SKSHHK sebagaimanadimaksud untuk menyertail pengangkutan : kayu bulat dari TPK Hutan,TPK Antara, TPTKB dan industri primer; kayu olahan berupa kayugergajian, veneer dan serpih dari industri primer.Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaKawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, sebagaiberikut: KoordinatNo Lintang Utara Bujur Timur1 N 0125.905 E 10157.0682

N 0125.900 E 10157.0683 N 0125.980 E 10157.1534 N 0125.993 E 10157.160 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titikk 3

SKSHHK sebagaimanadimaksud untuk menyertai pengangkutan : kayu bulat dari TPK Hutan,TPK Antara, TPTKB dan industri primer; kayu olahan berupa kayugergajian, veneer dan serpih dari industri primer.Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaKawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, sebagaiberikut: KoordinatNo Lintang Utara Bujur Timur1 N 0125.905 E 10157.0682

N 0125.900 E 10157.0683 N 0125.980 E 10157.1534 N 0125.993 E 10157.160 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggaHalaman 8 dari 24 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020

Bahwa berdasarkan keterangan AbhiHalaman 18 dari 24 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN BIsMUHAMMAD FADHLI, ST Bin MANSUR selaku plotting/overlay titik koordinatgeografis yang dimohon telaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan ProvinsiRiau skala 1 : 250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7Desember 2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2),sehingga didapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 sebagaimana

Menyelenggarakan Sertifikat IRTP, Melaksanakan BINDALWASproduksi dan distribusi makanan dan minuman; Bahwa Keahlian Saksi di bidang kefarmasian dan perbekalankesehatan, makanan dan minuman termasuk didalamnya zat ataubahan yang menyebabkan adiktif seperti Alkohol / Etanol:;Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN TlgBahwa yang diterangkan Terdakwa dalam perkara ini dalammengedarkan produksi pangan sebelum produk diedarkan harusmendapatkan ijin edar / registrasi yakni berupa nomor MD/ML untukproduk skala

besar / High risk dan PIRT untuk skala kecil/low risktujuannya agar produk tersebut terjamin mutu Keamanan;Bahwa minuman keras merk anggur merah dan topi miring yangdiperdagangkan terdakwa tersebut termasuk jenis pangan karenaberasal dari sumber hayati dari pertanian, perkebunan yang dilakukanpengolahan/mengubah kemasan lebih kecil ;Bahwa Kegiatan dalam mengedarkan pangan berupa minumanberalkohol jenis anggur merah dan topi miring sebelum produkdiedarkan harus mendapat ijin edar / registrasi yakni

berupa nomor MD /ML untuk produk sekala besar / high risk dan PIRT untuk skala kecil /low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu keamanan;Bahwa dalam perkara ini terdakwa dikatakan tidak memiliki ijin edarkarena Pelaku usaha sebelum mengedarkan produk olahan yangdiproduksi si dalam negeri maupun yang diimport harus mendapatkaniin edar tujuannya adalah untuk menjamin mutu keamanan dan gizisedangkan kalau tidak mencantumkan ijin edar tidak ada jaminan mutukeamanan dari pemerintah;Bahwa

tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenanguntuk menjual minuman beralkohol jenis topi miring dan jenis anggur merah;Bahwa, benar minuman keras merk anggur merah dan topi miring yangdiperdagangkan terdakwa tersebut termasuk jenis pangan karena berasaldari sumber hayati dari pertanian, perkebunan yang dilakukanpengolahan/mengubah kemasan lebih kecil ;Bahwa, benar dalam mengedarkan produksi pangan sebelum produkdiedarkan harus mendapatkan ijin edar / registrasi yakni berupa nomorMD/ML untuk produk skala

besar / High risk dan PIRT untuk skala kecil/lowrisk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu keamanan;Bahwa, benar minuman keras merek anggur merah dan topi miring yangdijual oleh terdakwa adalah minuman keras beralkohol yang dilihat darikemasannya resmi atau legal tetapi bagi penjualannya harus memiliki SIUPMB;Bahwa, benar SIUPMB minuman beralkohol dalam pengertian PerdaKab.Tulungagung Nomor 04 Tahun 2011 tentang pengendalian danPengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagungyaitu

Sehingga apabaila terdapat dua pilihan, Termohonakan melihat dengan progress skala 0100 persen, sedangkakn Pemohonakan melihat pada skala 0 dan 1 atau ya dan tidak, serta baik Termohonmaupun pemohon memiliki toleransi waktu yang berbedabeda.

KBAS dengan menetapkan standarteknis budidaya kelapa sawit, membuat proyeksi skala usaha dan produksi sertamenetapkan standar kebutuhan tenaga kerja.

KaryaBakti Agro Sejahtera skala 1 : 50.000 (Lampiran Keputusan Bupati KetapangNomor 143 Tahun 2009 tentang Revisi Keputusan Bupati Ketapang Nomor 150Tahun 2008 tentang Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan PabrikPengolahan a.n. PT. Karya Bakti Agro Sejahtera) seluas + 173 Ha berada diluarareal ijin lokasi perkebunan kelapa sawit PT.

Hutan KetapangIndustri skala 1 : 25.000 seluas + 173 Ha berada pada areal kerja UPHHKHT PT.Hutan Ketapang Industri;e Bahwa setelah ahli melakukan pengambilan titik koordinat lapangan dan trackingarea di lokasi pembibitan PT.

Karya Bakti AgroSejahtera skala 1 : 50.000 (Lampiran Keputusan Bupati Ketapang Nomor 143Tahun 2009 tentang Revisi Keputusan Bupati Ketapang Nomor 150 Tahun 2008tentang Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahana.n. PT. Karya Bakti Agro Sejahtera) seluas + 173 Ha berada diluar areal ijin lokasiperkebunan kelapa sawit PT.

Karya Bakti AgroSejahtera skala 1 : 50.000 (Lampiran Keputusan Bupati Ketapang Nomor 143Tahun 2009 tentang Revisi Keputusan Bupati Ketapang Nomor 150 Tahun 2008tentang Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan PabrikPengolahan a.n. PT. Karya Bakti Agro Sejahtera) seluas + 173 Ha berada diluarareal izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT.

., mengalami ketergantungan serta tidak terindikasi terlibatdalam jaringan perdagangan gelap Narkotika skala lokal, nasionalmaupun internasional;Bahwa judex juris juga telah mengabaikan dan tidakmempertimbangkan hasil pemeriksaan urine Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana yang dilakukan pada tanggal 7 Mei 2016 sesuaiBerita Acara Nomor LAB.: 412/NNF/2016, yang menyatakan positifmengkonsumsi MDMA atau ekstasi:Bahwa judex juris juga tidak memperhatikan jumlah barang bukti yangditemukan oleh petugas pada

103UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Dari buktibukti novum a quo menunjukkan bahwa Putusan judex jurisJuncto Putusan judex facti tidak tepat sebagaimana telah teruraikandalam pertimbangan ad. 1 tersebut di atas, bahwa Putusan judex jurisdan Putusan judex facti yang menyatakan terbukti Pasal 113 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dibatalkandengan pertimbangan: Bahwa menurut doktrin, ketentuan Impor hanya ditetapbkan dalamHigh Scale Drug Business/Bisnis Narkotika Skala

Laporan Vision plan yang terdiri dari :a) Laporan fakta dan analisis (A 4 hitamputih ) sebanyak 40 setb) Laporan konsep rencana ( A 3 warna )foto paper sebanyak 20 set.Cc) Laporan akhir/obuku rencana, fotopaper ( A 3 warna photo paper )sebanyak 40 set .d) Album peta skala 1 : 20.000 (A Owarna) menggunakan bahan yangtidak mudah pudar sebanyak 2 set.e) Sof copy Laporan akhir dan petasebanyak 40 set.b.

Wilayah ) KotaMedan yang terdiri dari :Laporan Pendahuluan ( A 4 warna ) foto paper sebanyak10 set.Laporan Pendahuluan ( A 4 hitam putih ) sebanyak 20Set.Laporan sementara/ analisis ( A 3 warna ) foto papersebanyak 10 set.Laporan sementara/ analisis ( A 3 hitam putih )sebanyak 20 set.Laporan konsep rencana ( A 3 warna ) foto papersebanyak 20 set.Laporan akhir / buku rencana ( A 3 warna ) foto papersebanyak 10 set.Laporan akhir / buku rencara ( A 3 hitam putih ) fotowarna sebanyak 30 set.Album peta Skala

Utara Kota Medan, yang terdiri dari :Laporan Pendahuluan ( A 4 warna ) foto paper sebanyak10 set.Laporan Pendahuluan ( A 4 hitam putih ) sebanyak 20Set .Laporan sementara/ analisis ( A 3 warna ) foto papersebanyak 10 set.Laporan sementara/ analisis ( A 3 hitam putih )sebanyak 20 set.Laporan konsep rencana ( A 3 warna ) foto papersebanyak 20 set.Laporan akhir / buku rencana ( A 3 warna ) sebanyak 10set.NJng) Laporan akhir / buku rencara ( A 3 hitam putih ) fotopaper sebanyak 30 set.h) Album peta Skala

Biaya Dokumenpembuatan peta1 Peta Garis Kec.Glosij21 Set @.350.000 .700.000Ukuran A 02 Cetak album peta skala Set @.150.000 .400.0001:50.0003 Cetak peta photo bahan Set @.100.000 .000.000Survey4 Sof copy peta garis Set @.100.000 .000UMLAHBiaya Diskusi danSeminar1 Diskusi Kali @3.000.000 /30.000.000Seminar/Sosialisasi/ Pa @ 80.000.0002 a aspirasi ket 40000.000110.000.000 PUMLAH KESELURUHANUMLAH Rp 787.900.000i B,C,D,E,F,G,H,1,J e Bahwa pada kenyataannya dalam penyusunanMasterplan Kota Medan tahun

Laporan Vision plan yang terdiri dari :a) Laporan fakta dan analisis (A 4 hitamputih ) sebanyak 40 setb) Laporan konsep rencana ( A 3 warna )foto paper sebanyak 20 set.Cc) Laporan akhir/buku rencana, fotopaper ( A 3 warna photo paper )sebanyak 40 set .d) Album peta skala 1 : 20.000 (A Owarna) menggunakan bahan yangtidak mudah pudar sebanyak 2 set.e) Sof copy Laporan akhir dan petasebanyak 40 set.b.

Skala Persona selaku Konsultan Perencana yangdiserahkan oleh saksi Sus Nugroho dan saksi Surahman, ST kepadaterdakwa. Kemudian Terdakwa Akhadun Syakbaniah,SE. menetapkanHal. 3 dari 40 hal. Put.

Skala Persona selaku Konsultan Perencana yangdiserahkan oleh saksi Sus Nugroho dan saksi Surahman, ST kepadaterdakwa.

Skala Persona;Dokumen pencairan 15 % CV. Skala Persona;Dokumen pencairan 95 % CV. Alexindo;Dokumen pencairan 5 % CV. Alexindo;Penyerahan Ke dua (FHO) PT. Nuban Karya tanggal 18 September2012;Foto copy surat dari PPK ke Panitia penerima dan pemeriksa barangtertanggal 18 September 2012;(Dipergunakan dalam perkara lain);Hal. 21 dari 40 hal. Put. Nomor: 24 K/Pid.Sus/20158.

Skala Persona;39)Dokumen pencairan 15 % CV. Skala Persona;40)Dokumen pencairan 95 % CV. Alexindo;41)Dokumen pencairan 5 % CV. Alexindo;42)Penyerahan Ke dua (FHO) PT. Nuban Karya tanggal 18 September2012;43)Foto copy surat dari PPK ke Panitia penerima dan pemeriksa barangtertanggal 18 September 2012;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara lain;6.

Skala Persona;aN)))39)Dokumen pencairan 15 % CV. Skala Persona;0)Dokumen pencairan 95 % CV. Alexindo;41)Dokumen pencairan 5 % CV. Alexindo;42)Penyerahan Ke dua (FHO) PT. Nuban Karya tanggal 18 September2012;43)Foto copy surat dari PPK ke Panitia penerima dan pemeriksa barangtertanggal 18 September 2012;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara lain;6.

Duta Swakarya Indah beserta 1 lembar lampiran Peta;

Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digitalcalon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta danfile elektronik) Ssesuai dengan peraturan perundangundangan dantidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain.g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangikehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan.h.

DUTA SWAKARYA INDAH yang diwakili olehMISNO Bin KARYOREJO bersalah melakukan Tindak Pidana perusahaanperkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan denganluasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengankapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunansebagaimana diatur dalam Pasal 105 Jo Pasal 47 Jo Pasal 113 ayat (1)UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;2. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa PT.

Duta Swakarya Indah yang diwakilioleh Misno Bin Karyorejo tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanaPerusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanamanperkebunan dengan luasan skala tertentu dan / atau usaha pengolahan hasilperkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak mememiliki Izin UsahaPerkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 105, jo. Pasal 47, jo. Pasal 113 ayat(1) Undangudang RI No. 39 Tahun 2014, dan Membebaskan Terdakwa PT.

DUTA SWAKARYA INDAH yang diwakili oleh MISNOBin KARYOREJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa Izin Usaha Perkebunan Melakukan Budidaya Tanaman PerkebunanDengan Luasan Skala Tertentu sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;2. Menjatuhkan pidana denda kepada PT DUTA SWAKARYA INDAH sejumlah Rp.6.000.000.000, (enam milyar rupiah).;3.

Duta Swakarya Indahbeserta 1 lembar lampiran Peta;13.1 lembar foto copi yang dilegalisir laporan pembangunan perkebunan kelapasawit pola kemitraan untuk masyarakat tempatan (pola KKPA) Nomor:030/DSI/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 beserta 1 lembar lampiran Peta14.1 lembar foto copi yang dilegalisir peta kerja kebun siak 2017 skala 1:85000,PT. Duta Swakarya Indah;15.1 lembar foto copi yang dilegalisir peta tanaman kelapa sawit diluar IUP seluas334,87 ha, PT.

53,1Sehinga berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh ahli tersebut lokasipenumpukan kayu tempat terdakwa dan terdakwa Il mengambil kayukayutersebut berada di jalan tembus kabupaten Karo Kabupaten Langkat desaKutarakyat kecamatan Namanteran Kabupaten Karo berada dalam kawasanhutan negara yaitu hutan Konservasi Taman Hutan Raya Bukit Barisan,berdasarkan hasil overlay pada peta kawasan hutan provinsi Sumatera Utarapada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 579 / Menhutll /2014 dengan skala

Tunggul kayu 4 N : O83, 15, 15,2 dan E : 98, 22, 463Maka diketahui berdasarkan hasil overlay pada peta kawasan hutan ProvinsiSumatera Utara pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.579 / Menhutll / 2014 dengan skala 1 : 250.000 merupakan areal kawasanhutan negara yaitu hutan Konservasi Taman Hutan Raya Bukit Barisan.Sehingga berdasarkan tempattempat lokasi tungul kayu tersebut makaHalaman 6 dari 39 Putusan Nomor 215/Pid.SusLH/2016/PN Kbjberdasarkan ahli tersebut tidak dapat diberikan

Tunggul kayu 4 N : O83, 15, 15,2 dan E : 98, 22, 463Maka diketahui berdasarkan hasil overlay pada peta kawasan hutan ProvinsiSumatera Utara pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.579 / Menhutll / 2014 dengan skala 1 : 250.000 merupakan areal kawasanhutan negara yaitu hutan Konservasi Taman Hutan Raya Bukit Barisan.Sehingga berdasarkan tempattempat lokasi tungul kayu tersebut makaberdasarkan ahli tersebut tidak dapat diberikan izin dan dokumen untukpenebangan kayu hutan dikawasan

DALAM POKOK PERKARA ; ----------------------------------------------------- Menolak gugatan penggugat konvensi untuk sebahagian ; ----------- Menyatakan Sah dan Berharga Akta Pembatalan Jaminan Pribadi (BORGTOCHT), Perjanjian Kerja, dan Kesepakatan Harga Serta Skala Pelunasan tertanggal 16 September 2014 ; ---------------------- Menolak gugatan penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya ; --------------------------------------

Pelunasan tertanggal 16September 2014 ; Bahwa Akta Pembatalan Jaminan Pribadi (BORGTOCHT), Perjanjian Kerja,Dan Kesepakatan Harga Serta Skala Pelunasan sebagaimana dimaksuddalam butir ke 33 tersebut di atas, dibuatdan di tanda tangani dihadapanNotaris Honggo Hartono,S.H.

tertanggal 16 Seprtember 2014 tersebut makaPENGGUGAT memiliki kewajiban untuk memastikan pengembalikan uang3637sebesar Rp. 650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang sudahdibayarkan TERGUGAT II kepada TERGUGAT I melalui PENGGUGAT ;Bahwa batas waktu pengembalikan uang sebesar Rp. 650.000.000 (EnamRatus Lima Puluh Juta Rupiah) yang sudah dibayarkan TERGUGAT IIkepada TERGUGAT I berdasarkan klausul Pasal 4 Akta PembatalanJaminan Pribadi (BORGTOCHT), Perjanjian Kerja, Dan Kesepakatan HargaSerta Skala

Fotocopy Akta Jaminan Pribadi (BORGTOCHT ), Warmeking Nomor : 29/WAR/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, diberi tanda P3 ; 4 Fotocopy Bukti setoran Tunai BNI IDR : 150.000.000.00, tertanggal 12 05 2014Pukul 15:13:10 WIB, diberi tanda P4 ; 5 Fotocopy Akta Pembatalan Jaminan Pribadi (BORGTOCHT) Perjanjian kerja dankesepakatan Harga serta Skala Pelunasan, tertanggal 16 September2014.

Dan Kesepakatan Harga serta Skala Pelunasan, tertanggal 16 September2014 + Legalisasi Nomor : 44/L/IX/2014, diberi tanda P5 ;6 Fotocopy satu lembar Bilyet Giro (BG) Nomor : BU 928213, tertanggal 05November 2014, diberi tanda P6 ; 7 Fotocopy satu lembar Bilyet Giro (BG) Nomor : BU 928212, tertanggal 05November 2014, Bilyet Giro (BG) Nomor BU 928210, tertanggal 05 November2014, Bilyet Giro (BG) Nomor BU 928209, tertanggal 05 November 2014, danBilyet Giro (BG) Nomor BU 928211, tertanggal 05 November

BU928213 Tanggal 05112014 Bank NegaraIndonesia BNI yang ditolak karena tidak ada dananya, diberi tanda TII10 ;11 Fotocopy surat keterangan penolakan dari BankNegara Indonesia (BNI), diberi tanda TII11 ; 12 Fotocopy Pembatalan Jaminan Pribadi (Borgtocht), Perjanjian Kerja, danKesepakatan Harga Serta Skala Pelunasan pada Tanggal 06 September 2014,di beri tanda TI12 ; Menimbang, bahwa tergugat II tidak mengajukan alat bukti saksi ; Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secaralisan

Usaha Perkebunan untuk Budiadaya)tersebut Sampai saat ini belum ada mengatur terkait sanksi pidanamaupun sanksi adminsitrasi; Bahwa pembukaan dan atau pengolahan lahan dengan cara membakarmerusak ekosistem dan mengganggu pernapasan serta memusnahkanjasad jasad retnik untuk kesuburan tanah contohnya cacing; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan membuka lahan dengancara membakar dan tidak ada celah sedikitoun pada Undang UndangNomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tersebut membuka lahandengan skala

AMRIZALISMAIL, perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan membuka lahan dengancara membakar dan tidak ada celah sedikitpbun pada Undang UndangNomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tersebut membuka lahandengan skala luasan berapapun dibolehkan dengan cara membakar;Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli yang bernama Ir.

Perkebunan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap Pelaku UsahaPerkebunan berdasarkan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 TentangPerkebunan Pasal 1 angka 8 (delapan) adalah setiap pekebun dan/atauperusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan;Putusan Nomor 28/Pid.BLH/2020/PN Sak halaman 21 dari 30 halaman22Menimbang, bahwa yang dimaksud Pekebun dalam UndangUndangNomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah orang perseorangan warganegara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala

usahatidak mencapai skala tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan PerusahaanPerkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menuruthukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelolaUsaha Perkebunan dengan skala tertentu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Perkebunan adalahusaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan;Menimbang, bahwa Orang perseorangan adalah setiap orang dipandangdari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yangdilakukannya

Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harusdihukum untuk membuat pengumuman permintaan maaf kepadaPenggugat Rekonvensi melalui media cetak yaitu 2 (dua) suratkabar harian skala lokal/regional dan 2 (dua) surat kabar harianskala nasional.Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2018M. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan perbuatan hukumdan membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebagaiberikut:1.

Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harusdihukum untuk membuat pengumuman permintaan maaf kepadaPenggugat Rekonvensi melalui media cetak yaitu 2 (dua) suratkabar harian skala lokal/regional dan 2 (dua) surat kabar harianskala nasional;N.

Arara Abadi;Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT1/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November 1996 tentangPemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

Arara Abadi; Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorHalaman 6 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN SakSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT11/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November

Arara Abadi;Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT11/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November 1996 tentangPemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

Ahli Rizki Al Hadi bin Arwin yang pendapatnya dibacakan di persidanganpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat terhadap Peta Kawasan HutanProvinsi Riau skala 1:250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember2016 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT1/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri KehutananNomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25

Nurhamidi Bin Sukadi, saksi Rudi Janto, saksi Iding Ahmad Chaidir dansaksi Supriyatna, M.Rosid, dan saksi Edi Kusuma melaksanakan patroli yangkedua dan mengecek lagi jalan logging tersebut dan juga berpatroli ke seberangteramang dengan menggunakan alat peta topografi dengan skala 1 : 50.000dan alat GPS (Global Postioning System) yang dibawa Edi Kusuma ditemukan1 (satu) buah tunggul kayu dengan titik ordinat 0785182 UTM. 9690219 danpada saat Patroli tersebut, Tim saksi Nurhamidi melihat karyawan

Rosid, dan saksi Edi Kusuma melaksanakan patroli yangkedua dan mengecek lagi jalan logging tersebut dan juga berpatroli ke seberangteramang dengan menggunakan alat peta topografi dengan skala 1 : 50.000dan alat GPS (Global Postioning System) yang dibawa Edi Kusuma ditemukan1 (satu) buah tunggul kayu dengan titik ordinat 0785182 UTM. 9690219 danpada saat Patroli tersebut, Tim saksi Nurhamidi melihat karyawan PT.

No. 1757 K/Pid.Sus/2009kedua dan mengecek lagi jalan logging tersebut dan juga berpatroli ke seberangteramang dengan menggunakan alat peta topografi dengan skala 1 : 50.000dan alat GPS (Global Postioning System) yang dibawa Edi Kusuma ditemukan1 (satu) buah tunggul kayu dengan titik ordinat 0785182 UTM. 9690219 danpada saat Patroli tersebut, Tim saksi Nurhamidi melihat karyawan PT.

BAT skala 1 : 100.000 yang ditandatangani oleh Dirut.PT. BAT An. TRISNAWATI MASRI, Kepala Dinas Kehutanan KabupatenBengkulu Utara An. Ir. UNTUNG PRAMONO, MSc, dan disetujui oleh BupatiBengkulu Utara Sdr. H. MUSLIHAN DS,S.Sos, MM, MBA. Penelaahanterhadap peta tersebut menunjukkan adanya tumpang tindih dengankawasan hutan TNKS. Peta yang kedua berjudul Peta lokasi jinPemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT.

BAT Kabupaten Bengkulu Utara Skala 1: 100.000 luas kurang lebih 23.000 Hektar yang ditandatangani wakil kepaladinas Kehutanan Bengkulu Utara Ir. SETYOBUDI HANDAYANI. Hasilpenelaahan terhadap peta yang kedua ini tidak menunjukkan adanyatumpang tindin dengan kawasan TNKS. Terhadap kedua Peta tersebut tidakHal. 29 dari 33 hal. Put.

Tekanan darah : seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter raksa(normal)Nadi : delapan puluh kali per menit (normal)Pernafasan : dua puluh kali per menit (normal)Skala nyeri : tiga (nyeri sedang)b.

Tanda vital dan ukuran tubuh :1.2.3.4.5.Kesadaran : sadar penuhTekanan darah : seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter raksa(normal)Nadi : delapan puluh kali per menit (normal)Pernafasan : dua puluh kali per menit (normal)Skala nyeri : tiga (nyeri sedang)b.

Atap Sengkemudian dilakukan pengecekan lapangan dan ploting koordinat yang25.000,keseluruhannya sebanyak 29 titik, diantaranya 12 titik berada di APL dan yangdigambarkan dalam bentuk peta hasil pengecekan skala 1berada yang berada di Kawasan Hutan Lindung (HL) sebanyak 17 titik,sedangkan luas keseluruhan perkebunan yang diukur + 177,46 hektar yangterdiri dari APL + 118,94 hektar dan yang masuk Kawasan Hutan Lindung (HL)+ 58,52 hektar, sedang areal perkebunan yang masuk Kawasan Hutan Lindungyang sudah

Atap Sengkemudian dilakukan pengecekan lapangan dan ploting koordinat yang25.000,keseluruhannya sebanyak 29 titik, diantaranya 12 titik berada di APL dan yangdigambarkan dalam bentuk peta hasil pengecekan skala 1berada yang berada di Kawasan Hutan Lindung (HL) sebanyak 17 titik,sedangkan luas keseluruhan perkebunan yang diukur + 177,46 hektar yangterdiri dari APL + 118,94 hektar dan yang masuk Kawasan Hutan Lindung (HL)+ 58,52 hektar, sedang areal Perkebunan yang masuk Kawasan Hutan Lindungyang sudah

Atap Sengkemudian dilakukan pengecekandigambarkan dalam bentuk peta hasillapangan dan ploting koordinat yangpengecekan skala 1 25.000,keseluruhannya sebanyak 29 titik, diantaranya 12 titik berada di APL dan yangberada yang berada di Kawasan Hutan Lindung (HL) sebanyak 17 titik,sedangkan luas keseluruhan perkebunan yang diukur + 177,46 hektar yangterdiri dari APL + 118,94 hektar dan yang masuk Kawasan Hutan Lindung (HL)+ 58,52 hektar, sedang areal Perkebunan yang masuk Kawasan Hutan Lindungyang sudah

Atap Sengkemudian dilakukan pengecekandigambarkan dalam bentuk peta hasillapangan dan ploting koordinat yangpengecekan skala 1 25.000,keseluruhannya sebanyak 29 titik, diantaranya 12 titik berada di APL dan yangberada yang berada di Kawasan Hutan Lindung (HL) sebanyak 17 titik,sedangkan luas keseluruhan perkebunan yang diukur + 177,46 hektar yangterdiri dari APL + 118,94 hektar dan yang masuk Kawasan Hutan Lindung (HL)Hal. 9 dari 17 hal. Put.

Toba Mandiri Lestari yang terletak dalamwilayah Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosirberdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kKemudian diplot kedalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri KehutananR.

Bali dengan skala 1:2.500 yang dikeluarkan oleh BalaiPemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII.10) 2017/PN. Dps. Tanggal 16 Juni 2017 : berupa :Hal. 2 dari 8 hal. Put.

Bali dengan skala 1:2.500 yang dikeluarkan oleh BalaiPemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII.j. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor: 267/PDPTB/XII/2016,tanggal 28 Desember 2016;k. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi atas nama Made Dwi Widnyanasebesar Rp10.000.000;. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi atas nama Made Mentra sebesarRp10.000.000;Hal. 4 dari 8 hal. Put.

Riau Skala 1 :50.000 luas 15.700 Ha (BB433);435 Buku company profile PT BKM. (BB434);436Peta Permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman AN. PT Balai Kayang Mandri(Blok Tasik Metas) Kec. Sei. Apit Kab. Siak Prop. Riau Skala 1 : 50.000 luas6.500 Ha.(BB435);437Peta Permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman AN. PT Balai Kayang Mandri(Blok Sam Sam) Kec. Kandis Kab. Siak Prop. Riau Skala 1 : 50.000 luas6.750 Ha.

BALAI KAYANGMANDIRI Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 20.000 Luas 3.575 Ha( Bruto ) , 2.447 Ha ( Netto ). (BB462) ;4644 ( Satu ) Lembar Peta Situasi Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu Pada hutan Tanaman (UPHHKHT) tahun 2004 PT. BALAI KAYANGMANDIRI Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 50.000 Luas 3.575 Ha( Bruto ) , 2.447 Ha ( Netto ).

PT.BINA DAYA BINTARA Kabupaten SiakProvinsi Riau Skala 1 : 20.000 Luas : 3.900 Ha (Bruto) , 3.346 Ha ( Netto ).(BB521) ;523 1 (satu) Lembar Peta Kerja Rencana Kerja Tahunan (RKT) UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 An.PT.BINA DAYA BINTARA Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 20.000Luas : 3.900 Ha( Bruto ) , 3.346Ha ( Netto ). (BB522) ;524Buku Perhitungan Rampung Rencana Kerja Tahunan UPHHK HT Tahun2005 AN PT.

PT Rimba Mandau Lestari di Kecamatan Siak KabupatenSiak Provinsi Riau Periode Juni 2002 yang ditandatangani oleh Ketua TimPemeriksa ABDUL HARRIS, S.Hut.T. dan Peta Laporan Hasil Survey MikroIUPHHKHT PT Rimba Mandau Lestari di Provinsi Riau Skala 1:50.000..

(BB689);69 1 1( satu ) Lembar Peta Situasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 An.PT.RIMBA MANDAU LESTARI Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 :50.000 Luas : 3.363Ha( Bruto ) , 2.856 Ha ( Netto ).

BAHAYA,PENILAIAN RESIKO, SKALA PRIORITAS, PENGENDALIAN RISIKO K3 DAN PENANGGUNG JAWABNama PerusahaanKegiatanLokasiTanggal DibuatUraian PekerjaanTimbunanGalian/GusutanBadan Jalan: Peningkatan Jalan Tumbang Miri Tumbang Napoi: Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kecamatan Miri ManasaIdentifikasi Bahayasaat truckmaterialoleh mesinbenarakibatlalu lintasbaikakibatKecelakaan akibatalat beratKekerapan4 Halaman :Penilaian Risiko PenanggungSkala Prioritas Pengendalian Resiko K3 Jawab NamaKeparahan Tinghat Risika

MIRIJAYA TABELIDENTIFIKASIBAHAYA,PENILAIAN RESIKO, SKALA PRIORITAS, PENGENDALIANRISIKO K3 DAN PENANGGUNG JAWAB YANGMEMENUHI SYARAT(MS) ; Hal.52 dari 130 hal.Pkr.No. 15/G/2015/PTUN.PLKTABEL 2. IDENTIFIKAS! BAHAYA, PENILAIAN RESIKO, SKALA PRIORITAS, PENGENDALIAN RESIKO K3, DAN PENANGGUNG JAWABNama Perusahaan CV. MIRIJAYA Pekarjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri = Tumbang NapolLokasi Kec. Kahayan Hulu Utara dan Kec.

Miri ManasaTahun 2015Hal. 01/09Panilaian Risiko Skala PenanggungNo Uraian Pekerjaan dentifikasi Bahaya Tingkal Prioritas Pengendalian Resiko K3 Jawab (NamaKekerapan Keparahan Risiko petugas)i 2 3 4 5 6 7 8 91 Mobilisasi & Demobilisasi Alat Kecelakaan lalu lintas a a g 1 Menggunakan Tronton yang layak pakai.

MULTI KAPUAS RAYATABELIDENTIFIKAS BAHAYA,PENILAIAN RESIKO, SKALA PRIORITAS,PENGENDALIAN RISIKO K3 DAN PENANGGUNG JAWAB YANGMEMENUHI SYARAT (MS) ;Hal.54 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLKTABEL 2. IDENTIFIKASI BAHAYA,PENILAIAN RISIKO, SKALA PRIORITAS,PENGENDALIAN RISIKO K3, DAN PENANGGUNG JAWAB Nama Perusahaan + CV.

URAIAN PEKERJAAN PENGENDALIAN PENAGGUNGNTIFIKAS SKALA PRIORITAS& aay KEKERAPAN KEPARAHAN TINGKATRISIKO ? RISIKO K3 JAWAB Se i + a ype 8 a 6 6) 0 8) 94.