meneguhkan hakhaknyaberkaitan dengan objek lelang, tidak terkecuali proses balik namaterhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 156/Sukaresmiserta pengosongan objek lelang apabila masih ada pihakpihakyang tidak berkepentingan menguasainya, sebagaimana SEMANomor : 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan HasilHal 16 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 646/Pdt.Bth/2017/PN Bks05.Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan :Terhadap pelelangan

hak tanggungan oleh kreditur sendiri melaluikantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objeklelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepadaKetua Pengadilan Negan tanpa melalui gugatan;bahwa dalam perkara a quo proses lelang telah selesai dan objeklelang (incasu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor156/Sukaresmi) secara juridis formal telah dalam penguasaansepenuhnya dan menjadi milik Terlawan I, maka membawakonsekuensi juridis bagi Pelawan tidak memiliki /ega/ standing untukmengajukan

Bahwa rumusan Sub Kamar Perdata Umum Romawi XIII SEMA RI Nomor :35.07 Tahun 2012 dimaksud telah dinyatakan tidak berlaku dengan adanyarevisi melalui SEMA RI Nomor : 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah AgungTahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yangdi dalam revisi tersebut diumuskan bahwa:Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh Kreditur sendin melalui kantorlelang apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek lelang, eksekusipengosongan

SUB KAMARPERDATA UMUM poin 4, telah memutuskan antara lain: Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendirimelaluikantor lelang, apabila terlelang tidak mau melakukan pengosongandapat diajukan langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpamelalui gugatan .Berdasarkan hal tersebut jelas tidak bertentangan dengan: Pasal 1211 KUH Perdata; Pasal 224 HIR/258 Rbg; Yurisprudensi MA RI No. 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986,terlebin Yurisprudensi tersebut sudah tidak relevan karenalahirsebelum

Kesetaraan dan kepastianHukum, sebagai bank yang sebagian besar sahamnya dikuasaiNegara/Pemerintah, maka bank BUMN harus ikut terpanggil mendukungkebijakan Pemerintah dalam program perberdayaan UMKM;khususnya terhadap kredit macet skala kecil dan mikro yang berjumlah dibawahRp. 500.000.000, jangan ada lagi ketidakadilan sebagaimana terjadi dimasa lalu,dimana debitur besar justru mendapat banyak kemudahan, sementara apabiladebitur kecil kreditnya macet maka oknum bank BUMN dan KPKNL segeramelakukan pelelangan

Hak tanggungan secara paksa karena tergiur besamyanilai agunan milik debitur kecil, besarnya nilai agunan debitur kecil seharusnyajustru. menjadi pertimbangan utama bank BUMN untuk menyelamatkan/menrestrukturisai kredit macet debitur Kecil ;Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 589/PDT/2021/PT BDG.Kesimpulan :1.

oleh pemegang haktanggungan diberikan oleh pemberi hak tanggungan apabila debiturcidera janji, pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual objekhak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukanpersetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan dan selanjutnyamengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut;Bahwa dalam SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang PerberlakuanRumus Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakanTerhadap pelelangan

hak tanggungan oleh kreditur sendiri melaluikantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objeklelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepadaKetua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan.

Tergugat Rekonvensi untukmenyerahkan dan mengosongkan dari selurun kegiatan terhadapobjek Hak Tanggungan yang telah di lelang melalui Pelelangan yangSah kepada Tergugat 111 Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensisebagai pemenang lelang tanpa syarat.14.Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahunHalaman 37 dari 47 Putusan Nomor 115/PDT/2019/PT PLG2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar MahkamahAgung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan menyatakan Terhadap Pelelangan

Hak Tanggungan olehKreditur sendiri melalui kantor lelang apabila terlelang tidak maumengosongkan objek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsungdiajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan joPasal 200 ayat 11 HIR/Pasal 218 ayat 2 Rbg yang berbunyi Jikapihak tereksekusi (orang yang barangnya dijual lelang) engganmeninggalkan barang yang tidak bergerak, Ketua Pengadilanmengeluarkan surat perintah kepada pejabat yang berwenang yangmenjalankan surat juru sita, Supaya dengan bantuan

Ayat(4):Bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi HakTanggungan yang bertentangan dengan ketentuanpada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), batal demihukum;Bahwa mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Ri,Nomor 07 Tahun 2012,tanggal, 12 September 2012, padaBagian HASIL RAPAT kAMAR PERDATA, Sub KAMARPERDATA UMUM, pada halaman 7, alinea terakhir, secarategas mengatur: Pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan olehKreditursendirimelalui Kantor Lelang, apabila Terlelang tidak mau mengosongkan obyek

Bahwa peru Turut Tergugat sampaikan, berdasarkan Surat EdaranMahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 BAB XIII halaman 5berbunyi Terhadap pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan olehKreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak maumengosongkan objek, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukankepada Ketua Pengadilan Negeri tanoa melalui gugatan;4.

Bahwa sebagaimana diatur dalam SEMA No. 04 Tahun 2014Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman PelaksanaanTugas Bagi Pengadilan, menyatakan:Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendin melaluikantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyeklelang, eksekusipengosongan dapat langsung diajukan kepadaKetua Pengadilan Negeri tanpa melalui qugatan; Halaman 15 perkara Nomor 313/Pat/2017/PT SMGUntuk dinas.Oleh karena itu, selanjutnya

Untuk itu sebagai instansi yang berwenang dibidangpelaksanaan pelelangan hak tanggungan, Tergugat Il seharusnya menolakpermohonan lelang dalam hal objek hak tanggungan masih dikuasai danditempati oleh Debitur atau pihak lain yang menolak untuk mengosongkanobjek hak tanggungan;Bahwa dengan demikian, ketentuan pasal 6 UU No 4 tahun 1996 tersebutselain harus ditafsirkan secara arif dan bijaksana juga harus ditafsirkan secarasistematis dengan mengacu pada Surat Edaran Departemen KeuanganRepublik Indonesia

dinyatakan beritikad baik sehingga berhak melakukanlelang eksekusi, maka pembeli selaku pemenang lelang terhadap obyek lelangagunan tersebut juga merupakan pihak ketiga yang wajib dilindungi oleh hukum; n Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiHalaman 58 dari 62 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 3/Pdt.Bth/2018/PN KkaPengadilan, menyatakan bahwa terhadap pelelangan

hak tanggungan olehkreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkanobyek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri tanpa melalui gugatan; w Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, gugatan (bantahan) perlawanan pihak ketiga/derden verzet, yang diajukanoleh Para Pembantah Konvensi/Para Terbantah Rekonvensi tidak dapat diterima; DALAM REKONVENSI : wo Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Terbantah

ganti rugi atas obyek sengketa dari Pemohon Lelang;Bahwa oleh karena itu wajar dan pantas apabila Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini Menyatakan bahwaTerlawan sebagai pembeli lelang adalahmerupakan pembeli lelang yang beriktikadbaik dan harus dilindungi olehUndangUndang;12.Bahwa kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemenang lelang dariMahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sudah sangat jelas dengandikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2014yang berbunyi terhadap pelelangan

hak tanggungan oleh kreditur sendirimelalui kantor lelang, apabilaterlelang tidak maumengosongkan obyeklelang, eksekusi pengosongan dapatlangsung diajukankepadaKetuaPengadilan Negeri tanpa melalui gugatan.

ganti rugi atas obyek sengketa dari Pemohon LelangBahwa oleh karena itu wajar dan pantas apabila Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini Menyatakan bahwaTerlawan II sebagai pembeli lelang adalahmerupakanpembeli lelang yang beriktikad baik dan harusdilindungi olehUndangUndang;Bahwa kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemenang lelang dariMahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sudah sangat jelas dengandikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2014 yangberbunyi terhadap pelelangan

hak tanggungan oleh kreditur sendiri melaluiKantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusipengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpamelalui gugatan.

hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantorlelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusi dapatlangsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatanBerdasarkan alasan di atas, maka pelaksanaan Eksekusi terhadap ObyekLelang berdasarkan Penetapan Nomor 73/Eks/2019/PN.Sby dan PenetapanNomor 72/Eks/2019/PN.Sby adalah tetap mengikat dan layak untukdilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya ;d Bahwa berdasarkan Risalah Lelang No. 719/45/2019 tertanggal

Bangun Yulianto ST, MT. sebagai Kepala BidangPengawasan Bangunan dan Perumahan pada DinasPerumahan Kota Batu sama sekali tidak diberikan kewenanganuntuk melakukan penilaian harga tanah dan bangunan untukkepentingan pelelangan Hak Tanggungan;Halaman 14 dari 52 hal. Put. Nomor 1152 K/Pdt/2017d. Bahwa selain itu Sdr.

m%;Bahwa berdasarkan pasal 32 huruf e Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang, Bab 7 Larangan dan Sanksi, telah dirumuskansebagai berikut:PASAL 32Dalam melakukan kegiatan usaha, Balai Lelang dilarang:a menjual dan seterusnya.b Dan seterusnyae. melakukan kegiatan usaha di tluar' izin yang diberikan,antara lain menjadi kuasa sebagai penjual dari Pemegang Hak TanggunganBahwa pada hakekatnya, Menjadi kuasa penjual dari Pemegang HakTanggungan adalah melaksanakan eksekusi /pelelangan

hak tanggungan,dan inilah yang dilarang oleh pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.07/2005 tersebut.Bahwa dengan demikian penunjukan Terlawan III oleh Terlawan II adalah cacathukum dan berakibat membatalkan seluruh proses eksekusi yang akandilaksanakan terhadap Tanah SHM No. 283/Limus Nunggal sampai SHM No. 293/Limus Nunggal seluruhnya seluas 18855 m?

alasanalasan yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat sebagaimana tersebut dalam Memori banding bukanlahmerupakan alasanalasan yang dapat dipertimbangkan di tingkat banding,karena merupakan penilaian bukti/fakta yang telah dipertimbangkan denganbenar di tingkat Pengadilan Negeri;Bahwa Dalam Halaman 5 (lima) Angka 4 (empat) Memori Banding padaPoint Jawaban dan Alasan/Keberatan Pembanding yang pada Intinyamenyatakan bahwa tindakan Terbanding I/Tergugat dan TerbandingIl/Tergugat Il yang melakukan pelelangan

Hak Tanggungan obyek jaminankredit Muhammad Haidir Purnama, ST tanpa izin dari Pengadilan Negerisetempat adalah melanggar hukum dan merupakan perbuatan melawanhukum.Bahwa sudah jelas dan terang Pada Putusan Pengadilan Negeri Kendaridimaksud, Bahwa tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwaTerbanding II / Tergugat II melanggar ketentuan prosedur lelang serta tidakmemenuhi syaratsyarat sesuai dengan peraturan lelang sehinggaTerbanding II / Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawanhukum

Berdasarkan SEMA No 4 tahun2014 " terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melaluikantor lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepadaketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan". Sebagaimana YurisPrudensi MA RI No 1068 K/Pdt/208 tgl 21 januari 2009, lelang yang telahdilaksanakan tidak dapat dibatalkan dan hak pembeli lelang harusdilindungi.6.

Penjelasan Umum angka 9 Undangundang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Bendabenda yangBerkaitan dengan7 Bahwa pelelangan hak tanggungan/hipotik atas tanah dan bangunan SHM No.3338/Kembangan berdasarkan sertifikat hak tanggungan no. 1419/2002 tanggal13 Mei 2002 tersebut, karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yangsangat merugikan Penggugat, karena harganya lelang dari barang sengketa sangatkelewat murah yaitu Rp 617.100.000, (enam ratus tujuh belas juta seratus riburupiah

pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan dipengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaandengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.Rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 yang secara tegas dinyatakan direvisi atausecara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2013, rumusanhukum tersebut dinyatakan tidak berlaku.171819Bahwa pada Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata di Pusdiklat MA tanggal 19 20Desember 2013 pada nomor 4: Pelelangan

Hak Tanggungan oleh Kreditursendiri melalui Kantor Lelang, apabila Terlelang tidak mau mengosongkan obyeklelang, apakah pemenang lelang dapat mengajukan eksekusi pengosongan secaralangsung kepada Ketua Pengadilan Negeri secara langsung atau harus melaluigugatan ?

ketentuan Pasal 10 ayat (1);Pasal 11 ayat (2); Pasal 12; pasal 47 ayat (1) huruf a angka 1 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2010 maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Tergugat dan Tergugat II telah melaksanakan pelelangan sesuaidengan prosedur dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya mempertimbangkan dalil gugatanPenggugat yang menyatakan bahwa lelang Hak Tanggungan harusdilaksanakan atas ijin dari Ketua Pengadilan Majelis Hakim berpendapatbahwa untuk pelaksanaan pelelangan

Hak Tanggungan tidak perlu adanyapenetapan dari Pengadilan karena Hak Tanggungan mempunyai fiat eksekusidan sudah terdapat irahirah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa sehingga kekuatan eksekutorialnya sama dengan putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa pada Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor93 Tahun 2010 disebutkan bahwa Lelang yang telah dilaksanakan sesuaidengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan ;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa pelaksanaan

Dimana berdasarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun2013 menyatakan Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiriHalaman 47 dari 50 Putusan No 38/Pat.G/2016/PN Tglmelalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek lelang,eksekusi mengosongkan dapat langsung diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri tanpa melalui gugatan, artinya bahwa untuk mengajukan eksekusipengosongan, pemenang lelang tidak perlu mengajukan