Ditemukan 2725 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : trias trail tria total tegal trian trikal torial trizal
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 27-05-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 70-K/PM I-04/AD/IV/2013
Tanggal 27 Mei 2013 — Serma H. MUJTOBAH FATONI
106 — 28
  • Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh MajelisHakim bersifat Integreted Criminal Justice System dengan lebih mengedepankanadanya fair trial, due process of law dan asas presumption of Innoncence.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-02-2012 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 07-09-2012
Putusan PN AMBON Nomor 01/Pid.SUS/2012/PN.AB.
Tanggal 6 Juni 2012 — MOHAMMAD FAJARULLAH;
90 — 24
  • secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuaidengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karena124dalam konteks Criminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaan peradilan( law enforcement ) dalam hukum pidana guna mencari kebenaranmateriel ( ultimate truth ) dengan asas praduga tidak bersalah(presumption of innocence ) yang haruslah dilakukan menuruthukum ( due to process of law) guna menjamin terselenggaranyaSuatu peradilan yang dilakukan secara jujur dan adil ( toensures a fair and just trial
Pengadilan PN KUNINGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-07-2018 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN KUNINGAN Nomor 6/Pdt.G/2018/PN KNG
Tanggal 27 Mei 2019 — MEMEI RATNA NOOR MEILANY MELAWAN PT. BANK MEGA, Tbk, DKK
131 — 18
  • lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkanadanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdata);Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah olehPihak Para Tergugat, maka menjadi kewajiban pembuktian Penggugat akandipertimbangkan terlebih dahulu halhal sebagai berikut bahwa Hakim yangmemeriksa perkara berwenang membagi beban pembuktian diantara para pihakyang bersengketa, pembagian beban pembuktian tersebut dilaksanakan denganmengingat asas fair and trial
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-10-2012 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN AMBON Nomor 42/PID.TIPIKOR/2012/PN AB
Tanggal 3 Februari 2015 — FRANSISCA LATUIHAMALLO, SE
69 — 24
  • secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai denganyang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karena dalam konteksCriminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaan peradilan ( law enforcement) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel ( ultimate truth )tidengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence )yang haruslah dilakukan menurut hukum ( due to process of law) gunamenjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara Jujur dan adil ( to ensures a fair and just trial
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 18-09-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 5 Februari 2020 — Penuntut Umum:
GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
Terdakwa:
Hj. RATNA JUWITA, S.Si., Apt Alias IBU ITA Binti H. ABDUL AZIZ
144 — 55
  • Enseval Medical Prima;
  • Thermometer, Thermometer rectal, tromol kasa, Bak Instrument tertutup, Sudip lidah, tip suction, jarum anel,Reading Card, trial lenset, pispot, timbangan + pengukur tinggi badan, bingkai kaca mata, examination lamp, sudip lidah, handle kaca laring, handle kaca nasoparing, pinset bayonet, speculum hidung bayi, anak dan dewasa dan aligator forceps (stempel) PT. Karya Pratama.
  • Lemari Instrument, tempat tidur instrument dan meja instrument (stempel) PT.
    thermometer electronic, thermometer, clinical thermometer(oral, rectal, armpit), pengukur berat badan, ziegler head mirror, kaca pembesar, palu reflec, bruenings tongue depresor, kotak instrumen, examination lights, examination lights (ML.201, ML.101), meja periksa, tromol kasa, lemari instrumen, meja instrument, X-Ray film Viewer double, Tuning Fork 5 set, jarum anel, pinset spritzen syringes, burner lamp, portable suction, dilatator uterini, ishihara book, lampu senter, reading card, schiotz tonometer, trial
    Cendawan Medicatama Indonesia);
  • Trial frame, examination lamp, buchwald, brunings, speculumtroeltsh tampon forceps, wuilsein micro ear, hartman ear speculum, syringe luer, alcohol burner, pinset set, bruening tangue depresor, bruening tongue depresor, wash basin, frazier suction tube, hegar liter dilat DBL, berger head magnif binocul, stetocope, tray 220mmm, hand brush, round container, triangular bowl handl, Head light crystal head lamp, portable suction, spritus lamp, uterua dilatator
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-10-2012 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG
Tanggal 24 Oktober 2012 — TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO
145 — 59
  • Perubahan Kualitas dan Item Pekerjaan Baru tanggal 27Oktober 2008;76)Perintah Perubahan (CCO) nomor : 01 tanggal 28 Oktober 2008;77)4 buku Addendum sebagai berikut :a) Copy Legalisir Addendum tanggal 1 tanggal 28Oktober 2008;b) Addendum tanggal 2 tanggal 16 Desember 2008;c) Addendum tanggal 3 tanggal 19 Januari 2009;d) Addendum Penutup tanggal 24 Januari 2009;78) Justifikasi Teknik Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga PaketPembangunan Jalan STA 1+800 s/d 8+350 TA. 2008;79) Copy Legalisir Trial
    Perintah Perubahan (CCO) nomor : 01 tanggal 28 Oktober2008;3. 4 buku Addendum sebagai berikut :483a) Copy Legalisir Addendum tanggal 1 tanggal 28 Oktober 2008;bcd)))Addendum tanggal 2 tanggal 16 Desember 2008;Addendum tanggal 3 tanggal 19 Januari 2009;Addendum Penutup tanggal 24 Januari 2009;1.on fF & bhJustifikasi Teknik Kegiatan Pembangunan Jalan LingkarKota Salatiga Paket Pembangunan Jalan STA 1+800 s/d 8+350 TA. 2008;Copy Legalisir Trial AMP Lataston (AC BASE);Copy Legalisir Back UP Data Survey
    Addendum Penutup tanggal 24 Januari 2009;Justifikasi Teknik Kegiatan Pembangunan Jalan LingkarKota Salatiga Paket Pembangunan Jalan STA 1+800 s/d 8+350 TA. 2008;Copy Legalisir Trial AMP Lataston (AC BASE);Copy Legalisir Back UP Data Survey Pengukuran;Copy Legalisir Shop Drawing;10.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-04-2011 — Putus : 11-10-2011 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 11 Oktober 2011 — MOCHTAR MOHAMAD
240 — 20
  • dipidana yang juga harus proporsional sesuaidengan berat ringan tindak pidana yang dilakukannya bahkan dalam menjatuhkanhukuman terhadap seorang terdakwa yang terbuktipun harus diperhatikan dandipertimbangkan alasanalasan yang memberatkan dan yang meringankan, begitupula sebaliknya apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan makaterdakwa harus pula dibebaskan;Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeriksaan perkara TerdakwaMochtar Muhammad harus dilakukan secara adil (due process of fair trial
    ) dengandikedepankan adanya asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence),sehingga proses peradilan pidana hendaknya harus fair , jujur , bersin , berani ,tidak memihak serta bebas dari anasir trial by the press dengan tujuanmendapatkan kebenaran materiil dan keadilan yang diharapkan terdakwa sertamasyarakat dapat tercapai sehingga peradilan terhadap terdakwa harus dilakukansecara transparan , adil , pengungkapan dan proses mengadili fakta yangsebenarnya sehingga putusan yang akan dijatuhkan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 05-07-2021 — Putus : 03-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 3 Januari 2022 — Penuntut Umum:
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
H. ARIFUDDIN.
98 — 29
  • Laporan Hasil Uji Coba Laut (Sea Trial) bulan Desember 2012.
  • Surat dari PT Phinisi Semesta Bulukumba kepada PPK Tugas Pembantuan perihal permohonan PHO tertanggal 28 Desember 2012.
  • Dokumen Penawaran dan Teknis pengadaan kapal penangkap ikan

    • (paket 20) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2012 oleh PT Phinisi Semesta Bulukumba.

Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-03-2013 — Putus : 12-07-2013 — Upload : 27-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 12/PID.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 12 Juli 2013 — Hj. Nilma Sari A.Kep, AM.Kes Pgl. Nilma
60 — 9
  • Suatu Perkara adalah merupakan Resolusi atas suatu perbedaan pendapat dalam hukum,sebagaimana di ungkapan oleh EDISON HAINES A trial is the resolustion of a dispute Oleh sebab itu segala perbedaan pendapat antara kami selaku Penasehat Hukum Terdakwadengan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang mulia ini tiada lain, dansemata mata dimaksudkan untuk mengedepankan fakta fakta materil dan formil melaluisilogisma silogisma hokum, agar Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini32lebih
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 03-11-2010 — Putus : 19-01-2011 — Upload : 11-10-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 112
Tanggal 19 Januari 2011 — Lettu Inf Sukimin
54 — 24
  • Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidanayang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifatIntegreted Criminal Justice System denganlebih mengedepankan adanya fair trial, dueprocess of law dan asas~ presumption ofInnocence./ Oleh ......Oleh karena itu) dengan titik tolak demikianmaka di satu sisi dalam penerapan peradilanpidana terhadap Terdakwa, Majelis telahmenerapkan ketentuan sesuai peraturan hukumyang berlaku, tegas, adil, jujur danmenerapkan keseimbangan kepentingan terhadapkomponen dalam proses
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 Tahun 2012
1650 — 6512
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Manakala terjadi pelanggaran hukum, maka hukum harusditegakkan melalui mekanisme hukum yang telah ditetapbkan secara demokratis(due process of law);Salah satu implementasi dari prinsip negara hukum adalah keharusanadanya proses peradilan yang adil (fair trial) sebagai forum ajudikasi gunamenyelesaikan secara adil terhadap setiap pelanggaran atau sengketa hukumyang terjadi antarwarga masyarakat maupun antara masyarakat dengan negara;138Menjadi suatu prinsip pula bahwa putusan pengadilan harus dianggapbenar
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
220 — 123
  • OEKING harus dilakukan secara adil (due process of fair trial) dengandikedepankan adanya asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), sehinggaproses peradilan pidana hendaknya harus fair, jujur, bersih, berani, tidak memihak sertabebas dari anasir trial by the press dengan tujuan mendapatkan kebenaran materiil dankeadilan yang diharapkan terdakwa serta masyarakat dapat tercapai sehingga peradilanterhadap terdakwa harus dilakukan secara transparan, adil, pengungkapan dan prosesmengadili
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 20-11-2017 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN AMBON Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 6 September 2018 — 1. Nama lengkap : JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE 2. Tempat lahir : Jakarta; 3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 03 Juni 1972 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : 1. Jl. Wolter Monginsdi Desa Lata RT.4 RW.02 Kec. Baguala Kota Ambon; 2. Jl. Cawang III RT.003RW.11 Kel. Cawang Kec. Kramatjati Jakarta Timur; 7. Agama : Kristen Protestan 8. Pekerjaan : Pegawai BUMD PT Bank Maluku-Maluku Utara (Kepala Sub Divisi Perencanaan Anggaran dan Pengembangan Organisasi/PAPO)
218 — 137
  • SANAKY, tanggal 31 Desember 2014,169. 1 (satu) Jepitan Rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal 04- 04-2016,170. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester II Desember 2015, Nomor: DIR/224, tanggal 29 Januari 2016,171. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester I Juni 2015, Nomor: DIR/1383, tanggal 31 Juni 2015,172. 1 (satu) Bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester
    SANAKY,tanggal 31 Desember 2014,1 (satu) Jepitan Rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal 04042016,Halaman 219 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2017/PN Amb170.171.172.173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.183.1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank MalukuMalut semester ll Desember 2015, Nomor: DIR/224, tanggal 29Januari 2016,1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank MalukuMalut semester Juni 2015, Nomor: DIR/1383, tanggal 31 Juni2015,1 (satu) Bundel Laporan
    SANAKY,tanggal 31 Desember 2014,1 (satu) Jepitan Rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal 04042016,1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank MalukuMalut semester ll Desember 2015, Nomor: DIR/224, tanggal 29Januari 2016,1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank MalukuMalut semester Juni 2015, Nomor: DIR/1383, tanggal 31 Juni2015,1 (satu) Bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malutsemester Il Desember 2014,1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Profil Risiko
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-06-2008 — Upload : 22-09-2011
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 29/Pid.B/2008/PN.SKH
Tanggal 18 Juni 2008 — BAMBANG SUYADI, SH.
67 — 22
  • Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwadapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan dari JaksaPenuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsur unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umumterhadap terdakwa ;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan~ ke persidangandengan dakwaan bersifat alternative yang memberi kebebasanbagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepatditerapkan terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta yangterungkap di persidangan, namun demi asas fair trial
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 03-12-2012 — Putus : 04-04-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : 108 - K / PM I-03 / AD / XII / 2012
Tanggal 4 April 2013 — Koptu Joni Indra
31 — 18
  • Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifatIntegreted Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process oflaw dan asas presumption of Innoncence.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2012 — Putus : 17-12-2012 — Upload : 29-01-2013
Putusan PN AMBON Nomor 27/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB
Tanggal 17 Desember 2012 — LODEWYK BREEMER, S Sos
77 — 25
  • secara nyata melakukanperbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalamkonteks Criminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaan peradilan ( law enforcement ) dalam hukumpidana guna mencari kebenaran materiel ( ultimate truth ) dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence ) yang haruslah dilakukan menurut hukum ( due to process of law )guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujur dan adil ( to ensures a fair and just trial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-11-2013 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1973 K/Pdt/2013
Tanggal 20 Nopember 2013 — PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. PT. TELEKOMUNIKASI SELULARPT. TELEKOMUNIKASI SELULAR ; BADAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGUSAHA WARTELKOM INDONESIA, dkk
243 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalam bukunya berjudulHukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman:518519, juga menyatakan:Hakim dalam memikulkan pembebanan pembuktian harusbersikap:e Adil, sesuai prinsip fair trial, dane tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial, tetapiimparsialitas;Hakim tidak boleh merugikan kepentingan salah satu pihak,tetapi secara bijaksana membaginya sesuai dengan sistemhukum pembuktian dengan cara memberi perhitungan yangsama kepada pihak yang berperkara.
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 04-07-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 7/PID.TPK/2019/PT PLG
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pembanding/Terdakwa : FIRDAUS, S.Sos. M.Si Bin HASANAWI Diwakili Oleh : FIRDAUS, S.Sos. M.Si Bin HASANAWI
Terbanding/Penuntut Umum : ZAIRIDA,S.H,M.Hum
142 — 59
  • Hal ini tentulah bertentangan dengan prinsip bahwa setiap orang sama di mata hukum, dan berhakdiadili secara adil (fair trial), yang merupakan hak asasi manusia yang telah dijaminoleh konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundangundangan lainnya, terutamaKUHAP.Pasal 28 D ayat 1 UndangUndang Dasar RI Tahun 1945: Setiap orang berhak ataspengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yangsama di hadapan hukum.Halaman 78 dari 140 halaman putusan Nomor 7/PID.SUS.TPK/2019
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 23-05-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
TRIMO, SH.MH.
Terdakwa:
RIRY SYERIED JETTA
290 — 136
  • Menteng Raya 27 Jakarta.Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaandalam gudang PT DPS sebesar Rp. 8.558.000, (delapan juta limaratus lima puluh delapan ribu rupiah) kepada PT Sigma Utama, Jl.Menteng Raya 27 Jakarta.Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaandalam gudang PT DPS sebesar Rp. 8.558.000, (delapan juta limaratus lima puluh delapan ribu rupiah) kepada PT Sigma Utama, Jl.Menteng Raya 27 Jakarta.Satu Berkas Pembayaran biaya Dok / Sea Trial untuk Proyek
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2013 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Tipikor /2013/PN.AB
Tanggal 5 Maret 2015 — EDMON SAIYA
89 — 41
  • yang secara nyata melakukanperbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh PenuntutUmum, karena dalam konteks Criminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaanperadilan (law enforcement ) dalam hukum pidana guna mencari kebenaranmateriel ( ultimate truth ) dengan asas praduga tidak bersalah (presumptionof innocence ) yang haruslah dilakukan menurut hukum ( due to process oflaw) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujur dan adil (to ensures a fair and just trial