., M.Kn, dengan Nomor01/D/YM/RH/X1/2013 tanggal 26112013, dengan batas sempadansebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sirun = 24Mm, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya = 24mM, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alinafiah Tajat = 61 m; Sebelah Barat berbatas dengan tanah Samsiah = 61mM,adalah hak milik Alm. Yusrianto Suami Penggugat ;4. Menyatakan sebagian tanah hak milik Alm. Yusrianto SuamiPenggugat seluas 1.032 M?

,M.Kn, dengan Nomor01/D/YM/RH/X1/2013 tertanggal 26112013 menyatakan bahwa sebidangtanah seluas 1,464 M2 adalah sah menjadi milik Yusrianto(Pembell) dengan batas sempedan sebagai berikut : Sebelahn Utara berbatas dengan tanah Sirun =24M Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya =24M Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alinafiah Tajat61M Sebelah Barat berbatas dengan tanah Samsiah =61M(vide bukti P6) dimana pengikatan jual beli tersebut dilakukan dibawahtangan dan diketahui oleh RT dan Husin mengunakan

TERPAL CAHAYA MAS ABADI Nomor01 Tanggal 04 Oktober 2011, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) KecilNomor 072002/PK/1.824.271 tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan 29Juli 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Koperasi UMKM danPerdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan juga sesuai TandaDaftar Perusahaan Persekutuan Komanditer NomorTDP.09.01.3.51.05420 atas nama KO IE LIONG tanggal 14 Agustus 2014yang dikeluarkan dari Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil danMenengah dan Perdagangan Kota Administrasi

TERPAL CAHAYA MAS ABADI Nomor01 Tanggal 04 Oktober 2011, Surat lin Usaha Perdagangan (SIUP) KecilNomor 072002/PK/1.824.271 tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan 29Juli 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Koperasi UMKM danPerdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan juga sesuai TandaDaftar Perusahaan Persekutuan Komanditer NomorTDP.09.01.3.51.05420 atas nama KO IE LIONG tanggal 14 Agustus 2014yang dikeluarkan dari Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil danMenengah dan Perdagangan Kota Administrasi

TERPAL CAHAYA MAS ABADI Nomor01 Tanggal 04 Oktober 2011, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) KecilNomor 072002/PK/1.824.271 tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan 29Juli 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Koperasi UMKM danPerdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan juga sesuai TandaDaftar Perusahaan Persekutuan Komanditer NomorTDP.09.01.3.51.05420 atas nama KO IE LIONG tanggal 14 Agustus 2014yang dikeluarkan dari Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil danhal 7 dari 15 hal Perkara No.75/PID/2017/PT.DKIMenengah

Visiland Dharma Sarana dengan MukhlisAmeer sebagai Applicant/Penerbit Bank Garansi, Nomor01/VDSMS/BG/X1/2018, tangal 05 Nopember 2018;Print out Surat Bank Central Asia/ BCA Nomor BCA/JKT/SKBBG/026/1 2/2018, tanggal 26 Desember 2018;Print out Surat BANK GUARANTEE dengan nomor 17920/BCA/BG/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018;(Asli) Surat Pernyataan Mukhlis Ameer, tanggal 17 Januari 2019;(Asli) Cek Bank Mandiri Nomor HS 354302 a.n.

Visiland Dharma Sarana dengan MukhlisAmeer sebagai Applicant/Penerbit Bank Garansi, Nomor01/VDSMS/BG/X1/2018, tangal 05 Nopember 2018;2) Print out Surat Bank Central Asia/ BCA Nomor BCA/JKT/SKBBG/026/1 2/2018, tanggal 26 Desember 2018;3) Print out Surat BANK GUARANTEE dengan nomor 17920/BCA/BG/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018;Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1313 K/Pid /20204)5)6)td)8)9)10)11)12)13)14)(Asli) Surat Pernyataan Mukhlis Ameer, tanggal 17 Januari 2019;(Asli) Cek Bank Mandiri

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor01/Kua.11.19.09/PW.01/03/2019 tanggal 13 Maret 2019 (Kutipan AktaNikah Nomor : 226/24/X/1980 tanggal 12 Oktober 1980) yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, telah bermeterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya,kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.3. dan diparaf;4.

dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P6. seluruhnyaberupa foto copi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidanganPenetapan Nomor 57/Pdt.G/2016/PA Kds.Page 5 of 10ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapatditerima sebagai alat bukti yang sah.Menimbang, bahwa bukti P.1., Bukti P.2. dan P.4. terbukti bahwaPemohon dan Pemohon II berdomisili di Desa Kirig Kecamatan MejoboKabupaten Kudus ;Menimbang, bahwa bukti P.3. berupa Kutipan Akta Nikah Nomor01

Kecamatan PanyipatanKabupaten Tanah Laut Nomor 02/SKPTKL/1995 tanggal 1 November1995 yang isi surat terdaftar atas nama Aliansyah yang saat ini baik suratasli maupun fisik objek berada/dikuasai oleh tergugat;Tanah perkebunan seluas + 1.260 m* yang objek terletak di JalanDadaptua Rt.06 Rw.03 Desa Kandangan Lama Kecamatan PanyipatanKabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana SuratPernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yangdiregistrasikan pada Kantor Desa Kandangan Lama Nomor01

yang objek terletak di JalanDadaptua Rt.06 Rw.03 Desa Kandangan Lama Kecamatan PanyipatanKabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana SuratPernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yangdiregistrasikan pada Kantor Desa Kandangan Lama Nomor01/Pem/DKL/11/2009 tanggal 13 November 2009 yang isi surat terdaftaratas nama Aliansyah yang saat ini baik surat asli maupun fisik objekberada/dikuasai oleh tergugat;Pihak penggugat atau pihak pertama berhak atas 4 (empat) objek hartabersama

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00641/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00128/407/14/091/16 Tanggal 27 Juli 2016 Masa Pajak Januari2014, atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP01.837.370.4091.000, beralamat di The Honey Lady 9" Floor Lot901906 Kawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya Blok Nomor01, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, adalah

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor00128/407/14/091/16 tanggal 27 Juli 2016 Masa Pajak Januari2014, atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP01.837.370.4091.000, beralamat di The Honey Lady 9" Floor Lot901906 Kawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya Blok Nomor01, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Huruf c Permenkumham Nomor01 Tahun 2013, imbalan bagi Kurator dibebankan hanya kepadaPemohon Pailit jika kepailitannya dibatalkan oleh Putusan Kasasi atauPeninjauan Kembali.

Bahwa, dalam Pasal 2 Ayat(1)Huruf c Permenkumham Nomor01 Tahun 2013 khususnya frasa banyaknya imbalanditetapkan oleh Hakim, bertentangan dengan Pasal 17 Ayat 2dan Pasal 76 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004, denganuraian sebagai berikut:1) Bahwa, Pasal 2 Ayat (1) Huruf c, knususnya pada frasa..banyaknya imbalan ditetapkan oleh Hakim...

Putusan Nomor 52 P/HUM/2013oleh hakim. hakim hanya menetapkan imbalan bagi Kuratorberdasarkan pedoman yang telah ditentukan oleh MenteriHukum dan Ham;Bahwa, kenyataannya materi muatan Permenkumham Nomor01 Tahun 2013 sama sekali tidak ditemukan adanya rumusanatau Lampiran yang mengatur tentang pedoman besaranimbalan jasa bagi Kurator Sementara.

Bahwa ketentuan Pasal 6 Permenkumham Nomor01 Tahun 2013, dikutip sebagai berikut:Selain imbalan sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 dan Pasal 4, Kurator dapat melakukanrapat dengan Kreditur mengenai imbalantambahan, yang diperhitungkan dari hartaDebitor Pailit;Dengan demikian, yang diatur dalam Pasal 6 aquo adalah berkaitan dengan imbalan tambahanbagi Kurator;2.

Bahwa, Ternyata Pasal 6 Permenkumham Nomor01 Tahun 2013 telah keliru dirumuskan. kekeliruantersebut terjadi karena masuknya Pasal 4 dalampengaturan tentang imbalan tambahan bagiKurator, padahal Pasal 4 Permenkumham Nomor01 Tahun 2013 mengatur tentang imbalan bagiPengurus, BUKAN mengatur imbalan bagiKURATOR. Sehingga keberadaan Pasal 4 dalamrumusan Pasal 6 a quo menjadi tidak jelas danmembingungkan;B.2.3. Pasal 2 ayat (3) Permenkumham Nomor 01 Tahun2013 telah keliru menggunakan Pasal Rujukan;1.

Tanggal 19 September 2016, Penggugatmengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasanalasan sebagaiberikut:1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiisiri, menikah padatanggal 8 Desember 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor01/X1V1992 Tanggal 27 April 1993 yang dikeuarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orang tua Penggugat di Hamadi Tanjung, kemudianpindah ke alamat

datang lagi menghadap di mukasidang dan tidak mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat.Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadapTergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran (syiqaq), makauntuk membuktikannya, harus didengar keterangan saksisaksi yang berasaldari keluarga atau orangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian, terlebih dahuudibuktikan adanya perkawinan.Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor01

Kelurahan Ploso,RT.03, RW.008, Kec.Pacitan, Kab.Pacitan, untuk selanjutnya disebutsebagai Terlawan Tersita;Pengadilan Negeri Tersebut;Telah membaca surat surat yang bersangkutan;Telah membaca berkas perkara;Telah mengingat kejadian kejadian di persidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatannya tertanggal11 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriHal 1 dari 7 Putusan Nomor 01/Pdt.PLW/2016/PN.PctPacitan tanggal 11 Januari 2016 dalam Register Nomor01

,M.H. sebagai Mediator sesual dengan Penetapan Nomor01/Pdt.G.Plw/2016/PN.Pct, tertanggal 29 Januari 2016, telah melakukan prosesmediasi tetapi tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam laporan hasil mediasitanggal 24 Maret 2016;Menimbang, bahwa Mediator menyatakan dalam hal ini pihak Pelawantidak beritikad baik karena hanya menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapitidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secaraHal 4 dari 7 Putusan Nomor 01/Pdt.PLW/2016/PN.Pctpatut

Nomor 2804/Pdt.G/2018/PA.MksKrian, Kabupaten Sidoarjo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor01/01/IV/1999, tanggal 01 April 1999.2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggalbersama di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, KotaMakassar.3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telahmencapai 19 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknyapasangan suami istri, dan dikaruniai 5 orang anak yang masingmasingbernama:a.

telah dipanggilsecara resmi dan patut serta tidak hadirnya tersebut bukan disebabkansuatu halangan yang sah;Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agarrukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaanpokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalamsidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankanoleh Penggugat.Bahwa, untuk menguatkan dalildalilnya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor01

Termohon Peninjauan Kembalimenyampaikan Surat Kebijakan Perusahaan Nomor01/HRD/GB/I/90 tanggal 1 Januari 1990 tentang Pemberianmakanan pada saat Bekerja di Kawasan perusahaanTermohon Peninjauan Kembali dalam rangka Efisiensi waktudan Makanan yang pernah disajikan Catering, yangmenyebabkan ratusan karyawan mengalami Keracunan,sehingga Pihak Management mengambil kebijakan sebagaiberikut: Makanan akan disajikan oleh Termohon PeninjauanKembali Kantin adalah Tempat Penyajian Makan yang telahdisediakan

Dengandemikian, Surat Kebijakan Perusahaan Nomor01/HRD/GB/I/90 tanggal 1 Januari 1990 belum dapatmembuktikan bahwa bahan makanan/minumantersebutdiberikan atau disediakan kepada seluruh karyawanTermohon Peninjauan Kembali.Berdasarkan faktafakta hukum, alasan dan pertimbanganPemohon Peninjauan Kembali serta ketentuan perpajakantersebut diatas, Putusan Majelis yang membatalkan koreksiBiaya Perlengkapan Pabrik sebesar Rp140.381.464,00Halaman 25 dari 45 halaman.

Dengandemikian, Surat Kebijakan Perusahaan Nomor01/HRD/GB/I/90 tanggal 1 Januari 1990 belum dapatmembuktikan bahwa bahan makanan/minumantersebutdiberikan atau disediakan kepada seluruh karyawanTermohon Peninjauan Kembali.i.

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, biayatersebut merupakan kebijakan perusahaan untuk memberimakan di tambak untuk seluruh karyawan TermohonPeninjauan Kembali yang berlokasi di tambak, dan untukmendukung pernyataannya tersebut Termohon PeninjauanKembali menyampaikan Surat Kebijakan Perusahaan Nomor01/HRD/GB/I/90 tanggal 1 Januari 1990 tentang Pemberianmakanan pada saat Bekerja di Kawasan perusahaanTermohon Peninjauan Kembali dalam rangka Efisiensi waktudan Makanan yang pernah disajikan Catering

Dengandemikian, Surat Kebijakan Perusahaan Nomor01/HRD/GB/I/90 tanggal 1 Januari 1990 belum dapatmembuktikan bahwa bahan makanan/minumantersebutdiberikan atau disediakan kepada seluruh karyawanTermohon Peninjauan Kembali.k.

suami isteri yang sah, sehinggaterdapat alas hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini,sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sudah ditempuh upayamediasi Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01

Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dan sudah ditempuh upayaperdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat sesuai amanatPasal 130 HIR juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2007, Penggugatdengan Tergugat melangsungkan pernikahan yangdicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Haruai KabupatenTabalong (Kutipan Akta Nikah Nomor01/01/1/2008 tanggal O02 Januari 2008), setelahakad nikah Tergugat ada mengucapkan sighattaklik talak;.

ternyatadisebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusahamendamaikan Penggugat dengan memberikan nasehat agarrukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil, oleh karenanya dilanjutkan dalampemeriksaan perkara ini;Menimbang, bahwa kemudian~ dibacakanlah suratgugatan Penggugat tersebut yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilgugatannya Penggugat di muka sidang telah mengajukanbukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor01

Badrun Ismalil sebagai Penggugatmelawan Tergugat IV dahulu sebagai Tergugat , bahwa Penggugat dahuluTergugat II, bahwa Tergugat III dahulu sebagai Tergugat III Perkara Nomor01/Pdt.G/2004/PN.Btg.:Bahwa setelah turun Surat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 346K/Pdt/2006, bahwa Tergugat memberikan fotokopi Surat PenggarapanHalaman 4 dari 28 Hal. Put. Nomor 229 PK/Pdt/2017Tergugat Ill yang terletak di sebelah barat Gunung Terak RT XIV WilayahKanaan, Desa Tg.

Bahwa Penggugat memiliki Surat Penetapan Nomor01/DT.G/2004/PN.Btg., tanggal 16 Februari 2010 sebagai bukti bahwa tanahmilik Penggugat sudah dieksekusi Pengadilan dan diterima oleh Penggugatkarena yang gagal hanyalah pemasangan papan nama dan disamping itu H.Badrun Ismail sengketa tanah milik Penggugat atas nama Husain Iskandarluas = 2 (dua) ha.

Bahwa tanah terperkara milik Penggugattidak dibeli oleh Tergugat IV;Bahwa Tergugat Ill tidak mengajukan peninjauan kembali (PK) kePengadilan karena Tergugat III sudah tau bahwa bukti surat SPPAT milikTergugat III tanggal 23 Januari 1996 di luar lokasi tanah terperkara Nomor01/Pdt.G/2004/PNBTG.;Bahwa tanah milik Penggugat disengketa oleh H. Badrun Ismail Panjangsebelah timur = 6/7 meter.

Nomor 229 PK/Pdt/2017Bontang putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor01/Pdt.G/2004/PN.Btg., tanggal 24 Mei 2004;C.3.

Bukti surat perincian biaya eksekusi perkara Nomor01/Pdt.G/2004/PN.Btg., dari Pengadilan Negeri Bontang tanggal 9 Februari2010.3. Bukti surat untuk membayar (SKUM) biaya panjar eksekusi perkaraperdata Nomor 01/Pdt.G/2004/PN.Btg., dari Pengadilan Negeri Bontangtanggal 9 Februari 2010;4. Bukti surat dari pemohon untuk dilanjutkan eksekusi tanggal 14 Maret2013;5. Bukti surat dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor W/I8U/77/PDT.01 .O5/III/2013 tanggal 26 Maret 2013;6.

VIGang Teratai Nomor 46, Kelurahan Bunga Tanjung, KecamatanDatuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2015;Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penggugat/Konsumen;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukankeberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor01

Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan Termohon Keberatan melaluiBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Kota Tanjungbalai Nomor01/BPSK/TB/V/2015, tanggal 18 Mei 2015, Pemohon Keberatan telahmemenuhi panggilan dari BPSK Tanjungbalai sesuai dengan jadwal sidangyang ditentukan pada tanggal 12 Juni 2015, dengan agenda konfirmasigugatan, dan Pemohon Keberatan telah menjelaskan apa yang telahPemohon Keberatan dalilkan pada poin (1) s/d poin (5) Pemohon Keberatandi atas kepada Majelis BPSK Kota Tanjungbalai

Kurangnya Para Pihak1.Bahwa di dalam dalil surat gugatan Pemohon sangat jelas dan pasti yangPemohon Keberatan dan merasa dirugikan dengan adanya PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tanjungbalai, Nomor:01/ARB/2015/BPSKTB tanggal 22 Juni 2015, dan di dalam petitumPemohon juga memintakan kepada Majelis Hakim pada poin angka Illdan IV dalam amarnya menyatakan cacat prosedur proses BPSK KotaTanjungbalai dan batal Putusan BPSK Kota Tanjungbalai, dengan Nomor01/ARB/2015/BPSKTB, tanggal 22 Juni

Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Nomor01/MKT/PJTU/I1/2007, tanggal 5 Februari 2007 antaraPenggugat dan Tergugat ;3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;4.

LION AIR ;Menimbang, bahwa dari saat bukti P1 berupa PerjanjianPenyediaan Jasa Transportasi Udara Nomor01/MKT/PJTU/II/2007, tanggal 5 Februari 2007, disebutkanpihak pertama dalam hal ini PT. LION AIR diwajibkan1. Memberikan jaminan jasa pelayanantransportasi udara kepada PIHAK KEDUA sesuaidengan surat penawaran PIHAK PERTAMA Nomor004/JT CM/II/07 ~~ tanggal 2 Februari 2007,yaitu. penerbangan menggunakan Boeing 737400Hal. 8 dari 14 hal. Put.

Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Banding tidakmenerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya,dengan tidak menilai secara sempurna Bukti P1 SURATPERJANJIAN PENYEDIAAN JASA TRANSPORTASI UDARA Nomor01/MKT/PJTU/II/2007, tanggal 5 Februari 2007 danBukti P2 Surat Penawaran PT.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telahmelangsungkan Perkawinan yaitu nikah Gereja tanggal 30 Desember 2012 yaitudi Desa Watuar Kecamatan Elat Kabupaten Maluku Tengara dan nikah CatatanSipil pada tanggal 13 Maret 2014, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor01/KO/CS/HU/2014, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Halmahera Utara pada tanggal 13 Maret 2014;2.

Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu nikah Gereja diDesa Watuar Kecamatan Elat Kabupaten Maluku Tengara dan nikah Catatan Sipilpada tanggal 13 Maret 2014, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor01/KO/CS/HU/2014, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Halmahera Utara pada tanggal 13 Maret 2014, Putus terurai karenaPerceraian;3.

Barawa Sakti tanggal15 Maret 2011 beserta lampiran;1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Borongan Nomor01/SPK/RSU/III/2011 tanggal 12 Maret 2011 antara Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan dengan PT. Barawa Sakti dengan nilai kontrakRp6.005.000.000,00 (enam miliar lima juta rupiah);1 (satu) lembar foto copian daftar pemindahbukuan setoran atas namaPT.

Barawa Sakti tanggal15 Maret 2011 beserta lampiran;1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Borongan Nomor01/SPK/RSU/III/2011 tanggal 12 Maret 2011 antara Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan dengan PT. Barawa Sakti dengan nilai kontrakRp6.005.000.000,00 (enam miliar lima juta rupiah);1 (satu) lembar foto kopian daftar pemindahbukuan setoran atas namaPT.

Bahwa Tergugat Ill selaku Termohon atau Debitur dalam perkara Nomor01/Pailit/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh PTJaya Obayashi, Cs, selaku Pemohon atau Kreditur telah dimohonkan untukdinyatakan pailit;3.

Bahwa atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusan Nomor01/PKPU/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Mei 1999, telah mengesahkan (Homologasi)perdamaian yang dibuat antara Tergugat Ill selaku Debitur dengan PT JayaObayashi, Cs selaku Kreditur;5.

;Bahwa Mahkamah Agung R.I. melalui putusannya Nomor 016K/N/1999tersebut telah menyatakan menolak permohonan Pemohon Kasasi yangdiajukan oleh Bank Universal tersebut, dan karenanya maka putusanPengadilan Niaga Nomor 01/PKPU/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor01/Pailit/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., tersebut di atas telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap (inkracht);Bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/1998/PNNiaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 01/Pailit/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25Mei

Nomor 343 PK/Pdt/201619.apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;Bahwa Para Penggugat adalah Debitur yang beriktikad baik yang inginmemenuhi kewajibannya dengan mematuhi putusan Pengadilan NiagaJakarta Pusat Nomor 01/PKPU/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor01/Paili/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Mei 1999 yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht) dengan putusanMahakamah Agung R.I.

Peralihnan hak atas saham milik Para Penggugat pada Tergugat Illmelalui Akta Jual Beli Saham dengan Tergugat dan Tergugat II, yangdidasarkan kepada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor01/PKPU/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 01/Pailit/ 1998/PNNiaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Mei 1999, sebagai putusan homologasi atasPerjanjian Penyelesaian Utang Piutang tanggal 17 Mei 1999, dan;b.

keteranganlainnya;Mendengarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaks Kornianto danAbdurahman dan Terdakwa serta barangbarang bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah danmeyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dipidana sebagaimanatersebut dalam amar putusan ini;Mengingat Pasal 05 ayat (2)/c Perda 3 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor01