Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus kekurangan upah Penggugat selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015, dengan perhitungan dan perincian: Rp.2.710.000,00 - Rp.1.500.000,00 = Rp.1.210.000,00 X 3 bulan = Rp.3.630.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;

Olehkarenanya Tergugat Wajid untuk memberikan hak Penggugat berupaUang Pisah dengan perhitungan sebesar : Rp. 2.710.000, (UMK KotaSurabaya Tahun 2015) X 3 bulan upah = Rp. 8.130.000, (Delapan JutaSeratus Tiga Puluh Ribu Rupiah;32. Bahwa, pada Tanggal 14 Januari 2015 Mediator Hubungan IndustrialDinas Tenaga Kerja Surabaya telah menerbitkan Surat Anjuran No.03/PHK/I/2015, yang menganjurkan : Agar Perusahaan PT.

Surabaya sebesar Rp. 2.710.000, (dua jutatujuh ratus sepuluh ribu rupiah);Menimbang bahwa Pengusaha dilarang membayar upah dibawahupah minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 90 ayat (1)Undang Undang No. 13 Tahun 2003, dan Tergugat mengakui membayarupah Penggugat dibawah upah minimum Kota surabaya sebagaimana dalamjawaban Tergugat pada angka (15) maka Tergugat wajib membayarkekurangan upah Penggugat selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 1 Mei2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015, dengan perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secaratunai dan sekaligus kekurangan upah Penggugat selama 3 bulanterhitung sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli2015, dengan perhitungan dan perincian: Rp.2.710.000,00 Rp.1.500.000,00 = Rp.1.210.000,00 X 3 bulan = Rp.3.630.000,00 (tigajuta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.

Bagian untuk Ermi Lusita binti Mustafa Lian (istri / janda / Tergugat) yaitu 1/4 (seperempat) = 1/4 x 36 = 9 dengan perhitungan yaitu 9/36 x 100 % = 25 %.

6.2.

Bagian untuk Edy Yuwono bin Abdoellah Effendi (saudara laki-laki / Penggugat I) yaitu 2/9 x 27 = 6 dengan perhitungan yaitu 6/36 x 100 % = 16,7 %

6.3 Bagian untuk Endra Christanto bin Abdoellah Effendi (saudara laki-laki / Penggugat II) yaitu 2/9 x 27 = 6 dengan perhitungan yaitu 6/36 x 100 % = 16,7 %.

6.4. Bagian untuk Pantja Prijanto bin Abdoellah Effendi (saudara laki-laki / Penggugat IV) yaitu 2/9 x 27 = 6 dengan perhitungan yaitu 6/36 x 100 % = 16,7 %.

6.5. Bagian untuk Kurnia Lestari binti Abdoellah Effendi (saudara perempuan / Penggugat V) yaitu 1/9 x 27 = 3 dengan perhitungan yaitu 3/36 x 100 % = 8,3 %.

6.6.

Bagian untuk Maya Susanti, S.H. binti Abdoellah Effendi (saudara perempuan) yaitu 1/9 x 27 = 3 dengan perhitungan yaitu 3/36 x 100 % = 8,3 %.

7. Menetapkan bagian untuk Tony Anugerah bin Abdoellah Effendi (saudara laki-laki non Muslim / Katholik) sebagai penerima wasiat wajibah yaitu 1/9 x 27 = 3 dengan perhitungan yaitu 3/36 x 100 % = 8,3 %.

8.

Pelayanan Listrik Nasional (Batam) berdasarkan rinciantagihan (detail Invoice) terhadap Nomor Konsumer 152001655588 YayasanPutera Batam, 152000398098 Yayasan Komputer Batam, 151000095411Yayasan Komputer Batam (Universitas Putera Batam) dari bulan Januari 2017sampai dengan Desember 2017 tidak sesuai dengan perhitungan golonganS2K(Sosial Komersial) yang tertera pada perhitungan yang telah ditagihkankepada Klien kami, dan sudah dibayar lunas semuanya..

Tidak sesuai dengan perhitungan harga golonganS2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang terterapada rincian pemakaian listrik.7. Nomor Rekening 059798 Rekening Bulan 072017 (S2K197000VA) totalTagihan Rp 24.986.206 (dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluhenam ribu dua ratus enam rupiah)18 Juli 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golonganS2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang terterapada rincian pemakaian listrik.8.

Tidak sesuai dengan perhitungan hargagolongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulananyang tertera pada rincian pemakaian listrik.2. Nomor Rekening 049754 Rekening Bulan 022017 (S2K82500VA) total TagihanRp 11.521.154 (sebelas juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluhempat rupiah)17 Februari 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golonganS2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang terterapada rincian pemakaian listrik.3.

Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K(sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera padarincian pemakaian listrik.. Nomor Rekening 059662 Rekening Bulan 062017 (S2K82500VA) total TagihanRp 10.129.722 (Sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus duapuluh dua rupiah)18 Juni 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K(sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera padarincian pemakaian listrik..

Tidak sesuai dengan perhitungan harga golonganS2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang terterapada rincian pemakaian listrik.3. Nomor Rekening 059920 Rekening Bulan 032017 (S2K164000VA) totalTagihan Rp 11.214.018 (Sebelas juta dua ratus empat belas ribu delapan belasrupiah)18 Maret 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K(sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera padarincian pemakaian listrik.4.

Kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasilperhitungan suara yang benar menurut Pemohon;2.

suara atau BA hasilrekapitulasi perhitungan suara yang dikeluarkan oleh KPPS, PPK ataukahKPU Kabupaten/Kota.

P179 Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Hal. 78 dari 180 hal. Put.

Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Hal. 79 dari 180 hal.

Perhitungan Suara PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Di TPS 01 Desa/KelurahanWundu Dopi Kecamatan Baruga Kota Kendari. 234P226Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Di TPS Il Desa/KelurahanAndounohu Kecamatan Poasia Kota Kendari. 235 P227 Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Hal. 82 dari 180 hal.

Perhitungan BiayaPerjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas SofifiKab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00atas nama Muh.

2010, Daftar Rincian Perhitungan BiayaPerjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;Hal. 75 dari 135 hal.

September 2010, Daftar Rincian Perhitungan BiayaPerjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;Hal. 76 dari 135 hal.

Tugastanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan BiayaPerjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;Hal. 80 dari 135 hal.

20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan BiayaPerjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;Hal. 81 dari 135 hal.

' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Maret 2007dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Maret 2007 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.377.735DPP (80/100xDPP Pk) Rp 1.102.188Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 275.547PPN (10/100xDPP) Rp = 27.554bahwa menurut Terbanding

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Maret 2007 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Nafkah anak Pemohon dengan Termohon nama ANAK setiap bulan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiap tahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.411.000.-(Empat ratus sebelas ribu rupiah;

Nafkah anak Pemohon dengan Termohon nama ANAKsetiap bulan sebesar Rp.300.000, (Tiga ratusribu rupiah) sampai anak tersebut dewasadengan perhitungan kenaikan 10 % setiaptahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biayaperkara ini sebesar Rp.411.000.(Empat ratus sebelasribu rupiah;Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi dalampermusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sofar1433 Hijriyah, oleh Drs.H.

Intertek Utama Services sebagaiperusahaan surveyor yang ditunjuk oleh Importir/ouyer yang selanjutnyadokumen tersebut oleh Terbanding dijadikan dasar perhitungan dalammenetapkan kekurangan bayar Bea Keluar PEB yang kemudian dibebankandan harus dibayarkan oleh Pemohon Banding;Bahwa adanya jasa PT.

Surveyor Indonesia untukmementukan kadar Ni tersebut sebagai dasar perhitungan Bea keluar;Bahwa dengan adanya Keputusan Terbanding Nomor: KEP133/WBC.15/Halaman 4 dari 17 halaman.

tanggal 9 Juli 2013tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang YangDiekspor oleh PT Sambas Minerals Mining, atas nama : PT.

Rumus Bea Keluar:BK = Tarif x jml satuan Barang x Harga Ekspor /persatuan barang xnilai tukar mata uang;Bahwa, rumus perhitungan bea keluar sebagaimana dimaksud diatas, sesuai dengan ketentuan Pemerintah yang ditungkan dalam PeraturanMenteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 dan untuk Harga Ekspor (HE)disesuaikan dengan kadar Ni yang diterbitkan oleh PT.

Perhitungan FOB (nilai Ekspor):FOB = Jumlah Barang x Harga Ekspor persatuan barang;= 54.960 WMT x32.69 USD;= 1.796.642 USD (Nilai yang ditulis dalam PEB,Invoice dan LS );Note : Harga Ekspor menggunakan asumsi Ni : 1.8 2 %;B.

Putusan Nomor 639 K/Pdt.Sus/2012 Kekurangan = Rp. 47.959,Periode 26/6 s/d 25/7 2011 (Upah Rp. 1.290.000, ) Perhitungan lembur dalam slip gaji 21 x 8.062, = Rp. 169.302, Perhitungan lembur yang benar 42 x 7.457, = Rp. 313.179, Kekurangan = Rp. 143.877,Periode 26/3 s/d 25/4 2011 (Upah Rp. 1.290.000,) Perhitungan lembur dalam slip gaji 7 x 8.062, = Rp. 56.434, Perhitungan lembur yang benar 14 x 7.457, = Rp. 104.393, Kekurangan = Rp. 47.959,Periode 26/1 s/d 25/2 2011 (Upah Rp. 1.290.000,) Perhitungan

2011 (Upah Rp. 1.290.000, ) Perhitungan lembur dalam slip gaji 21 x 8.062, = Rp. 169.302, Perhitungan lembur yang benar 42 x 7.457, = Rp. 313.179,Halaman 19 dari 55 halaman.

,) Perhitungan lembur dalam slip gaji 7 x 8.062, = Rp. 56.434, Perhitungan lembur yang benar 14 x 7.457, = Rp. 104.393, Kekurangan = Rp. 47.959,Periode 26/3 s/d 25/4 2011 (Upah Rp. 1.290.000,) Perhitungan lembur dalam slip gaji 7 x 8.062, = Rp. 56.434, Perhitungan lembur yang benar 14 x 7.457, = Rp. 104.393, Kekurangan = Rp. 47.959,Periode 26/1 s/d 25/2 2011 (Upah Rp. 1.258.200,) Perhitungan lembur dalam slip gaji 14 x 8.062, = Rp. 112.868, Perhitungan yang benar 28 x 7.273, = Rp. 203.644, Kekurangan

Rp. 1.290.000,) Perhitungan lembur dalam slip gaji 7 x 8.062, = Rp. 56.434, Perhitungan lembur yang benar 14 x 7.457, = Rp. 104.393, Kekurangan = Rp. 47.959,Periode 26/6 s/d 25/7 2011 (Upah Rp. 1.290.000,) Perhitungan lembur dalam slip gaji 21 x 8.062, = Rp. 169.302, Perhitungan lembur yang benar 42 x 7.457, = Rp. 313.179, Kekurangan = Rp. 143.877,Periode 26/5 s/d 25/6 2011 (Upah Rp. 1.290.000,) Perhitungan lembur dalam slip gaji 7 x 8.062, = Rp. 56.434, Perhitungan lembur yang benar 14 x 7.457,

Perhitungan lembur dalam slip gaji 7 x 8.062, Perhitungan lembur yang benar 14 x 7.457, KekuranganPeriode 26/6 s/d 25/7 2011 (Upah Rp. 1.290.000.) Perhitungan lembur dalam slip gaji 21 x 8.062, Perhitungan lembur yang benar 42 x 7.457, KekuranganPeriode 26/3 s/d 25/4 2011 (Upah Rp. 1.290.000.)

Total Luas Bangunan Fungsi Usaha = 8.031 m2e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 7.470m2e Perhitungan oleh Ahli : 8.031 m2e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Usaha : 561m22) Luas Bangunan Fungsi Hunian dengan perincian :Bangunan Jumlah Panjang Lebar LuasBangunanRuko 6 unit 15m 5m = 450 m2(Rumah)8 unit 15m 5m = 600 m2Jumlah = 1.050m2e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.650m2e Perhitungan oleh Ahli : 1.050 m2e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi

: 2.19Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 0.23Bahwa adapun perbedaan perhitungan disebabkan perhitungan antara lain:>,~~?

Ruko 6 unit 15m 5m = 450 m2(Rumah)8 unit 15m 5m = 600 m2Jumlah = 1.050m2e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.650m2e Perhitungan oleh Ahli : 1.050 m2Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Hunian : 6003) Luas Pelataran Prasarana Lokasi Panjang Lebar LuasPelataran Depan 105m 19m = 1.995 m2Tengah 89m 20.5m = 1.824,5m2Jumlah = 3.819,5m2e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 2.247m2e Perhitungan oleh Ahli : 3.819,5 m2e Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 1.572,5

oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.96e Perhitungan oleh Ahli : 2.19Selisih Perhitungan Luas Pelataran0.23 Bahwa adapun perbedaan perhitungan disebabkan perhitungan antara lain:* Untuk perbedaan perhitungan luas bangunan fungsi usaha dan huniandisebabkan karena dari Dinas Penataan Ruang dan Pertamananmenghitung lebih untuk luas bangunan yang dijadikan tempat hunianmenjadi 2 lantai untuk Ruko 3 Lantai yang semestinya hanya 1 lantaikarena pertimbangan tempat usaha;* Untuk perbedaan luas pelataran

disebabkan karena Dinas PenataanRuang dan Pertamanan tidak memperhatikan ukuran tepat gambarHalaman 40 dari 87 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/ 2017/PT MND.yang ada dalam melakukan perhitungan sedangkan ahli bersama timmelakukan perhitungan berdasarkan gambar dan tinjauan langsung kelokasi;o,~Untuk perbedaan perhitungan Indeks Terintegrasi dikarenakan tidak adadasar perhitungan dari Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan makadilakukan uji coba perhitungan sehingga disimpulkan bahwa perbedaandisebabkan

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;

NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 23 bulan x Rp2.400.000,00 =. NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 23 bulan x Rp2.400.000,00 =. NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 7 bulan x Rp2.400.000,00 =.

NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 8 bulan x Rp2.400.000,00 =. NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan Perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 11 bulan x Rp2.400.000,00 =.

NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 23 bulan x Rp2.400.000,00 =10.NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 1 bulan x Rp2.400.000,00 =11.

Nomor 434 K/Pdt.SusPHI/2019Status bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 2 bulan x Rp2.400.000,00 =12. NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 7 bulan x Upah UMP =13.NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 20 bulan x Rp2.400.000,0014.

NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulan Perhitungan sisa kontrak SesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 23 bulan x Rp2.400.000,00 =15.

,M.Si

1. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir :020/001296/R4/TR/UPT-KD/2021 tanggal 04 Mei 2021 Atas nama Hermawan dengan Nopol :B-9596-JJA dengan jumlah sebesar Rp.19.037.400,-
2. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir :020/003993/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 02 Juni 2021 Atas nama Anggi Septianti dengan Nopol :B-1844-JFD dengan

jumlah sebesar Rp.29.834.900,-

:B-1963-JFD dengan jumlah sebesar Rp.25.533.600,-

Anugerah Prima Sejahterah dengan Nopol :B-9073-JEU dengan jumlah sebesar Rp.39.130.600,-

Kohir :020/004627/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 07 Juli 2021 Atas nama Frans Lie dengan Nopol :B-1542-JFE dengan jumlah sebesar Rp.20.945.600,-

' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa April 2007dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisaNQoomdigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak April 2007 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.449.502DPP (80/100xDPP Pk) Rp 1.159.602Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 289.900PPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa April 2007 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

-----------------------------------------------------------------------------------

,memperoleh suara kosong (nol) dan setelah perhitungan keduamemperoleh suara 10 sedangkan caleg nomor 2 dari partai Gerindraatas nama IRYANA BAKRI, SE., pada perhitungan pertama yangdilakukan oleh Terdakwa memperoleh hasil Suara 12 dan setelahperhitungan kedua memperoleh suara 1 dan hasilhasil perhitunganulang secara keseluruhan diperoleh fakta bahwa selain caleg dariPartai Gerindra yang dirugikan juga caleg dari partai lain yakniNasdem, PKB, PKS, PDIP, PAN, PPP dan PKPI ada yang hasil perolehanSuaranya

,memperoleh suara kosong (nol) dan setelah perhitungan keduamemperoleh suara 10 sedangkan caleg nomor 2 dari partai Gerindraatas nama IRYANA BAKRI, SE., pada perhitungan pertama yangdilakukan oleh Terdakwa memperoleh hasil Suara 12 dan setelahperhitungan kedua memperoleh suara 1 dan hasilhasil perhitunganHal. 6 dari 17 hal.

Put.No.175/PID/2014/PT.MksKecamatan Somba Opu ketika dilakukan perhitungan ulang hasilsuara Pemilihan Legislatif di Kantor KPU Kab.

,memperoleh suara kosong (nol) dan setelah perhitungan keduaHal. 8 dari 17 hal.

Gowa tentang perhitungan ulang di KPU Kab. Gowa; Hasil rapat Plano Komisioner KPU Kab. Gowa tentang Penonaktifansementara terhadap PPK atas nama Sdr. M. ALIMUDDIN D. NYONRI;Dikembalikan kepada pihak Kantor KPU Kab. Gowa;5.

Putusan Nomor 429/B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa perhitungan BeaKeluar yang telah Pemohon Banding bayar dan Pemohon Banding laporkandalam Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 000013 Tanggal 30 Januari2013 telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkan perhitungan Bea Keluar dalam SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor5/BC.6/2015 tanggal 21Januari 2015 adalah salah.

Kembali Perhitungan BeaKeluar Nomor SPKPBK5/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015, atas nama:PT Putra Alam Lestari, NPWP: 02.373.197.9701.000, Alamat: JalanImam Bonjol Nomor 525, Pontianak, Kalimantan Barat dan alamatKorespondensi di Jalan KH.

Menyatakan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar NomorSPKPBK6/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 sah dan berdasarhukum;4. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa materi pokoksengketa;5.

Putusan Nomor 429/B/PK/Pjk/2018membatalkan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBk)Nomor : SPKPBK5/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP : 02.373.197.9701.000, sehingga Bea Keluaryang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor : SPKPBK5/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 yangditerbitkan oleh Direktur Audit a.n.

Nafkah anak Pemohon dengan Termohon nama ADIRA HAYU AR-RAUF setiap bulan sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiap tahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.226.000.-(Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah;

Nafkah anak Pemohon dengan Termohon nama ADIRAHAYU ARRAUF setiap bulan sebesar Rp.200.000,(Dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebutdewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiaptahun;4, Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biayaperkara ini sebesar Rp.226.000.(Dua ratus dua puluh duaribu rupiah;Demikian putusan ini diputuskankan dalampermusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13Dzulgodah 1431 Hijriyah, oleh Drs.H.

Menghukum Penggugat untuk membayar Hak-hak Tergugat yang perhitungan terdiri dari: - Uang Penggantian Hak :Sisa cuti tahunan yang belum habis dan belum gugur:30/25 x Rp.3.001.407 = Rp. 3.601.688,--Uang Pisah : 4 bulan x Rp.3.001.407 = Rp. 12.005.628,- JUMLAH = Rp. 15.607.296

(PNBP) PenggunaanKawasan Hutan Tahun 1 (Tahun 2016) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26September 2017, dan (3) Perhitungan Besarnya Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2 (Tahun2017) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017; danb.

) PenggunaanKawasan Hutan Tahun 1 (Tahun 2016) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26September 2017, dan (3) Perhitungan Besarnya Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2 (Tahun2017) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017;3.

Putusan Nomor 147 K/TUN/2021Tagihan Pertama Pembayaran PNBPPKH Terutang danKelengkapan Baseline Tahun 2018 atas nama PT Bukit Sunur,beserta lampirannya: (1) Perhitungan Besarnya Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 3 (Tahun2018) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017, (2) PerhitunganBesarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PenggunaanKawasan Hutan Tahun 1 (Tahun 2016) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26September 2017, dan (3) Perhitungan Besarnya Penerimaan NegaraBukan Pajak

) PenggunaanKawasan Hutan Tahun 1 (Tahun 2016) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26September 2017, dan (3) Perhitungan Besarnya Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2 (Tahun2017) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017;4.

Putusan Nomor 147 K/TUN/2021Baseline Tahun 2018 atas nama PT Bukit Sunur, besertalampirannya: (1) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 3 (Tahun 2018)BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017, (2) PerhitunganBesarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PenggunaanKawasan Hutan Tahun 1 (Tahun 2016) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26September 2017, dan (3) Perhitungan Besarnya Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2 (Tahun2017) BAV.1/