampaian Pendapanakhir Fraksifraksi Dewanterhadap kebijakan UmumPerubahan APBD Tahun2008 dan PPAS PerubahanAPBD Tahun 2008; Bahwa sesuai jadwal Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBDTahun 2008 dijadwalkan tanggal 05 September 2008 sampai dengan tanggal 10September 2008, namun sampai pada tanggal 10 September 2008 sekira pukul12.00 WIB belum ada kesepakatan

terhadap pembahasan Kebijakan UmumAnggaran (KUA) Perubahan dan rapat dilanjutkan pada pukul 15.25 WIB.

Aturan Kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara;Pada kenyataan seharihari, badan atau pejabat Tata Usaha Negaraseringkali menempuh berbagai langkah kebijakan tertentu, antara lainmenciptakan apa yang sering dinamakan~ aturan kebijakan(beleidsregel, policy rule).

Produk semacam ini tidak terlepas dari kaitanpenggunaan freies ermessen, yaitu badan atau pejabat Tata UsahaNegara yang bersangkutan merumuskan kebijakan dalam pelbagaibentuk seperti peraturan, pedoman pengumuman, dan surat edaran.Suatu aturan kebijakan pada hakekatnya merupakan produk dariperbuatan tata usaha negara, namun tanpa disertai kKewenanganpembuatan peraturan dari badan atau pejabat tata usaha negaratersebut.

Aturan kebijakan dimaksud pada kenyataannya telahmerupakan bagian dari kegiatan pemerintahan. Aturan kebijakan jugaditandai dengan sebutan pseudowetgeving atau legislasi semu;Halaman 17 dari 29 halaman.

Legislasi semu salahsatu bentuk dari instrumen hukum publik yang digunakan olehpemerintah untuk menjalankan tugastugas umum pemerintahan;CiriCiri Legislasi Semu (Aturan Kebijakan) Dan Kekuatan Mengikatnya;Menurut Bagir Manan, aturan kebijakan (legislasi semu) mempunyai ciriciri sebagai berikut:1)2)3)4)aturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundangundangan;asasasas pembatasan dan pengujian terhadap peraturanperundang undangan tidak dapat diberlakukan pada aturankebijakan;aturan kebijakan tidak

dapat diuji secara wetmatigheid, karenamemang tidak ada dasar peraturan perundangundangan untukmembuat keputusan aturan kebijakan tersebut;aturan kebijakan dibuat berdasarkan freies ermessen dan ketiadaanHalaman 18 dari 29 halaman.

yang bernama Rifai;Bahwa nama anak Para Pemohon sejak kecil diberi nama Rifqi sesualdengan dokumendokumen yang Para Pemohon miliki yaitu : Kutipan AktaKelahiran, Kartu Tanda Penduduk (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (KartuKeluarga), yang semuanya atas nama Rifqi, namun oleh karena ParaPemohon akan melaksanakan lbadah Umroh termasuk mengajak anaknyayang bernama Rifqi tersebut, dan oleh karena nama anak Para Pemohonyang bernama Rifqi tersebut adalah terdiri dari 2 (dua) suku kata, dansesuai dengan kebijakan

sejak kecil diberi nama Rifqi Ssesuaidengan dokumendokumen yang Para Pemohon miliki yaitu : Kutipan AktaKelahiran, Kartu Tanda Penduduk (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (KartuKeluarga), yang semuanya atas nama Rifqi, namun oleh karena ParaPemohon akan melaksanakan lbadah Umroh termasuk mengajak anaknyayang bernama Rifqi tersebut, dan oleh karena nama anak Para PemohonHalaman 3 dari 6 Putusan Nomor 378/Pdt.P/2019/PN Dpsyang bernama Rifqi tersebut adalah terdiri dari 2 (dua) suku kata, dansesuai dengan kebijakan

berdasarkan keterangan saksi Faruk dan saksiMiqdad menerangkan bahwa nama anak Para Pemohon sejak kecil adalah Rifqi,dan yang tercantum pada Akta Kelahirannya adalah Rifqi, dan sekarang ParaPemohon ingin menambah nama anaknya tersebut dari Rifqi menjadi Rifqi FuadSalhab, karena Para Pemohon akan melaksanakan Ibadah Umroh termasukmengajak anaknya yang bernama Rifqi tersebut, dan oleh karena nama anakPara Pemohon yang bernama Rifqi tersebut adalah terdiri dari 2 (dua) suku kata,dan sesuai dengan kebijakan

dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan perundangundangan : Pasal 52UU Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberlandasan hukum untuk melakukan perubahan nama dan di lingkungan masyarakatIndonesia, apalagi dengan alasan karena Para Pemohon akan melaksanakanIbadah Umroh termasuk mengajak anaknya yang bernama Rifqi tersebut, danoleh karena nama anak Para Pemohon yang bernama Rifqi tersebut adalah terdiridari 2 (dua) suku kata, dan sesuai dengan kebijakan

Petitum gugatan citizen lawsuit hanya berisi permohonanagar negara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengaturumum agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalampemenuhan hak warga negara tersebut di masa yang akan datangtidak terjadi lagi.(Dalam gugatan a quo karakteristik ini tidak terpenuhi karenaPenggugat dalam petitumnya sama sekali tidak meminta agarnegara mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat umum/regeling untuk pemenuhan hak warga negaranya).c.

Hal manaterlinat jelas dalam tuntutan utama Gugatan Para Penggugatadalah perjanjian perdata, bukan kebijakan publik ataukepentingan umum. .

kebijakan publik, program kebijakanpublik, dan proses pengambilan kebijakan publik,serta alasan pengambilan suatu keputusan publiktersebut ditegaskan lagi dalam Penjelasan PPNo.61/2010 Tentang Pelaksanaan UU No.14/2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik yangmenyatakan: "Keterbukaan informasi publikmerupakan rejim hukum baru: yang mengusungprinsip transparansi dalam peyelenggaraanmonkehidupan berbangsa dan bernegara.

kebijakan publik, program kebijakanpublik, dan proses pengambilan kebijakan publik,Putusan perkara PerdataNo.87/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.483.2.BeBeserta alasan pengambilan suatu keputusan publiktersebut ditegaskan lagi dalam Penjelasan PPNo.61/2010 Tentang Pelaksanaan UU No.14/2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik yangmenyatakan: "Keterbukaan informasi publikmerupakan rejim hukum baru: yang mengusungprinsip transparansi dalam peyelenggaraan momkehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa dengan demikian apabila Para Penggugat akan mengajukangugatan berkenaan dengan KEBIJAKAN Tergugat tentang prosespembuatan Perjanjian Kerja sama (PKS) tanggal 6 Juni 1997 yangdiamandemen tanggal 22 Oktober 2011 antara Tergugat I!

:1) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpenambahan anggaran kepada KementerianKeuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).2) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpermohonan pencabutan moratorium pengadaan tanahdan pembangunan gedung pengadilan.Pencairan anggaran bantuan sewa rumah dinas Hakimdengan menggunakan akun kelompok 52 (belanja barang)memerlukan sejumlah persyaratan sehingga perludisederhanakan.Norma/Kebijakan:1) Melakukan kajian agar bantuan sewa

Hakim yang Berada di BawahMahkamah Agung diubah menjadi frasa tunjanganperumahan.2) Melakukan reviu besaran Satuan Biaya MasukanLainnya (SBML) bantuan sewa rumah kepadaKementerian Keuangan sesuai zona wilayah masingmasing satuan kerja.12Pelaksanaan Pengendalian Internal atas PelaporanKeuangan (PIPK) belum terlaksana secara optimal untukseluruh satuan kerja akibat belum tersedianya anggaranyang memadai serta kurangnya sumber daya manusiayang menguasai keahlian dalam bidang PelaporanKeuangan.Norma/Kebijakan

:1) Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatanPIPK.2) Mengusulkan kepada Badan Penelitian PengembanganPendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan(Balitbangdiklatkumdil) untuk mengadakan pelatihanPIPK.Belum optimalnya pemungutan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:1) Melakukan sosialisasi secara berkala di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.2) Memerintahkan kepada pengelola

:Menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana untukmemenuhi kebutuhan masingmasing.Integrasi aplikasi:1) Verifikasi dan Laporan Keuangan Perkara terlambatkarena belum terkoneksinya SIPP dengan KomunikasiData Nasional (Komdanas);2) Belum terkoneksinya aplikasi Sistem InformasiAdministrasi Perkara (SIAP) dengan SistemInformasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagaiSumber data;3) Mahkamah Agung sebagai wali data tidak memilikiakses untuk monitoring dan evaluasi guna menyusunstrategi dan kebijakan.Norma/ Kebijakan

Pendidikan dan Pelatihana.Jadwal pelatihan/ program pelatihan yang telahtersusun berubah sewaktuwaktu. karena kebijakanKelompok Kerja (Pokja) dan/atau Mitra Dialog dan/atau NonGovernment Organization (NGO).Norma/Kebijakan:1) Koordinasi dan transparansi antara Pokja danBalitbangdiklatkumdil terkait kesiapan materi,pengajar, peserta, sarana, dan prasarana pelatihan.2) Sejak dimulainya perencanaan sampai berakhirnyapelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan dandibiayai oleh Mitra Dialog dan/atau Non

Kebijakan dimaksud adalah Kebijakan UmumPengembangan Usaha Nomor : KU01/DS200/07/2004tertanggal 8 Juli 2004 yang ditandatangani olehDirektur Utama Perum Bulog Pusat Drs.

WidjanarkoPuspoyo.Bahwa dalam Kebijakan Umum Pengembangan Usaha NomorKU01/DS200/07/2004 tertanggal 8 Juli 2004 pada Bab IIMaksud dan Tujuan menyebutkan : Kebijakan Umum inimerupakan Dasar dan Pedoman bagi proses Pengajuan,Pengesahan, dan Pelaksanaan usulan Program danPengembangan Usaha Bidang Komersial dan lainnya yang2526dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan sesuaidengan garis kebijakan Perusahaan dan Pada Bab IVPenerapan Organisasi yang terkait menyebutkan KebijakanUmum ini digunakan oleh

perusahaan ;Bab VI, Pernyataan Kebijakan angka 1.

Widjanarko Puspoyo.Bahwa dalam Kebijakan Umum Pengembangan Usaha NomorKU01/DS200/07/2004 tertanggal 8 Juli 2004 pada Bab IIMaksud dan Tujuan menyebutkan : Kebijakan Umum inimerupakan Dasar dan Pedoman bagi proses Pengajuan,Pengesahan, dan Pelaksanaan usulan Program danPengembangan Usaha Bidang Komersial dan lainnya yangdapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan sesuaidengan garis kebijakan Perusahaan dan Pada Bab IVPenerapan Organisasi yang terkait menyebutkanKebijakan Umum ini digunakan oleh

Karena Tergugat menuntut bahwa kebijakan Penggugat dalam menentukanupah dan tunjangantunjangan kepada seluruh pekerjanya harus selaluididasarkan pada kesepakatan antara Penggugatdengan Tergugat ;Hal. 9 dari 43 hal. Put.

yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan hakburuh, maka pengusaha wajib merundingkan terlebih dahulu kebijakantersebut dengan Serikat Buruh dalam waktu sekurangkurangnya 3 (tiga)bulan sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan ;(Rancangan PKB 2008 2009, Pasal 5 ayat (2)) ;Jika kebijakan tersebut akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan, makapengusaha wajib merundingkannya dengan Serikat Buruh dalam waktusekurangkurangnya 12 (dua belas) bulan sebelum kebijakan tersebutdilaksanakan ;(Rancangan PKB 2008

No. 153 K/PDT.SUS/2010termasuk tunjangan bagi buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaandan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan ;(Rancangan PKB 2008 2009, Pasal 1 ayat (15)) ;Jika dalam pengelolaan perusahaan, pihak pengusaha bermaksuduntuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan danhak buruh, maka pengusaha wajib merundingkan terlebih dahulukebijakan tersebut dengan Serikat Buruh dalam waktu sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan ;(Rancangan

Menyatakan bahwa kebijakan Penggugat dalam menaikkan besaranupah dan tunjangantunjangan yang telah ditawarkan Penggugatdalamperundingan PKB 2008 2009 ;d. Memerintahkan Tergugat untuk menerima kenaikan besaran upah dantunjangantunjangan yang telah ditawarkan Penggugat dalamperundingan PKB 2008 2009 ;e.

Amar putusan tersebut bunyinyasebagai berikut, "Menyatakan bahwa kebijakan Penggugat dalammenaikkan besaran upah dan tunjangantunjangan yang telahditawarkan Penggugat dalam perundingan PKB 2008 2009" ;Hal. 36 dari 43 hal. Put. No. 153 K/PDT.SUS/2010Bahwa, amar putusan "Menyatakan bahwa kebijakan Penggugat dalammenaikkan besaran upah dan tunjangantunjangan yang telahditawarkan Penggugat dalam perundingan PKB 2008 2009",merupakan kalimat yang tidak lengkap.

Sis, tertanggal 29 Juli 2015;2. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AV.26-30/V.68-6/99, perihal pemanggilan peserta CPNS berdasarkan kebijakan pengadaan PNS TA. 2014-2015 yang ditujukan kepada para PPK Pusat dan Daerah, tertandatangan Biro Humas an. TUMPAK HUTABARAT, tertanggal 29 Juli 2015. Disita dari Saudara ASEP SAEFUL FASIH berupa :1. 1 (satu) buah KTP an. ASEP SAEFUL FASIH.2. 1 (satu) buah Hand Phone Samsung.

Sis,tertanggal 29 Juli 2015;1 (satu) lembar Surat Nomor : AV.2630/V.686/99, perihalpemanggilan peserta CPNS berdasarkan kebijakan pengadaanPNS TA. 20142015 yang ditujukan kepada para PPK Pusat danDaerah, tertandatangan Biro Humas an. TUMPAKHUTABARAT, tertanggal 29 Juli 2015.Disita dari Saudara ASEP SAEFUL FASIH berupa :1 1 (satu) buah KTP an.

DEDE KURNIA bahwa dirinya punya kenalan orang BKN Pusatdan bisa mengurus pengangkatan CPNS melalui Jalur Kebijakan Khusustanpa melalui tes dengan persyaratan setiap orang yang akan diurus menjadiCPNS dikenai Biaya sebesar Rp.65.000.000, (empat puluh lima jutarupiah) yang dapat dibayar setengahnya dulu dan sisanya setelah SK.

DEDE KURNIA dengan ABAH DODIyang mengaku dari Kantor BKN Pusat dan satu tim dengan saksi MAMANSURYAMAN yang = samasama dari Kantor BKN Pusat yang akanmengurus pengangkatan PNS melalui jalur kebijakan Khusus tanpa tesdimana saksi MAMAN SURYAMAN sebagai ketua Timnya, setelah ituterdakwa mengatakan kepada saksi H.

menawarkanpendaftaran CPNS dari jalur kebijakan khusus untuk keluarga saksi;Bahwa benar pada waktu terdakwa ASEP SAEFUL FASIH datangmenawarkan pendaftaran CPNS melalui jalur kebijakan khusus diamemperlihatkan kepada saksi Nomor Pokok Penetapan Pegawai (NP3) atasnama calon peserta yang telah mendaftar;Bahwa benar setelah saksi percaya kepada terdakwa ASEP SAEFUL FASIHkemudian saksi mendaftarkan keluarga saksi sebanyak 10 (sepuluh) orangdengan menyerahkan berkas persyaratan dan uang tanda keseriusan

Pengangkatan CPNS akan diurus lansung oleh saksiMAMAN SURYAMAN orang BKN Pusat yang memiliki kuotapengangkatan CPNS dari Jalur kebijakan khusus ;Menimbang, bahwa untuk meyakinkan para peserta CPNS yangtelah mendaftar dan telah menyerahkan uangnya kepada terdakwadiantaranya saksi SUGENG SUROSO, saksi MOH.

untuk memeriksa danmengadili, baik yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan, secara berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya atau Supaya memberi hutang, yang dilakukan dengan cara :e Awalnya saksi Sumarni mendapat informasi dari saksi Sri Mulyanah bahwaada pendaftaran CPNS melalui jalur khusus/jalur kebijakan

di BKN (BadanKepegawaian Negara) Pusat Jakarta dimana berkas persyaratannya harusdikirim secara langsung ke BKN Jakarta, dan atas informasi tersebut saksiSumarni tertarik dan bermaksud turut mendaftarkan anaknya yang bernamaAgustina Dwi Kusumaningrum.Bahwa saksi Sri Mulyanah sendiri mendapatkan informasi adanya pendaftaranCPNS tersebut dari teman suaminya bernama Kiswanto yang juga ikutmendaftarkan anaknya menjadi CPNS melalui jalur kebijakan tersebut.e Selanjutnya saksi Sumarni dan anaknya saksi

Pada tanggal 11 September 2014 Terdakwa datang ke rumah saksiSumarni dan mengatakan kalau untuk floting formasi CPNS masihkurang Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah), kKemudian saksi Sumarnimemberikan uang sebesar Rp. 8.000.000, kepada Terdakwa.10.11.12.13.14.Pada bulan September 2014 Terdakwa datang ke rumah saksi Sumarnidan mengatakan kalau semua diterima CPNS dan anak saksi Sumarnibernama Agustina dibarengkan sekalian melalui jalur kebijakan, semuaada di tangan Terdakwa, dan Terdakwa butuh uang

;Bahwa formasi jalur kebijakan adalah jalur CPNS yang tidak melalui jalur test ;Bahwa kuota formasi jalur kebijakan diambul bila ada peserta test calon CPNSyang diterima ternyata mengundurkan diri atau tidak jadi melengkapi data dataverifikasi ;Bahwa Terdakwa menjadi calo CPNS sudah sejak tahun 2013 ;Bahwa benar yang diurus Terdakwa sudah ada yang berhasil masuk sebagaiCPNS ;Bahwa Terdakwa memang pernah mengirimkan NIP dan SK kepada korbanmelalui email Terdakwa tetapi data tersebut Terdakwa dapatkan

Perbuatan Secara Berlanjut;Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2014 di Rumah makan ayam goreng Suharti: cabang Dewi Sartika Jakarta Timur,Terdakwa bertemu dengan saksiSumarni dan anak saksi Sumarni Terdakwa janjikan bisa masuk sebagai calonCPNS melalui jalur knusus atau jalur kebijakan;Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 Terdakwa datang kerumah saksi Sumarni dan meyakinkan saksi Sumarni kalau ia bisamemasukkan anaknya sebagai CPNS jalur kebijakan ;Menimbang, bahwa uang yang saksi Sumarni berikan

kebijakan KPU Provinsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah pelaksanaan keputusanatau kebijakan KPU..

Memberikan keterangan resmi berkenaan dengan kebijakan KPUProvinsi yang telah diputuskan dalam rapat pleno KPU Provinsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.Hal. 11 dari 46 hal. Put.

No. 186 K/PID.SUS/2009e.Bertindak dan/atau atas nama KPU Provinsi ke dalam dan /atau keluar.Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilinan Umum (KPU) Nomor: 677 Tahun2003 tanggal 5 Desember 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten /Kota, telah diatur sebagai berikut:a.Pasal 22 berbunyi : Keputusan atau kebijakan KPU Provinsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah pelaksanaan keputusanatau kebijakan KPU..

diatur sebagai berikut:a.Pasal 22 berbunyi : Keputusan atau kebijakan KPU Provinsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah pelaksanaan keputusanatau kebijakan KPU..

Pasal 22 berbunyi : Keputusan atau kebijakan KPU Provinsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah pelaksanaankeputusan atau kebijakan KPU.b. Pasal 21 berbunyi : Pengambilan Keputusan atau kebijakan KPUProvinsi dalam menyelenggarakan Pemilu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat pleno anggotaKPU Provinsi.c.

Dalam menerimasuatu jabatan atau penugasan dari Citi, masingmasing individu harusbertanggung jawab terhadap perilakunya, termasuk taat kepadahukum, Kode Etik ini, kebijakan Citi serta kebijakan dan prosedur yangdimiliki unit usaha dan badan hukum kita masingmasing...DANBagian Pendahuluan Konflik KepentinganKelalaian dalam mematuhi kebijakan yang ditetapkan dalam KodeEtik ini, kebijakan Citi dan/atau kebijakan serta prosedur yang berlakudi unit usaha dan badan hukum Anda dapat mengarah padaTINDAKAN

etikaciticorps yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 11 Agustus1995 , secara fakta diketahui bahwa Tergugat selaku karyawan telahmenerima kode etik dan kebijakan etika citicoros dan wajib untukmematuhinya, dan berdasarkan bukti P11C, P11B, P11A dan P11Dsecara fakta diketahui bahwa Tergugat telah berhasil menyelesaikanpembelajaran Kode Etik untuk Karyawan pada tahun 2008, 2010 dan2012, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Tergugat sudahHalaman 39 dari 44 hal.

Putusan PHI No. 114/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst.memahami benar Kode Etik dan kebijakan etika yang diberlakukan olehCitibank terhadap karyawannya yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh seluruh karyawan; Menimbang, bahwa Pendahuluan Kode Etik Citi (vide bukti P8A)pada bagian Konflik Kepentingan pada alinea keempat disebutkanbahwa Kita sebagai karyawan citi atau perwakilannya, diharapkan untukbertindak sesuai standar integritas personal dan profesional tertinggiserta mematuhi semua perundangundangan yang berlaku

, peraturandan kebijakan, standar dan panduan Citi.

Dalam menerima suatu jabatan ataupenugasan dari Citi, masingmasing individu harus bertanggung jawabterhadap perilakunya, termasuk taat kepada hukum, Kode Etik ini,kebijakan Citi serta kebijakan dan prosedur yang dimiliki unit usaha danbadan hukum kita masingmasing, dan dalam alinea selanjutnyadisebutkan bahwa Kelalaian dalam mematuhi kebijakan yang ditetapkandalam Kode Etik ini, kebijakan Citi dan/atau kebijakan serta proseduryang berlaku di unit usaha dan badan hukum Anda dapat mengarah padatindakan

KADEKE aliasUNGKE, selanjutnya jika semen ingin dikeluarkan dari gudang makamekanismenya pelaksana terdakwa SYAHRIL ISHAK Alias ABA selakupelaksana pekerjaan nota permintaan pemakaian semen untuk dipakaidi pekerjaan kemudian semen tersebut dikeluarkan dari gudang sesuaipermintaan dan didrop ke pekerjapekerja yang sudah ditentukan; Bahwa mengenai penyaluran semen dan logistik Semuanyadipercayakan sepenuhnya kepada terdakwa selaku pelaksanapekerjaan dan hasilnya dilaporkan ke saksi, dan jika ada kebijakan

Manganitu Selatan tanpa seijin direktur PT.Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PNThn2.Gading Murni Perkasa dan saksi selaku kepala kantor yangmembawahi perusahaan tersebut sehingga hal tersebut saksi jugadiusut oleh pihak kepolisian agar perbuatan Terdakwa Syahril Ishakalias Aba dapat diproses secara hukum karena salahmenyalahgunakan kewenangan dan mengambil kebijakan denganmemberikan semen milik proyek PT.

Kepada penduduk desa yang babgian teras rumahnya terkenagusuran kerena pembuatan jalan sebanyak 5 (lima) sak semen; Bahwa benar mengenai penyaluran semen dan logistik semuanyadipercayakan sepenuhnya kepada terdakwa selaku pelaksanapekerjaan dan hasilnya dilaporkan kepada pimpinan perusahaan , danjika ada kebijakan dilapangan harus setahu dan seijin pimpinanperusahaan; Bahwa benar terhadap 20 (dua puluh) sak semen milik proyek yangdibagika kepada masyarakat di Kampung Ngalipaeng tidak diketahulatau

Gading Murni Perkasa dan semua kebijakan dilapangan haruslah setahu pimpinan perusahaan;Menimbang, bahwa pembagian semen sebanyak 20 (dua puluh) sakdilakukan terdakwa tanpa diketahui atau tanpa seizin LUKAS KUNDRADPAPIHETONG alias KO ETONG sebagai direktur PT. Anugerah Dinasty SaktiHalaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PNThnTahuna maupun DJONI HERMANUS LALENOH selaku Direktur PT.

Gading MurniPerkasa selain itu semua kebijakan di lapangan haruslah setahu pimpinanperusahaan sehingga demikian apabila terdakwa tidak mempunyai hubunganpekerjaan dengan PT. Anugerah Dinasty Sakti dan PT.

Bin SAMSU DARMA SAMSUDIN )mengeluarkan kebijakan "Stop Disposition'' (Penghentian pencairan kredituntuk sementara) melalui Memorandum Penundaan Penyerahan Jaminan,dengan alasan Sertifikat atas nama Hj. MUHAYA akan dibalik nama dahulumenjadi atas nama H. ABDUL AZIS, SE Bin H. HASAN, tetapi dalam kurunwaktu tanggal 24 September 2008 sampai dengan 26 September 2008 darimaksimum fasilitas yang disediakan sebesar Rp. 5.000.000.000, (LimaMilyar Rupiah), Drs.

Hukum Perkreditan Bab.P Sub Bab.G butir 2g yangmenyebutkan : Hasil ploting dituangkan dalam Sketsa Gambar dandibuatkan Berita Acara Ploting.Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku I Bab I,Sub Bab C, Sub Sub Bab 01, butir 6 d, tentang verifikasi pihak ketigamenyebutkan : verifikasi secara fisik dengan pemeriksaan setempat meliputiantara lain tanah (Lokasi, keadaan letak bangunan, plotting, buktikepemilikan dan harga pasar).Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market

AGUS SUDRADJAT MM Bin SAMSU DARMASAMSUDIN) mengeluarkan kebijakan Stop Dispostion (Penghentianpencairan kredit untuk sementara) melalui Memorandum PenundaanPenyerahan Jaminan, dengan alasan sertifikat atas nama Hj. MUHAYA akandibalik nama dahulu menjadi atas nama H.ABDUL AZIS, SE Bin H.HASAN, tetapi dalam kurun waktu tanggal 24 September 2008 sampaidengan 26 September 2008 dari maksimum fasilitas yang disediakan sebesarRp.5.000.000.000, ( Lima Milyar Rupiah) Terdakwa Drs.

P Sub Bab.G butir 2g yangmenyebutkan Hasil ploting ditungkan dalam Sketsa gambar dan dibuatkanBerita Acara Ploting.Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku I Bab. ISub Bab.

Dari BNI 46Purwokerto ;Foto copy rekening koran dari BNI 46 Purwokerto ditujukankepada pt tiga lima empat utama ;Foto copy pedoman kebijakan & prosedur kredit retail marketbuku ilia ;Foto copy surat tugas / keterangan jalan / poc/01/188 tanggal31 oktober 2008 atas nama AGUNG TJAHJONO /17088.Sertifikat Hak Tanggungan ( ASLI) HT No.561 1/2008;Sertifikat No03764 luas 731 m2 atas nama H.

KOPERASI KULAK MITRA PAKUAN ARDIN JABAR;1.PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PUSAT SURVEY GEOLOGI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;2.KEPALA BADAN GEOLOGI DAN PUSAT SURVEY GEOLOGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;3.DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (LKPP R.I);4.PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE;

M.App.Sc. jabatan AnggotaKelompok Kerja Pemetaan Geofisika Udara ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia, Kantor Badan Geologiberalamat di Jalan Diponegoro No. 57 Bandung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 1 Nopember 2011, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT II / TERBANDING II ;3 DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIANSANGGAH,LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (LKPPR.I

Jabatan Kepala Bagian Hukum;Januar Indra, Jabatan Kepala Seksi Bimbingan Teknis Instansi PemerintahMustika Rosalina Putri, Jabatan Perancang Peraturan Perundangundangan ;Sari Melani, Jabatan Penyusun Bahan Saksi Ahli Instansi Pemerintah Pusat ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pegawai padaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangberalamat Kantor di Gedung SME Tower Lt.8, Jalan JenderalGatot Subroto, Kavling 94, Jakarta 12780, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2012 ;

Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangandengan kebijakan pejabat sebelumnya, dan ;Hal. 10 dari 35 hal Putusan Nomor 1058 K/Pid.Sus/20144.

Oleh karenanya Majelis tidak melihat adanyaanasir jahat dalam kebijakan Terdakwe tersebut';Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa "kebijakanTerdakwa adalah karena kepentingan mendesak yang dibutuhkansehingga kebijakan Terdakwa dianggap tidak melawan hukum"sebagaimana tersebut di atas, adalah pertimbangan yang sangat kelirudan tanpa dasar yang jelas;Bahwa sesuai Pasal 162 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yangtermasuk

Keterangan Saksi G.A.A Gainau : Pemberian tambahan dana diambil dari post uang persediaantersebut adalah atas kebijakan dari bendahara sendiri, setelahmendapat perintah bendahara langsung mencairkan uang itu.

Mengingat latar belakang masyarakatnya yangsemacam itu dan untuk membangun kembali kedamaian yang pernahhancur maka Terdakwa mengambil langkahlangkah kebijakan yangmenurutnya akan memberikan kontribusi bagi terpeliharanyaperdamaian antar umat beragama di Kepulauan Aru".

(Pertimbangan halaman 94 paragraf pertama);"Pertanyaannya adalah apakah kebijakan Terdakwa menambahanggaran di luar yang sudah ditetapkan ini bisa dipertanggungJawabkan atau tidak, benarkan kebijakan tersebut diperlukan danbersifat mendesak serta bermanfaat bagi masyarakat KabupatenKepulauan Aru?

khususdan tambahan tahun 2013 dengan jalur kebijakan tanpa mengikuti ujian .Adapun syaratnya adalah menyerahkan berkasberkas yang dibutuhkandan administrasi berupa uang sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah).

khusus dantambahan tahun 2013 dengan jalur kebijakan tanpa mengikuti ujian .Adapun syaratnya adalah menyerahkan berkasberkas yang dibutuhkandan administrasi berupa uang sebesar Rp 120.000.000,00 (Seratus duaHalaman 11 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Stbpuluh juta rupiah).

Penyerahan uang tersebut dapatdibuktikan dengan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) dari ayah saksi korban kepada Terdakwa; Bahwa benar Terdakwa berjanji dapat memasukkan saksi korbanmenjadi PNS di Puskesmas Pangkalan Brandan melalui jalur penyisipandan wajib lulus sSesuai program pemerintah penerimaan CPNS TA 2013dengan kebijakan tanpa ujian diseluruh Indonesia .

khusus dan tambahan tahun 2013dengan jalur kebijakan tanpa mengikuti ujian .

Bahwa dalam Pemilu Legislatif DPRD Kota Payakumbuh, tanggal 5 April2004, Penggugat adalah salah satu Calon Anggota Legislatif yang diajukan olehDPD PAN Kota Payakumbuh dengan Nomor Urut 3 untuk daerah pemilihanPayakumbuh Ill (Kecamatan Payakumbuh Barat) berdasarkan hasil RapatPleno DPD PAN Kota Payakumbuh tanggal 26 Desember 2003 setelah melaluibeberapa tahapan seleksi yang cukup demokratis ;Bahwa selama dalam proses pencalonan sampai dengan terpilinnyaAnggota DPRD~ kota Payakumbuh Tergugat membuat kebijakan

oleh Tergugat I, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannyaPenggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh Terpilin yangditetapbkan dalam Rapat Pleno KPUD Kota Payakumbuh tanggal 17 Mei 2004dengan tetap berpedoman pada sistem Pemilu Legislatif dengan menggunakanNomor Urut Daftar Calon ;Bahwa atas sikap tegas KPUD Kota Payakumbuh tersebut membuatTergugat menjadi panik dan gusar dan dilain pihak orangorang yangberkepentingan terhadap penggantian Penggugat menjadi penasaran, makadiambillah suatu kebijakan

No. 2261 K/Pdt/2007$/073/V/2004 tanggal 31 Mei 2004 yang berisi Usulan PengesahanPemberhentian Penggugat dari Partai Amanat Nasional yang ditujukan padaTergugat II dengan alasan bahwa Penggugat tidak patuh pada Kebijakan PartaiAmanat Nasional.

nyatanyata telah melanggar ketentuanketentuanorganisasi dan kebijakan dasar Pimpinan PAN ; Melakukan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merusak citra namabaik organisasi PAN ;Dari semua kronologis tersebut diatas sangat jelas sekali gugatan Penggugatselurunnya menyangkut permasalahan di internal Partai, sehinggapenyelesaiannya pun haruslah diselesaikan oleh internal Partai itupun sendiri,oleh karena itu sepatutnyalan Pengadilan Negeri Payakumbuh menyatakantidak berwenang mengadili perkara ini

internalpartai yang merujuk kepada AD/ART Partai Amanat Nasional ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut dapat dibenarkankarena Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut : Bahwa kebijakan internal suatu Partai adalah berbeda denganperundangundangan Pemilu) untuk pencalonan anggotaLegislatif, karenanya kebijakan internal Partai tidak dapatdicampur adukan dengan perundangundangan Pemilu ; Bahwa in casu~ Termohon Kasasi telah melakukantindakan/perbuatan yang

Kabupaten Bireuen terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta Priorotas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2013, hari Senin tanggal 26 November 2012 pukul 09.00 Wib s/d selesai, yang telah di legalisir;

telah di legalisir;

DPRK Bireuen dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2013, hari Senin tanggal 26 November 2012 pukul 20.00 Wib s/d selesai, yang telah di legalisir;

dan Belanja Kabupaten Bireuen serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2013, hari Senin tanggal 26 November 2012 pukul 20.00 Wib s/d selesai, yang telah di legalisir;

legalisir;

Anggaran PemerintahDaerah Kabupaten Bireuen terhadap Kebijakan Umum AnggaranPendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta Priorotas dan PlafonAnggaran Sementara Tahun Anggaran 2013, hari Senin tanggal 26November 2012 pukul 09.00 Wib s/d selesai, yang telah di legalisir;Fotocopy Daftar hadir Eksekutif, Acara Pembahasan Dua Pihak BadanAnggaran DPRK Bireuen dengan Tim Anggaran Pemerintah DaerahKabupaten Bireuen terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatandan Belanja Kabupaten Bireuen serta Priorotas

33 Putusan Nomor 9/PID.SUS/TIPIKOR/2019/PTBNADaerah Kabupaten Bireuen terhadap Kebijakan Umum AnggaranPendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara Tahun Anggaran 2013, hari Senin tanggal 26November 2012 pukul 20.00 Wib s/d selesai, yang telah di legalisir;97.

Fotocopy Daftar hadir Eksekutif, Acara Pebahasan Dua Pihak Badan98.99.100.101.102.103.Anggaran DPRK Bireuen dengan Tim Anggaran Pemerintah DaerahKabupaten Bireuen terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatandan Belanja Kabupaten Bireuen serta Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Tahun Anggaran 2013, hari Senin tanggal 26 November2012 pukul 20.00 Wib s/d selesai, yang telah di legalisir;Fotocopy Daftar hadir Badan Anggaran, Acara Penandatangan NotaKesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan

di legalisir;Foto copy Daftar hadir Badan Anggaran, Acara Pembahasan sepihakBadan Anggaran DPRK Bireuen terhadap Kebijakan Umum AnggaranPendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta Priorotas danPlafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2013,hari Sabtu tanggal24 November 2012 pukul 20.00 Wib s/d selesai, yang telah di legalisir;Foto copy Daftar hadir Badan Anggaran, Acara Pembahasan DuaPihak Badan Anggaran DPRK Bireuen dengan Tim AnggaranPemerintah Daerah Kabupaten Bireuen terhadap Kebijakan UmumAnggaran

Bireuen terhadap Kebijakan Umum AnggaranPendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara Tahun Anggaran 2013, hari Senin tanggal 26November 2012 pukul 20.00 Wib s/d selesai, yang telah di legalisir;Foto copy Daftar hadir Eksekutif, Acara Pebahasan Dua Pihak BadanAnggaran DPRK Bireuen dengan Tim Anggaran Pemerintah DaerahKabupaten Bireuen terhadap Kebijakan Umum Anggaran PendapatanHalaman 65 Putusan Nomor 9/PID.SUS/TIPIKOR/2019/PTBNA100.101.102.103.104.105.106

Bahwa atas kebijakan Tergugat, para Penggugat menuntut terns agar hakbaik hak atas upah dan serta hak kepastian bekerja di penuhi Tergugat;. Bahwa juga para Penggugat mencoba menyadarkan Tergugat ataskebijakan yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Ketenagakerjaan dimaksud;. Begitupun Tergugat tidak memberikan apresiasi baik, atas niat tulus ParaPenggugat, dengan tetap tidak bersedia melaksanakan hak para Penggugat;.

Bahwa kebijakan merumahkan buruh dengan tidak melaksanakan hak atasupah yang biasa diterima merupakantindakan yang bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana disebut dalam ketentuanPasal 93 ayat 2 huruf (f) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:"Pengusaha wajib membayar upah buruh, apabila buruh bersedia melakukanpekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannyabaik karena kesalahan sendiri maupun halangan lang seharusnya dapatdihindari pengusaha.

Bahwa jelas dan terang selain itu kebijakan perusahaan PT. Sari MurniPratama juga cenderung dan sangat bertentangan dengan regulasisebagaimana di maktub dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No SE05/MIB1V/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan BukanKearab Pemutusan Hubungan Kerja yang ditujukan kepada KakanwilDisnaker seluruh Indonesia, berisi:Halaman 2 dari 14 hal. Put.

Apabila penqusaha akan membavar upah buruh tidak secara penuh agardirundingkan dengan pihak serikat buruh dan atau para buruh mengenaibesarnya upah selama dirumahkan dan lamanya dirumahkan;10.Bahwa jelas sikap dan tanggung jawab kinerja yang dimiliki dan melekat11.dalam diri para Penggugat tidak diapresiasi balk oleh Tergugat malahansecara melawan hukum tenyata Tergugat memanggil para Penggugat, agarmenerima tawaran dari Tergugat berupa sejumlah uang;Bahwa juga kebijakan Tergugat yang tidak melaksanakan

Tergugat yang mernbuat kebijakan merumahkan paraPenggugat tanpa kepastian dan tanpa memberikan hak atas upah yangHalaman 3 dari 14 hal.

Link Boats telah dinyatakan sebagai pemenang lelangekatalog Pengadaan Kapal Perikanan dan berhak tayang produk di portalecatalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP) berdasarkan :3.a. Kontrak Katalog Penyediaan Kapal Perikanan Nomor 526 Tahun2016 Tanggal 24 Juni 2016 yang ditandatangani oleh PENGGUGATdan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah.b.

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 674 Tahun 2016 Tanggal 24 Juni 2016 tentangPenetapan Produk Kapal Perikanan CV. Link Boats yangditandatangani oleh Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.c. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 803 Tahun 2016 Tanggal 25 Agustus 2016tentang Penetapan Produk Kapal Perikanan CV. Link Boats yangditandatangani oleh Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.d.

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 807 Tahun 2016 Tanggal 25 Agustus 2016tentang perubahan Surat Keputusan Kepala LKPP No. 674 Tahun2016 Tanggal 29 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Bahwa berdasarkan angka (2) dalam pokok perkara, PENGGUGATmenerima pesanan (Purchase Order) dari Pejabat Pembuat KomitmenDirektorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KementerianKelautan dan Perikanan Kementerian

,Notaris di Tangerang incasu TURUT TERGUGAT yang berbunyiPENGGUGAT berkewajiban untuk mengajukan penawaran,mengikuti tender, melakukan lelang dan segala kegiatan untukmedapatkan/memenangkan lelang, dan telah memiliki kontrak kerjadari Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan KontrakKatalog Penyediaan Kapal Perikanan No. 526 Tahun 2016 tanggal 24Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah (LKPP).b.