Visualisasi Perkebunan Selogiri mulai April 1900 1898 ; Foto Copy Surat Ruber Companies In The Netherland East Indies ; Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.417/KPTSI/1999tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan kawasan hutan di wilayahPropinsi Daerah Tingkat Jawa Timur seluas 1.857.206,30 ha ; Kronologis / Sejarah terkait Maatschappij Tot Exploitatie Van HetKaliselogiri terletak di Ds.Ketapang Kec.Kalipuro ; Foto Copy Nota Dinas No: B/ND573/XV 2010/Bidpropam ; Foto copy Surat Permenhut No.P

Copy Visualisasi Perkebunan Selogiri mulai April 1900 1898 ;Foto Copy Surat Ruber Companies In The Netherland East Indies ;Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.417/KPTSI/1999tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan kawasan hutan di wilayahPropinsi Daerah Tingkat Jawa Timur seluas 1.357.206,30 ha ;Kronologis / Sejarah terkait Maatschappij Tot Exploitatie Van HetKaliselogiri terletak di Ds.Ketapang Kec.Kalipuro ;Foto Copy Nota Dinas No: B/ND573/XV 2010/Bidpropam ;Foto copy Surat Permenhut No.P

Setelah itu, terdakwa dilerai olehtemantemannya dan kemudian saksi korban segera pergi meninggalkan warnetAsia.Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No.P.02/53/508/VII/2014, tanggal17 Juli 2014 yang dibuat oleh dr.

.) ; Bahwa seluruh pengeluaran dana tersebut di atas disetorkan kedalam rekening atas nama TERGUGAT secara pribadi, sehinggaTambang Mangan dan Tambang Batubara tersebut tidak pernahdimiliki / dikuasai oleh PENGGUGAT ; Bahwa TERGUGAT telah memerintahkan TERGUGAT Il untukmelakukan pengeluaran dana sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratusjuta Rupiah) dari rekening milik PENGGUGAT pada Bank UOB,sesuai Bukti Pengeluaran Bank No.P. Bank/05/04/08 tertanggal 22Mei 2008, yang ditujukan kepada PT.

Adapun untuk kerugian Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 tahun2014, Permenhut No.P.68/Menhut/2014 dan Permen LHKNo.P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 terinci sebagai berikut :a. PSDH Truck nomor Polisi DA 1063 LB sebesar = Rp.34.897,96;b. PSDH Truck nomor Polisi DA 1202 BI sebesar = Rp.35.771 ,64;c. PSDH Truck nomor Polisi DA 1234 L sebesar = Rp.34.998,05.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1)huruf c UndangUndang R.I.

Adapun untuk kerugian Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12tahun 2014, Permenhut No.P.68/MenhutI/2014 dan Permen LHKNo.P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 terinci sebagai berikut :a. PSDH Truck nomor Polisi DA 1063 LB sebesar = Rp.34.897,96;b. PSDH Truck nomor Polisi DA 1202 BI sebesar = Rp.35.771,64;c. PSDH Truck nomor Polisi DA 1234 L sebesar = Rp.34.998,05.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1)huruf b UndangUndang R.I.

Sebagai Pemegang Hak atastempat usaha di Plaza Sukaramai berupa : Jenis Usaha Toko, Blok/No.P/2 Lantai I, ukuran 3,00 M x 7,00 M, Jenis Usaha Campuran Jangka waktu25 Tahun, berlaku s/d tanggal 9 Februari 2026 adalah sah;4.

Bahwa selain pembelian 31 unit suku cadang (spare part) tersebut,Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan transaksi jual beli secaraterpisah atas barang milik Penggugat berupa suku cadang (spare part)masingmasing berupa 1 (satu) unit Front Idler senilai Rp.7.562.500, (tujuhjuta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkanPurchase Order (PO) No.P).001/PO/MFR/IV/2010 tanggal 3 Mei 2010, 1(satu) unit Water Pump seharga Rp.6.451.032,50, (enam juta empat ratuslima puluh satu ribu tiga

(keduanya bukti kode P1)terletak di wilayah RT.1 RK.1, berarti adanya perbedaan alamat lokasitanah ;Bahwa dalil No.4 tersebut diatas dikuatkan pula dari keterangan saksi Salimdan saksi Yuni Iskandar yang menyatakan obyek sengketa berada dalamwilayah Rt.7 RK.2.Bahwa,Antara : SKT milik Penggugat yaitu Nomor 127/KSBU/CII/1982 atas namaJarkasi dan 128/KSBU/C/II/1982 atas nama Syaiful Fahmi : batasbagian Barat untuk 2 SKT tersebut lebarnya yaitu 75 meter + 75meter = 150 meter (bukti surat Penggugat No.P

Wirta Senjaya, tempat tanggal lahir Surabaya18 Juli 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Strata1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan EKemayoran Serdang No.P 11, RT.001, RW.010, KelurahanCempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Iskandar, S.H.

keterangan saksi tersebut terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya ;SAKSI AHLI MIKO DUWITER, S.Hut.Bin DORIS THOMAS, yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya dan setelah diberi tahu olehPenyidik bahwa kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekirapukul 05.00 WIB bertempat di jalan Palangka Raya Bukit Rawi (Pahandutseberang).Bahwa menurut Ahli Tata Usaha Kayu dan Tata Cara Peredaran Hasil HutanYang benar adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P

No. 1953 K/Pid/2009 Fotocopi Surat Keputusan Pimpinan PLN Wilayah Jatim No.Pt.002/DIKI/74 tanggal 10 Desember 1974 tentang Pengangkatan Sdr Djumadisebagai pegawai tetap PLN ; Fotocopi Surat Keputusan Pimpinan PLN Wilayah Jatim No.Kpts.Peg.350/Ekpl/IX/1071 tanggal 4 Desember 1971 tentang PengangkatanSdr Prijono sebagai pegawai tetap PLN ; Fotocopi Surat Keputusan Pimpinan PLN Wilayah Jatim No.P. 167.DIS/85.86 tanggal 22 Oktober 1985 tentang Pengangkatan Sdr BudiHartono sebagai pegawai tetap PLN ;Tetap

Setelah Majelismembaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya,selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.1);Menimbang, bahwa telah dihadapkan pula saksi di persidangan masingmasingbernama:Saksi Pemohon:XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx III, No.P/V No.5, RT.003,RW.002, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanah sareal, KotaBogor, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai

(vide T Il3)Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI No.P.52/Menhut11/2014 (tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutandan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi danPenggantian Nilai Tegakan dan ganti rugi tegakan), pada Bab Xketentuan peralihan pasal' 40 ayat (4) Pemegang IUPHHKHT yangmelaksanakan kegiatah penyiapan lahan dalam rangka pembayaranhutan tanaman sebelum diundangkannya peraturan ini, yaitu sejaktanggal 4 September 2009 sampai dengan 8 Pebruari 2012, tetapdikenakan PNT

Peranap Timber di KabupatenPelalawan(sesuai dengan aslinya)Peraturan Menteri Kehutanan RI No.P.30/MenhutII/2014 tentang Inventarisasi Hutanmenyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan TanamanIndustri(sesuai dengan fotocopy)Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentangJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak(sesuai dengan fotocopy)Peraturan Menteri Kehutanan No.

Agustus 2012 perihal Keberatan atas Surat EdaranNomor SE.02/MenhutVVBIKPHH/2012, yang ditujukan kepadaMenteri Kehutanan, pada pokoknya menyatakan keberatan ataspengenaan pungutan Penggantian Nilai Tegakan (vide Bukti P13) ;10.Bahwa Kepala Dinas Propinsi Riau melalui surat Nomor11522.1/Planhut/2004 tanggal 04 Juni 2013 perihal Masukan danKoreksi terhadap Peraturan Menteri Kehutanan RI NomorP.20/Menhut1I/2013, yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan,pada pokoknya menyatakan koreksi atas Permenhut No.P

Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal35 dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan No.P.14/MenhutII/2011 tentang Izin Pemanfataan Kayu yangdiundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011No. 142 tanggal 15 Maret 2011 dan Peraturan Menteri KehutananNomor P.65/MenhutII/2009 tentang Standard Biaya ProduksiPemanfaatan Kayu pada lIzin Pemanfaatan Kayu dan atauPenyiapan Lahan dalam rangka Pembangunan Hutan Tanamanyang diundangkan melalui Berita Acara Negara Republik

I/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yangdiundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 142 tanggal 15 Maret 2011 dan Pasal 1 sampai denganPasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan No.P.65/MenhutII/2009 tentang Standard Biaya Produksi PemanfaatanKayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau penyiapan lahan dalamrangka pembangunan hutan tanaman, tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidakberlaku umum ;4.

Saksi Firdaus Podungge juga mengetahuipengiriman satwa yang diamankan oleh Termohon tidak disertai denganSurat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATSDN);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya,Termohonll telah mengajukan bukti Surat, sebagai berikut :1.Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.18/MenlhkII/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan, yang diberi tanda bukti T.21;Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan No.P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Konservasi Sumber DayaAlam, yang diberi tanda bukti T.22;Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentangPemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, yang diberi tanda bukti T.23;Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 447/KptsII/2003tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atauPenangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, yang diberitanda bukti T.24

Appendices I, II and Ill (valid from 26November 2019), yang diberi tanda bukti T.26;Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/KptsII/2003,tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan danKonservasi Alam (PHKA) selaku Pelaksana Otoritas Pengelola(Management Authority) CITES di Indonesia, yang diberi tanda bukti T.2GFoto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 tahun 2017 Tentang PenangananHal 34 dari 41 halaman putusan praperadilan reg.Nomor

Astra Sedaya Finance;

Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, dan c PermenhutNo.P.30/MenhutI/2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang Penatausahaan HasilHutan yang Berasal Dari Hutan Hak, kayukayu milik terdakwa HasanBadarun alias Acan tersebut haruslah dilengkapi dengan :Surat KeteranganAsal Usul (SKAU) atau ;Nota Angkutan atau ;Nota Angkutan Penggunaan Sendiri apabila kayukayu tersebut berasal dariHalaman 4 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN Soshutan hak/hutan rakyat ; Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Permenhut No.P

SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) dikeluarkan oleh Kepala Desa yangmemiliki kualifikasi dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan, kayu yangdilengkapi suratsurat ini dapat diperjualbelikan ;Atau sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Permenhut No.P.41/MenhutIV2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasaldari Hutan Alam, jika kayu berasal dari hutan alam dokumennya berupa :1. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSB) dan/atau Daftar Kayu Bulat(DKB);2.

Anggota KepolisianPerairan Resort Karimun pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira Pukul22.00 Wib di Perairan Pangkalan Balai Kecamatan Buru Kabupaten Karimunpada titik koordinat 054986 N 10328 916E;e Bahwa setelah dilakukan pengukuran volumenya, kayu teki sebanyak 346 (tigaratus empat puluh enam) batang tersebut berukuran lebih kurang 9,72 M8;e Bahwa kayu teki tersebut adalah kelompok kayu Rimba yang merupakan hasilhutan kayu;e Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P

RASYADI GT.6 tersebut adalahSaksi Aswandi;Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor:124/Pid.Sus/2015/PNTbke Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.41/MenhutIl/2014 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam, seseorang yang mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutankayu harus dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);e Bahwa Apabila seseorang atau kelompok mengangkut,menguasai, dan memilikihasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan

(fotokopi darifotokopi);Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.50/Menhutll/2009 tanggal 27 Juni 2009 tentang13.14.15.16.Bukti T.Il.Intev.13:Bukti T.Il.Intev.14:Bukti T.Il.Intev.15:Bukti T.Il.Intev.16:Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. (fotokopidari fotokopi);Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.50/Menhutll/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentangPenegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.

(fotokopidari fotokopi);Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.33/Menhutll/2010 tentang Tata Cara PelepasanKawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi.(fotokopi dari fotokopi);Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.44/Menhutll/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentangPengukuhan Kawasan Hutan. (fotokopi dari fotokopi);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta RegisterNomor: 246/G/2014/PTUNJKT, tertanggal 24 Februari2015.

penjara selama3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) Subsidair 3 bulan kurungan.5 Membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesarRp. 196.425.651,00 setelah dikurangi pengembalian kerugian keuangannegara sebesar Rp. 30.951.622, ( pembayaran cicilan temuan BPK R.Isebesar Rp. 1.000.000, tanggal 22 Desember 2010 untuk disetorkanke rekening Kas Daerah Kabupaten Bengkayang NO.P

.0041 danRp. 29.951.622, tanggal 17 November 2011 untuk disetorkan ke rekeningKas Daerah Kabupaten Bengkayang NO.P.0041) dan jika terdakwa tidakmembayar uang pengganti paling lambat 2 (dua) bulan setelah PutusanPengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanyadapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayaruang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama (satu) Tahun dan 9(sembilan

Pusaka.Bahwa pekerjaan pembangunan abutment tersebut terdakwaselesaikan pada tahun 2008.Bahwa pernah ada pemeriksaan BPK RI tanggal 25 Februari 2009,Nomor : 07/HP/XIX.PNK/02/2009 pada proyek pembangunanabutment jembatan tersebut dan ada temuan dari hasilpemeriksaan tersebut sehingga terdakwa diwajibkan untukmembayar Rp.30.951.622,(tiga puluh juta sembilan ratus limapuluh satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);Bahwa denda tersebut telah terdakwa setorkan kepada Kas DaerahKabupaten Bengkayang NO.P

dikeluarkanuntuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai saat inibelum dibayar oleh terdakwa ;Bahwa berdasrkan hasil audit dari BPK RI tertanggal 25Februari 2009 Nomor : 07/HP/XIX.PNK/02/2009 Telahternyata bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunanAbutmen/tiang jembatan tersebut terdapat kekuranganyang dinilai sebesar Rp.30.951.622,(tiga puluh jutasembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluhdua rupiah);Bahwa denda tersebut telah terdakwa setorkan kepada KasDaerah Kabupaten Bengkayang NO.P

Barat yaitu ABDUL WAHAB, SE yang menyatakanterdapat kerugian Negara sebesar Rp. 227.377.273,00 (dua ratus dua puluh tujuh jutatiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) namun berdasarkanhasil audit BPK RI hanya terdapat kerugian negaara sebesar Rp.30.951.622,(tiga puluhjuta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan terdakwatelah mengembalikan kerugian Negara tersebut berdasarkan bukti Kwitansi setorankepada Kas Daerah Kabupaten Bengkayang NO.P

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindung;Bahwa Satwa liar tidak semua dilindungi, terhadap jenis satwa liar yangdilindungi perlu dilakukan penetapan, berdasarkan Pasal 20 ayat (1)UndangUndang RI No. 5 Tahun 1990 jo Pasal 4 ayat (1) PP No. 7 Tahun1999;Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindunginya dimungkinkan untuk dimiliki dengan izin resmi kepemilikanatau izin pemeliharaan melalui izin penangkaran dan jika pemilik izin meninggaldunia maka wajib dilaporkan kepada pemberi izin untuk dilakukan perubahanpada izin penangkarannya sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.P

ADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESANegeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana secaradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam engkap : NATA KIRUM BIN BURZUANlahir : Desa Padang Bindugal lahir : 24 tahun/ 1981amin : Lakilaki: Indonesia .inggal : Desa Padang Bindu, Talang Air Binjai KecamatanSemidang Aji Kab.OKU : Islam: Tania tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.va ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :ik,tanggal 21 Nopember 2005 No.P