apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus kekurangan upah Penggugat selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015, dengan perhitungan dan perincian: Rp.2.710.000,00 - Rp.1.500.000,00 = Rp.1.210.000,00 X 3 bulan = Rp.3.630.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;

Olehkarenanya Tergugat Wajid untuk memberikan hak Penggugat berupaUang Pisah dengan perhitungan sebesar : Rp. 2.710.000, (UMK KotaSurabaya Tahun 2015) X 3 bulan upah = Rp. 8.130.000, (Delapan JutaSeratus Tiga Puluh Ribu Rupiah;32. Bahwa, pada Tanggal 14 Januari 2015 Mediator Hubungan IndustrialDinas Tenaga Kerja Surabaya telah menerbitkan Surat Anjuran No.03/PHK/I/2015, yang menganjurkan : Agar Perusahaan PT.

Surabaya sebesar Rp. 2.710.000, (dua jutatujuh ratus sepuluh ribu rupiah);Menimbang bahwa Pengusaha dilarang membayar upah dibawahupah minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 90 ayat (1)Undang Undang No. 13 Tahun 2003, dan Tergugat mengakui membayarupah Penggugat dibawah upah minimum Kota surabaya sebagaimana dalamjawaban Tergugat pada angka (15) maka Tergugat wajib membayarkekurangan upah Penggugat selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 1 Mei2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015, dengan perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secaratunai dan sekaligus kekurangan upah Penggugat selama 3 bulanterhitung sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli2015, dengan perhitungan dan perincian: Rp.2.710.000,00 Rp.1.500.000,00 = Rp.1.210.000,00 X 3 bulan = Rp.3.630.000,00 (tigajuta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.

' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa April 2004dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak April 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 732.62!

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa April 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Februari 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Februari 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.021.348.527DPP (80/100xDPP Pk) Rp 817.078.82Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 204.269.70PPN (10/100xDPP) Rp 20.426.971bahwa

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Februari 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Total Luas Bangunan Fungsi Usaha = 8.031 m2e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 7.470m2e Perhitungan oleh Ahli : 8.031 m2e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Usaha : 561m22) Luas Bangunan Fungsi Hunian dengan perincian :Bangunan Jumlah Panjang Lebar LuasBangunanRuko 6 unit 15m 5m = 450 m2(Rumah)8 unit 15m 5m = 600 m2Jumlah = 1.050m2e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.650m2e Perhitungan oleh Ahli : 1.050 m2e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi

: 2.19Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 0.23Bahwa adapun perbedaan perhitungan disebabkan perhitungan antara lain:>,~~?

Ruko 6 unit 15m 5m = 450 m2(Rumah)8 unit 15m 5m = 600 m2Jumlah = 1.050m2e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.650m2e Perhitungan oleh Ahli : 1.050 m2Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Hunian : 6003) Luas Pelataran Prasarana Lokasi Panjang Lebar LuasPelataran Depan 105m 19m = 1.995 m2Tengah 89m 20.5m = 1.824,5m2Jumlah = 3.819,5m2e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 2.247m2e Perhitungan oleh Ahli : 3.819,5 m2e Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 1.572,5

oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.96e Perhitungan oleh Ahli : 2.19Selisih Perhitungan Luas Pelataran0.23 Bahwa adapun perbedaan perhitungan disebabkan perhitungan antara lain:* Untuk perbedaan perhitungan luas bangunan fungsi usaha dan huniandisebabkan karena dari Dinas Penataan Ruang dan Pertamananmenghitung lebih untuk luas bangunan yang dijadikan tempat hunianmenjadi 2 lantai untuk Ruko 3 Lantai yang semestinya hanya 1 lantaikarena pertimbangan tempat usaha;* Untuk perbedaan luas pelataran

disebabkan karena Dinas PenataanRuang dan Pertamanan tidak memperhatikan ukuran tepat gambarHalaman 40 dari 87 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/ 2017/PT MND.yang ada dalam melakukan perhitungan sedangkan ahli bersama timmelakukan perhitungan berdasarkan gambar dan tinjauan langsung kelokasi;o,~Untuk perbedaan perhitungan Indeks Terintegrasi dikarenakan tidak adadasar perhitungan dari Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan makadilakukan uji coba perhitungan sehingga disimpulkan bahwa perbedaandisebabkan

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan perbaikan Perhitungan dan Redaksi;2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat II c/q Tergugat I terhadap Penggugat, Batal Demi Hukum;3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat II c/q Tergugat I PUTUS sejak 31 Desember 2019;4.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa : - Uang Penggantian perumahan dan Pengobatan(15% X (perhitungan 9 bulan pesangon dan 6 bulan penghargaan masa kerjaRp. 19.795.500 + Rp. 13.197.000,-) = Rp. 32.992.500,- 15% X Rp. 32.992.500,- = Rp. 4.948.875,-- Penggantian hak cuti 12/25 X Rp. 2.199.500,- = Rp. 1.055.760,-+ Jumlah = Rp. 6.004.635,- (Enam juta empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah). 4.

156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja pasal 156 ayat(3), uang penggantian hak pasal 156 ayat (4), berdasarkan pasal 164 ayat(3) UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danJaminan Hari Tua (JHT) sesuai dengan UndangUndang No. 3 tahun 1992tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta upah proses, yang dihitungsesuai dengan masa kerja Penggugat dalam perusahaan selama kurang lebih15 tahun 8 bulan lamanya bekerja dengan Gaji/upah Rp. 2.220.000,perbulannya, atau gaji disesuaikan dengan perhitungan

Bahwa pada kasus PHK karena dikualifikasi mengundurkan diri dimanapekerja tidak berhak terhadap uang pesangon dan uang penghargaanmasa kerja, pasal 156 ayat (4) UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan tidak mengatur perhitungan besarnya uang perumahanserta pengobatan, sedangkan menurut Surat Edaran Menakertrans No :B.600/MEN/SJHk/VIII/2005 tertanggal 21 Agustus 2005 perhitunganadalah 15% x 0 artinya, Penggugat tidak berhak atas uang pengobatan danperumahan ;b.

Bahwa perhitungan uang penggantian hak untuk pekerja yang dikualifikasimengundurkan diri didasari oleh pelanggaran yaitu. mangkir makaperhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yangseharusnya diterima dalam perhitungan uang perumahan serta pengobatanadalah 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UndangUndang No. 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dapatmengabulkan tuntutan mengenai uang penggantian hak berupa uang Perumahanserta

Pengobatan dengan perhitungan sebagai berikut :Perhitungan uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan :e Uang Pesangon 9 bulan X Rp. 2.199.500, = Rp. 19.795.500,e Uang Penghargaan masa kerja 6 bulan X Rp. 2.199.500, = Ro. 13.197.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :e Uang Penggantian perumahan dan Pengobatan(15% X (perhitungan 9 bulan pesangon dan 6 bulan penghargaan masa kerjaRp. 19.795.500 + Rp. 13.197.000,) = Rp. 32.992.500,15% X Rp. 32.992.500.Rp. 4.948.875,e Penggantian hak cuti 12/25 X Rp. 2.199.500,Rp. 1.055.760.+JumlahRp. 6.004.635,(Enam juta empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.5.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja secara tunai dan seketika kepada Penggugat, dengan perhitungan uang pengakhiran hubungan kerja yang seharusnya diterima :((Masa kerja 11 tahun 8 bulan-. Uang Pesangon: 9 X Rp.2.550.000,- = Rp. 22.950.000,--. Uang penghargaan Masa kerja: 4 X Rp.2.550.000,- =Rp. 10.200.000,- + =Rp. 33.150.000,--.

2003 Tentang Ketenagakerjaan;Halaman13 dari 17 halaman Putusan Nomor 25/Pat.SusPHI/2016/PN PigMenimbang bahwa, penggugat selain mengajukan tuntutan primair jugamengajukan tuntutan subsidair,dan oleh karenanya di dalam persidangan yang muliaini majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan subsidair untuk mengabulkantuntutan Penggugat pada angka (3) dalam pokok perkara berupa uang pengakhiranhubungan kerja (uang PHK) berserta hakhak lainnya yang seharusnya diterimaPenggugat dari Tergugat, dengan perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerjasecara tunai dan seketika kepada Penggugat, dengan perhitungan uangpengakhiran hubungan kerja yang seharusnya diterima :Masa kerja 11 tahun 8 bulan. Uang Pesangon:9 X Rp.2.550.000, = Rp. 22.950.000,Halamani6 dari 17 halaman Putusan Nomor 25/Pat.SusPHI/2016/PN Pig. Uang penghargaan Masa kerja:4 X Rp.2.550.000, =Rp. 10.200.000, +=Rp. 33.150.000,.

disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa September2004 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak September 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 951.703.01!

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa September 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa September2007 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak September 2007 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.280.DPP (80/100xDPP Pk) Rp 1.024.Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 256.PPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa September 2007 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

suara dan proses perhitungan suaraselesai hingga pukul 18.00 WIB. ; Bahwa benar saksi Otomatis Gaho sebagai petugas Pengawas PemiluLapangan (PPL) di Desa Hilinamozaua Raya telah meminta Berita acarapemungutan dan perhitungan suara serta setifikat hasil perhitungan suara(Formulir C1) kepada Terdakwa sebagai Ketua Kelompok PenyelengaraPemungutan Suara (KPPS) TPS I Desa Hilinamozaua Raya, akan tetapiTerdakwa belum ada menyerahkan atau memberikan Berita acarapemungutan dan perhitungan suara serta setifikat

;e Bahwa benar Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) belum selesai dikerjakanhingga pukul 24.00 Wib dan baru selesai dikerjakan sekira pukul 02.00e Bahwa benar sampai dengan perkara ini dibawa kepersidangan, saksiOtomatis Gaho sebagai petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) diDesa Hilinamozaua Raya belum mendapatkan Berita acara pemungutandan perhitungan suara serta setifikat hasil perhitungan suara (FormulirC1).; e Bahwa akibat perbuatan

suara dan proses perhitungan suaraselesai hingga pukul 18.00WIB. ; Bahwa benar saksi Otomatis Gaho sebagai petugas Pengawas PemiluLapangan (PPL) di Desa Hilinamozaua Raya telah meminta Berita acarapemungutan dan perhitungan suara serta setifikat hasil perhitungan suara(Formulir C1) kepada Terdakwa sebagai Ketua Kelompok PenyelengaraPemungutan Suara (KPPS) TPS I Desa Hilinamozaua Raya, akan tetapiTerdakwa belum ada menyerahkan atau memberikan Berita acarapemungutan dan perhitungan suara serta setifikat

;Bahwa benar Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) belum selesai dikerjakan19hingga pukul 24.00 Wib dan baru selesai dikerjakan sekira pukul 02.00e Bahwa benar sampai dengan perkara ini dibawa kepersidangan, saksiOtomatis Gaho sebagai petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) diDesa Hilinamozaua Raya belum mendapatkan Berita acara pemungutandan perhitungan suara serta setifikat hasil perhitungan suara (FormulirC1).; e Bahwa akibat perbuatan

dengan sekarang, padahal seharusnya Berita AcaraPemungutan dan perhitungan suara serta sertifikat hasil perhitungan suara (FormulirC1) harus diberikan oleh Terdakwa kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilulapangan, PPS dan PPK pada hari itu juga.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Eksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 hari sejak PEBdidaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kKewenangan dan dasar perhitungan beakeluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKaluarPasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung berdasarkan

bea keluar kedapatan tidak benardan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaranPEB.bahwa menurut Kami data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 harisejak

berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaanpendapat dalam menetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapat merugikanPemohon Banding yang seharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalampelayanan, hal tersebut tidak terjadi;Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur JenderalBea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluar dalam jangkawaktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal PEB didaftarkan

barang ekspor yangdikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktu berlakunya KeputusanMenteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untukmenghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea danCukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakansudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasarhukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor 003297 tanggal 30 Desember 2009;berdasarkan

dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan No. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluara quo.

Legimin, masa kerja 12 tahun, dengan perhitungan upah terakhir yangditerima sebesar Rp 935.000,00, sebagai berikut : Pesangon :2 x9 x Rp 935.000 = Rp 16.830.000,00Uang Penghargaan masa kerja : 5 x Rp 935.000 =Rp 4.675.000,00Penggantian perobatan dan perumahan 15% =Rp3.225.750,00Jumlah Rp 24.730.750,0027.Wagiran, masa kerja 9 tahun, dengan perhitungan upah terakhir yangditerima sebesar Rp 935.000,00, sebagai berikut : Pesangon : 2x9xRp 935.000 = Rp 16.830.000,00Uang Penghargaan masa kerja : 4 x Rp

No. 823 K/Pdt.Sus/2011Penggantian perobatan dan perumahan 15 % = Rp3.085.500,00Jumlah Rp 23.655.500,0035.Jamiah, masa kerja 19 tahun, dengan perhitungan upah terakhir yangditerima sebesar Rp 935.000,00, sebagai berikut : Pesangon :2 x9 Rp 935.000 = Rp 16.830.000,00Uang Penghargaan masa kerja 7x Rp. 935.000 =Rp 6.545.000,00Penggantian perobatan dan perumahan15 % = Rp 3.506.250,00Jumlah Rp 26.881 .250,0036.Marni, masa kerja 11 tahun , dengan perhitungan upah terakhir yangditerima sebesar Rp 935.000,00

Zaini, masa kerja 9 tahun, dengan perhitungan upah terakhir yangditerima sebesar Rp 935.000,00, sebagai berikut :Hal. 21 dari 35 hal. Put.

juga Nanik Among, masa kerja 23 tahun,dengan perhitungan upah terakhir yang diterima sebesarRp 935.000,00, sebagai berikut :Pesangon :2x 9x Rp 935.000 = Rp 16.830.000,00Uang Penghargaan masa kerja 8 x Rp 935.000 = Rp 7.480.000,00Penggantian perobatan dan perumahan =Rp 3.646.500,00Jumlah Rp 27.956.500,0019.Ramaseh, masa kerja 30 tahun, dengan perhitungan upah terakhiryang diterima sebesar Rp 935.000,00, sebagai berikut :Pesangon :2x 9x Rp 935.000 = Rp 16.830.000,00Uang Penghargaan masa kerja : 10

Yusuf Imam Santoso atau yang disebut juga Ima, masa kerja 7,dengan perhitungan upah terakhir yang diterima sebesarRp 935.000,00, sebagai berikut :Pesangon : 2x/7x Rp 935.000 = Rp 13.090.000.00Hal. 26 dari 35 hal. Put.

Pelayanan Listrik Nasional (Batam) berdasarkan rinciantagihan (detail Invoice) terhadap Nomor Konsumer 152001655588 YayasanPutera Batam, 152000398098 Yayasan Komputer Batam, 151000095411Yayasan Komputer Batam (Universitas Putera Batam) dari bulan Januari 2017sampai dengan Desember 2017 tidak sesuai dengan perhitungan golonganS2K(Sosial Komersial) yang tertera pada perhitungan yang telah ditagihkankepada Klien kami, dan sudah dibayar lunas semuanya..

Tidak sesuai dengan perhitungan harga golonganS2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang terterapada rincian pemakaian listrik.7. Nomor Rekening 059798 Rekening Bulan 072017 (S2K197000VA) totalTagihan Rp 24.986.206 (dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluhenam ribu dua ratus enam rupiah)18 Juli 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golonganS2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang terterapada rincian pemakaian listrik.8.

Tidak sesuai dengan perhitungan hargagolongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulananyang tertera pada rincian pemakaian listrik.2. Nomor Rekening 049754 Rekening Bulan 022017 (S2K82500VA) total TagihanRp 11.521.154 (sebelas juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluhempat rupiah)17 Februari 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golonganS2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang terterapada rincian pemakaian listrik.3.

Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K(sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera padarincian pemakaian listrik.. Nomor Rekening 059662 Rekening Bulan 062017 (S2K82500VA) total TagihanRp 10.129.722 (Sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus duapuluh dua rupiah)18 Juni 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K(sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera padarincian pemakaian listrik..

Tidak sesuai dengan perhitungan harga golonganS2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang terterapada rincian pemakaian listrik.3. Nomor Rekening 059920 Rekening Bulan 032017 (S2K164000VA) totalTagihan Rp 11.214.018 (Sebelas juta dua ratus empat belas ribu delapan belasrupiah)18 Maret 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K(sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera padarincian pemakaian listrik.4.

maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Juni 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Juni 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 1.073.189DPP (80/100xDPP Pk) Rp 858.551Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 214.637PPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Juni 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

-----------------------------------------------------------------------------------

di tingkatKPPS TPSII Hilialitosaua hingga pukul 17.00Wib; Bahwa selanjutnya petugas KPPS mengisi Berita Acara Pemungutandan perhitungan suara serta sertifikat hasil perhitungan suara(Formulir C1);Bahwa saksi tidak tahu pukul berapa pengisian Berita AcaraPemungutan dan perhitungan suara serta sertifikat hasil perhitungansuara (Formulir C1) dilaksanakan;Bahwa Berita acara pemungutan dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) selesai dikerjakanhingga pukul 01.30 Wib

dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) diserahkan kepadaPPS pada tanggal 10 April 2014 sekira pukul 02.00Wib; 15e Bahwa Berita acara pemungutan dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) adalah 1 rangkapuntuk PPS, 1 rangkap untuk PPK dan 1 rangkap untukKPU; e Bahwa Berita acara pemungutan dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) adalah 1 rangkapuntuk PPS, 1 rangkap untuk PPK dan 1 rangkap untukKPU

hasil perhitungan suara(Formulir C1) kepada saksi Matius Kuharapkan Duha sebagai petugasPengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Hilialitosaua, dengan alasanbahwa Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara serta sertifikathasil perhitungan suara (Formulir C1) belum selesaidikerjakan.

seharusnya Berita AcaraPemungutan dan perhitungan suara serta sertifikat hasil perhitungan suara (FormulirC1) harus diberikan oleh Terdakwa kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilulapangan, PPS dan PPK pada hari itu juga.

Menghukum tergugat membayar hak penggugat berupa uang penggantian hak dan uang pisah secara tunai dan sekaligus dengan perincian dan perhitungan sebagai berikut;1. Uang penghargaan masa kerja : Rp. x bulan = Rp.2. Uang penggantian hak : Penggantian perumahan dan pengobatan : 15% x Rp. = Rp.3.

maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Mei 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Mei 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 1.564.624.DPP (80/100xDPP PK) Rp 1.251.699.Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 312.924.PPN (10/100xDPP) Rp 31.292.bahwa menurut Terbanding

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Mei 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

sebagai berikut:Nilai Pembelian Impor = Rp 59.838.148.398,00Jumlah Bahan Baku = Rp 8.591.700,00ImporHarga Rataratabahan = Rp 6.965,00baku imporSisa Bahan Baku Impor = 45.031di jual lokalbahwa menurut Terbanding perhitungan PPN Impor yang semula tidak dipungut yang harus dibayarkembali oleh Pemohon Banding untuk Masa Pajak Desember 2009 adalah sebesar Rp46.419.312,00dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Cfm Terbanding (Rp)Sisa Bahan Baku Impor yang dijual 45.031Harga ratarata per kg bahan baku

PPN mengacu pada nilai impor dari dasarperhitungan bea masuk yang berupa harga jual;bahwa Pemohon Banding berpendapat nilai pabean (Nilai Transaksi Barang) adalah sama dengan HargaJual, nilai transaksi barang yang Pemohon Banding lakukan adalah barang waste sehingga untukpenetapan penghitungan Bea Masuk adalah Harga Jual Waste dikalikan Tarif Waste (Harga Jual x 5%)sehingga untuk penghitungan PPNnya adalah (Harga Jual + (Harga Jual x 5%)) x 10%);bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan Masa PPN

Terbanding, namun dengan perhitungan harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp3.436,55 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana

dalam penjelasan tambahan tersebut Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantumsisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 58.3311 kg sebagaimana perhitungan dalam SuratBandingnya;bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini

Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya danpengkreditan Pajak Masukannya;8. bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat:a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23