Ditemukan 2637 data
77 — 10
Dengan demikian pengertian kedudukan disini haruslah diartikansebagai suatu jabatan tertentu ;Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan apa yang telah dilakukanterdakwa dalam parkara ini bahwa terdakwa SAIPUL BAHRI,S.Sos, adalah selakuPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga(GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 diDinas Pemukiman Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi, diangkat berdasarkanSurat Keputusan Bupati Melawi
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : Iranius Melkianus Sabaat
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : Hermanuel Y. Sabaat
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : TAMAR SABAAT
Terbanding/Pembanding/Intervensi II : FILMON SABAAT
Terbanding/Pembanding/Intervensi III : AGUSTENCI SABAAT
Terbanding/Pembanding/Intervensi IV : HENDRIK SABAAT
Terbanding/Pembanding/Intervensi V : JUNDRI A. SABAAT
Terbanding/Pembanding/Intervensi VI : ESTER SABAAT
Terbanding/Pembanding/Intervensi VII : MARTHEN TOSI
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kupang
Terbanding/Turut Tergugat II : Bupati Kupang
367 — 82
Perkara Nomor: 167/Pdt.G/PN.Kpg tanggal 28 Agustus 2018,parkara antara Esau Oktovianus Naimanu, dkk melawan UNDANAKupang, dkk itu belum berkekuatan hukum tetap, karena perkaraaquo masih dalam proses upaya hukum Kasasi di MahkamahAgung Republik Indonesia.2. Pembanding Intervensi/Penggugat Intervensi tidak menjadipihak dalam perkara Nomor: 167/Pdt.G/2018/PN.Kpg, sehinggaputusan perkara aquo tidak mengikat PembandingIntervensi/Pengggugat Intervensi.3.
Terbanding/Tergugat I : Nyonya YANCE RUMONDANG ULINA SIREGAR
Terbanding/Tergugat II : JULIAN DAVID HASUDUNGAN SIREGAR
Terbanding/Tergugat III : HERNAWAN HADI, S.H
Turut Terbanding/Penggugat II : ENNI MARTALENA PASARIBU, S.H., M.H
143 — 101
Liberty Sinambeladan Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar sebagai suami istri adalahdalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dalam parkara aquo,karena sangat jelas tidak ada relevansi hukum terkait objek sengketa dalamperkara aquo atau dengan kata lain bahwa urusan rumah tangga alm.Liberty Sinambela dan Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar adalahperkara lain yang tidak ada urgensinya dengan pokok sengketa yangdiajukan Penggugat dalam perkara aquo, oleh karena itu dalil Penggugat dan Penggygat
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AEP SAEPULLOH, SH
Terbanding/Terdakwa : ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA
Terbanding/Terdakwa : JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA
Terbanding/Terdakwa : RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA
Terbanding/Terdakwa : RITA ROSITA Binti RD. WITARDJA
Terbanding/Terdakwa : KARWATI Binti RD. WITARDJA
Terbanding/Terdakwa : CARTIKA Binti RD. WITARDJA
138 — 70
Hal iniseharusnya sudah menjadi pertimbangan hukum Judex Factie tingkatpertama dalam memeriksa dan memutus parkara ini.4. Dengan fakta hukum ini jelaslan bahwa Unsur Melawan Hukum yangdituduhkan terhadap PEMOHON BANDING tidaklah terbukti dengan jelasdan meyakinkan.5. Bahwa oleh karena salah satu Unsur yang didakwakankan kepadaPEMOHON BANDING tidak terbukti.
112 — 93
Bank Pemberitahuan atas adanya perkara014/LTG/III/2016 Tabungan parkara di Badan PenyelesaianTanggal 14 Maret Pensiunan Sengketa Konsumen Kab. BatuBara2016 (Melampirkan Nasional, Tok (BPSk) Foto Copy Surat (Bank BTPN) Halaman 39 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUNJKT Koordinasi denganBupati Batu Bara) No Surat : PT.
Terbanding/Tergugat II : JOHNNY TANDIARY
Terbanding/Tergugat III : AHMAD YANI
Terbanding/Tergugat V : AMIRUDDIN
Terbanding/Tergugat VI : ANTHAR SYADAD AL DAMARY
Terbanding/Tergugat VII : MENTERI NEGARA AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULTRA, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI
150 — 243
Kalaulah yang dijadikan sebagai objek gugatandalam parkara a quo adalah tanah milik TERGUGAT denganSHM Nomor. 01096 tahun 2004 adalah tidak tepat sama sekallikarena sertifikat yang di terbitkan oleh Badan PertanahanNasional (BPN) Kota Kendari telah berjalan lebih kurang 15 (Limabelas tahun) tahun terhitung tanggal diterbitkannya.
Pembanding/Tergugat II : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KELURAHAN AIR HITAM Diwakili Oleh : ASRAN YUNISRAN, SE., SH.
Pembanding/Tergugat III : OEI BIE LAN Diwakili Oleh : PARULIAN SINAGA, SH
Pembanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA Diwakili Oleh : ATMAJIANSYAH, SH.
Terbanding/Penggugat : H. FAZRI
Terbanding/Turut Tergugat I : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu RASINAH sebagaiIstri
Terbanding/Turut Tergugat II : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu ASNAH sebagaiAnak
Terbanding/Turut Tergugat III : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu INOOR sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat IV : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu ASNIAH sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat V : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu RABIYATUL ADAWIYAH sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat VI : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu HAMIDAH sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat VII :
62 — 41
melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi setiap warganya , danhal tersebut diatas dapat menimbulkan ketidak pastian hukum,sebagaimana diketahui halayak umum bahwa Sertifikat merupakan suatuproduk yang memberikan kepastian hukum kepada setiap pemiliknya yangdapat dipertanggung jawabkan secara hukum akan tetapi apabila terdapatkecacatan hukum dalam produk hukum tersebut tentunya tidaklah dapatdipertanggung jawabkan secara hukum dan hal inilah yang terjadi padaobyek tanah milik Terbanding dalam parkara
1.SUPRIYANTO
2.WARTIYEM
Tergugat:
1.SAPTO TEGUH IMAN BUSONO, SH
2.SUNARTIN
Turut Tergugat:
1.BENNY SENJAYA
2.OTTO HARI TRI SAPTA ADJI, SH
3.Kepala BPN Kab. Semarang
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
423 — 159
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita, pada Pasal 27 ayat (3) telah diatur bahwa Dalam hal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atauHalaman 20 dari 116 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Padt.G/2020/PN UnrKantor Pertanahan merupakan pihak dalam perkara, maka Kepala KantorPertanahan atau Pejabat yang ditunjuk harus mencatat adanya perkara dalambuku tanah mengenai obyek parkara
137 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 197 huruf d KUHAP;Oleh karena itu kami berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim dalammemeriksa dan mengadili parkara Terdakwa Yulanni dilaksanakan secarasungguhsungguh dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuanperundangundangan sebagaimana mestinya, maka seharusnya Terdakwadinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kamiPenuntut Umum;Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapatsebagai berikut:Bahwa
80 — 42
Yaitu : "Dalam hal bukti kepemilikan Penggugat dapat dilumpuhkan olehbukti Tergugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak terbukti oleh karenanyagugatan harus ditolakKedudukan/Legal Standing Para Penggugat dan Para Tergugat dan parapenggugat intervensi dalam parkara Aquo.Bahwa berdasarkan Faktafakta hukum yang terungkap selama masapersidangan. Yaitu: Bukti secara surat tertulis.Keterangan saksi yaitu saksi para penggugat dan Para Tergugat.saksi decente Lurah Ketapang, saksi hidup yaitu Hj.
Terbanding/Tergugat I : Ny. Linda Louise Loi, S.E,
Terbanding/Tergugat II : Tn Fulien Surjana Fu Lien
Terbanding/Tergugat III : P.T. Tugu Beton Semesta Abadi
Terbanding/Tergugat IV : Tn. H. Ahmad Baihaqi
Terbanding/Tergugat V : Perseroan Terbatas P.T. Andhikatama Raya Mulia
Terbanding/Tergugat VI : Mansur Bin Saiyan
Terbanding/Tergugat VII : Tn. H. Agus Sopyan, SE
Terbanding/Tergugat VIII : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kabupaten Bekasi Cq. Camat Kecamatan Taruma Jaya Cq. Lurah Kepala Desa, Kelurahan Desa Segara Makmur
Terbanding/Tergugat IX : Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
207 — 105
Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi' tidak berwenangmemeriksa parkara yang diajukan oleh penggugat Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (metonvantkleijk verklaar)DALAM POKOK PERKARAPRIMAIR Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul dari perkara ini.Halaman 31 dari 137 Putusan Nomor 485/PDT/2020/PT BDG.SUBSIDAIRAtau, apabila Pengadilan Negeri Bekasi cq.
YULIZAR
Tergugat:
1.Pimpinan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA Land Operation Rumbai Pekanbaru
2.Direktur Utama PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA
Turut Tergugat:
1.SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI SKKMIGAS
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
177 — 64
Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) yang diletakkan diatasObjek Parkara dan Barangbarang tidak bergerak lainnya Milik Tergugat dan Il yang Penggugat tentukan kemudian adalah Sah dan Berharga;10.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun AdaUpaya Hukum Lainnya (Uit Voer Baar Bij Voer Raad);11.Menghukum Tergugat dan II untuk membayar ongkos perkara.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telahhadir di persidangan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat
63 — 0
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\01\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\clip_image002.jpg">
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PATI
Telah membaca Surat-surat parkara
200 — 83
Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.JBpernyataan atau keterangan dari keabsahan hubungan kewarisandalam parkara a quo ini, namun TURUT TERGUGAT V justrudidugamenyalahgunakan kewenangan dan kewajibannyanya tersebutdengan menguatkan dan menandatangani Surat PernyataanKeterangan Ahli Waris tersebut meskipun TURUT TERGUGAT Vpun sebenarnya mengetahui dengan sadar bahwa PARAPENGGUGAT dan TERGUGAT IX adalah juga termasuk sebagai AhliWaris Almarhum XXXi.Lagi pula, meskipun yang membuat bukanlah TURUT TERGUGAT
285 — 299
UNTUKMENGADILI PERKARA TERSEBUT.46.Kemudian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 794K/Sip/1982 dalam perkara antara PT Asuransi Royal Indrapura, sebagaiTergugat, dan Sohandi Kawilarang, sebagai Penggugat, yang padaintinya adalah:Secara tegas Mahkamah Agung menyatakan BAHWA PENGADILANNEGERI SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG' UNTUKMEMERIKSA PERKARA YANG TELAH MENGANDUNG KLAUSULAARBITRASE walaupun pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsiterhadap kewenangan Pengadilan Negeri tersebutDengan demikian parkara
CHRISTINA RAHAYU SH
Terdakwa:
1.HALIMATUS SA 'DIYAH ALS HALIM BINTI HISYAM SUPONO
2.EKO DESIANTO Bin SUGARNO
299 — 132
., yangmana Majelis Hakim menilai Terdakwa II mengetahui keseluruhan proses yangterjadi dalam parkara a quo;Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa II sebagai suami tidakmengetahui akan semua usaha yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa Ilsebagai suami tidak ikut campur dalam usaha Terdakwa dan Terdakwa Ilpercaya semua atas usaha yang Terdakwa lakukan;Menimbang, bahwa Terdakwa Il sebagai seorang suami dan jugasebagai seorang anggota kepolisian seharusnya juga memahami akan prospekusaha yang Terdakwa
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : WITA NATA SIRAIT
110 — 109
Umum dan Penasihat HukumTerdakwa telah diberi Kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut diKepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, sebelum berkas dikirim ke PengadilanTinggi Medan, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 23 November2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021, sebagaimana SuratPemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Medan Nomor : W2U1/23949A/HK.07.SusTPK/XI/2021,tanggal 23 November 2021 dan dengan Akta Memeriksa Berkas Parkara
105 — 155
Lagi pula, bahwa majelishakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (PS) terhadapkeseluruhan objek objek yang menjadi sengketa dalam parkaraa quo, sehingga perbedaan luas dan batas batas tersebutharus dikesampingkan, dan dengan mengedepankan penyelesaianpelaksanaan pembagian harta warisan dan harta peninggalandalam parkara a quo yang tetap mengacu pada ketentuan hukumIslam (hukum faraidz) yang berlaku di Indonesia denganprinsip prinsip dan dasar dasar keadilan dan kemanfaatan, dimana Pengadilan
227 — 30
Nama Baik Para Penggugat telah tercemar atau menjadi TidakBaik ditengah masyarakat sebagai Kepala Keluarga dan Pemilik Tanah, oleh karenatidak ada bukti pendukung dari Para Penggugat nama baiknya tercemar ataumenjadi tidak baik ditengah masyarakat sebagai Kepala Keluarga dan Pemilik Tanahsehingga petitum angka 12 tidak dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpetitum angka 13 yaitu menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) yangdiletakkan diatas objek parkara
175 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
garapan hak usaha milik Penggugatdi JalanTanjung Duren (Sampingbelakang Pom Bensin);Bahwa pada angka 42 posita gugatan, Penggugat mengatakan karenapertemuan tanggal 22 Desember 1988 tidak membuahkan hasil, makaPenggugat sebagai Direktur Utama PT Dierico Film Corporation dengansurat No.07/TTID//1989 tanggal 9 Januari 1989 telah mengajukankeberatan ke Tergugat XXVII dan meminta perlindungan;Bahwa kalau disimak posita gugatan pada angka 41 dan 42 diatasmaka jelas kedudukan Penggugat/Tan Malano dalam Parkara